Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat keberatan atas pertimbanganhukum Judex Facti/Pengadilan Tinggi pada halaman 9 yang menyatakan :Menimbang, bahwa menurut Pasal 88 (1) UU No. 1 Tahun 1995 " Direksiwajib meminta persetujuan RUPS " untuk mengalihkan atau menjadikanjaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan danmengenai hal tersebut juga diatur dalam Anggaran Dasar PT.

Hakim Pengadilan TinggiBandung hal tersebut di atas termasuk pula dalam hal pengikatan jualbelinya juga harus mendapat persetujuan dalam RUPS oleh karena hakekatdari pengikatan perjanjian jual beli adalah memindah tangankan asset PT " ;Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tersebut adalah tidakberdasarkan hukum sebab bunyi Pasal 11 dalam Dalam Anggaran DasarPerseroan Terbatas "PT.

Telah pula diputus dalam RUPS Luar Biasa yang dihadiri pemegangsaham ;d. Kemudian transaksi jual beli diadakan di PPAT Notaris Ny. MoelyaniSyafei,SH (turut Tergugat ) ;Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru,salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :1.

Bahwa dalam RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Judex Facti pada halaman 10Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 2393 K/Pdt/20072.6.huruf C bukan merupakan salah satu persyaratan untuk dilakukanpenjualan asset PT. Cikembang Raya antara Para Turut TermohonKasasi/Tergugat IV s/d Tergugat VIII dengan Termohon Kasasi/Tergugat IX dan X, namun dalam RUPS yang dilakukan padatanggal 15 Juni 1998 tersebut hanya membahas tentang pembagiansaham PT.

Cikembang Raya ;Juga dalam Anggaran Dasar PT secara explicit tidak ada klausul bunyi pasalyang menegaskan bahwa pemberian ijin pengelolaan harus dengan RUPS ;Maka tidak ada alasan hukum bagi Judex Facti untuk menyatakan bahwapemberian ijin pengelolaan oleh TB.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 16 Juni 2007yang memberhentikan Penggugat dari tugas dan jabatan Direksi tidakpernah dilakukan.8. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugattanpa melalui proses dan tatacara yang diatur dalam UndangUndang No.13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksana lainnya.9.

Pasal 94 ayat (3) dan (4) jo penjelasan Pasal 94ayat (3) adalah waktu tertentu ( zekeze tijd), Pasal 94 UndangUndangNo.40 Tahun 2007 ayat (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktutertentu dan dapat diangkat kembali , Pembuat UndangUndang menjelaskan : Persyaratan pengangkatan anggota direksi untuk jangka waktutertentu, dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannyatidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS

(PerseroanTerbatas) sesuai Pasal 93 jo Pasal 94 jo Pasal 95 UndangUndang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah melalui melalui RapatUmum PemegangSaham (RUPS);0 Bahwaberdasarkan~ bukti ~=P.4,T.7 maka TermohonKasasi/Penggugat adalah Direktur yang diberhentikan oleh RapatUmum Pemegang Saham, sehingga hubungannya denganPemohon Kasasi/Tergugat bukan hubungan kerja tetapi hubungankepercayaan, oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 1angka 15 UndangUndang No.13 Tahun 2003;Hal. 11 dari

VajaulIndonesia sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan yang diangkatmelalui Rapatumum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari DewanDureksi PT.

Vajaul Indonesia yang pengangkatannya tidak sama dengantenaga kerja yang lain;Penggantian susunan pengurus (Dewan Direksi yaitu Direktur Utama danDirektur Keuangan) juga dilakukan dalam RUPS, yang bersamaan denganhal tersebut juga dilakukan perubahan jumlah modal saham para pendiridalam perseroan sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian ParaPenggugatsah;Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Para Penggugat mengambil barangmilik pribadinya, namun sebaliknya Para Penggugat telah meninggalkanperusahaan

dengan menyertakan aset perusahaan berupa mobil NissanTerano warna hitam Nomor Polisi EA 999 CM dan dua buah laptop merk IBMdan HP serta sembilan sertifikat tanah milik perusahaan ;Bahwa pada point 4 (empat) gugatan Para Penggugat keberatan denganadanya penggantian Dewan Direksi oleh RUPS namun dalam point 10(sepuluh) dalam gugatan perbaikan Para Penggugat menerima terjadinyapenggantian Direksi, maka jelas Para Penggugat menyetujui prosespenggantian tersebut sah dan benar adanya;Tidak ada undangundang

