Ditemukan 1922 data
21 — 6
Wahab (Saudara Kandung Perempuan);
- Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini digunakan oleh Para Pemohon untuk mengambil biaya Penyelengaraan Ibadah Haji pada Bank Mandiri Syariah Cabang Meuruedu atas nama Zulkudus bin A. Wahab;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Muhammad Ali Murtadlo
14 — 1
Fotocopy Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelengaraan Ibadah Hajiatas nama Mohammad Ali Murtadlo, selanjutnya diberi tanda P.7;Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Lmg.Menimbang, bahwa buktibukti Surat tersebut diatas telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas, Pemohonjuga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangandibawah sumpah sesuai agamanya masingmasing
ADRIAN DWI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
RASUL Bin HAMKAH
54 — 3
MENGADILI:
- Menyatakan bahwa Terdakwa Rasul Bin Hamkah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja Melakukan Penyelengaraan Telekomunikasi Tanpa Izin, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;.
121 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepolisian bahwa yang bersangkutan bukanpelaku kejahatan berulangulang ;Dengan uraian tersebut masih memungkinkan bagi seseorang yang mendapatkeputusan pengadilan dengan pidana percobaan untuk menjadi bakal calonanggota DPRD dengan syaratsyarat khusus tersebut, karena BB2 tidakmengatur itu sehingga keputusan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadapPenggugat dari KPU Nganjuk, adalah keputusan yang melanggar peraturanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asaskepastian hukum, tertib penyelengaraan
ayat (3) : " syaratsyarat tersebut di atas tidak boleh menguragikemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana" ;pasal 15a ayat (2) : "selain itu juga boleh ditambahkan syaratsyarat khususmengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaanberagama dan kemerdekaan berpolitik" Bab I BUKU KESATU, KUHP.Dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturanperundangundangan dan melanggar asasasas umum pemerintahan yang baikyaitu asas kepastian hukum, tertib penyelengaraan
321 — 87
M E N G A D I L I
- Menyatakan anak Muhammad Fadillah Alias Ambon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pembinaan dan tindakan perawatan kepada Anak Muhammad Fadillah Alias Ambon di Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dibawah Pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan
104 — 44
MARBUN dalam Peradilan Tata Usaha Negara, LibertyJogjakarta, hal 29 c alinea pertama) sehingga sanksi yang diberikan oleh Tergugatkepada Penggugat tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan azasazas umum pemerintahan yang baik terutama azas kepastian hukum,tertib penyelengaraan negara, keterbukaan danprofesionalitas;4.
dalam pasal 38 maka gajinya tetapdibayarkan sepanjang yang bersangkutantetap melaksanakan tugas; Bahwa selanjutnya Tergugat melalui keputusan Nomor: 880/2314/411.303/2011tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai CalonPegawai Negeri Sipil tanpa menerima hakhak Penggugat sebagai pegawai negeri sipiladalah sangat merugikan Penggugat; Adalah keputusan yang melanggar peraturan perundangundangan dan azasazas umumpemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelengaraan
Nganjuk No : 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 20011 TentangPemberhentian Tidak Dengan MHormat Sebagai Calon Pegawai NegeriAdalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 : ayat (3) " PNS tidak dapat dijatuhi hukuman dua kali atau lebih untuk satupelanggaran disiplin ".Dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan melanggar azasazas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastianhukum, tertib penyelengaraan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidakDengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan melanggar azasazas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastianhukum, tertib penyelengaraan negara, keterbukaan danprofesionalitas;Dengan alasanalasan tersebut Penggugat menghadap
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PITRIA ERWINA, SH. MH
163 — 70
Sumbar telah ditunjukoleh Kepala Biro Bina Sosial (Saat ini bernama Biro Bintal dan Kesra) secara lisansebagai Pemegang Kas Sisa Dana Panitia Hari Besar Islam (PHBI) ProvinsiSumatera Barat knusus untuk penyelengaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha.Saat penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lingkungan Pemprov.Sumbar, PHBI menyediakan 2 (dua) tempat untuk menampung danmengumpulkan infak/sedekah jamaah sesuai peruntukkannya yaitu untuk PHBIdan untuk anak yatim.Setelah uang infak untuk
Sumbar telah ditunjukoleh Kepala Biro Bina Sosial (Saat ini bernama Biro Bintal dan Kesra) secara lisansebagai Pemegang Kas Sisa Dana Pantia Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi SumateraBarat khusus untuk penyelengaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Saatpenyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha tersebut PHBI menyediakan 2 (dua)tempat untuk menampung dan mengumpulkan infak/sedekah jamaah sesualperuntukkannya yaitu untuk PHBI dan untuk anak yatim.
