Subbagian Perencanaandan Administrasi (Subbagrenmin); b. Subbagian Pelayanan Pengaduan(Subbagyanduan); C. Subbagian Rehabilitasi Personel(Subbagrehabpers); d. Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal)e. Subbidang Provos (Subbidprovos); dan f. Subbidang PembinaanHalaman 92 Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.

., Jabatan Kepala SubBagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah KotaPalangka Raya, alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Palangka Raya ; 4. ARIF RAHMAN, SH., Jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah KotaPalangka Raya, alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Palangka Raya ; 5.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIBpada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, berdasarkansurat kuasa khusus Nomor: SKU190/MK.1/2010 tanggal 18Oktober 2010;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi/Pembanding I/Tergugat I;melawan:ZULKARNAEN, S.E., bertempat tinggal di Jalan Garuda Blok ENo. 7 BTN Babakan Asri, Kelurahan Babakan, KecamatanCakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Anwar,S.H., Ainuddin, S.H., dan Karmal Maksudi, S.H., Advokat,berkantor di Jalan Energi

., jabatan Kepala SubBagian Penegakan Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Sulawesi Utara;5. Chandra Y. Rawung, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum Setda ProvinsiSulawesi Utara;6. David Sondakh, S.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Setda Provinsi SulawesiUtara;7. Sandra Tenda, S.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Setda Provinsi SulawesiUtara;8. Jack D.

Putusan Nomor 158 K/TUN/20143 ISHADI ZAYID, S.H, Kepala Subbagian DokumentasiHukum Setda Kabupaten Sleman;4 C. WIBISONO TANGGONO, S.H, Staf SubbagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Sleman;5 ARIS JUNI KURNIAWAN, S.H, Staf SubbagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Sleman;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 640/098/2013, tanggal 10Januari 2013;II 1.

., jabatan Kepala SubBagian Wilayah Bagian Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;7. WAHYU CHANDRA PURWONEGORO, S.H., M.H.,jabatan Kepala Sub Bagian Wilayah Ill BagianPenyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro HukumKementerian Dalam Negeri;8. SANTOSO TUJl UTOMO, S.H., jabatan Staf Sub BagianWilayah Bagian Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;9.

., jabatan Staf SubBagian Wilayah Il Bagian Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;Halaman 3 dari 57 halaman.

KegiatanAnggaran Perusahaan (RKAP) dalam bidang pendapatan danbelanja, menyusun Rencana Laporan Keuangan perbulan, triwulan,tahunan (Neraca perusahaan), memelihara hubungan baik denganpihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya, menyiapkan bahanbahan dalam rangka pelaksanaan audit keuangan baik auditeksternal maupun audit internal serta tugastugas lain yang diberikanoleh direksi;Bahwa dalam melaksanakan tugas seharihari saksi selaku KepalaKeungan dibantu sub bagian anggaran, sub bagian penagihann, subbagian

Pasar Makassar Raya Nomor:800/93/S.Kep/III/PD.Psr/2012 tertanggal 7 Maret 2012 tentangPengangkatan Pejabat Struktural Pada Perusahaan Daerah PasarMakassar Raya Kota Makassar;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah antara lain: Merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaantugas dari Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian, SubBagian Pengelolaan Asset serta Sub Bagian Hukum danHubungan Masyarakat; Mengkoordinir dan mengendalikan urusan Kepegawaian; Mengkoordinir dan mengendalikan pengadaan

No. 20 K/Pid.Sus/201010.11.Dari Biro Keuangan terbit SPM (Surat Perintah Membayar) padatanggal 12 Juni 2006.Dengan adanya Surat Pemerintah Membayar ini, Kepala SubBagian Keuangan melaporkan kepada Direktur dan sekaliguskonsultasi mengenai keputusan sistem pembagiannya. Direkturmempertimbangkan oleh karena dana Jasa Pelayanan JPSBK inimelibatkan Panitia Pengelola JPSBK tahun 2002 2004, TimVerifikasi, serta Petugas yang lembur, maka jangan terburu untuklangsung dibagi.