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Penetapan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kuorum kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ke III (tiga) PT TRANS SINAR HARJA/Pemohon Penetapan, dihadiri dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat perseroan PT TRANS SINAR HARJA/ Pemohon Penetapan yaitu :
a. Andrea Kresnanta Heryanto pemegang saham 45% (Rp.1.260.000.000,00) (satu milyar dua ratus

enam puluh juta rupiah)
b. Heryanto Tendisiswadidjaja pemegang saham 10% (Rp.280.000.000,00) (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
dari Rp.2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) saham yang telah ditempatkan dan disetor ke Perusahaan;
3. Menyatakan Pelaksanaan RUPS LB ke III (tiga) berdasarkan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling

OLEH HENDROYONO YANG TIDAK BERWENANGMEWAKILI TERMOHON, KARENA HENDROYONO TIDAK DIANGKATDENGAN "KEPUTUSAN RUPS", SEBAGAIMANA DIATUR DALAMPASAL 14, AYAT (2) ANGGARAN DASAR TERMOHON JUNCTO PASAL94 AYAT (1) UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANGPERSEROA TERBATAS;.

juncto Pasal 94, ayat (1)UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007,Tentang Perseroan Terbatas,menyatakan : "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS" dan kemudian dalampenjelasan pasal 94 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa: "KewenanganRUPS tidak dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain".Dengan demikian Pasal 14, ayat (2) Anggaran Dasar Termohon junctoPasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas. merupakan Lex Specialis untuk mengangkat anggotaDireksi.

Nomor 63 PK/Padt.SusPHI/2014Kewenangan Mutlak dari RUPS;12.

Pasal 13 ayat (15) Anggaran Dasar Termohon juncto Pasal 91 UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("Keputusan Sirkuler") kedudukannya merupakan Lex Generalis untukmenggantikan Keputusan RUPS, dan hanya dapat dilakukan apabiladinyatakan dalam batas yang ditentukan oleh Undang Undang tersebut(sesuai Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas);"LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI", maka wajib hukumnya AnggotaDireksi harus diangkat dengan Keputusan RUPS (Lex Specialis

), bukandengan Keputusan Sirkuler (Lex Generalis);13.Tuan HENDROYONO diangkat sebagai anggota Direksi dengan jabatanDirektur Keuangan dan Jasa Korporat Termohon dengan "KeputusanSirkuler" (Bukti PK.1) atau bukan dengan "Keputusan RUPS", maka dengandemikian pengangkatan Tuan HENDROYONO cacat hukum, batal demihukum, dan Tidak Sah.Oleh sebab itu terobukti Tuan HENDROYONO tidak mempunyai KedudukanHukum atau tidak berwenang untuk bertindak mewakili Termohon;14.Berdasarkan dalildalil 1 s/d 13 tersebut

Puteri Mea dengan dasar adanya hasil RUPS dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Puteri Meayang tertuang di dalam Akta Nomor 82 tertanggal 30 Juni 2008 yang dibuatoleh Tergugat VI yang isinya adalah telah terjadi jual beli saham antaraTergugat IV, Tergugat V dengan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III;Bahwa sepengetahuan Penggugat, pemegang saham PT.

