hendaklahdianggap sebagai bagian dari keputusan ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas ; 2222222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn = = Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istriyang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari

oleh Panitera serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.5;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikansesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Drs.SULAIMAN, M.Hum. yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakimdalam laporannya tertanggal 03 Mei 2010 juga menyatakangagal mendamaikan kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danTermohon serta diperkuat oleh bukti P.1 maka dinyatakanterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suamiistri yang sah; Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohonadalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaranantara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan lagisehingga puncaknya

UndangundangNomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya;Menimbang, alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Akta Nikah tersebut karena ternyata dalamAkta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SawooKabupaten Ponorogo, Nomor 539/27/I/1996, tertanggal 19 Januari 1996,biodata Pemohon dan suaminya terdapat kekeliruan sebagaimana diurakandi atas, sehingga tidak ada kepastian hukum;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil

dipersidangan;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahan biodatanyayang benar dan mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini danmerupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Terjadinyaperbuatan in casu dikarenakan terdapat kesalahpahaman antara Saksi1dengan Terdakwa;Bahwa dengan demikian mendasari keadaankeadaan tersebut putusanJudex Facti in casu haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi

.: Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai

dipersidangan telah bersesuaiansatu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatdalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh OditurMiliter di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Visum etRepertum Nomor VER/59/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yangdikeluarkan dari RS. TNI AL dr.

Bahwa mendasari ketentuan perundangundanganPasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapaadalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidanadi Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinyadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secarahukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orangsebagai warga negara Indonesia, termasuk yangberstatus sebagai prajurit TNI.

hal ini tentunya sesuai yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam Posita5 yang merujuk pada Perjanjian Pasal 1 angka 2, namun demikian padaposita 8 in) PENGGUGAT mendasari Pasal 11 angka 1 huruf C dengankewajiban sebagaimana Posita 6 hal ini tentunya apa yang uraikandalam Posita 5, 6 dan 8 sangatlah tidak mendasar dan tidak adanyalandasan pijakan yang sinkron, disatu sisih dalam Gugatan PENGGUGATselalu merujuk pada apa yang tetuang dalam Perjanjian Pekerjaan LandClearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor

PENGGUGATkepada TERGUGAT ~ sebagaimana telah disampaikan dalamJawaban TERGUGAT pada 4.5.1, 4.5.2. dan 4.5.5 hanyamenyampaikan tuntutan terhadap Land Clrearing dan Sewa Alat Bera;11.4.Bahwa secara narasi sebagaimana Pasal 11 angka 1 huruf c secarajuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang disepakati,untuk hal ini tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadipersoalan berkaitan dengan hubungan hukum antara PENGGUGATdan TERGUGAT, karena dari kesimpulan dalam seluruh bagianposita PENGGUGAT yang mendasari

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan gugatanPenggugat kabur, karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat bertentanganantara posita dan petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalamposita yang mendasari perjanjian ini adalah pasal 1 angka 2 dan kemudian pasal 8ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9(sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan

senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alatalat berat milikPenggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masakontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d didaftarkannya gugatan ini di PengadilanNegeri Denpasar pada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu padaperjanjian Pekerjaan Land Clering (LC) dan Sewa Alat Berat dengan NomorPerjanjian : 143B/SPJJ/MBK.DBS/VII/2015 dan di dalam perjanjian tersebutMajelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari

Tergugat II Nomor : 360/70558 tanggal 27 Desember 2010tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencanahalaman 3 putusan Nomor. 59/Pdt/2017/PT BNAAlam yang ditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat Ill.Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:KU.602/ASDW/5365/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat PersetujuanTergugat Il Nomor: 360/70558 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan Il, semuanya mendasari

Aceh Utara(Bencana Alam) yang dikerjakan Penggugat dan mendasari padahasilPemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh ke lokasi Pekerjaan.. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangan dengan totalnilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat benar masih terdapatsisa nilai volume pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran kepada Penggugatsejumlah yang disebutkan Penggugat pada angka 10 alasan gugatan.