Setelah itu terdakwa membuat LaporanPenerimaan dan Pengeluaran Masjid Raya Sumbar kepada Ketua Harian MesjidRaya Sumbar untuk diumumkan oleh pengurus kepada Jamaah Masjid Raya Sumbardengan cara dibacakan saat penyelengaraan Sholat Jumat berikutnya.
Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Bina Sosial Setda Prov.Sumbar terdakwa telah ditunjuk oleh Kepala Biro Bina Sosial secara lisan sebagaiPemegang Kas Sisa Dana Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi SumateraBarat khusus untuk penyelengaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Saatpenyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu PHBI menyediakan 2 (dua) buahtempat untuk menampung infak/sedekah jamaah sesuai peruntukkannya yaitu untukPHBI dan untuk anak yatim.
Setelah itu terdakwa membuat LaporanMingguan Penerimaan dan Pengeluaran Masjid Raya Sumbar kepada Ketua HarianMasjid Raya Sumbar untuk diumumkan oleh pengurus kepada jamaah Masjid RayaSumbar dengan cara dibacakan saat penyelengaraan Sholat Jumat berikutnya.Berdasarkan Laporan Keuangan Infak Masjid Raya Sumbar pertanggal 22 Maret2019 yang dibuat terdakwa bahwa Saldo Kas Infak Masjid Raya Sumbar ialahsebesar Rp.862.775.114.
113 — 25
Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/I/0395/2013, tanggal 23 Pebruari 2013 tentang penerimaan dana tahap pertama penyelengaraan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuk tiap kabupaten/kota tahun anggran 2013, yang salah satunya Kabupaten Blora telah menerima dana tahap I sebesar Rp. 2.606.224.000,- (dua milyar enam ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah); 2.
Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/I/1170/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang penerimaan dana tahap kedua penyelengaraan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuk tiap kabupaten/kota tahun anggran 2013, yang salah satunya Kabupaten Blora telah menerima dana tahap II sebesar Rp. 4.106.314.000,- (empat milyar seratus enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);3.
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora/SK Nomor:800/016/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tim Verifikasi program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan persalinan (Jampersal) di Kabupaten Blora tahun 2013;14. 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Nomor : 900/4831/2013, tanggal 1 April 2013 tentang Tim Penyelengaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Blora tahun anggaran 2013;15. 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Nomor : 800
/4831/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Tim Penyelengaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Blora tahun anggaran 2013; Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;9.