Putusan Nomor 1905 K/Pdt/2014Bahwa putusan dalam perkara ini telah berkekuata hukum tetap (inkrachtvan gewisde);Bahwa Budi Dinata ada juga menggugat Tergugat sampai denganTergugat VII dan Penggugat ditarik juga dalam perkara tersebut diPengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register perkara Nomor312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., tentang perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat sampai dengan Tergugat VII di atas karena telahdilakukan RUPS sebagimana diuraikan pada poin.2 diatas tanpasepengetahuan

Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IVdan Tergugat V membuat Pernyataan Keputusan RUPS sebagaimanatertuang di dalam Akta yang dibuat oleh Tergugat VII Nomor 123tanggal 17 Oktober 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukumdan merugikan Penggugat;4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Puteri Mea yangtertuang didalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat olehTergugat VI dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.

Putusan Nomor 1905 K/Pdt/201410.11.12.Bahwa putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde);Bahwa oleh karena putusan dalam perkara Tata Usaha Negara tersebuttelah berkekuatan hukum tetap dan seluruh produk RUPS yang dilakukanoleh Para Tergugat telah pula dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,maka kloplah sudah gugatan yang diajukan oleh Tergugat ic. Sdr. Ari HansSetiawan dengan berkedok sebagai Direktur PT.

kasasi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini;Menyatakan perbuatan Tergugat menggugat Penggugat dan Bupati BaritoTimur dalam perkara Nomor 512/PDT.G/2009/PNJKT.PST., dengan dasarAkta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan AktaPernyataan Keputusan RUPS

tanggal 10 Desember 1993 dan AktaNomor 63 tanggal 15 Desember 1993 yang dilakukan Tergugat kepadaTergugat Il yang semula berasal dari tanah milik Turut Tergugat dan IIadalah sah, karena jual beli tersebut dilakukan saat Tergugat masihmenjabat sebagai Direktur Utama PT Mahapura Jaya, telah mendapatpersetujuan dari Komisaris dan dilakukan di hadapan pejabat yangberwenang serta memenuhi persyaratan jual beli, oleh karenanyaTergugat II adalah pembeli beritikad baik;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) tentang penggantianTergugat baru dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2003 sebagaimanaBerita Acara Nomor 2 tanggal 9 Oktober 2003 yang mendudukkanPenggugat sebagai Direktur dengan menghilangkan Jabatan DirekturUtama:Bahwa dengan demikian sampai dengan diadakannya RUPS tanggal9 Oktober 2003 tindakan Tergugat yang menjual objek sengketasebagaimana Akta Nomor 44, 45 dan 63 adalah sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahHalaman 7 dari 9 hal.

Petudunganberupa tanah dan rumah Hak Guna Bangunan Nomor 224 yang terletak dijalan Petolongan Nomor 25 dengan cara hibah kepada saksi ElizabethPuspadjuita tanpa persetujuan dari RUPS dan tidak diumumkan dalam 2(dua) surat kabar harian dan tidak dilaporkan kepada Komisaris maupunPemegang Saham sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggarketentuan Pasal 11 Ayat (4) dan Ayat (5) Anggaran Dasar dari PT.Petudungan dan bertentangan dengan Pasal 102 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

;Bahwa pertanggungjawaban seorang Direksi yang oleh Pemegang Sahamtelah diduga melakukan perbuatan melawan hukum in casu mengalihkanasset perseroan tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri danpertanggungjawaban tersebut penuh secara pribadi yang artinya seluruhharta kekayaan Direksi menjadi jaminan atas pelunasan kerugianperseroan.

Nomor 18tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaiPengganti RUPS Luar Biasa PT Video Dsplay Glass Indonesiatanggal 30 Mei 2007 diketahui halhal sebagai berikut:a. bahwa pada halaman 9 dan 10, sesuai ketentuan pasal 22 ayat 9Anggaran dasar Perseroan, para Pemegang Saham dapatmengambil Keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakanRUPS dan keputusan yang diambil dengan cara demikianmemiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yangdiambil dalam RUPS;bahwa sehubungan dengan berhentinya

Menyatakan sah dan berharga RUPS Termohon I yang ditanda tangani oleh Termohon II dan Para Pemohon tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2016;4. Menghukum Termohon I dan II, Pemohon I dan II untuk melaksanakan seluruh isi notulen RUPS/ Termohon I tanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani tanggal 18 Oktober ;5.

