Bahwa atas kejadian tersebut diatas Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi dan jika mengulangi lagiTerdakwa siap menerima sangsi sesuai dengan hukumyang berlaku.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh OditurMiliter dalam persidangan ini berupa:Surat surat: 11 (sebelas) lembar daftar absensi atas namaTerdakwa.Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan padaTerdakwa dan para Saksi serta telah diterangkansebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyataberhubungan dan

Putusan PHI Nomor 9/PDT.SUS/2014/PHIJabatan dan Pasal 10 (1) menyatakan Perusahaan berwenangmutlak memindahkan atau memutasikan karyawan dari suatu jabatanke jabatan lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam rangkatercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, sertamenunjang pengembangan diri dan jenjang karir karyawan yangbersangkutan Berdasarkan hal tersebut maka penolakakan Penggugat telahmelanggar Peraturan Perusahaan Pasal 9 dan Pasal 10 Ayat (1) danAyat (2) dan dikenakan sangsi

Bahwa Penggugat atas pelanggaran Peraturan Perusahaan Pasal 9dan pasal 10 ayat (1) dan (2) dan pasal 25 huruf (f) serta pasal 161 UUNo. 13 tahun 2003, dikenakan sangsi PHK. , pada tanggal 21Desember 2011, sehingga masa kerja Penggugat sebagai mana yangditerangkan dalam anjuran, poin 1 yaitu 3 tahun 3 bulan, bertentangandengan gugatan dalam pokok perkara poin 17 ayat (8) dengan masakerja 5 tahun lebih yang dihubungkan dengan pekerja dapatHalaman 47 dari 53 Putusan PHI Nomor 9/PDT.SUS/2014/PHImengajukan

sebelum pokok perkara ini diperiksa atausebelum adanya putusan akhir dalam perkara ini ;10 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh buktibukti yang11otentik dan sempurba, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;Bahwa Penggugat mengkhawatirkan dan patut menduga bahwa Tergugat tidakberetiket baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini maka Penggugatmenuntut agar Tergugat diberikan suatu sangsi

Pemohon tidakmengabulkan dan rumah tangga rujuk kembali;2 Ditahun 2007 sampai 2009 hubungan rumah tangga mulai tidak harmoniskarena Termohon mengetahui kalau Pemohon mempunyai wanita lain,namun Pemohon tidak tidak memberikan atau tidak mengabulkan, dankondisi tersebut bisa diredam kalau Pemohon mengakui kesalahan danberjanji tidak mengulanginya lagi sehingga keluarga masih tetap harmonis;3 Karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Pemohon di tahun 2013Termohon terjerat hokum dan menjalani sangsi

Ketika saatnya usulan tersebut dikembalikan karenaPenggugat menerima sangsi dari Tergugat. Tergugat menjelaskan bahwa tidakada akibat yang ditimbulkan dari sanksi yang diberikannya ketika akanmenyerahkan putusan penjatuhan sanksi. Kenyataan hukuman tersebutberakibat pada pengembalian usulan yang telah disetujui tepat pada saat akandiproses. Perbuatan semenamena Tergugat tersebut melanggar Pasal 4 Ayat 9Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010.

No. 186/Pdt.G/2016/PA.Spn Bahwa saksi tahu hal tersebut karena perempuan yang bernama(nama wanita lain) bertetangga dengan saksi; Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan dengan LantiyaMonita, karena Tergugat dengan Lantiya Monita ditangkap olehmasyarakat dan dibawa ke gedung adat; Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat ditangkap olehmasyarakat, saksi melihat Tergugat ketika sudah di Gedung adatdisidang hingga dikenai sangsi adat; Bahwa saksi juga tahu dan melihat sendiri Tergugat sering

yangtidak dicatatkan) secara hukum harus dilindungi hakhaknya;Menimbang, bahwa anak yang lahir karena perzinaan atau nikahsirri (nikah sirri dibaca sebagai perkawinan yang tidak legal sehinggasecara hukum tidak memiliki kKekuatan), adalah merupakan akibat dariperbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, makadirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orangtuanya tersebut, seperti beban sosial menanggung malu, minder,tersisinkan dari lingkungan serta berbagai sangsi