Menyatakan barang bukti berupa berupa :Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor: HK.02.03//0395/2013, tanggal 23 Pebruari 2013tentang penerimaan dana tahap pertama penyelengaraan jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuktiap kabupaten/kota tahun anggran 2013, yang salah satunya KabupatenBlora telah menerima dana tahap sebesar Rp. 2.606.224.000, (duamilyar enam ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);Copy Keputusan
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor: HK.02.03//1170/2013, tanggal 26 Juni 2013tentang penerimaan dana tahap kedua penyelengaraan jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuktiap Kabupaten/kota tahun anggran 2013, yang salah satunya KabupatenBlora telah menerima dana tahap Il sebesar Rp. 4.106.314.000, (empatmilyar seratus enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);Copy peraturan Menteri Kesehatan RlNomor:2562/MENKES.PER/X1V2011 tentang
Terdakwa telah menitipkan uang kepada Penyidik sejumlahRp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup Terdakwamaupun Penasihat Hukumnya telah menyatakan tidak mengajukan saksi adecharge ataupun ahli yang meringankan bagi dirinya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor: HK.02.03//0395/2013, tanggal 23 Pebruari 2013tentang penerimaan dana tahap pertama penyelengaraan
jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuktiap kabupaten/kota tahun anggaran 2013, yang salah satunyaKabupaten Blora telah menerima dana tahap sebesar Rp.2.606.224.000, (dua milyar enam ratus enam juta dua ratus dua puluhempat ribu rupiah);Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor: HK.02.03//1170/2013, tanggal 26 Juni 2013tentang penerimaan dana tahap kedua penyelengaraan jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan
jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuktiap kabupaten/kota tahun anggran 2013, yang salah satunya KabupatenBlora telah menerima dana tahap sebesar Rp. 2.606.224.000, (duamilyar enam ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah); Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor: HK.02.03//1170/2013, tanggal 26 Juni 2013tentang penerimaan dana tahap kedua penyelengaraan jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan
ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terdakwa:
H. TUBAGUS SAEFULLAH Als AA HAJI Als ENCEP Bin H. MUHAMAD
127 — 51
Muhamad di persidangan telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sertabersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 639/Pid.B/2018/PN CbiForm01/SOP/15.6/2018 Bahwa Terdakwa mengerti apa sebab diperiksa yaitu karena melakukantindak pidana Penyelengaraan jemaah haji atau Umroh dan Penipuan danatau Penggelapan; Bahwa tindak pidana Penyelengaraan jemaah haji atau Umroh danPenipuan
Bogor tepatnya di Majlis AlMunawaroh; Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penyelengaraan jemaah hajiatau Umroh dan Penipuan dan atau Penggelapan dengan cara menerimauang dari para calon jemaah haji yang mana setiap para calon jemaah hajiharus membayar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sesuai denganyang tertulis di kwintasi di tambah dengan uang perpecepatan dari sebagianpara calon jemaah haji dengan nilai sekitar antara Rp. 7.000.000 (tujuh jutarupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000, (Sepuluh
AMINULLAH M. MENTEMAS, SH
Terdakwa:
ARJUN RAHMAN alias ARJUN
153 — 70
IdrusHalaman 3 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN LboM.T.Mopili.SE.MM tertanggal 19 September 2018 , saksi korban RIKOSALIM TANANGO,SE terdaftar sebagai pelaksana Kampanye.Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilinan Umum ( PKPU) Nomor: 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KomisiPemilihan Umum nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, danjadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, TahapanProgram dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Umum yakni untukpelaksanaan kampanye
Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihnan Umum ( PKPU) Nomor :32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi PemilinanUmum nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwalPenyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tahapan Program danJadwal Penyelengaraan Pemilihan Umum yakni untuk pelaksanaankampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan Tatap Muka,penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan Alatperaga yaitu dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April2019
916 — 457
Ketentuan tersebut dimaksudkan agarPENGGUGAT REKONVENSI dapat menyelenggarakan pendidikantinggi di lahan dan bangunan tersebut segera setelah Januari 2010.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) PPJB tersebut ditindaklanjuti olehPENGGUGAT REKONVENSI dan Yayasan SGUA dengan membuatPerjanjian Kerjasama Penyelengaraan Pendidikan. Berdasarkan Pasal2 dan 3 Perjanjian Kerjasama Penyelengaraan Pendidikan, YayasanSGUA dapat menggunakan Kampus SGU yang telah diserahkan olehPT. BSD kepada PT.
