PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan PemohonIl mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut

denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalamperkara ini;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugattelah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan puncaknya antaraPenggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan putusan inidijatunkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, dan selamapisah

PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan PemohonIl mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut

UndangundangNomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun valliharus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yangbersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenanganuntuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari

permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmemberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon agardipikirkan kembali dan menunggu anaknya umur 19 tahun untuk dinikahkan,sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimanadiamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor O1 Tahun 2008tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernahmenghadiri persidangan;Menimbang, bahwa telah diupayakan agar Penggugatberdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehinggaperkara ini diproses hingga tahap putusan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antaralain adalah bahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikandari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dariTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan MahkamahAgung RI Nomor tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah(bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telahterikat dalam perkawinan sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

harus dinyatakan tidakhadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankankepada Penggugat untuk membuktikan daildalil gugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Bahwa dengan demikian sebenarnya Para Terlawan tidakmemiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan eksekusiatas putusan perkara dimaksud dan oleh karena itu adalahSangat beralasan secara hukum jika Pelawan mohon agarpermohonan eksekusi Para Terlawan dimaksud ditolak ataudikesampingkan dengan segala akibat hukumnya, sertamenyatakan batal atau tidak mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado yang mendasari terbitnya PanggilanAanmaning dimaksud.Berdasarkan alasan tersebut di atas Pelawan mohon

W19UI/95/HT.02/II/2016 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado serta Perintah KetuaPengadilan Negeri Manado yang mendasari terbitnyaPanggilan Aanmaning sebagaimana dimaksud dalamPenggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado tertangal3 Februari 2016 No.

W 19U/95/HT.O2tlIt216 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Manado serta Perintah Ketua Pengadilan NegeriManado yang mendasari terbitnya Panggilan Aanmaningsebagaimana dimaksud dalam Penggilan AanmaningPengadilan Negeri Manado tertangal 3 Februari 2016 No.

beritikat baik maka apabilaeksekusi terhadap SHGB no.91/Sario Tumpaan dan SHGBno.94/Sario Tumpaan dilaksanakan maka pelawan sebagaipihak ketiga akan dirugikan. dan dengan berdasarkanpasal 378 dan 379 RV maka logika dan konesekuensiyuridisnya adalah seharusnya Pengadilan Negeri Manadomengabulkan perlawanan Pembanding/Pelawan denganmenyatakan pula batal atau tidak sah serta tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Manado serta Perintah Ketua PengadilanNegeri Manado yang mendasari

W 19U/95/HT.O2tIIt216 sepanjang terhadap SHGB No.91/SarioTumpaan dan SHGB No.94.Sario Tumpaan milik Pelawan; atau Menyatakan batal atau tidak sah serta tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Manado serta Perintah Ketua Pengadilan NegeriManado yang mendasari terbitnya Panggilan Aanmaningsebagaimana dimaksud dalam Penggilan AanmaningPengadilan Negeri Manado tertangal 3 Februari 2016 No.

.: Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, makadengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter serta atas persetujuan Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yangtidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan olehOditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuatoleh

03/AD/X/2020Menimbangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehpara Saksi yang hadir di persidangan maupun keteranganpara

Terdakwa pun pergiketempat latinan beladiri warga sipil di KM 14 sambilmenunggu informasi sehingga takut pulang ke Korem033/WP.Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotikajenis sabu sabu.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat buktiialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Terdakwatersebut adalah Narkotika jenis sabusabu yang termasukdalam Narkotika golongan karena untuk menentukanNarkotika Golongan apa yang telah di konsumsi olehTerdakwa harus diketahui dari hasil tes baik urine, darahataupun rambut Terdakwa dan dari hasil tes tersebut barulahkita dapat menentukan Narkotika Golongan apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan apabila hasil tes diketahui tidakterindikasi maka kita tidak dapat menentukanNarkotikaGolongan apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa, dandengan mendasari

:Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Unsurkesatu: Setiap orangBahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalahsetiap manusia, yang pada dasarnya sama denganpengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tundukpada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakansubyek hukum Indonesia.Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5,Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud denganbarang

Muara Dua, Kota Prabumulih;Bahwa yang mendasari penangkapan terhadap terdakwa adalah dariinformasi yang disampaikan oleh informan kami yang mengatakanbahwasanya di Klinik Akupuntur Refleksi Farras ada seorang lakilakiyang menurut informan adalah penjual Narkotika;Bahwa kami (saksi, saksi David Fernandes bin Hendriansyah dansaksi Asep Mulyana bin Syahruddin) mendapatkan informasi tersebutpada hari itu juga, sekira 30 (tiga) puluh menit sebelumpenangkapan.

Muara Dua, Kota Prabumulih;Bahwa yang mendasari kami (saksi, saksi A. Syukur Juliansyah binAbdullah dan saksi Asep Mulyana bin Syahruddin) melakukanpenangkapan terhadap terdakwa adalah dari informasi yangdisampaikan oleh informan kami yang mengatakan bahwasanya diKlinik Akupuntur Refleksi Farras tersebut ada seorang lakilaki yangmenurut informan adalah penjual Narkotika;Bahwa kami (saksi, saksi A.

Muara Dua, Kota Prabumulih;Bahwa yang mendasari kami (saksi, saksi A. Syukur Juliansyah binAbdullah dan saksi David Hernandes bin Hendrianyah) melakukanpenangkapan terhadap terdakwa adalah dari informasi yangHal 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN Pbmdisampaikan oleh informan kami yang mengatakan bahwasanya diKlinik Akupuntur Refleksi Farras tersebut ada seorang lakilaki yangmenurut informan adalah penjual Narkotika;Bahwa kami (saksi, saksi A.

Hal ini juga samadengan hubungan hukum yang mendasari tagihan hutang danperobuatan wanprestasi yang telah diputus dalam Putusan PN BekasiNo. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tanggal 31 Agustus 2010.

Pembantah juga belum memenuhi kewajibannya atas isi Putusantersebut kepada Terbantah.Bahwa dengan demikian, Pembantah tidak dapat menguraikan dengan jelastentang fakta dan dasar hukum mengenai peristiwa yang mendasari atauHalaman 29 dari 32Putusan Perdata Bantahan Nomor 274/Pdt.Bth/2015/PN Bks.menjadi alasan pengajuan Bantahan dimaksud. Bahkan Pembantahmencampuradukan dalildalil tentang materi pokok perkara wanprestasi sebagaialasan pengajuan Bantahan terhadap proses eksekusi.

/PT.Bdg.Pembantah sebelumnya tidak pernahmelakukan perbuatan wanprestasi sebab Terbantahlah yang tidakmenghiraukan Surat Pembantah, Perihal : Complain Barang yang tidak sesuaiOrder PembantahMenimbang bahwa berdasarkan bantahan Pembantah tersebut diatassetelah Majelis Hakim mempelajari bantahan Pembantah, Pembantah tidakdapat menguraikan dengan jelas tentang fakta dan dasar hukum mengenaiperistiwa yang mendasari atau menjadi alasan pengajuan Bantahan dimaksud.Bahkan Pembantah mencampuradukan dalildalil

Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama dalam gugatanpenggugat, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat baik dalam positamaupun petitum gugatannya, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond)yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil atau pasal dariundangundang apakah yang telah dilanggar oleh Tergugat dan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum Penggugat sebagai ahli waris tanpamenunjukan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang, artinya gugatan Penggugat

Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya, atauketentuan pasal dari undangundang apakah yang dilanggar, makaberdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggaptidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), dengandemikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);8.

No. 19/Pdt.G/2019/PN.Lb.P tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formilatau pasal dari undangundang, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagiMajelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard)";ll DALAM POKOK PERKARA :11.12.13.Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan membantah gugatan Penggugatkecuali diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban

disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (eenduidelijk en bepaalde conclusie).Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975,tertanggal 17 April 1979, menyatakan:Gugatan PENGGUGAT harus jelas dan lengkap, karena apabila tidakjJelas dan lengkap, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atausetidaknya gugatan tidak diterimaSehingga dengan tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond),kejadian atau peristiwa yang mendasari

kebenarannyaoleh TERGUGAT;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan ParaPenggugat di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbanganhukum sebagai berikut ;DALAM EKSEPSIGUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT ADALAHKABUR, TIDAK TERANG, DAN TIDAK BERDASAR HUKUM (OBSCUURLIBEL)Menimbang bahwa apa yang menjadi dasar alasan eksepsi Tergugattentang tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpetendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond), kejadian atauperistiwa yang mendasari

shabu.Atas keterangan Saksill tersebut, Terdakwa pada pokoknyamembenarkan seluruhnya.Bahwa Saksi selanjutnya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak2 (dua) kali, sesuai ketentuan pasal 189 Undangundang No. 31 tahun1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan tidakada keterangannya berupa Relaas panggilan.Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangantersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telahdiberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari

dalam Tuntutannya,namun Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim sebelummenjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa, dengan pertimbanganpermohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yangMenimbang :Menimbang :22seringanringannya, dapat diterima untuk sebagian, sedangkanpermohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa menjalani pengobatandan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Majelis Hakim mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Dari uraian yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinyadengan mendasari

mengakui bahwa ia bukan merupakanpecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika melainkansebagai penyalahguna Narkotika jenis shabushabu.Sedangkan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Rehabilitasi Medis maupunRehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun2009 maka penerapan pemidanaan bagi Terdakwa yang disampaikanPenasihat Hukum dalam Pledooinya tidak dapat diterapkan kepadaTerdakwa oleh karena penerapan pemidanaan dengan mendasari

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan GugatanWanprestasi dan Ganti Rugi tertanggal 27 Oktober 2016 dengan itikadyang baik, hanya di dasarkan pada prasangka, asumsi dan perasaansemata;2.

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan Gugatan denganitikad yang baik, hanya didasarkan pada prasangka, asumsi danperasaan semata;2.

Apakah Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat, TurutTergugat dan Turut Tergugat Il;Menimbang, bahwa dari dalildalil posita yang dikemukakan Penggugatdalam surat gugatannya tersebut sebagaimana diuraikan diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa antara dalil posita yang satu dengan dalil positalainnya didalam surat gugatan Penggugat tersebut terdapat pengertian yangsaling bertentangan sehingga terhadap peristiwa yang mendasari gugatan, apayang menjadi pokok perselisihan dan apa yang dimintakan

TENTANG DUDUK PERKARA10.Bahwa terlebin dahulu PENGGUGAT sampaikan,menurut YahyaHarahap suatu gugatan yang memenuhi syarat formil harus menjelaskandasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan (feiteljke grond).Dengan mempedomani pendapat tersebut,pada bagian posita ini PENGGUGAT akan menguraikan dengan lengkapkejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan a quo (feitelijke grond);11.Bahwa pada bulan Agustus 2015, Alm.

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM19.Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sejalan dengan pendapatM YAHYA HARAHAP di atas, yang menyatakan suatu gugatan yangmemenuhi syarat formil harus menjelaskan dasar hukum (recht grond)dan kejadian atau peristiva yang mendasari gugatan (feitelijke grond).Maka dengan telah disampaikannya peristiwa yang mendasari gugatan(feiteliike grond) a quo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, makapada bagian

Penggugat butir 2 dan 3telah diputus pada putusan sela, dan pada putusan akhir Majlis Hakim tetapmempertahankan putusan sela tersebut yang intinya menyatakan permohonPenggugat untuk supaya harta Termohon di sita (petitum pada butir 2 dan 3 )tersebut ditolak;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 4 antara lainadalah supaya Pengadilan menyatakan Surat Kesepakatan BesamaI WALI LILA Totertanggal 13 April 2017 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menuruthukum;Menimbang bahwa posita yang mendasari

sehingga harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat butir 6, harus dibacasedemikian rupa, sehingga berbunyi : Penggugat mohon supaya Pengadilanmenyatakan bahwa objek Sengketa, sebagaimana terurai pada Surat Gugat,perubahan gugatan dan terurai pada replik adalah:I WALLAij Merupakan Harta GonoGini yang dahulu didapat dalam pernikahanantara Penggugat dan Tergugat (Objek Sengketa), danij Dan mohon ditetapkan menjadi hak Penggugat seluruhnya.Menimbang, bahwa posita yang mendasari

seperdua dari Rp 430.000.000,00 ( empatratus tigapuluh jutarupiah) kepada Penggugat;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat berikutnya adalahPenggugat mohon supaya harta berupa :1 (satu) unit Kendaraan roda dua / Sepeda Motor Yamaha NMAX, denganidentitas sebagai berikut :Merk /Type : Yamaha /2DPNomorBPKB : XXXXNomor Polisi > XXXXNomor Rangka : XXXXNomor Mesin =: XXXXTahun Pembuatan : 2015Warna > HITAMAtas Nama > TERGUGAT.Bahwa kendaraan tersebut atas nama P enggugat:Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan SuratDakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari padaBerkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang(Pomdam V/Brw) yang memenuhi syarat formal dansyarat materiil sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan(2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwayang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaanadalah Oditur Militer (Vide Pasal 130 dan asal 131 UURI Nomor 31 Tahun 1997).b.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untukmembuktikan salah tidaknya Terdakwa di depanpersidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untukmembuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasaripasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun1997.b.

tidaknyaalatalat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitasalatalat bukti tersebut, sehingga dengan mendasarifaktafakta hukum di persidangan' dan setelahdihubungkan dengan alatalat bukti yang ada gunamembuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimharuslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat buktiyang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana benar terjadi dan Terdakwa yangmelakukannya, sedangkan alatalat bukti tersebutdapat berkualitas dan kuat dengan mendasari

atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.4.Bahwa Keberatan Keempat pada hurup D Majelis Hakimyudex facti telah mengesampingkan nilainilai keadilan,dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis HakimTingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpahdan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan danNegara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah sungguhsungguh dalam memutus suatu perkara DemiKeadilan mendasari

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasukiMPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri danmanghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum,namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yangapabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akanberpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostradkhususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan46Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas Majelis HakimTingkat