Ditemukan 11261 data
196 — 87
Bahwa Mahkamah Agung R.I dalam putusannya tanggal 29 Desember 1999Nomor 620 K/Pdt/1999 menyatakan bila yang digugat adalah badan ataupejabat usaha negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara, bukan wewenangpengadilan negeri;.
Terbanding/Penggugat : KATIMAN HERLAMBANG
69 — 240
No.51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka hal yang menjadi Keputusan TUN (Pasal 1 angka 10UU PTUN) diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri , hal ini sesuai dengan Yuruprudensi Putusan MARINo.620 K/PDT/1999 yang menyatakan Bila objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tatausaha negara, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara buka
104 — 83
mengajukan bukti berupa foto copy sertipikatHak milik Nomor 316 atas nama Yoseph letto yang diberi tanda P.8 sebagaibukti kepemilikan atas objek sengketa oleh penggugat, dimana dalam buktitersebut penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dari bukti tersebut pulaada kekurangan lembar ketiga berupa bagian pendaftaran peralinan hak,pembebanan dan pencatatan lainnya tidak diajukan pula sehingga terhadapsilsilah dari tanah tersebut tidak jelas akan tetapi pada bagian surat ukur tertulisluas lahan seluas 5. 620
107 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
dua miliar sembilan ratussembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratussembilan puluh empat rupiah) (vide bukti P12);Bahwa jumlah tersebut adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut: NoKeterangan Hutang (Rp) Penalti (Rp) Total (Rp) Total hutang selama tahun 2007) 15.428.784.320 2.221.837.617 17.650.621.937 2 Total hutang selama tahun 2008 206.211.700 4.532.854.004 4.326.642.3043 Total hutang s/d bulan Maret 1020 921 153 1.020.921.153Total hutang + Penalty 15.222.572 620
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karena titel gugatan para Penggugat mendalilkan permasalahangugatan atas akta jual beli dan sertifikat, berdasarkan putusan MA No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999: bila yang digugat adalahbadan/pejabat tata usaha negara dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 3 No. 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyi
42 — 3
Simah ( Tergugat V );Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat V membantahdengan menerangkan bahwa Tergugat V memiliki tanah dengan identitaspersil no. 26 Kohir no. 128 seluas + 125 m2 bagian dari tanah seluas 620 m2karena mendapat hibah berdasarkan akta hibah no. 213/HB/X/1999 tanggal 6Oktober 1999 ( bukti surat bertanda TV ); 72 Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaansetempat yang dilakukan Majelis Hakim terungkap fakta bahwa obyeksengketa VII dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FAUZAN AZMI, SH
127 — 89
Deli Serdang40 09 Juli 2013 590/41/201 ISKANDAR Pasar Hitam Dusun XI Desa 620 M?3 ZULKARNAIN Sampali Kec. Percut SeiTuan Kab. Deli Serdang41 10 Juli 2013 590/42/201 Drs. LUFTI Jl.Pasar Hitam Dusun XI 180 M?3 IRFAN Desa Sampali Kec. PercutSei Tuan Kab. Deli Serdang42 11 Juli 2013 590/43/201 IDRIS Pasar VI Dwi Kora Dusun 375 M?3 BERTUA XXV Desa Sampali Kec.SARAGIH Percut Sei Tuan Kab. DeliSerdang43 15 Juli 2013 590/41/201 SARIYANI Cei VI Pondok Damar Dusun 1.140 M?3 24 Desa Sampali Kec.
Deli Serdang40 09 Juli 2013 590/41/20 ISKANDAR Pasar Hitam Dusun XI Desa 620 M?13 ZULKARNAIN Sampali Kec. Percut SeiTuan Kab. Deli Serdang41 10 Juli 2013 590/42/20 Drs. LUFTI Jl.Pasar Hitam Dusun XI 180 M?13 IRFAN Desa Sampali Kec. PercutSei Tuan Kab. Deli Serdang42 11 Juli 2013 590/43/20 IDRIS BERTUA Pasar VI Dwi Kora Dusun 375 M?13 SARAGIH XXV Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab. DeliSerdang43 15 Juli2013 590/41/20 SARIYANI Cei VI Pondok Damar Dusun 1.14013 24 Desa Sampali Kec. Percut M?
Deli Serdang seluas 620 M?41.Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor:590/42/2013 tanggal 10 Juli 2013 an Drs. LUFTI IRFAN yangberlokasi di JI.Pasar Hitam Dusun XI Desa Sampali Kec. Percut SeiTuan Kab. Deli Serdang seluas 180 M?42.Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor:590/42/2013 tanggal 11 Juli 2013 an IDRIS BERTUA SARAGIHyangberlokasi di Pasar VI Dwi Kora Dusun XXV Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang seluas 375 M?
DellSerdang seluas 620 M?. Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 590/42/2013tanggal 10 Juli 2013 an Drs. LUFTI IRFAN yang berlokasi di JI.PasarHitam Dusun XI Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdangseluas 180 M?. Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 590/42/2013tanggal 11 Juli 2013 an IDRIS BERTUA SARAGIH yang berlokasi diPasar VI Dwi Kora Dusun XXV Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang seluas 375 M?.
DellSerdang seluas 620 M?41. Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 590/42/2013tanggal 10 Juli 2013 an Drs. LUFTI IRFAN yang berlokasi di JI.PasarHitam Dusun XI Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdangseluas 180 M?42. Surat Keterangan / Penguasaan Fisik atas Tanah Nomor: 590/42/2013tanggal 11 Juli 2013 an IDRIS BERTUA SARAGIH yang berlokasi diHalama 193 dari 220 halaman perkara Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PT MDN43.44.Pasar VI Dwi Kora Dusun XXV Desa Sampali Kec.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
121 — 57
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 beserta lampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, faktur pajak).Halaman 30 dari 97 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT PBR64) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No.
BKU : 620, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, fakturpajak).1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No. BKU : 599, tanggal 13 May 2013 besertalampirannya (Rencana kebutuhan, surat pesanan, fakturpajak).1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran biaya alat kesehatanspesialistik pelayanan bedah sentral dari RSUD Arifin AchmadProp. Riau No.
96 — 12
orangorang ini mencapaisepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaanitu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar";= Ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata "Hak Milik atas barang yang dijualtidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belumdilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616"; Ketentuan Pasal 616 KUHPerdata "Penyerahan atau penunjukan ataskebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yangbersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620
";= Ketentuan Pasal 620 KUHPerdata "Dengan mengindahkan ketentuanketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksuddiatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yanglengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantorpenyimpan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barangbarang takbergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan membukukannyadalam register.
86 — 23
berada di wilayah dusun II dan IIIsebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumahtangga sasaran penerima manfaat yang jumlahnyasebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat tidak dibagikan jatahmereka dan atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde menjual raskinjatah 31 KK tersebut kepada orangtermasuk rumah tangga sasaransebagaimana data BPS Kab.Kupang;bahwa tanggal 23 Juli 2009 saksipelaksana satker IV Kab.Kupangpenerimasebanyak 620
Utara, namunsetelah menerima raskin tersebut atas perintahterdakwa saksi Dominggus Orde membagikan raskintersebut kepada rumah tangga sasaran penerimamanfaat yang berada di wilayah dusun II dan IIIsebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumahtangga sasaran penerima manfaat yang jumlahnyasebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tanggasasaran penerima manfaat tidak dibagikan jatahmereka dan atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde menjual raskin sebanyak 620
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tatausaha negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan wewenang PengadilanNegeri;Bahwa berdasarkan uraianuraian yang tersebut di atas, sudah terbukti PengadilanNegeri Kediri tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa danmengadili
Peradilan Umum, menyebutkan Pengadilan Negeribertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarapidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Bahwa sesuai Pasal 134 HIR, Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yangtidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktudalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidakberwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidakberwenang;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
Terbanding/Terdakwa : AA UMBARA SUTISNA
312 — 201
Data Usulan Bansos Covid 19222. 1 (Satu) bundel printout warna SUMMARY REPORT Kode Tender4892703, Nama Tender : Peningkatan Jalan Rancapanggung Cijenuk,CijenukSarinangen, SarinagenBaranangsiang; Anggaran tahun 2020223. 1 (Satu) bundel printout warna SUMMARY REPORT Kode Tender4909703, Nama Tender : Peningkatan Jalan PurabayaJatiSaguling;Anggaran tahun 2020224. 1 (satu) berkas asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum DanPenataan Ruang Kabupaten Bandung Barat Nomor 620/1928/DPUPRtanggal 15 April 2020,
182 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hariff Daya Tunggal Engineering; Surat Permohonan Uji Nomor 083/SKCBS/VI/12, tanggal 11 Juni2012, diatasnamakan PT Cakra Bahana Sejahtera:Atas permohonan uji tersebut BPMA mengeluarkan laporan uji (testreport) tertanggal 23 Agustus 2012, sebagai berikut:a) Laporan Uji (Test Report) untuk PT Anugerah Mandiri NomorLB.620/G4.BPMA/203/201 2;b) Laporan Uji (Test Report) untuk PT Hariff DTE NomorLB.620/G4.BPMA/204/201 2;c) Laporan Uji (Test Report) untuk PT Cakra Bahana Sejahtera NomorLB.620/G4.BPMA/205
Anugrah Mandiri PONomor AM12100007 tanggal 22/10/2012 kepada PT Tele HouseEngineering untuk produk Light Trap Mechanical Qty 300 unit @Rp3.370.000,00 = Rp1.011.000.000,00 + pajak 10% totalRp1.112.100.000,00 yang ditandatangani Tony Setiawan selakuAuthorized Signature CV Anugrah Mandiri.620. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen CV AnugrahMandiri, nama proyek light trap jumlah 300 dengan keuntungansetelah pajak Rp58.711.268,00 dengan Profit/loss = 5,81%.621. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice
Anugrah Mandiri PONomor AM12100007 tanggal 22/10/2012 kepada PT Tele HouseEngineering untuk produk Light Trap Mechanical Qty 300 unit @Rp3.370.000,00 = Rp1.011.000.000,00 + pajak 10% totalRp1.112.100.000,00 yang ditandatangani Tony Setiawan selakuAuthorized Signature CV Anugrah Mandiri.620. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen CV AnugrahMandiri, nama proyek light trap jumlah 300 dengan keuntungansetelah pajak Rp58.711.268,00 dengan Profit/loss = 5,81%.Hal. 250 dari 348 hal. Put.
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.SYEH ALI BIN Alm ABDURRAHMAN
2.ARYANTO Als DEDEK Bin AMIRULLAH
115 — 14
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) bundel asli Fhoto pelaksanaan oleh tahun 2014;
- 1 (satu) bundel fotocopi Standar Dokumen Pengadaan Elektronik;
- 1 (satu) bundel Fotocopi Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor : 565/DB/050/VII/2014;
- 1 (satu) bundel Berita Acara (PHO) Provisional Hand Over Nomor : 602.1/94/40/PHO/2014 tanggal 08 November 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan hasil pemeriksaan material mix design timbunan pilihan Nomor : 620
Keterangan Dukungan Bank;
- 1 (satu) bundel Fotocopi Pekerjaan Pematangan Lahan SDN Paya Ilang;
- 1 (satu) asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/323/SPK/DISDIK/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundel Fotocopi Pengawasan Pembangunan Gedung Dewan Guru SMA 1 Takengon (OTSUS) dan Pengawasan Pematangan Lahan/ Penimbunan untuk SD Paya Ilang (OTSUS);
- 1 (satu) bundel Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan Material Mix Design Timbunan Pilihan (URPIL) Nomor : 620
Moch. Mulyono, SH
Terdakwa:
MURSANTO
84 — 19
Komoi ziDur C. di TOP jumlah Dersonil Yonzipur 10/2Kostrad 664 orang tetapi nyata dilapangan hanya berjumlah 620 orang.4. Bahwa sesuai dengan RAT Koprasi, yang Saksi ketahui tidakpernah ada laporan tunggakan hutang koprasi kepada Bank.5. Bahwa Saksi mengetahui ada tunggakan karena mendapatinformasi dari Aslog Divif 2 Kostrad (Kolonel Inf Herlan) melalui telpondari Makostrad pada bulan Maret, bahwa Koperasi Jaladri PalakaYonzipur 10/2 Kostrad menunggak angsuran ke Pt.
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.RISKY FHONNA Bin SAMSUL BAHRI
2.YUDA DEDI SAHPUTRA, S.P. Bin SAMSUL BAHRI
99 — 16
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) bundel asli Fhoto pelaksanaan oleh tahun 2014;
- 1 (satu) bundel fotocopi Standar Dokumen Pengadaan Elektronik;
- 1 (satu) bundel Fotocopi Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor : 565/DB/050/VII/2014;
- 1 (satu) bundel Berita Acara (PHO) Provisional Hand Over Nomor : 602.1/94/40/PHO/2014 tanggal 08 November 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan hasil pemeriksaan material mix design timbunan pilihan Nomor : 620
Keterangan Dukungan Bank;
- 1 (satu) bundel Fotocopi Pekerjaan Pematangan Lahan SDN Paya Ilang;
- 1 (satu) asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/323/SPK/DISDIK/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;
- 1 (satu) bundel Fotocopi Pengawasan Pembangunan Gedung Dewan Guru SMA 1 Takengon (OTSUS) dan Pengawasan Pematangan Lahan/ Penimbunan untuk SD Paya Ilang (OTSUS);
- 1 (satu) bundel Fotocopi Laporan Hasil Pemeriksaan Material Mix Design Timbunan Pilihan (URPIL) Nomor : 620
153 — 74
tanah tersebut, adalahkewenangan Pengadilan dalam perkara perdata (Pengadilan Negeri) untukmemeriksa dan memutuskannya, bukan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai KewenanganMengadili (Kompetensi Absolut) tersebut Para Penggugat telah mengajukanbantahan dalam Repliknya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwasesuai dengan Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor: 620
116 — 78
berwujud PeradilanTata Usaha Negara, bukan lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata).Demikian juga menyatakan batalnya sertifikat Hak Atas Tanah adalahmerupakan kewenangan absolut dari Lembaga Peradilan Tata UsahaNegara (Hakim Tata Usaha Negara), bukan Lembaga Peradilan Umum(Hakim Perdata) sehingga dengan demikian karena ex office MajelisHakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa mengadilidan memutuskan perkara ini.Hal ini sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.620
56 — 30
Dan kewajibanseorang Ssuami sepanjang istri tersebut taat dan belum diceraikan dan nafkahtersebut tidak gugur karena kadaluarsa hal mana sesuai dengan doktrin parapakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab alMuhazzab juz 2 hal. 175sebagai berikut:Vlo NI nia, asa wylo 620 Curiae i> ga og asa Urge (Soil!
RADEN MUHAMMAD YUSUH
Tergugat:
1.Dr.R.NAJMI, M.Pd
2.Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kota Jambi
93 — 6
Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 315 M2:f) SHM Nomor 7352/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 315 M2;g) SHM Nomor 7353/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 472 M2;h) SHM Nomor 7354/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 982 M2:i) SHM Nomor 7355/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 504 M2;j) SHM Nomor 7356/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 507 M2:k) SHM Nomor 7357/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 1.274 M2;I) SHM Nomor 7358/Bagan Pete atas nama Muhamad Yusuhseluas 620