Bahwa Turut Terggat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berwenang menerima danHalaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 481/PDT/2020/PT DKI10.Af.A2.13.menolak memproses permohonan dan perpanjangan ijin perparkiran diluarbadan jalan;Bahwa Turut Terggat II adalah Kepala Unit Pengelola Perparkiran pada DinasPerhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berwenang menerbitkanPenolakan permohonan rekomendasi teknis izin penyelengaraan perparkirandiluar

dan menolak memproses permohonandan perpanjangan jjin perparkiran diluar badan jalan Turut Tergugat jugapernah menerima Surat dari Tergugat Nomor: 012/PRM/012/2017 tertanggal 12Desember 2017, Perihal Permohonan serta Pernyataan Kebenaran &Keabsahan Dokumen atas izin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar RuangMilik Jalan;Bahwa Turut Tergugat II ditarik ke dalam gugatan dalam perkara a quo, karenaTurut Tergugat Il berwenang menerbitkan Izin dan menerbitkan Penolakanpermohonan rekomendasi teknis izin penyelengaraan

Penclakan permohonan rekomendasi teknis Izinpenyelenggaraan perparkiran diluar ruang milik jalan ;Bahwa dengan menarik Tergugat dan Tergugat II dalam gugatannyaPenggugat bermaksud mempersoalkan Penolakan Proses Penerbitan IzinPenyelenggaraan Perpakiran Di Luar Ruang Miuk~ Jalan No:02/n.21/31/1.819.6/2017 TANGGAL 01 Agustus 2017, yang diterbitkan olehDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PemerintahProvinsi Dki Jakarta, yang antara lain menyatakan : Bahwa pemohonan perpanjangan izin penyelengaraan

pernah ada, sehingga mereka tidakmemiliki wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkada KotaSorong ;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 PP No. 6 Tahun 2005 tentang TataCara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa Panitia PengawasPemilihan mempunyai tugas dan wewenang : (a). mengawasi semuatahapan penyelenggaraan pemilihan, (b). menerima laporan pelanggaranperaturan perundangundangan, (c) menyelesaikan sengketa yang timbuldalam penyelengaraan

No.17 PK/KPUD/2007penghitungan suara yang mempengaruhi terpilinnya pasangan calon, tetapihanya tentang tehnis dan administratif penyelengaraan Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah ;Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatanPemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakanobyek permohonan keberataan sengketa pilkada, dimana Pemohon tidakmelakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suaratahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh

Sosiologis dan Filosopis ;Yuridis diartikan menegakkan/mematuhi/tidak melanggar aturan perundangperundangan yang berlaku, baik itu hukum yang tertulis, tidak tertulis,yurisprudensi, maupun doktrin (Sumber hukum) ;Sosiologis, pengertian sosiologis diikuti pendapat dari Benjamin Cardososeorang Hakim Agung Amerika yang berwibawa, yang berpendapat bahwaHakim Bebas memutuskan, tetapi tidak boleh bertentangan dengankepentingan umum atau Keputusan Hakim harus bertolak dari sendisendisah atau tidak sahnya suatu penyelengaraan

adalah :Hal.8 dari 8Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS Asas kecermatan, yaitu azas yang mengandung arti bahwa suatukeputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yanglengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehinggakeputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelumkeputusan tersebut diambil atau diucapkan; Asas kepastian hukum, yaitu azas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengaraan

Misi adalah1) Tercapainya Pelayanan Publik yang baik ,cepat dan tidak koruptif2) Tercapainya proses hukum yang adil dan transfaran3) Tercapainya Penyelengaraan dan pengunaan keuangan Negarayang bersih, Transfaran4) Membangun opini publik bahwa korupsi adalah suatu kejahatan danmusuh bersama rakyat5) Berperan serta dalam pembrantasan tindak pidana korupsid.

Negara yaitu :1) Melakukan Kegiatan edukasiedukasi yang bersifatmenumbuhkan kondisi mental masyarakat dan aparaturNegara untuk jujur dan anti terhadap perbuatan korupsi.2) Kegiatan yang di lakukan dalam bentuk memberikanpenyuluhan di sekolah Usia Dini Paud sampai SekolahMenengah Atas, melaksanakan seminar, Lokakarya dandiskusi diskusi terbuka.d) Kegiatan Pelaksanaan PublikasiMelaksanakan Publikasi baik melalui media social, website,media cetak dan elektronik dan konferensi pers tentang upayaupaya penyelengaraan

Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji atas nama MMustofa (Bukti P5);6. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama M Mustofa (Bukti P6);7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3308/SKT/20190725/00161 atas nama M.

