Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akademikã
Pengadilan PN Penajam Pidana Umum Pemalsuan
Register : 15-05-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN Penajam Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pnj
Tanggal 15 Nopember 2019 — H. SUYANTO, S.Pd., M.M., Bin MATMUSO
303 — 146
  • Bin IMAM SOEBARI, dibacakan didepanpersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:Bahwariwayat Pendidikan Ahli : Tamat S1 tahun 1985 bidang hukum pidana; Tamat S2 tahun 1991 bidang hukum pidana; Tamat S3 tahun 2008 bidang hukum pidana;Bahwa Ahli merupakan dosen fakultas hukum Universitas BrawijayaMalang sejak tahun 1968 sampai sekarang, dan saat ini Ahli menjabatsebagai Wakil Dekan bidang akademis fakultas hukum UniversitasBrawijaya;Bahwaunsur Pasal 263 KUHP sebagai berikut:1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-02-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. rer .nat. Rosari Saleh
Tergugat:
Rektor Universitas Indonesia
478 — 341
  • Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.JKTBahwa Ahli menjelaskan secara akademis dalam Ilmu Hukum, keduaperaturan tertulis di atas itu dapat digolongkan sebagai peraturan di bidangadministrasi pemerintahan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
143 — 40
  • Surat T.IV13 berupa fotokopi Kajian Akademis tanggal 24 September 2019;Halaman 109 dari 125 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN PIk18. Surat T.IV14 berupa fotokopi Berita Acara pengukuran pengembalian batas /penetapan batas No.24/2019;Menimbang, bahwa suratsurat bukti Tergugat IV berupa fotokopi tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokan sah sesuai dengan aslinya,kecuali bukti T.1V1.a.0, T.IVLc , T.IV5 , T.IV6 , T.IV9 dan T.IV11 berupafotokop!
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 138/Pid.Sus/2011/PN.Tte
Tanggal 21 Desember 2011 — CHANDRA KIPU
134 — 113
  • Manusia untuk diwawancarai, misalnya tentang pengembangan danpemasaran rumput laut;Penelitian tersebut benar dilaksanakan sehingga jelas tidak fiktif sebagaimanapendapat Jaksa sehingga saya keberatan terhadap pendapat Jaksa tersebut dansaya akan melakukan upaya hukum dalam persoalan tersebut, biaya penelitiansebagaimana dalam kontrak tersebut adalah wajar bahkan termasuk minim yangpenting bagi saksi adalah pengembangan rumput laut di Indonesia, penelitiantersebut sudah dilakukan dengan standar akademis
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
5440 — 3573
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Sebagaimana diketahui, dalam penggolongansistem peradilan pidana yang hingga saat ini secara dominan dianut, setidaktidaknya secara akademis, terdapat dua model sistem peradilan pidana (criminaljustice system) yaitu Crime Control Model dan Due Process Model.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 14-05-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Unr
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.SUPRIYANTO
2.WARTIYEM
Tergugat:
1.SAPTO TEGUH IMAN BUSONO, SH
2.SUNARTIN
Turut Tergugat:
1.BENNY SENJAYA
2.OTTO HARI TRI SAPTA ADJI, SH
3.Kepala BPN Kab. Semarang
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
430 — 159
  • Anggotanya disamping PNS, ada lagi dariunsur Kepolisian, dari unsur Akademis, dari unsur Notaris. Sanksinya MPDtidak bisa melakukan apaapa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/PID.SUS/2010
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Drs. H. Agus Muharam
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau persidangan, dan hal tersebut sungguhsangat berbahaya dan dapat dikatakan sebagai bahaya laten bangsabagi dunia peradilan di Indonesia.Untuk mengetahui ketentuanketentuan dan pelaksanaan ketentuandimaksud berkaitan dengan perkara BP PBB tentu memerlukan waktuyang tidak sedikit sesuai dengan tingkat kerumitan perkaranya dan tidakbisa diketahui hanya dengan menghadirkan saksisaksi yang sama sekalitidak mengetahui penempatan anggaran sesuai aturan pengelolaankeuangan daerah, sekalipun bergelar akademis
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
314 — 575
  • dari 179 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMDBahwa terkait dengan putusan ada yang mencabut saja dan adayang mencabut dan menerbitkan kembali, hal tergantung padapokok dalam sengketa tersebut, dengan mencabut selesai, tidakperlu diterbitkan kembali, akan tetapi karena perintah pengadilan,maka harus dilakukan, sehingga tidak ada kesalahan prosedur;Bahwa Undangundang kita administrasinya masih ngambang.Jadi dalam hal ini upaya administrasi bukan kumulatif, akan tetapialternatif;Bahwa Naskah Akademis
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2012 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/PID.SUS/2012/P.Tipikor MKW
Tanggal 18 Juli 2012 — -DR. WAHIDIN PUARADA, M.Si
153 — 79
  • Secarateoritis akademis, untuk menjadi sifat melawan hukum pidana (melawan hukumformil) khususnya korupsi pasal 2 dari pelanggaran suatu peraturan perudangundangan, masih diperlukan atau dipenuhi beberapa syarat lagi yaitu :a Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja ;b Pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangannegara;c Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika potensial(dapat) menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atauperekonomian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
JOHAN ISKANDAR
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
1.FIFI TANANG
2.TAN TJIN LIE
322 — 693
  • Maka berdasarkan naskah akademis yang ada di dalam UUNomor 20 Tahun 2011 khususnya di bab lima itu mengatakan bahwakedaulatan ada di pemilik yaitu berdasarkan one man one vote makaketika saya memiliki satu unit maka saya akan memberikan satu suaratidak berdasarkan luasan, maka disitu kedaulatannya kembali kepadapemilik, yang kedua dihapusnya surat kuasa dulu seseorang bisamemberikan kuasa kepada siapa saja, anehnya banyak suarasuarayang tidak mempunyai unit maka sekarang tidak ada lagi kuasa PermenNomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
971 — 1678 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lebih jauh, sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademis UU PengelolaanSampah, disebutkan bahwa:Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan derajatkesehatan masyarakat yang optimal, yang dapat dilakukan antara lain,melalui: (i) peningkatan sanitasi lingkungan, baik padalingkungantempatnya maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupafisik, kimia atau biologis, termasuk perubahan perilaku.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
74 — 28
  • Yogyakarta telah menyebarluaskan wacanatentang adanya perubahan transportasi angkutan perkotaan yang mengedepankanpelayanan pada masyarakat, kemudian wacana tersebut ditindak lanjuti denganpembahasanpembahasan dan juga adanya kajiankajian akademis dari UGM danpembahasan dilakukan terus menerus dalam kurun waktu Tahun 2004 sampaiTahun 2008 yang akhirnya menentukan angkutan perkotaan dengan sistim Buy TheService dan MIX Traffic ; 2222222222 222 2225Bahwa PT.
    Yogyakarta telah menyebarluaskan wacanatentang adanya perubahan transportasi angkutan perkotaan yang mengedepankanpelayanan pada masyarakat, kemudian wacana tersebut ditindak lanjuti denganpembahasanpembahasan dan juga adanya kajiankajian akademis dari UGM danpembahasan dilakukan terus menerus dalam kurun waktu Tahun 2004 sampaiTahun 2008 yang akhirnya menentukan angkutan perkotaan dengan sistim Buy TheService dan MIX Traffic ; Bahwa PT.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 137-K/PM II-08/AD/VI/2015
Tanggal 12 Nopember 2015 — ENDANG SUHENDRA SAPUTRA, SERKA
119 — 37
  • Dalam prosesLegal Drafting (pembuatan perundang undangan) di Negara Indonesia moralsebagai meta norma juga diterapkan, hal ini tercermin dalam proses salahsatunya bahwa sebelum pembentukan undang undang diadakan terlebihdahulu apa yang disebut Naskah Akademis, dimana disana tertuang citacitadan tujuan dari hukum itu.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 15-02-2012 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 16-04-2012
Putusan PN MANADO Nomor 01/Pid.Sus/2011/PN.MDO
Tanggal 8 Februari 2012 — dr Henri Wantah Als. Endit;
88 — 75
  • Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa setiap orang sebenarnya merupakan elemenbukan unsur pokok dalam suatu tindak pidana dan baru memmiliki relevansijika unsur pokok telah dinyatakan terbukti; Oleh karena itu dalam naskahnaskah akademis bahasan masalah tindak pidana tidak pernah dibahassebagai unsur tindak pidana namun dalam praktek peradilan yangberkembang akhirakhir ini dibahas sebagai unsur tindak pidana;123Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hal ini dapatdijumpai dalam pasal 1 butir
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Pencurian
Register : 03-01-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 4/Pid.B/2018/PN Psb
Tanggal 30 Juli 2018 — SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, S.Ag Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN
269 — 368
  • oleh 2 orang atau lebih,tetapi ternyata yang dikatakan lebih itu tidak ditempat kejadian, tetapi diawalidengan adanya pertemuan perencanaan untuk terjadinya perouatan itu telahdipersiapkan dan direncanakan oleh 2 orang atau lebih, jadi pertanggungjawaban tetap dimintakan karena bisa saja orang yang melakukanperencanaan ini sebagai pelaku utama, tetapi tidak berada di tempatkejadian, sehingga unsur menyuruh melakukan atau turut serta melakukanterpenuhi dalam delik ini walaupun terjadi debat secara akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-10-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — JOKO PARYADI, ST., MT Bin SUKADI
146 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untukmenghindari kekeliruan dalam pemahaman asas Systematische Specialiteit(Kekhususan yang Sistematis) sebagai doktrin akademis yang belum tentudipahami oleh masyarakat hukum, khususnya dalam keterkaitan antaraperundangan administrasi yang bersanksi pidana (Administrative Penal Law)dengan Hukum Pidana (Korupsi), maka pembentuk UndangUndang,khususnya Prof. Dr. Muladi, SH (saat itu menjabat sebagai Menteri KehakimanR.I.), memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14 UU Nomor 31Tahun 1999.
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2010 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 11/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 2 Juni 2010 — Ir. SETIAWAN
91 — 74
  • ;Menimbang, bahwa bagaimana dengan keterangan terdakwayang menyatakan bahwa program Sistem Informasi Akademis(SIA)telah terpasang hal mana menurut terdakwa jugadikuatkan dengan keterangan ahli Ronny Jaya yangmemperlihatkan langkah langkah pengoperasionalkannya ?
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 17-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD RENDRA
2.HALDI
3.DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI
4.ARSAUFI alias REZA
185 — 419
  • Aktivitas akademis berupapublikasi, menjadi pembicara dan penelitian saksi tentang hukum sibersemakin intensif saksi lakukan sejak tahun 2010. Beberapa publikasikarya ilmiah yang sudah saksi buat untuk dipresentasikan di tingkatnasional dan internasional. Bahwa Ahli tidak mengenal saksi pelapor Sdr. H. ABD RAHIM selakuKorban tersebut.Halaman 65 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2016 — MARBA ULI MANURUNG
62 — 125
  • JOKO SUPARMANTO, S.Pd, MT, di depan persidangan dan dibawah sumpah,Ahli memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa; Bahwa secara akademis Ahli adalah Sarjana Teknik (Sipil) dan MagisterTeknik (Teknik Sipil) dan secara keahlian pernah menjadi PelaksanaLapangan di Kontraktor 19871989, Pengawas Lapangan (Supervisi)1989 1995 di Konsultan Perencana dan Pengawas; Bahwa metode/cara pemeriksaan yang dilakukantim adalah denganmelakukan
Pengadilan PA JENNEPONTO Perdata Agama Harta Bersama
Register : 20-12-2006 — Putus : 09-09-2008 — Upload : 01-07-2011
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 77/Pdt.G/2006/PA Jp
Tanggal 9 September 2008 — Irmawati binti Pangerang,dkk vs Hj. Pattahari binti Kr. Kancing,dkk
105 — 156
  • Akbar Gatta meninggal dunia padatanggal 6 Juni 2005 di Rumah Sakit Akademis, telah diadakanrapat keluarga dan hadir ~ seluruh anak dan ahili warisalmarhum H. Akbar Gatta, maka pada saat rapat keluarga100tersebut oleh Andi Nurdin bin Akbar Gatta (tergugat = X)mengusulkan dan disepakati bahwa keseluruhan harta warisyang telah dikuasai oleh masing masing istri dan anak anakdari almarhum H.