Ketentuan tersebut dimaksudkanagar Yayasan Swiss German University Asia dapatmenyelenggarakan pendidikan tinggi di lahan dan bangunan tersebutyang menjadi objek PPJB segera pada Januari 2010.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) PPJB tersebut ditindaklanjuti olehTERGUGAT KONVENSI dan Yayasan SGUA dengan membuatPerjanjian Kerjasama Penyelengaraan Pendidikan.Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Perjanjian Kerjasama PenyelengaraanPendidikan, Yayasan SGUA dapat menggunakan Kampus SGU yangtelah diserahkan oleh PENGGUGAT KONVENSI
122 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian diterangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun2012 Tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum Bagian Kelima Musyawarah Penetapan BentukGanti Kerugian Pasal 68 ayat (3)"Musyawarah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk gantikerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 65 ayat (1);c.
berdasarkan hasilpenilaian Ganti Kerugian" Dan dalam hal tidak terjadi kesepakatanmengenai bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian, Pihak yang berhakdapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempatsebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 dimaksud;Bahwa terkait Pasal 37 ayat (2) Undangundang Nomor 2 Tahun 2012Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) Perpres No. 71 Tahun 2012Tentang penyelengaraan
159 — 88
Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intem untuk kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuanganmelakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya;Inspektorat + Jenderal atau nama (lain yang secara fungsionalmelaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasanterhadapseluuh kegiatan dalam rangka penyelengaraan tugas dan fungsikementerian negaralembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belania
Negara;Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatandalam rangka penyelengaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkatHalaman 14 dari 137 halaman Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNPbr.So.5.10.5.11.daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Perdapatan danBelanja Daerah Provinsi; (6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruhkegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerjaperangkat daerah Kabupater/Kota yang didanai dengan AnggaranPendapatan
142 — 67
Bahwa informasi/ data yang Termohon Keberatan mintakan itusangat berguna untuk memberikan formulasi saran dalampenyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan Konsumen.Data informasi/ keterangan akan sangat berguna bagi publikkarena bisa menjadi rujukan yang pasti dalam memutuskansikap dalam penyelesaian sengketa di perumahan StanBerbintang Emas, Tui Kuranji.a Bahwa benar, dalam penyelengaraan Negara, PemohonKeberatan diwajibkan menjaga kerahasian Warkahapabila itu bersifat umum, misalnya warkah
Bila tidak dibukaakan bertentangan dengan Pasal 3 Huruf d UU No 14 KI,mewujudkan penyelengaraan negara yang baik, yaitutransparan, efektif, dan effisien, akuntabel serta dapatdipertanggung jawabkan.b Bahwa kekakuan Kakanwil BPN Sumbar mempertahankankebijakan dan aturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPNIl.No. 3 Tahun 1997 yang otomatis telah expire denganditerbitkannya UU KIP tahun 2008 dan dilaksanakanberdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 tentang PelaksanaanUU KIP padahal aturan yang dipertahankan tersebut
nyatanyata bertentangan dengan aturan baru dan mempunyaiderajat jauh lebih tinggi dari aturan kebijakan BadanPublik yang dipertahankan, sehingga dapat mengurangikepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan Pemerintahmelaksanakan aturan baru guna menghargai hak azazimanusia dalam memperoleh informasi dan keterbukaanInformasi publik merupakan salah satu ciri penting negarademokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatuntuk mewujudkan penyelengaraan negara yangbaik. c Bahwa berdasarkan Peraturan
169 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian diterangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum Bagian Kelima Musyawarah PenetapanBentuk Ganti Kerugian Pasal 68 ayat (3) musyawarah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkanbentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kKerugiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (I);c.
berdasarkan basilpenilaian ganti kerugian";Dan dalam hal tidak terjadi kesepakatan raengenai bentuk dan/ataubesarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukankeberatan kepada Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksudPasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dimaksud;Bahwa terkait Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) Perpres Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelengaraan
140 — 82
Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asasasas pemerintahanyang baik (Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures/General Prinsiple OfGood Administration) 52.1.2.2.Bahwa menurut Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, danNepotisme menyebutkan asasasas umum penyelengaraan Negara meliputi;asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentinganumum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas
perhitungan suara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 68 ayat(2) dan harusnya adalah tugas dari Panitia Pengawas dan Pemantauan Pemilihan bukan TimPenyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Suara ;Menimbang, bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran politik uang olehPenggugat yang menjadi tugas dari Panitia Pengawas dan Pemantauan Pemilihan, Majelishakim mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam pasal 76 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Solok SelatanNomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan
Badan Musyawarah Nagari danWali Nagari menyebutkan :(1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilihan yangbertanggungjawab dan dibentuk oleh Camat, dengan Keputusan Camat ;(2) Anggota panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sebanyak 5 (lima) orang dapat terdiri dari unsure Pemerintahan Kecamatan,Kepolisian, Perguruan Tinggi, pers dan tokoh masyarakat ;Menimbang, bahwa dalam pasal 78 ayat (1) Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor25 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan
Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansiberwenang ; 222 22222 2a nnn nnn nnn eeeHalaman 70 dari 77 Halaman Putusan No:07/G/2016/PTUNPDGMenimbang, bahwa dalam pasal 78 ayat (1) Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor25 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Badan Musyawarah Nagari dan WaliNagari, diatur kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan yaitu :1. Memperlakukan calon secara adil dan setara ;2. Melakukan pengawasan pemilihan secara aktif ;3.