Bahwa dalam penyelengaraan pemilihan Kepala Desa Sugihwaras, KecamatanSaradan, Kabupaten Madiun telah dibentuk pula panitia pemilihan kepala desa(tergugat 1) Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun yang terdiridari :3.1. Ketua : TURMUDI3.2. Sekretaris : ARIF DIKI K3.3. Bendahara : SUPARNO4.

ditujukan terhadap: satu, PanitiaPemilihan Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan KabupatenMadiun Tahun 2013 sebagai Tergugat I selaku Panitia dalam PemilihanKepala Desa; dua, Camat Kecamatan Saradan Kabupaten Madiunsebagai Tergugat II selaku Pengawasan dalam Pemilihan Kepala Desa;tiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sugihwaras, KecamatanSaradan Kabupaten Madiun sebagai Tergugat III selaku pihak yang tidakdielaskan kedudukannya dalam Pemilihan Kepala Desa (dalam gugatanPenggugat);Bahwa dalam penyelengaraan

SUSILO RAHAYU IRIANTO mengenai Penyelengaraan KegiatanKampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. NTBatas nama TGH. AHYAR ABDUH dan H.

SUSILORAHAYU IRIANTO mengenai Penyelengaraan Kegiatan KampanyePasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Prov. NTB atasnama TGH. AHYAR ABDUH dan H.

Penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin Menteri Dalam Negericq Gubernur adalah penyelengaraan permainan judi yang tidak sah(Brig.Jend.Pol, Drs HAK Moch.

Penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin Menteri Dalam Negericq Gubernur adalah penyelengaraan permainan judi yang tidak sah(Brig.Jend.Pol, Drs HAK Moch. Anwar, SH, dalam bukunya Hukum PidanaBagian Khusus (KUHP buku II), penerbit Alumni, 1986, Bandung, halaman 258);Menimbang, bahwa permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPadalah tiaptiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatuntung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebihterlatin atau lebin mahir.

Dengan demikian, maka unsurmelakukan perbuatan maisir telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Menimbang, bahwa karena semua unsurunsur dalam dakwaan JaksaPenuntut Umum telah terbukti dipersidangan, maka Majelis Hakim telahberkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana berupa penyelengaraan perbuatanMaisir sebagaimana diatur pasal 20 Qanun nomor 6 Tahun 2014, diancamdengan 'Uqubat dalam bentuk 'Uqubat denda;Menimbang, bahwa dalam

Aceh Barat, anak dari RASYID (ayah) danMAIMUNAH (ibu); Bahwa benar pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nama ZAINABtempat tanggal lahir Paya Lumpat, 01 April 1933, Jenis Kelamin Perempuan Anak Ke 2 (dua) dari orang tua RASYID (ayah) dan MAIMUNAH (ibu);Bahwa benar pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji, Pada BPIH(Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang UPSMeulaboh, nama pemohon tersebut didaftar dengan nama ZAINAB tempat tanggal Lahir Paya

MARBUNdalam Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty Jogjakarta, hal29 c alineapertama) sehingga sanksi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugattersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama azaskepastian hukum, tertib penyelengaraan negara, keterbukaan danprofesionalitas;.

dimaksuddalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yangbersangkutan tetap melaksanakan tugas;Bahwa selanjutnya Tergugat melalui keputusan Nomor 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa menerima hakhakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sangat merugikanPenggugat;Adalah keputusan yang melanggar peraturan perundangundangan danAzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu azas kepastian hukum,tertib penyelengaraan

Misi adalah1)Tercapainya Pelayanan Publik yang baik ,cepat dan tidak koruptifHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBR2) Tercapainya proses hukum yang adil dan transfaran3)Tercapainya Penyelengaraan dan pengunaan keuangan Negara yang bersih,transfaran4)Membangun opini publik bahwa korupsi adalah suatu kejahatan dan musuhbersama rakyat5)Berperan serta dalam pembrantasan tindak pidana korupsi14.

Kegiatan Pelaksanaan PublikasiMelaksanakan Publikasi baik melalui media social ,website ,media cetak danelektronik dan konferensi pers tentang upaya upaya penyelengaraan yangbersih ,Transfaransi ,akuntabel dan upaya upaya yang di lakukan Lembagadalam Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi serta dapat juga membuat Mediamedia cetak maupun elektronik dan media social lainnya antara lain website,Facebook, Twitter, Whatsapp, Line dan Instagram dan media lainnya.15.

DirektoratJendral Penyelengaraan Haji dan Umrah tanggal 11 Mei 2015 nomorDt.

fakta hukum sebagai berikut : Bahwa beanr nama Pemohon telah dicatat pada data kependudukan dengan namaBUKHARI, anak dari KHATIB ABDULLAH (ayah) dan CUT ROHANA (ibu); Bahwa benar pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran yang berbunyi bahwa diSUAK RAYA pada tanggal 20 Juni tahun 1967 telah lahir BUKHARI anak ke 9, lakilaki,Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN Mbodari CUT ROHANA dan KHATIBABDULLAH; Bahwa benar pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji, Pada BPIH(Badan Penyelengaraan