Tergugat I dan Tergugat II Khususnya terkait penerbitan aktapernikahan atau kutipan akta perkawinan;Bahwa ketentuan hukum yang wajib dijalankan oleh Tergugat II dalam menerbitkanakta pernikahan nonmuslim, harus berdasarkan ketentuan yang telah Tergugat Iuraikan pada dalil eksepsi point B angka diatas;Maka jika Tergugat II menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat IItidak berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka hal itu10merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangsi

./201720.21.22.23.24.25.26.27.keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Bahwa dari pengertian a quo, jelas Perkawinan bertujuan untuk membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Namun dengan perilaku Tergugat yang sebagaimana diuraikan di atas,Penggugat sangsi akan tercapainya tujuan perkawinan a quo denganTergugat;Apalagi perilaku Tergugat terhadap Penggugat a quo, telah jauhmenyimpang dari budayabudaya

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara spesifiktelah diatur didalam Bab XI Tentang Ketentuan Sangsi Pasal 84 UndangUndang R.I.

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara spesifik telah diaturdidalam Bab XI Tentang Ketentuan Sangsi Pasal 84 Undang Undang R.I.

MHurufg, yang mendalilkan bahwa Pemindahan dalam RangkaPenurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah merupakanTingkat Jenis Hukuman Disiplin Berat, bahwa Penggugatdiuntungkan dengan adanya Surat Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur Nomor: 133 Tahup, 4940 tertanggal31 Mei 2010 Tentang Mutasi Pegawai Negeri SipilTenaga Guru di Lingkungan Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Timur $atas nama Penggugat, yangdimutasikan menjadi Guru SMA Negeri 7 KabupatenTanjung Jabung Timur karena semula Penggugat akandijatuhi Sangsi

sebagaimana yang Penggugat dalilkantetapi karena ada kebijakan lain maka Tergugat cukupdengan memutasi Penggugat, bahwa Penggugat Dimutasibukan Turun Pangkat karena Pangkat atau GolonganPenggugat tetap pada Golongan IV/A, namun untuk31Kepala Sekolah hanya merupakan Tugas Tambahan;Semula Sangsi yang akan dijatuhi kepada Penggugatkarena Penggugat Tidak Disiplin sejak Diangkatmenjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tanjung JabungTimur Yaitu) tidak pernah memenuhi' Undangan Rapatyakni: Pada tanggal 22 Februari

Oleh karena itu bagaimana dilakukan pemeriksaan setempat (PS) mengingatdiatas bidang tanah objek perkara telah berdiri bangunan rumah termasukmilik Pemohon Kasasi sebab pondasi yang disebut Termohon Kasasitersebut sudah tidak ada pada tempatnya;Dengan demikian tidak ada alas an maupun dasar hukum bahwa TermohonKasasi dinyatakan sebagai pemilik berdasarkan kartu kaveling yang tertulisatas nama Bambang Sutikno Rustani bukan atas nama Termohon Kasasiyang menurut ketentuan tidak dapat dialinkan dengan sangsi

Santos Jaya Abadi telah mengajukan Surat Dispensasikepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016 dengan nomor surat0257/B/PUK SPAI FSPMI/ PT.SJA Il/ XIl/ 2016 serta surat nomor0257REV/B/PUK SPAI FSPMI/ PT.SJA II/ XII/ 2016 dan terkait SuratPeringatan Satu (1) yang diberikan Penggugat, Tergugat tidak pernahmenanda tangani Berita Acara perihal kronologis dan rekomendasipemberian sangsi Surat Peringatan Satu (1).Bahwa terkait ketidak hadiran Tergugat tanggal 18 Maret 2017, keteranganyang disampaikan

Bahwa uraian yang disampaikan Penggugat pada Poin 1, 2, 3, 4, 5mengenai dasar pemberian sangsi yang telah di atur dalam PeraturanPerusahaan adalah sesuatu yang tidak tepat karena Peraturan Perusahaanyang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya dan tidak pernahdi perbaharui serta di perpanjang. Dan selama menjalin hubungan keijadengan Penggugat, Tergugat tidak pernah diberikan salinan naskahPeraturan Perusahaan.7.

sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi

Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum

Apabila kita melinat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankansebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian

secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukanHalaman 51 dari 109 hal.

Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN SktBahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada sifatdan

PerintahBahwa Para Termohon Kasasi/Penggugat bisa masuk kerja ataupuntidak masuk kerja, tidak ada absensi/sangsi ataupun teguran akantetapi Majelis Hakim hanya berpegang kepada surat order bukti P8,hal tersebut tidak relevan karena apabila sopir datang dan mintapekerjaan maka sesuai dengan order yang diminta barang tersebutharus dikirim kesuatu tempat akan tetapi bagaimana apabila tidakada tempat tujuan barang tersebut dikirim kKemana ?

dan keteranganTerdakwa terbukti dengan jelas dan terang Terdakwa telah melakukanMenimbangMenimbangpemukulan terhadap Saksi2 yang diperkuat berdasarkan hasil Visum EtRepertum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor :353/234/7/VIL02/4.13/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang hasilpemeriksaan luka A.n Febriansyah ditambah dengan 2 (dua) lembarphoto korban atas nama Febriansyah.Perihal Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua korbanbukanlah alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa dengan maksudmenghilangkan sangsi

disumpah danmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;0 Bahwa saksi adalah anak bawaan Penggugat/Termohon,Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada1996;0 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;0 Bahwa saksi pada tahun 2008 pernah melihat bekaspenganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, adabekasnya di mata, bibir, dan kepala luka karena ditonjok;0 Bahwa kejadian tersebut kemudian divisum dan dilaporkan polisikemudian Tergugat mendapat sangsi

isteri yang nusyuzkarena keterangan saksisaksi tersebut antara satu dengan yang lainnya tidaksaling mendukung tapi masingmasing berdiri sendiri dan tidak ada yang salingberkaitan dan tidak ada satu peristiwa yang didukung oleh alat bukti yangcukup, serta faktanya sebagaimana dalil Pemohon justru Tergugat/Pemohonyang keluar dari rumah bersama dan juga berdasarkan alat bukti Penggugatrekonpensi (PR.4) yang dikuatkan dengan saksi Dwi Agus Sulistyowati, bahwaTergugat pernah melakukan KDRT, pernah kena sangsi

perbuatan tersebutmerupakan cerminan kenyataan bahwa telah terjadi kemerosotannilainilaimoral generasi muda pada saat ini, hal mana ditandai dengan semakin banyaknyaperkara serupa yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga jika hal inidibiarkan, pada akhirnya akan terjadi krisis moral di kalangan generasi muda padaumumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan efek jera24dan untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang padagenerasi muda maka sangsi

kepada Terdakwa dan juga sebagai peringatanagar membuat generasi muda lainnya merasa takut untuk melakukan hal serupa,oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, kalangan pendidikan, dannegara untuk melakukan upaya pencegahan kepada generasi muda denganmelakukan antara lain pengawasan dan penyuluhan agar generasi muda tidakterjerumus pada pergaulan seks bebas, peredaran film ataupun gambar porno yangmengarah pada seks bebas, termasuk juga perlu disosialisasikan mengenaikonsekwensi hukum / sangsi

Indramayu juga terjadi adanyakebocoran dan penyelewengan serta penggelapan dana yang dilakukan olehpara karyawarn / sales Penggugat, menderita kerugian mencapai hampirsejumlah Rp. 1.500.000.000, ( satu milyar lima ratus ribu rupiah ) juga menderitakerugian akibat adanya kerusakan barang dan adanya penyusutan barangserta adanya penjualan barang dibawah harga sehingga merugi sebesarRp. 1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;e PARA PENGGUGAT pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sangsi

dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun sebesarRp 500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ) dan denda finalti pada satu Bankswasta sebesar Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah );e PARA PENGGUGAT pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun padasuatu Bank swasta sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah);8.

Bahwa pada Penjelasan Penting bagi Calon Konsumen / KonsumenBaru, pada poin VIII huruf a, keterlambatan pembayaran dan sangsi sangsinya dengan sadar Penggugat menandatangani dan telahmembaca dengan cermat (terbukti dengan Tergugat menandatangani pernyataan tersebut);Il Keberatan Atas Penggugat yang Tidak Mempunyai Hak di DalamMengajukan Gugatan Kepada TergugatPenggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepadaTergugat dikarenakan Penggugat sendiri berada dalam kondisi ciderajanji (wanprestasi)

Bahwa pada Penjelasan Penting bagi Calon Konsumen / KonsumenBaru, pada poin VIII huruf a, keterlambatan pembayaran dan sangsi sangsinya dengan sadar Penggugat menandatangani dan telahmembaca dengan cermat (terbukti dengan Tergugat menandatangani pernyataan tersebut);Il.