Husny Lee Mining serta melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Bahwa selanjutnya, menetapkan Penggugat sebagai spemegangsaham terbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secarahokum menguasai, mengurus (memanagemen) sertamengoperasikan perusahaan incasu PT.

Husny Lee Mining termasuknamun tidak terbatas untuk melakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) (Vide UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas)DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa, PT.

Husny Lee Mining serta melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB).. Memutuskan, menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegangsaham terbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secarahokum menguasai, mengurus (memanagemen) sertamengoperasikan perusahaan incasu PT.

Husny Lee Mining termasuknamun tidak terbatas untuk melakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) (Vide UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas).DALAM POKOK PERKARA :1.Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.2. Menyatakan TERGUGAT bukanlah Pihak/pembeli yang beritikadbaik..

Husny LeeMining termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan inti darigugatan Penggugat, maka terhadap tuntutan provisi terkait permohonan untukmeletakkan sita revindikasi terhadap sahamsaham Penggugat sebesar 70persen equivalent atau setara dengan Rp.17.500.000.000, (tujun belas milyarlima ratus juta rupiah) PT.

Denganpenjelasannya yang berbunyi persyaratan pengangkatan anggota Direksi untukjangka waktu tertentu, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masaJabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecualidengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Misalnya untukJangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, makasejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yangbersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan kecualisetelah diangkat kembali oleh RUPS.

dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, dalammendalilkan kewenangan atau legal standingnya untuk mengajukan gugatan a quo,Penggugat telah mengajukan bukti P.I 1 berupa Akta Pendirian PT.

dengan pengangkatan kembaliberdasarkan berdasarkan keputusan RUPS.

Bahwa belum diadakannya RUPS lebih dari 5 (lima) tahun sejak dibuatnyaAkta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semen Jaya Perkasa, tidaklah demihukum menghilangkan kewenangan Direksi untuk melakukan tindakan untukdan atas nama PT Semen Jaya Perkasa, karena dengan tidak adanyakeberatan dari pemegang saham ataupun salah satu pemegang sahammaka dapat diartikan bahwa para pemegang saham secara diamdiammempertahankan susunan kepengrusan sebagaimana tercantum dalam AktaPendirian Perseroan Terbatas PT Semen

Tahun 2009 tidakadanya RUPS karena saksi menganggap Terdakwa ini adalah sahabatdan ada pengalaman di bidang keuangan ;Bahwa setelah ada kecurigaan pada terdakwa pada pertengahan tahun2009 ada RUPS, hasilnya sudah ada 3 kali RUPS , yang pertamameminta laporan keuangan tapi terdakwa tidak memberikan , kemudianRUPS yang kedua juga sama seperti itu, kemudian saksi minta untukduduk bersama untuk menyelesaikan keuangan perusahaan tapi jugatidak berhasil dan kemudian pada tahun 2010 didatangkan auditindependen

Com tehnologi dan PT, Grahatidak berdasarkan RUPS tapi keluar dengan sendirinya ;Bahwa PT Com tehnologi ini berdiri tahun 2008 dan terdakwa bekerjatahun 2007 masih di PT com 18 dan setelah PT Com tehnologi berdiriotomatis PT Com 18 tidak dilanjutkan lagi ;Bahwa pada waktu saksi lapor ke Polisi jumlah saldo rekeningperusahaan saksi tidak tahu karena rekening perusahaan tersebut atasnama terdakwa ;Bahwa sekarang saksi tahu saldo untuk PT Commerce EighteenTechnology sampai dengan 2712010 adalah Rp.

