Ditemukan 2284 data
26 — 2
makapermohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolakselebihnya;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi juga mengajukangugatan rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut padabagian Rekonvensi, di bawah ini;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatanrekonvensinya telah mengajukan agar dirinya ditetapbkan sebagai pemeganghak asuh atas anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON,sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara di atas dalam subbagian
44 — 39
yang menjadi obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat adalah :KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEGAWAIAN (BAPEK) NOMOR:153/KPTS/BAPEK/2013 tentang Penguatan hukuman disiplin berupaPemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS a/n.Lestin Sitorus NIP. 19720715200604 2 009, tanggal 19 Juli 2013 ;Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah: 1 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Aquo baru diketahui danditerima oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2014, melalui Kepala SubBagian
171 — 86
., Kepala Subbagian BantuanHukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Halmahera Utara, ANDRE ANDEA, S.H., M.H.
,Kepala Subbagian Perundangundangan Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara,dan IDHAM HALIK PUASA, S.H., Kepala SubbagianDokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Halmahera Utara, beralamat/berkantordi Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A, Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/389/2020 tanggal 27 April 2020, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelopada tanggal 11 Mei 2020 dengan Register Nomor92
1.Muhammadong, SH
2.Didin Mufti Agus Utomo, SH
3.Alim Bahri, SH
4.Syahrianto Subuki. SH
5.Muhammad Taufik Wahab, S.H
Terdakwa:
Risang Septian Putranto, SE Alias Risang
156 — 51
pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwadalam dokumen usulan kenaikan pangkat berupa Sasaran KinerjaPegawai (SKP) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun2018 milik Terdakwa;Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukanperbuatannya;Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Tmt Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Maret 2019, Terdakwa datangke Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kantor Wilayah PertanahanNasional Provinsi Gorontalo tempat Saksi bekerja selaku Kepala SubBagian
surat pernyataan pelantikan dan fotokopi surat pernyataanmenduduki jabatan masingmasing sebanyak 3 (tiga) rangkap dandilegalisir oleh pejabat berwenang dalam hal ini Saksi sebagai SubBagian Organisasi dan Kepegawaian dimana 2 (dua) rangkap dikirim keKementrian dan 1 (Satu) rangkap menjadi arsip di Kantor Wilayah; Bahwa Saksi menerangkan tidak ada arsip untuk berkas pengusulankenaikan pangkat milik Terdakwa di Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Gorontalo; Bahwa berdasarkan pengakuan
99 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
DJABID, SE.MM.) selaku Kepala SubBagian Anggaran, karena Kepala Bagian Keuangan pada wakiu itumelakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Nilai pembayaran tahap pertamasebesar Rp.499.748.500, (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuhratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan melaluiRekening CV. Victory Putra Papua dengan No.
51 — 8
kantor Pegadaian cabang Cilegon bahwa berat dari padapaketpaket shabu tersebut seluruhnya 0,46 (nol koma empat puluhenam) gram selanjutnya untuk pemeriksaan Balai Laboratorium NarkobaBandan Narkotika Republik Indonesia Nomor Lab.287 AT/VIII/2018/BalaiLab Narkoba hari Kamis tertanggal 16 bulan Agustus tahun dua ribudelapan belas yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksaMaimunah, S.Si dan Rieska Dwi Widayati.S.Si,M.Si dan mengetahuiBalaiLaboratoriumNarkobaBadanNarkotika Republik Indonesia, kepala SubBagian
YAYASAN BAPTIS INDONESIA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Intervensi:
BUPATI BENGKULU TENGAH
341 — 164
Jabatan Kepala SubBagian Bantuan5. HELMI SUANDA, S.H.
92 — 45
., Jabatan Staf pada SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon;3. T. H. RAHARENG, S.H., Jabatan Staf pada Sub BagianBantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;4. M.
179 — 26
Ag selaku Kepala SubBagian Tata Usaha pada kantor Departemen Agama Hulu Sungai Tengahdi Barabai berdasarkan SK Menteri Agama RI NomorKw.17.1/2/Kp.07.6/27/2008 tanggal 10 Juni 2008 bersamasama dengansaksi Drs. H. Syafruddin (dilakukan penuntutan secara terpisah dinyatakanterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PutusanPengadilan Tinggi Nomor : 14/Pid.Tpk/2011/PT.
Anton Indarto Gunawan, S.Kom
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
193 — 128
Karena sudah sangat jelasdinyatakan oleh Termohon, bahwa yang ditanda tangani oleh kepala subbagian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta, DI, DTLST & RD Anton EWardhana, Kom. M.
Keterangan saksisaksidan ahli tersebut didukung oleh bukti Surat berupa 1 (Satu) Lembar photocopy Surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak SirkuitTerpadu Dan Rahasia Dagang Direktur Jenderal KekayaanIntelektualKemenkumham Republik Indonesia, Nomor : HKI.2NI.01.0439 tanggal 6April 2015 perihal pencatatan perjanjian lisensi, yang dilegalisir (copysalinan ini sesuai dengan aslinya) dan ditanda tangani oleh kepala subbagian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta, DI, DTLST & RD Anton EWardhana
AHMAD LAUDU
Termohon:
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU
75 — 56
., selaku Kepala Subbagian Advokasi IIB pada BiroAdvokasi, Sekreariat Jenderal;. Dewi Sri, S.H., selaku Kepala Subbagian Advokasi IIC pada BiroAdvokasi, Sekreariat Jenderal;. Arindra Yudha Oktoberry, S.H., LL.M, selaku Kepala Seksi Upaya Hukum pada Direktorat Kebratan Banding dan Peraturan;. Wiman Ambarita, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Keberatan danBanding pada Kator Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;. Calvinus W.
125 — 16
,LL.M masingmasing sebagai Penangan Perkara Tk.l padaSubbagian Bantuan Hukum lic, Dwight Usman Motota Pakaya, S.H.sebagai Penangan Perkara Tk.II pada Subbagian Bantuan Hukum llc,Antono Adhi Susanto, S.H dan Margareta Windy Sinatra, S.H masingmasing sebagai Penangan Perkara Tk.IV pada Subbagian BantuanHukum IIc, Moch.
361 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keberlakuan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentangHak Cipta (yang selanjutnya disebut dengan UUHC), pada subbagian "Menimbang huruf b, disebutkan :Hal. 18 dari 30 hal. Put.
1.H NANA SUMARNA
2.AUP ROPIDIN
Tergugat:
BUPATI GARUT
114 — 55
;Kepala Subbagian Bantuan Hukumdan HAM pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;: Nita Yunita,SH. ;: Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah KabupatenGarut.; : Yudi Juliandi,SH.,MH. ;Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUNBDGJabatan : Kepala Sub bagian JaringanDokumentasi dan Informasi Hukumpada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut:6.Nama : Fuji Asti Pratama R,SH.
FEDERASI SERIKAT PEKERJA DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROPINSI RIAU
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
102 — 178
., MH, JabatanKepala Sub Bagian LitigasiHERMANTO, SH, Jabatan Staf SubBagian LitigasiEDY YUDARIANTO, SH, Jabatan StafSub Bagian LitigasiSEPRINAL, SH, Jabatan Saf SubBagian LitigasiKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS pada Kantor Gubernur Riau,Beralamat Kantor di Jalan Jenderal SudirmanNomor 460 Pekanbaru, Berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor:95/SKA/2019, tanggal 12Maret 2019Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ; Telah membaca Surat Gugatan
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelaksanaan Pemeriksaan, subbagian 3.3.2 Prosedur Pemeriksaan Penjualan, huruf a, diamanatkan agar:2335.36.37.38.Lakukan pengujian kaitan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPNyangdilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan Buku Penjualan, Buku ReturPenjualan, Nota Retur, Buku Piutang Dagang, Buku Kas/Bank dan bukupenerimaan uang muka dengan menggunakan metode pengujian arus uang,aruspiutang dagang dan pengujian arus barang;Dari uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pengujian arusuang
Aliyah Ali
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas
303 — 197
;Jabatan: Pelaksana Subbagian Advokasi,Pelaporan dan Kepatuhan InternalKanwi DJP Jawa Tengah Il;19.Nama : Tri Setyono, SH.;Jabatan: Pelaksana Subbagian Advokasi,Pelaporan dan Kepatuhan InternalKanwi DJP Jawa Tengah Il;Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilihalamat pada Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Jawa Tengah Il, Jalan M.T.
Indah Susanti
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas
335 — 275
.: Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JawaHalaman 2 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMGTBR gm mn nm mmm nnn ncn> fl SGIYOMNO, S.H,~ nnn nn nnn nnn nnrmennnnn=: Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan18.
SABRI
Tergugat:
1.BUPATI SUMBAWA
2.Bupati Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
272 — 105
,;Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan PerundangUndanganSekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;4. Nama : Arif Rahman, S.H.;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi dan InformasiHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;5. Nama : Lita Restuwati, S.H.
125 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum Wilayah , Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;7. LIMAR MARPAUNG, SH., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Wilayah Il, bagian Bantuan Hukum , BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;8. BUDI SETIABUDI, SH., S.Sos., M.E., Kepala Sub BagianBantuan Hukum Wilayah Ill, Bagian Bantuan Hukum ,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;9.