Kembalitersebut;Bahwa, dalam menerbitkan Obyek Sengketaterkait dengan persyaratan dalam hal tandabukti kepemilikan bertentangan dengan Pasal10 ayat 3 Peraturan Daerah Kota BandungNomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan jo.pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor: 28Tahun 2002 jo. pasal 15 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor: 36 Tahun 2005;Bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketatanpa melakukan Pemeriksaan secara telitidan seksama atas segala kelengkapanpersyaratan Administratif sehingga tidakmemenuhi asas penyelengaraan

nnn c ncn nee Bahwa, syarat terbitnya Objek Sengketa telah dipenuhi olehpemohon, yaitu dengan melampirkan Akta Pengikatan Jual BeliNomor: 64 tanggal 30 Januari 2012, menyampaikan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 26 PK/Pdt/2012tanggal 2 April 2012 yang telah berkuatan hukum tetap;e Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa telah meneliti berkasberkasyang disampaikan oleh pemohon yangmana telah disesuaikan dengan syaratsyarat dalam Peraturan Daerah Nomor: 12Tahun 2011 tentang Penyelengaraan

rumah. tinggalberlantai 1 (Satu) sebagian berlantai I (dua) yang didirikandiatas tanah yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 RT. 03RW. 03 Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, KotaBandung yang ditujukan kepada FandamDia AW Niessen semen sete nen ene ner rn neMenimbang, bahwa aturan dasar yuridis yang terteradalam Obyek Sengketa (Bukti T.Il Intervensi 13 = T1) a quoyang terkait dengan kewenangan penerbitan Objek Sengketa,adalah:e Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor:12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan

Peraturan Daerah Kota BandungNomor : 12 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan, Retribusi IzinMendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,yang diatur dalam pasal 10 ayat (1), (2), (3) a,d dan ayat,(4) a,b,c, dan yang menyatakan sebagaiberikut: PasalTT jee ar eR1) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB)sebagaimana dimaksud pasal 9 harus memenuhi persayaratan:a.2) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi:Hal 133 dari 151 hal.

Peraturan Daerah Kota BandungNomor : 12 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan, Retribusi IzinMendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Petapasal 10 ayat (3)a= = Menimbang, bahwa baik dalam fakta hukum buktibukti dipersidangan maupun dalam proses jawab jinawab para pihakmengakui bahwa terhadap permasalahan mengenai buktikepemilikan terhadap lokasi tanah yang terletak Di Jalan DayangSumbi No. 2 RT 03 RW. 03, Kelurahan Lebak Siliwangi, KecamatanCoblong, Kota bandung tersebut telah dilakukan

Bahwa selama dalam asuhan para Pemohon calon anak angkat sehatlahir dan batin serta tumbuh kembang dengan baik; Bahwa orang tua dari calon anak angkat beragama islam; Bahwa ibu dari calon anak angkat tersebut hidup dalam kondisi ekonomikurang mampu; Bahwa ibu dari calon anak angkat telah menyatakan rela anaknya yang1984 pada bulan Jumadil Akhir 1405 H/Maret 1984 sebagaimana tersebutdalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana danPrasarana Produk Halal DIRJEN BIMAS ISLAM dan Penyelengaraan

Bahwa pada saat ini Pemohon telah mendaftar untuk calon haji PadaBPIH (Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) Pada Kantor PT.

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penyelengaraan Pemerintahan DesaPada Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten SumedangTahun Anggaran 2014 dan 2015 (Asli) ;3.

DarmarajaKabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penggunaan JasaDeposito Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten SumedangTanggal 29 Oktober 201 2.Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Jasa Aset DesaTahun 2013 Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja KabupatenSumedang (Legalisir).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Fotocopy);Keputusan Kepala Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja KabupatenSumedang, Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Pinjaman Desa untukmenunjang penyelengaraan

dibacakan serta dijelaskan kepadapemohon menyatakan tetap pada permohonanya Serta tidak ada yangperlu dirubah atau ditambahkan;Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagaiDEPIKUE )~~~n nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn enn nnn nnn nan Bahwa nama Pemohon telah dicatat pada data kependudukandengan nama ALADIN IBRAHIM tempat tanggal lahir Pucok Reudep,05 Nopember 1954; Bahwa pemohon memilikiBahwa pada saat ini Pemohon berniat mendaftar untuk calon hajiPada BPIH (Biaya Penyelengaraan

Bahwa lingkup materi pengaturan sebagaimana disebutkan dalamPasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 TentangPenyelengaraan Jasa Konstruksi meliputi Pemilihan Penyedia Jasa,Kontrak Kerja Konstruksi, Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi,Kegagalan pembangunan, Penyelesaian Sengketa, LaranganPersekongkolan dan Sanksi Administratif merupakan PokokPokokSubstansi Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun2000 Tentang Penyelengaraan Jasa Konstruksi.c.

No. 15 P/HUM/2008.pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola,tidak ada hubungan kausalitasnya dengan Pasal 2 PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelengaraan JasaKonstruksi, karena Pasal 2 tersebut hanya mengatur lingkuppengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 TentangPenyelengaraan Jasa Konstruksi tersebut dan bukan merupakannorma hukum.