untuk tahun 2008 dan 2009 tapi tidak pernahdilakukan terdakwa ;Bahwa tidak pernah ada laporan keuangan dari terdakwa , dan terdakwaselalu mengatakan bahwa uang Perusahaan tersebut diputar untuk proyeklain ;Bahwa sepengetahuan saksi kerugian perusahaan menurut laporan auditsekitar Rp. 8 milyar dari PT Graha dan 17 Milyar dari PT Commersyang tidak bisa dipertanggungjawabkan ;27Bahwa yang menunjuk Auditor adalah RUPS awal tahun 2010 danterdakwa diundang tetapi waktu itu tidak hadir ;Bahwa tahuntahun

sebelumnya tidak pernah ada RUPS, karena kalausaksi minta untuk diadakan RUPS Terdakwa hanya bilang tidak usahtakut saya tidak akan melarikan duit dan transaksi kedua PT. tersebuttidak ada laporan keuangannya ;Bahwa karena belum ada devidennya dari tahun 2007,2008 dan 2009 ,dan pada saat tahun 2008 akhir kok tidak ada laporan keuangan dariterdakwa , lalu saksi ajak terdakwa rapat tetapi tidak mau , dan tahun2009 terdakwa merasa tersinggung timbulah hubungan yang tidak baikdan konflik ;Bahwa hasil

Commerce Eighteen Technologytanggal 25 Januari 2008 Nomor : 243 menjabat sebagai Direktur PT.Commerce Eighteen Technology yang bergerak dibidang elektronik dankomunikasi dan berdasarkan Akta Berita acara RUPS PT. GrahaKontrindo Megah Utama Nomor : 77, tanggal 3 April 2008 menjabatsebagai direktur PT. Graha Kontrindo Megah Utama ;393 Bahwa susunan Komisaris dan Direksi PT.

Nomor 2052 k/Pdt/2015Kraton Kabupaten Pasuruan yang oleh Perusahaan dipercayakan dandiatasnamakan Indahwati (Tergugat ) tanopa sepengetahuan dan persetujuanterlebin dahulu dengan Penggugat selaku salah satu Pemegang Sahamatau penawaran menjual saham atau asset Perusahaan kepada Penggugatdan Para Pengurus Perusahaan lainnya, juga tanpa diadakannya terlebihdahulu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) atauRapat Umum Luar Biasa yang harus dihadiri oleh seluruh PemegangSaham tentunya

Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuin cause UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas bahwa setiap perbuatan hukum in cause dalam kaitannya denganpenjualan asset perusahaan atau sebagian dari asset perusahaan haruslahdiputuskan terlebin dahulu dalam rapat RUPS atau Rapat Umum Luar Biasayang harus dihadiri olen selur'uh Pemegang Saham dan dalam perkara iniTergugat tidak pernah mengadakannya terlebih dahulu sebagaimanapernah dilakukan oleh Ir.

Tergugat Il sudah mengetahui kalau obyek sengketa a quoadalah termasuk asset Perusahaan, dengan tanpa pemberitahuan dan /ataupersetujuan dari Para Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham lainnyadalam hal ini tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebin dahulu denganPenggugat selaku salah satu Pemegang Saham atau penawaran menjualsaham atau asset Perusahaan kepada Penggugat dan Para PengurusPerusahaan lainnya, juga tanpa diadakannya terlebih dahulu Rapat UmumPemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS

Usman menjual kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi in casu Elly Gunawan adalah asset pribadi bukanasset Perseroan sehingga tidak memerlukan RUPS, bahwa sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)Pasal 34 ayat (3) bahnwasanya asset dimaksud merupakan benda tidakbergerak berupa bangunan di atas tanah yakni:a. Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Desa Mulyorejo seluas 3.720 m? (tiga ributujuh ratus dua puluh meter persegi) a/n. Indahwati;b.

Tunas Rimba Utama antara Penggugatdengan Tergugat (pembeli) dengan Tuan Dariwan (penjual) tanggal 29 Mei2007 sehingga merupakan asset (kekayaan) perusahaan bukan milik pribadiTergugat ;Bahwa selain itu tidak ada bukti bahwa penjualan objek sengketa olehTergugat kepada Tergugat II telah disetujui dalam RUPS PT.

;Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUNJKT.10.11.Bahwa masa jabatan yang Penggugat emban sebagai Komisaris Independen pada PT.BPD Riau Kepri tersebut adalah selama 4 tahun dan telah diperpanjang sampai adapengganti sesuai keputusan RUPS, sesuai akta Notaris Yondri Darto, S.H., Nomor :71 tanggal 14 Nopember 201 1;Bahwa dikarenakan masa jabatan yang diemban oleh Penggugat akan berakhir, makaKomisaris PT.

BPD Riau Kepri memberitahukan kepada Terguugat bahwa pada tanggal15 Juni 2012 telah diselenggarakan RUPS Luar Biasa PT. BPD Riau Kepriyang dihadiri pula oleh PenggugatBahwa dalam surat tersebut pada pokoknya memberitahukan keputusanRUPS LB antara lain pemberhentikan seluruh anggota Direksi danKomisaris yang telah habis masa jabatannya, termasuk Penggugat sebagaiKomisaris Independen. Selanjutnya pelaksanaan tugas kepengurusan banki.c. PT.

Chairisman Rasahan ;Bahwa dengan demikian, berdasarkan RUPS LB tanggal 15 Juni 2012,Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen PT. BPD RiauKepri karena diberhentikan oleh RUPS LB; Bahwa setahun kemudian, melalui Surat No. 480/DIR/2013 tanggal 26 Juli 2013,PT. BPD Riau Kepri mengajukan permohonan fit and proper test ataspencalonan Sdr. Sufian Hamim ic.

Penggugat sebagai Komisaris Independenberdasarkan RUPS tanggal 5 Juli 2013;Bahwa oleh karena pada saat diajukan sebagai Komisaris Independen melaluiSurat No. 480/DIR/2013 tanggal 26 Juli 2013, Penggugat sudah tidak lagimenjabat sebagai Komisaris Independen PT.

Penggugat sebagaiKomisaris Independen berdasarkan RUPS tanggal 5 Julib) Penelitian administratif dan wawancara (Pasal 22 PBI Fit andProper Test dan Bagian IJ Huruf E SE BI Fit and Properi) Bahwa setelah dokumen permohonan pencalonan Sadr.Sufian Hamim ic.

amarnyaberbunyi sebagai berikut :DALAM PROVISI : Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat Ditolak;DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI : Menyatakan eksepsi dari Tergugat I,II dan V, Tergugat Ill, Tergugat IV dan VI, Tergugat VII, serta Turut Tergugat III,V.VI dan VII Tidak Dapat Diterima;DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan Tergugat II III.IV.V.VI dan VII telah melakukan perbuatanmelawan hukum; Menyatakan Akta No.1, tanggal 3 Februari 2004 tentang PernyataanKeputusan RUPS

Oleh karena itu perbuatanTergugat V yang menyerahkan aset tersebut kepada Tergugat untukdilelang oleh Tergugat II juga menjadi sah menurut hukum/tidak bataldemi hukum; Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertamamengenai adanya perbuatan melawan hukum= yang dilakukanPembanding , Il dan V (Semula Tergugat , II dan V) dengan hanyamendasarkan adanya pemalsuan tanda tangan yang sama sekali belumterbukti kebenarannya dan belum mempunyai kekuatan hukummengikat, pada Notulen RUPS

Albaraya Segara Utamakepada para Pembanding ditegaskan dalam Notulen RUPS LB perseroanyang telah diaktakan sebagaimana Akta No. 1 tanggal 3 Februari 2004yang dibuat dihadapan Notaris Efran Yuniarto, SH.

Dengandemikian telah terbukti sah di persidangan Terbanding / Penggugat bukanStandy in Judicio / tidak memiliki hak dan landasan hukum untukmengajukan gugatan; Bahwa nyatanyata gugatan Terbanding/Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum mengenai anggapan cacat hukum Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Albaraya Segara Utama berikut surat kuasayang diduga dipalsukan tanda tangan Terbanding/Penggugat serta adanyaperalihan saham maupun asetaset PT.

sudah tepat danbenar, maka oleh karena itu. putusan dalam Provisi tersebut dapatdipertahankan dan dikuatkan; Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Pembandingtersebut diatas, telah menyampaikan alasan yang pada prinsipnya bahwaHalaman 18 dari 23 halaman putusan No. 303/Pdt/2013/PT.Bdg.gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat premature, karenadalam gugatan Terbanding / Penggugat mendalilkan adanya tindak pidanapemalsuan tanda tangan pada Notulen RUPS

Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dikutip :(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelasdalam panggilan RUPS.b.

