ARIF WIBISONO (partai NASDEM) dansdr. IMAM SUJONO LUTFI (Kabag Komunikasi PimpinanSetkab).3 (tiga) lembar kertas bertuliskan Four Points by Sheraton yangHalaman 81 dari 313 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PN Smrmencantumkan beberapa nomor rekening, seperti Mandiri:1480012992999 Rima, dst adalah kertas yang saksi ambil darihotel sgeraton tetapi saksi lupa kapan saksi ambil. Didalamnyaberisi nama dan nomor rekening tujuan beserta uang yangdikirim.

Maksud saksi mengirim foto mobil minibusmilik Partai Persatuan Pembangunan tersebut adalah ingin menanyakanketersediaan mobil berjenis seperti yang ada di foto tersebut. Namunkemudian pukul 09:06 WITA, Sdr. EDY mengirimkan foto mobil minibusISUZU berjenis Elf Micro Deluxe ke whatsapp saksi.

Untuk teknis partai saksi yaitu PPP, bisa usulannyadikumpulkan jadi satu atau bisa masingmasing usulan dan kemudiandisampaikan oleh Sdr LINA ke Sdr FIRDAUS untuk dimasukkandalam daftar usulan. Kemudian usulan tersebut masuk dalamMusrenbang Kabupaten dan dimasukan dalam batang tubuh APBD.Jadi atau tidaknya usulan tersebut tergantung dari kesediaananggaran Pemkab Kutai Timur. Ratarata usulan yang terealisasimenjadi pekerjaan sekitar 50% dari usulan yang disampaikan.

ENCEK UNGURIA RIARINDA KetuaFIRGASIH, SH., MAP 40,000,000,000.002 ASTI MAZAR, SE., M.S Wakil Ketua 120,000,000,000.003 ARFAN, SE., M.S Waki Ketua 1120,000,000,000.00FRAKSI PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (PPP) 2,500,000,000.004 MUHAMMAD ALI, SH Ketua Fraksi PPP5,000,000,000.005 Hj. FITRNANI Wk Ketua PPP3,000,000,000.006 IMAM TURMUDZI Sekretaris3,000,000,000.007 UCE PRASETYO Anggota4,000,000,000.008 JONI, s.sos Anggota3,000,000,000.009 ANTON DARMAWAN, S.

ANDI MAPPASERENG Sekretaris3,000,000,000.0025 YULIANUS PALANGIRAN, SE Anggota4,000,000,000.00FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 2,500,000,000.0026 SIANG GEAH Ketua Fraksi PDIP6,000,000,000.0027 Drs. YUSUFT. SILAMBI, MM., MBA Sekretaris4,000,000,000.0028 FAIZAL RACHMAN Anggota3,000,000,000.0029 YULI SAPANG, SE Anggota3,000,000,000.00FRAKSI AMANAT KEADILANBERKARYA (PAN, PKS, 2,500,000,000.00BERKARYA)30 ASMAWARDI (PAN) Ketua Fraksi AKB6,000,000,000.0031 JIMMI, ST (PKS) Wk.

Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pspk6.Fotocopy Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor :170/8/KPTS/2019 beserta Lampiran berupa Susunan Komposisi FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TapanulliSelatan tertanggal 04 September 2019, yang menerangkan bahwaMuhammad Faisal Siregar (Tergugat) merupakan salah satu anggotaDPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA), yang mana surat tersebut telah dizegelen dan telahdilegalisir (asli Surat

Untuk itu Hakim berpendapat bukti (P.5) tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti (P.6) Fotocopy Surat Keputusan DPRDKabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 170/8/KPTS/2019 beserta Lampiranberupa Susunan Komposisi FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 04 September 2019, yangmenerangkan bahwa Muhammad Faisal Siregar (Tergugat) merupakan salahsatu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Fraksi Partai Hati NuraniRakyat (HANURA), telah dinazegelen

YK ;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanHalaman 90 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRPerwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perithal:Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai PolitikDPC Partai

Andi Empang, Andi Nangnga dan Andi Aziz, tanggal 1Januari 2001, dengan mengetahui Lurah Bori Appaka dan Camat Bungoro, surattersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai, ditandatangani oleh para pihak,mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan dan berisi tentang perbuatanhukum, hal tersebut telan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdatatentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti T.1 tersebut telah memenuhisyarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan;Menimbang

Pawawo bin Ame, tanggal 31 Oktober1989, dengan mengetahui Camat Bungoro, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuatsecara partai, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempatpenandatanganan dan berisi tentang perbuatan hukum, hal tersebut telan sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan,dengan demikian bukti T.13 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatuakta di bawah tangan;Hal 81 dari 99 hal.

Menjadi anggota pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD,Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRDHalaman 28 dari 149 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDGKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan.

keluarga, pihak lain, dan/atau golongantertentu;C. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;e. tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatHalaman 64 dari 149 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDGmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g. menjadi pengurus partai

2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pthak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai

Pesantren Darullsalamah AlMubarog sementara yayasannya tidak ada4) Melaksanakan persiapan idad (pelatinan militer) untukmemperluas wilayah dalam rangka menegakan syariat islam diindonesia yang rencananya akan di muli dari pesisir pantaiseperti dari daerah Muara Angke, Demak dan Tuban yang dipelopori oleh PAK SOLEH di daerah Irian karena di Irian adatemannya yang berdomisili di Irian, dan persiapan melawansiah, PKI yang telah banyak menangkap lalu membunuh ustadustad dan Ibu Rahmawati selaku pengurus Partai

Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuhmusuh islam bilamanananti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDIPerjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akanterjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadikerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komuniskomunis Cinayang kerja sama dengan syiah.2.

DaerahPerubahan (APBDP) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008 dianggarkanBelanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlahRp151.476.442.800,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuhpuluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah)yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatansebesar Rp149.976.442.800,00 (seratus empat puluh sembilan miliarsembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribudelapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai

DaerahPerubahan (APBDP) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008 dianggarkanBelanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlahRp151.476.442.800.00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuhpuluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah)yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatansebesar Rp149.976.442.800,00 (seratus empat puluh sembilan miliarsembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribudelapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai

tertanggal 31 Mei2007 beserta lampirannya terdiri dariFotocopi Kartu) Anggota Partai Demokrat atas namaDIDIN ;SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016 0020.0atas nama Didin bin Raip tanggal 22 Januari2007 ;SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin binRaip ;2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei 2007Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007beserta salinannya ;3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan

No. 112 PK/Pid.Sus/2010311Fotocopi Kartu) Anggota Partai Demokrat atas namaDIDIN ;SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.003.016 0020.0atas nama Sididn bin Raip tanggal 22 Januari 2007SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin binRaip ;2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei2007 ;Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 2 Mei 2007beserta salinannya ;(tiga) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atasTanah a.n = JAENUDIN

tertanggalbeserta lampirannya terdiri dariFotocopi Kartu) Anggota Partai DemokratDIDIN ;SPPT PBB Tahun 2007 Nomor 32.16.011.00331 Mei 2007atas nama.016 0020.0atas nama Sididn bin Raip tanggal 22 Januari 2007SPOP tanggal 2 September 2000 atas nama Didin binRaip ;2 (dua) lembar Surat Keterangan12/DS/2003/111/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;NomorSurat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 2 Mei2007 ;Surat Pernyataan tidak sengketa tanggalbeserta salinannya ;3 (tiga) lembar Surat Pernyataan MelepaskanTanah a.n

Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidakditemukan nama UP dalam manifest penerbangansebesar Rp46.400.000,0016.

sebesar Rp. 166.050.000,sesuai dengan hasil audit BPK;Bahwa disini seakanakan saya mempunyai hutang;Bahwa yang bertanggungjawab atas temuan BPK sebesar Rp. 166.050.000itu adalah Sekwan MOHAMAD FAISAL MOODOETO selaku KPA;Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uangmelalui bendahara pengeluaran untuk anggaran perjalamnan dinas keluardaerah tetapi tidak menerima anggarannya;Bahwa saksi mengetahui adanya perjalanan fiktif ini setelah akhir masajabatan saya;Bahwa saksi berasal dari Partai

benar waktu dilakukan BAP saya disebutkan melakukan perjalanandinas luar daerah sebanyak 4 kali pada hal saya tidak pernah melakukanperjalanan dinas luar daerah di tahun 2008;Bahwa selama tahun 2008 saya tidak pernah melakukan perjalanan dinasluar daerah dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp.46.000.000,;Bahwa saksi membantah tandatangan atas nama saksi pada kwitansipenerimaan uang yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa saksi melakukan perjalanan di Tahun 2008 untuk kepentingan Partai

Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan

Jika mempergunakan batas tanah yang dahulu makabatas tanah sebelah selatan bukan terdiri dari 5 ( lima ) pemilik tanahSaja, tetapi telah mencakup sampai dengan lokasi pekuburan umumDesa Makian, lokasi gedung SMA Negeri 7, sebagain lokasi KantorKodim, Kantor Partai Keadilan Sejahtera dan sejumlah rumahrumahpenduduk setempat yang luasnya lebih dari 150.000 M2 ( seratus limapuluh ribu meter bujur sangkar) karena letak karet putih berbatasandengan SMA Negeri 7 depan Kantor Dinas Parawisata.

Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata.

permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat.(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :t. a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 ;u. b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum ;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

kesepakatan antara Penggugat dengan KUD Masagena agarPenggugat memberikan akses jalan yang bisa dilalui menuju ke lokasi KUD yangterletak di belakang obyek sengketa;Bahwa saksi dipercaya oleh Penggugat untuk mengambil beras darinya tanpa dibayardahulu karena Penggugat dan saksi samasama pernah tinggal di Saorajae, danPenggugat adalah ponakan dari Sultan Daeng Radja;Bahwa Penggugat pernah meninggalkan Bulukumba dan tinggal di Jakarta, dansetelah itu Penggugat kembali ke Bulukumba dan menjadi Ketua Partai

Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tertanggal 21 Januari2008, Akta Jual Beli Nomor 156/2008 tertanggal 31 Desember 2008dan APHT Nomor 14/2010 serta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor299/2010 yang dibuat berdasarkan SKMHT Nomor 96/2008kesemuanya termasuk yang bersifat partai (Akta para pihak/Parti/Akte), yang memuat atau berisi keterangan apa yang dikehendakioleh pihakpihak yang bersangkutan;Hal. 31 dari 47 hal Put.

Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwaAkta tersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, olehkarena itu PPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan,dijelaskan dan diakui oleh para pihak ke dalam Akta yangdituangkan. Sejauh apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak itu tidak bertentangan dengan hukumHalaman 18 dari 49 halaman, putusan Nomor 6/PDT/2018/PT PTKmaka PPAT boleh membuat aktanya.

olehadanya hasil musyawarah dan mufakat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 22 huruf d Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Perda Kabupaten KutaiKartanegara Nomor 10 Tahun 2012, berbunyi:2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), (2),(3), (4) dan (5) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya,Pemerintahan Desa dan bukan merupakan anggota salah satu partai

terimatanggal 09 Desember 2010 (copy);181. 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk memperlancar prosesPembahasan APBD 2011, terdiridari : Penyerahan dana kepada Ketuaketua Fraksi, yaitu :Ketua Fraksi Golkar (FADILA RAHAWARIN) sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai buktikwitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (ABETTETLAGENI) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 17 Desember 2010(copy);Ketua Fraksi Partai

KARMOMJANAN, S.Sos, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi DemokrasiKebangsaan Indonesia tanggal 17 Desember 2010(Copy); Fraksi Partai Islam, terdiridari : HASAN RENIURYAAN, ST, sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah); LUKMAN HALIM, sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah); JISMI REUBUN, sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah);Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Islam tanggal 17Desember 2010 (copy);182. 1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk Pembahasan

(copy);1 (satu) jepitan kwitansi pembayaran untuk LKPJ masingmasingFraksi, terdiridari : LKPJ Fraksi Golkar, penyerahan dana kepada Ketua FraksiGolkar FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 03 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, penyerahandana kepada Sekretaris Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia PAULUS RAHAYAAN, SH sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanggal 03 Juli 2010(Copy); LKPJ Fraksi Partai

Nomor PDM151/Sibolga/Ep.2/2006, danironisnya Ketua Pengadilan Negeri Sibolga YOSDI, SH menerima berkas perkara tersebut14untuk diperiksa lagi vide Registrasi Perkara No. 412/Pid.B/2012/PN.SBG sesuai Surat KetuaPN Sibolga Nomor W2.U9/3328/Hn.01.10/IX/2012 tanggal 14 September 2012 ;Bahwa Pengajuan Berkas Perkara tahun 2006 atas nama saya selaku Ketua DPRD KabupatenTapanuli Tengah yang juga sebagai Ketua DPC partai Demokrat Kab.

selanjutnya dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnyatelah menghadirkan saksi yang meringankan/menguntungkan (A de Charge) bagi Terdakwa,yang sebelum memberi keterangan terlebih dahulu bersumpah/berjanji menurut Agama yangdianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:Saksi ABEDNEGO PANJAITAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SINTONG GULTOM,tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tapi sekarangbersama di Kepartaian tepatnya di Partai