Oleh karena itu sangat tidak tepatTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat.11.Menyangkut dengan tuntutan Penggugat yang meminta usulan anggaran 13 % daritotal nilai harga volume pekerjaan Penggugat untuk disahkan dalam APBAPerubahan Tahun 2014 guna pembayaran kerugian materiil yang dialamiPenggugat yang terlilit hutang akibat membayar harga bahan material yang telahdigunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMKTergugat dengan mendasari pada

Semula ss am Baty MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 239.559.704 0) 239.559.704Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 239.559.704 0) 239.559.704Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 479.119.408 0 479.119.408 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut: 1.

Putusan Nomor 1843/B/PK/PJK/2016Bahwa landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkannyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30Januari 2014 ini, secara jelas dan tegas adalah: untuk lebin memberikankepastian hukum dan mendorong peningkatan nilai tambah komoditasprimer";6).

Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahnan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya.Bahwa Penggugat Il dalam gugatannya, di dalam posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya, karenaPenggugat II berdasar pada surat kuasa dari 37 (tiga puluh tujuh) pemilikkavling yang fiktif atau pemilik kavling yang tidak ada kebenarannya;b. Tidak jelasnya objek sengketa;Kekaburan objek sengketa di dalam gugatannya dapat dilihat dalamposita 4 bahwa luasnya 12.000 m?

Bahwa ketidaksamaan pendapat yang mendasari permohonan kasasi iniadalah sebagai berikut:2.1 Bahwa Judex Facti Tidak Tepat Dan Tidak Benar Dalam MenerapkanHukumnya, yaitu: Bahwa Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi danPenggugat Il/Terbanding Il/Termohon Kasasi Il belum dapatbertindak sebagai Penggugat atau mengatasnamakan sebagaiHal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2739 K/Pdt/2015Direktur PT. Mulia Alam Raya dan Direktur PT.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya;Bahwa Penggugat Il/Terbanding II/Termohon Kasasi Il dalamgugatannya, di dalam posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatannya, karena Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II berdasar pada Surat Kuasadari 37 ( tiga puluh tujuh ) pemilik kavling yang fiktif atau pemilikkavling yang tidak ada kebebanarannya.b.

Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalahuntuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor 90 KP/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (videKonsideran Menimbang, huruf a ObyekSengketa) ; 222222 nn nnn nn ncn ncnnnnne19. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 a quo adalah putusanyang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh: (1) PT.

PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali iniditetapkan sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah; Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 tidak dapat dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya ObyekSengketa atau Obyek Gugatan 20.

hukum Pidana;d.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha AngkatanBersenjata Republik Indonesia;f.Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum.21.Bahwa Tergugat menyatakan dalam konsideran menimbang hurufa Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan, yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari

Antara Pemohon dan Termohon sudah tidaksaling memperdulikan;Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah tidak mengajukan jawaban, karena setelah menempuh mediasi Termohontidak pernah hadir lagi dipersidangan sekalipun sudah dipanggil secara resmidan patut;Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan terbuktitidaknya alasan yang mendasari permohonan Pemohon akan dipertimbangkanterlebin dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon' dan Termohon,bahwa berdasarkan bukti

menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagaiakibat perkawinan yang sah, maka apabila yang diadikan dasar adalah perkawinan Pemohon Idan Pemohon II pada tanggal 01 maret 2006, maka kedua anak para Pemohon tersebut tidaktermasuk dalam kriteria anak yang sah, karena anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannyaperkawinan tersebut;Menimbang bahwa namun begitu para Pemohon merasa telah menikah secara sah padatanggal 01 Maret 2006, sebelum anak tersebut lahir; halmana yang mendasari

berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

pekerjaan Swasta, tempat tinggal diXXXX, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal O07November 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor3068/Pdt.G/2016/PA.Bks, tanggal 07 Nopember 2016 dengan dalildalil sebagaiberikut:Adapun halhal yang mendasari

Puskesmas Nguling Kabupaten Pasuruan bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya

Puskesmas Kecamatan Gadingejo Kota Pasuruantanggal 14062021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmidan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanyayang sah untuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patuttetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara inidapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR); Menimbang, bahwa dalil yang mendasari