Kepala SubBagian Keuangan selaku Sekretaris Tim Jasa Pelayananmelaporkan kepada Ketua yang selanjutnya Ketua menghadapDirektur dan akhirnya diputuskan dan Jasa Pelayanan yang dibagiRp 235.420.438..Atas dasar memo tertanggal 14 Juni 2006 Sub Bagian Keuanganmembuat rincian Daftar Pembagian Jasa Pelayanan. Pada tanggal17 Juni 2006 dalam acara sarasehan muncul pertanyaan tentangpembagian Jasa Pelayanan. Direktur menjelaskan di depan forumsarasehan terkait permasalahan tersebut.

Wadir Administrasi dan Keuangan, KaBagSet,KaBid.YanMed, KaBid.JangMed, Kepala Bidang Perawatan, Kepala SubBagian Keuangan, Kasir Pengeluaran, Pembantu Kegiatan PembuatDaftar Jasa Pelayanan (JP), memutuskan bahwa berhubung di dalamSurat Keputusan Direktur Per Januari No. 921 / 4037.1 / 1/06 hanya adaDana untuk Tim Jasa Pelayanan 1,5 % sehingga untuk PanitiaPengelola, Tim Verifikasi, Tim Lembur 2,5 % dan Panitia PengembanganManajemen 1 % diikutkan ke dalam Dana Cadangan Rumah Sakit lainlain 10 % menjadi

Bahwa benar konsultasi tersebut tidak Terdakwa lakukan sendiri tetapisebelumnya Terdakwa menyuruh Kepala Bagian Sekretariatan dan SubBagian Keuangan ke Propinsi dan Kas Daerah mengatakan harus disetor,karena tidak puas dengan jawaban tersebut Terdakwa datang sendiri keDinas Propinsi dan Sektretaris Daerah, Terdakwa menanyakan apakahuang sebanyak itu boleh digunakan untuk membuat gedung perawatanpasien karena sudah tidak muat lagi dan dijawab oleh Sekretaris Daerahkatanya harus disetor terlebih dahulu

., M.Kn; Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kab.Sleman; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Daerah Kabupaten Sleman, beralamat di Kantor Sekretarisdaerah jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, angka 3 Pegawai NegeriSipil pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Jl.

., Totok Nur Laksmono, Kepala SubBagian, Bagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, 7. Bambang Adi Imam B. SH.,Kasubag Penelahaan Hukum Biro HukumDepnakertrans, 8. Edward Feco . WHuwae,SH., Staf Biro Hukum Depnakertrans,Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 14K/TUN/2009berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20Oktober 2008,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IIIntervensi/Pem banding ;.

bepenjelasannya serta Pasal 186 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 terNarkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau perayang digunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatdirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnisebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Adminisdan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian

MARWITO NIP 1961112051983031008.Bahwa benar saksi selaku Kepala Biro Umum menandatangani surattersebut, dikarenakan telah tercantum barcode bagian bawah surat, Barcodein) merupakan tanda keaslian dokumen sebagaimana tercetak melaluiaplikasi peralanan dinas luar negen pada htranet Kementerian Perindustianyang hanya bisa diakses oleh Admin.Bahwa benar petugas admin yang betanggung jawab dalamn percetakandokumen tersebut diatas adalah sdr, AGUS SUPRANTO (NP.197008281990031003), pelaksana pada subbagian

Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Sekretariat DinasPengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur;3. Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Pengelolaan Sumber DayaAir dan Pertambangan Kabupaten Cianjur;4.

OPEN SUPRIADI, SE, MM, saksi TATANGASMAR, SE meminta Kepala SubBagian (Kasubag) Verifikasi PDAM Tirta TarumKabupaten Karawang yaitu saksi MA W ARDHI untuk membuatkan Voucher (V) gunapembayaran Genset 500 KV A , lalu sakst MAW ARDHI atas permintaan tersebutmembuat 3 (tiga) buah Voucher (V) secara bertahap. Walaupun tanpa dilengkapidengan syaratsyarat kelengkapan administrasi pembuatan voucher untuk pembayaran,H. OPEN SUPRIADI, SE, MM tetap menyetujui dan menandatangani vouchertersebut.

OPEN SUPRIADI, SE,MM, saksi TAT ANG ASMAR, SE meminta Kepala SubBagian (Kasubag) VerifikasiPDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi MAW ARDHI untukmembuatkan Voucher (V) guna pembayaran Genset 500 KV A, lalu saksiMAWARDHI atas permintaan tersebut membuat 3 (tiga) buah Voucher (V) secarabertahap. Walaupun tanpa dilengkapi dengan syaratsyarat kelengkapan administrasipembuatan voucher untuk pembayaran, H. OPEN SUPRIADI, SE, MMtetap menyetujui dan menandatangani voucher tersebut.

Karawang ;Bahwa pimpinan PDAM Karawang adalah Haji Open Supriadi ;30 Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pembukuan di PDAM CabangKarawang dengan tugas pokok sebagai berikut : menyusun rencana kerja bagianpembukuan berdasarkan petunjuk dan arahan dari Direktur umum dalam upayapeningkatan pelayanan di bidang pembukuan, memberi petunjuk kepada bawahansesuai permasalahan agar tercapai kejelasan tugas, mengkoordinasikan danmengawasi kegiatan dari sub bagian pembukuan, sub bagian rekening dan subbagian

(tiga puluh dua ribu delapan ratusdelapan belas meter persegi).e Bahwa dalam prosesnya guna membentuk sub central business distric (SubBagian Pusat Kota) kawasan pembangunan pemukiman untuk PNS padaHal 3 dari 47 hal putusan No 20/PID.SUSTPK/2017/PT KALBARPemerintah Kota Pontianak dibagi atas beberapa wilayah dan lahan yangdipilin berada di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.

sama.Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tanah tersebut saksi RUDIENGGANO dan saksi MUHAMMAD SABIRIN melaksanakan kegiatanpengadaan tanah di wilayah Kelurahan Paal Lima Kecamatan PontianakBarat dengan total pengadaan sebesar Rp. 2.349.827.700, (dua milyar tigaratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuhratus rupiah) dengan luas tanah 32.818 M (tiga puluh dua ribu delapan ratusdelapan belas meter persegi).Bahwa dalam prosesnya guna membentuk sub central business distric (SubBagian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Subbagian Umum DanKepegawaian Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2011." Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan Usaha Dan ProduksiPerikanan Tangkap Dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan KotaTernate Tahun 2015." Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran Sumber Daya KelautanDan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate SejakTahun 2016 Hingga Saat Ini.6.

., Kepala SubBagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah SungaiSumatera VI, Ditjen SDA;2. Atep Periyatna, S.T., Pejabat Pembuat KomitmenPengadaan Tanah, Satker Pengadaan Tanah BalaiWilayah Sungai Sumatera VI, Ditjen SDA;3. Putri Diah Pratiwi, S.H., Pengelola Data BalaiWilayah Sungai Sumatera VI, Ditjen SDA;A.

berada diluarstruktur Subbagkum Polres dengan maksud agar Pendamping tersebutmemiliki kemampuan yang maksimal untuk memberikan bantuan hukumkepada Terduga Pelanggar;Bahwa penunjukan Kasubbagkum oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etiksebagai Pendamping Terduga Pelanggar dalam persidangan sudahsesuai dengan tugas pokok Kasubbagkum sebagaimana diatur dalamPasal 24 huruf b Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort danKepolisian Sektor yang berbunyi Subbagian

., Kepala Subbagian BantuanHukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Halmahera Utara, ANDRE ANDEA, S.H., M.H.

,Kepala Subbagian Perundangundangan Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara,dan IDHAM HALIK PUASA, S.H., Kepala SubbagianDokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Halmahera Utara, beralamat/berkantordi Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A, Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/389/2020 tanggal 27 April 2020, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelopada tanggal 11 Mei 2020 dengan Register Nomor92

Maanary.1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, nomor :138/01.1/LS/2009, tgl 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas namaEster J.

Maanary.1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157/01.1/LS/2009, tgl 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J.Ramba Deta, S.IP.1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor :521.1.050/2225/DPPASKPD/2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTTatas nama Filomena S.