Menyampaikan laporran kepada camat atas tugas pada akhir masa tugas ;Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati SolokSelatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Badan MusyawarahNagari dan Wali Nagari,menyebutkan :(1) Pelanggaran setiap tahap pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihanoleh masyarakat, maupun calon dan/atau tim kampanye ;(2) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yanga.
FUGUH FATAH ARIYANTO
28 — 4
Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji atas nama MMustofa (Bukti P5);6. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama M Mustofa (Bukti P6);7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3308/SKT/20190725/00161 atas nama M.
69 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD (Penggugat) tersebut, adalah batal atautidak sah karena telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangundangyang berlaku dan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya adalah asas kepastian hukum, tertip penyelengaraan
Asas Tertib Penyelengaraan Negara ;Bahwa untuk tertipnya penyelenggaran negara, telah ditentukan pejabat pejabatyang berweng untuk melakukan tugas tata usaha negara termasuk dalam melakukanpemeriksaan dan penjatuhan sanksi displin bagi dokter dan PNS, dan pembebasansementara dari tugas jabatan sebagiamana uraian tersebut diatas, akan tetapi hal itudilanggar oleh Tergugat dengan membuat dan menetapkan sendiri keputusantersebut tanpa melibatkan pihak yang berhak untuk melakukan halhal tersebut,sehingga
melanggar asar tertib penyelengaraan Negara ;3.
97 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
pernah ada, sehingga mereka tidakmemiliki wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkada KotaSorong ;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 PP No. 6 Tahun 2005 tentang TataCara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa Panitia PengawasPemilihan mempunyai tugas dan wewenang : (a). mengawasi semuatahapan penyelenggaraan pemilihan, (b). menerima laporan pelanggaranperaturan perundangundangan, (c) menyelesaikan sengketa yang timbuldalam penyelengaraan
No.17 PK/KPUD/2007penghitungan suara yang mempengaruhi terpilinnya pasangan calon, tetapihanya tentang tehnis dan administratif penyelengaraan Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah ;Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatanPemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakanobyek permohonan keberataan sengketa pilkada, dimana Pemohon tidakmelakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suaratahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh
Sosiologis dan Filosopis ;Yuridis diartikan menegakkan/mematuhi/tidak melanggar aturan perundangperundangan yang berlaku, baik itu hukum yang tertulis, tidak tertulis,yurisprudensi, maupun doktrin (Sumber hukum) ;Sosiologis, pengertian sosiologis diikuti pendapat dari Benjamin Cardososeorang Hakim Agung Amerika yang berwibawa, yang berpendapat bahwaHakim Bebas memutuskan, tetapi tidak boleh bertentangan dengankepentingan umum atau Keputusan Hakim harus bertolak dari sendisendisah atau tidak sahnya suatu penyelengaraan
27 — 2
Bahwa penyelengaraan judi toto gelap tersebuttanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yangberwenang.wana nn nnn nnn noon nnn onan nina nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn 2 = === Bahwadari penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi dari penombok bilanomor tombokannya keluar. Bahwa penyelenggaraan judi toto gelap tersebut tanpa ijin daripihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwenang.