Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg.
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 02-03-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Kis
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
Edhie Kosasih
Tergugat:
1.Baharuddin
2.Baharuddin Harahap, SH. MH.
123 — 23
  • . : 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang dengan tegas disebutkan bila yang digugat adalah badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalahmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah PengadilanTata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri; Bahwa oleh karena hal yang digugat dalam perkara aquodidalamnya termasuk berupa Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka badan
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pdg
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
77 — 29
  • Bahwa tindakan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan langsungpada peradilan umum, bertentangan dengan PasalPasal yang telah disebutkandiatas, karena tidak ada upaya hukum yang difasilitasi oleh peraturanperundangundangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negaramelalui mekanisme peradilan umum, sebagaimana dikuatkan dalamYurisprudensi Mabkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbuny!
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 14-12-2015 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 927/Pdt.G/2015/PA.Sgm
Tanggal 15 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 30
  • pihak lain in casu para Penggugat,oleh karenanya berkaitan dengan /egal standing Turut Tergugat dalam perkaraa quo apakah itu berkaitan langsung dengan kedudukan hukum paraPenggugat maupun para Tergugat karena adanya hubungan hukum kewarisanmaupun karena adanya perbuatan hukum yang dilakukannya berdasarkankewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya, maka secara hukumkedudukan Turut Tergugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.Hal ini bersesuaian dengan Putusan MA Register, No. 620
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 11-04-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 25 September 2018 — Penggugat:
MUH. SYARIEF, SH.,MH
Tergugat:
1.PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Cq Kantor Network Regional Kawasan Timur Indonesia
2.HOTEL CLARION
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
196 — 56
  • No:620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri.Penggugat Tidak Mempunyai Legal StandingBahwa Penggugat, sebagaimana didalilkannya sendiri dalamgugatannya, adalah Ahli Waris dari Mala Dt. Bin Kr.
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 13 /PDT/2019/PT. MTR.
Tanggal 13 Maret 2019 — 1. H. M. IZZUL ISLAM,dk sebagai Para Pembanding M E L A W A N 1. IR. TEDY YUSALDI selaku Direktur PT. De Bale Property, dk, sebagai Para Terbanding
59 — 32
  • mengingat substansi Gugatan PENGGUGATsesungguhnya berkaitan dengan suatu Keputusan Tata UsahaNegara.1.4 Bahwa, Gugatan Aquo bukan kewenangan Pengadilan NegeriMataram, mengingat PARA PENGGUGAT dalam Gugatannyajuga telah mengikutsertakan Kepala Badan PertanahanKabupaten Lombok Barat sebagai pihak, bahkan dalampetitumnya Para Penggugat meminta Turut Tergugat (casu quoKepala Badan Pertanahan) dinyatakan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, karenanya Berpedoman padaYurisprudensi MARI Putusan No. 620
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 22-09-2022 — Putus : 27-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 61/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 27 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RIZKA ARIFIANDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TARNI PURNOMO, SH
111 — 0
  • IWAN SULISTIONO;

    2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. IWAN SULISTIONO;

    Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:

    1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.

Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
435 — 122
  • Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PTNai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV DutaPanca Laksana1 (Satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M) , APBDProvinsi Jambi dengan PT.
    Rudy Agung Laksana.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal O06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD ProvinsiJambi dengan PT.
    Sarolangun , APBD ProvinsiJambi dengan PT Nai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan PembanguHalaman 677 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmb148.149.150.152.152.153.154.155.156.nan Box Culvert di DS.
    Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9M) , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 DPUPR5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI ( Kab.
    Rudy AgungLaksana.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. JembatanDesa Jelatang ( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. GiantEka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km),APBD Provinsi Jambi dengan PT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 05-03-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 51/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 29 Juli 2015 — ANG SUANTHIE JOHN atau ditulis juga SUANTHIE JOHN MELAWAN GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III ( Persero ) CABANG TANJUNG PERAK
191 — 68
  • PELABUHAN INDONESIA Ill ( Persero )CABANG TANJUNG PERAK ; Tempat Kedudukan diJalan Tanjung Perak Timur No. 620, Surabaya ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah, tertanggal 23Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus NomorKP.0503/50.1/P.II2015, tanggal 20 Maret 2015,memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :1. AGUNG P. GURITNO ; Kepala Biro Hukum;2. HERIBERTUS H. PAEMBONAN ; Asisten Kepala BiroHukum ;Putusan Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 69 HalamaneM.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 23-11-2011 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2011
Tanggal 28 Februari 2013 — TONY TJAHJADI, DKK vs WALIKOTA BANDUNG
73 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 45 P/HUM/2011Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri;1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 Gubernur Jawa Baratmengeluarkan surat Nomor 620/183/Pem.Um yang ditujukankepada Walikotamadya KDH TK II Bandung perihal PenataanKawasan Jalan Kiaracondong Bandung (Vide Bukti P.18);Adapun yang menjadi inti dalam surat tersebut adalah sebagaiberikut:e Segera mengambil langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yangmenyangkut penataan kawasan dimaksud
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 66/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — ANTARIKSA Bin MURNI
94 — 43
  • Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHOpaket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah AmparGadingPematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02 Juli 2015ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Himalaya Pelindung Bengkuluperihal Permohonan Pengajuan klaim atas jaminan pemeliharaan danditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum KabupatenSeluma sdr.
    Jaya Sakti kontruksi adalah 19 %, selanjutnyaberdasarkan progress yang dijukan teresebut kami KonsultanPengawas melakukan pemeriksaan bersama PPTK, PihakKontraktor, ternyata progresnya memang sesuai dengan yangdiajukan oleh Kontraktor, kemudian hasil pemeriksaan bersamatersebut dituangkan dalam berita Acara Kemajuan Fisik Nomor :620/30/DPU/B.II/BAKP/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
    Asuransi Himalaya yaitu Klaim jaminan pemeliharaanpada tanggal 2 Juli 2015 dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 2 Juli 2015 dengan melampirkanSurat teguran kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi, selanjutnya kamimelakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan atas klaimyang didiajukan, setelah kami teliti ternyata masih ada kekurangandokumen pendukung klaim sebagaimana Surat PT.
    Karenaberita Acara Nomor : 620/ /PHORmh Amp GdPematAut/DPU/B.II/SPK.136/2014 tanggal 30 Desember 2014 tersebuttidak sah karena tidak ada penomoran surat dan tidak teregistrasi diagenda Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
    Nomor : 303.01.01.10002.6,Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan JalanHalaman 237 dari 239, Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar GadingPematang AurKabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02Juli 2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum Perjudian
Register : 24-09-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 218/ PID.B/ 2014/ PN.Sbw
Tanggal 30 Oktober 2014 — SETIO PRASANCA Als SANCA AK KAMSURI
68 — 25
  • drtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid65853c4877e8 0c29909db2751a0 623628 7304591753 be 626f84lacaf10f10c7940d1d67 4d 23 58 4bf7e96a7017b453a5b4 9a20e2cd3c31e4f23 a8eb5f9db 5d009c252 6a40da3 5c50e 497 4aa7cal7 3d5c9c7083 54bef 9fEb98176595ec5 6428c 6b 66 64da 8b7 el db6e5d98 Ff 93 31b9fceadc 41f3e83 68605b159a2de 8bf37b71b 6ff7e2bc6d3d5 foc 24af5418045a6c0 6d3edb6dc7c8 75bf7de1342699f2f28de6772 fbcda0f68c7bd02 8ece4b913e767b159003 fc54a860e3 4dc3441d2c64a62fe09e1 413 403 3d8ba 976de164ca32d75366cd 620
Pengadilan PN ROTE NDAO Perdata Tanah
Register : 11-01-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Rno
Tanggal 27 Juni 2016 — Penggugat - CORNELIA BATUKH Tergugat 1.YULIUS BATUKH 2.TOBERSUN SAGALA 3.SIMSON POLIN 4.DAUD POLIN 5.MATIAS BEDA 6.: WELHELMINA BEDA 7.SELIMBER KEKADO 8. NIKOLAS BEREK 9.THOBIAS POLIN 10.: DAMARIS SINA 11.ANIS SUKI 12.ERWIN PETHAN 13.ROBIN SODAKAIN 14.YERMIAS PINGAK 15.YACOB KEKADO 16.LAZARUS SODAKAIN 17.NUFER LUSI 18.18. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ROTE NDAO,
68 — 28
  • yangditerbitkan oleh Tergugat XVIII tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan..... dstnya ... tidak memiliki pembuktian menurut hukumtitik, Fundamentum petendi yang demikian mengarah pada aspek tata usahanegara yang dipermasalahkan /dipersoalkan oleh Pengggat sehinggapengujian keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segikewenangan dan/atau prosedural adalah wewenang Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sesuai dengan penegasan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor :: 620
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 03-03-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Nph
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 28
  • Putusan No. 708/Pat.G/2020/PA.Nphsah pada tanggal 28 April 2018 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 KitabUndangundang Hukum Perdata
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 127/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : ZULAEHA BALAMAKIN KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat II : BERTHA WEHELMINA MARABIDJALA Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat III : OKTOLET ALETA LUSI KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : ADRIANA FOLLA LALUS
Terbanding/Tergugat II : Arni Folla
Terbanding/Tergugat III : Sepriany Folla
Terbanding/Tergugat IV : Aryanto Folla
Terbanding/Tergugat V : Noken Semy Folla
Terbanding/Tergugat VI : Jitro Folla
Terbanding/Tergugat VII : Marsel Semuel Folla
Terbanding/Tergugat VIII : Metty Folla
Terbanding/Tergugat IX : DAMIANUS JOHAN DARWIS
Terbanding/Tergugat X : Gereja GBI Getsemani
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Badan Pertanahan Nasional
107 — 39
  • Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999yang menegaskanBila yang digugat adalah Badan atau pejabatTata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga denganHalaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT KPGdemikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.B.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 36/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Ny. Fatima Bado Salam Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat II : Tn. Alimudin Kamis Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat III : Tn. Baharudin Kamis Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat IV : Tn. Safarudin Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat V : Tn. Hasan Basri Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat VI : Tn. Syamsul Bahri Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat VII : Tn. Syamsul Roi Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : Tn. Feisol H Hashim Diwakili Oleh : Yohanis Daniel Rihi, SH, DR. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.H., Meriyeta Soruh, S.H.
72 — 40
  • sebagaimana ketentuan Kitab UndangUndang HukumPerdata Pasal 1459 yang menyatakan:Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembell,selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616Sejalan dengan Pasal 1459 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dalamPasal 616 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyatakan:penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukandengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620Pasal 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 Oktober 2016 — WALIKOTA SURABAYA VS SOEMANTRI, DKK
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat tanggal 11 Nopember 1997 Nomor 620/3548/402.1.04/79 dariAsisten Tata Praja yang ditujukan kepada Kapolsekta Wonocolo, (videTIIl 59);Namun Penggugat (Walikota Surabaya) ingkar janji tidak mau menyerahkanHalaman 12 dari 46 hal. Put.
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor : 21/Pdt.G/ 2016/ PN.Lmg
Tanggal 20 April 2017 — - SUPRAT, lahir di Lamongan tanggal 25-3-1972, bertempat tinggal di Dusun Ngengkreng RT 01/RW 04, Desa Sewor Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan; Lawan: 1. SRI BUDI KARTININGSIH, Dahulu beralamat di Dusun Paluombo, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I; 2. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk Cabang Sumberjo, Bojonegoro, beralamat di Jalan Basuki Rahmad Nomor 2 Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II; 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lalang (KPKNL) Cq Departemen Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III; 4. MADI, bertempat tinggal di Dusun Boworejo RT 003 / RW 002 Desa Cangkring, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;
69 — 14
  • Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 menyatakan :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara.bukan wewenang pengadilan negeri"Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas dikarenakan PELAWAN telah menggugatsuatu Badan Tata Usaha Negara (yaitu TERLAWAN III), dan obyek yang menjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2880 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Februari 2016 —
65 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2880 K/Pdt/201511.dan para peserta lelang mengenai status dan kondisi objek lelang yangsebenarnya antara lain: Hak guna bangunan yang melekat pada tanahtanah seluas 73. 620 meterpersegi objek hukum yang tersebut dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 403/Desa Tonjong, Gambar situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor480/1996, telah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2011; Tanah seluas 73.620 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh meterpersegi) dengan SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 06-09-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 PK/PDT/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT AMANA JAYA VS BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), DKK
159 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Pengadilanyang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";Berdasarkan ketentuan kalimat Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1)tersebut di atas, maka merujuk ketentuan Pasal 50, ditetapkan:"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 K/PDT/2016
Tanggal 1 Juni 2016 — KASIANNA BR SIANIPAR VS ROSMIWATI LELI, DK dan NURHAYATI SIRAIT, DK
94 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesemuanya ini sudah menyangkut atau menyentuhaspek wewenang, prosedur dan substansial sertifikat tanah sebagaikeputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada wewenang jurisdiksiPeradilan Tata Usaha Negara;Jadi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SHM Nomor13Tahun 1975 atas nama Tergugat I, serta tidak berwenang menilai danmemutus tentang perbuatan pembaliknamaan sertifikat atas tanah;Hal ini dibenarkan oleh jurisorudensi Mahkamah Agung dalam putusannyaNomor 620 K/Pdt/1999; tanggal 29