Bursa Efek Jakarta, berdasar progress reportdari Tergugat II Intervensi (potokopi sesuai asli).Pemberitahuan Hasil RUPS Kepada Para Pemegang SahamIndonesia, Tbk., di22 Agustus 2000PT.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor : 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar ditetapkanoleh RUPS, yang dikutip sebagai berikut :(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan denganJelas dalam panggilan RUPS.b.

perundangundangan, pada derajat kedua adalah Putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap, dan pada derajat ketiga adalah aturankebijakan, sehingga berdasarkan teori tersebut maka Putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut harus didahulukan tanpaperlumempertimbangkan RUPS terlebih dahulu, sementara di lain sisi RUPS hanyaberlaku secara internal dan tidak menyentuh saham yang ada pada perusahaanlain.

Bahwa, dalam hal ini, yang dibatalkan adalah surat keputusan atas pengesahandata perseroan, yang antara lain menyangkut halhal yang berupa namaperusahaan dan jajaran direksi beserta jajaran komisaris, lalu dengandibatalkannya halhal tersebut, maka halhal tersebut dikembalikan padakeadaan semula sebelum surat keputusan dimaksud diterbikan, dengan demikiantentu perusahaan yang bersangkutan akan mengadakan RUPS kembali, yangmana RUPS tersebut tentunya dengan mengacu pada jumlah dan rincianmasingmasing

berkaitan dengan hal tersebut di atas, PARA PENGGUGATmempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap PARATERGUGAT ke Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukanTERGUGAT yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal ini sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 61 UUPT, yang menyatakan sebagaiberikut:1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karenatindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasanwajar sebagai akibat keputusan RUPS

TERGUGAT adalah badan hukum yang berbentukperseroan sedangkan TERGUGAT II adalah pemegang sahamTERGUGAT ;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkanpersetujuan RUPS (Pasal 41 UUPT);Hal 30 Putusan Nomor 414/PDT/2018/PT.DKI12.2 Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sahapabila

Namun demikian sebagaimana dijelaskansebelumnya, terdilusinya saham PARA PENGGUGAT adalah akibatkeputusannya sendiri;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Bahwa Pasal 41 UUPT mengatur: Penambahan modalPerseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS Pasal 42 ayat (1) UUPT mengatur: Keputusan RUPS untukpenambahan modal dasar adalah

sah apabila dilakukan denganmemperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setujuuntuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar; Pasal 42 ayat (2) UUPT: Keputusan RUPS untuk penambahanmodal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalahsah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan haksuara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian darijumlah seluruh suara

Dalil Para Penggugat ini membuktikan bahwa apapun keputusanyang diambil Tergugat II adalah pemaksaan kehendak hanya karena TergugatIl merupakan pemegang saham mayoritas;Bahwa sebagai perseroan, Tergugat akan tunduk dan patuh atas keputusanyang ditetapbkan oleh pemegang saham, yaitu Tergugat II dan ParaPenggugat, dalam RUPSLB, karena RUPS adalah organ tertinggi dalamHal 39 Putusan Nomor 414/PDT/2018/PT.DKI13.14.15.16.17.18.19.perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT TERATAI INDO MANDIRI, dengan acara rapat:

• Pembahasan laporan keuangan periode tahun 2022;
• Evaluasi dan pembahasan kondisi operasional perusahaan;
• Penambahan modal PT TERATAI INDO MANDIRI
• Perubahan susunan pengurus PT

Menyatakan penetapan ini digunakan untuk mewakili anak yang bernama Nathania Jinxiu Pratama melakukan Perbuatan Hukum berupa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sobo Asri yang merupakan peninggalan dari Suami Pemohon, akan tetapi terhalang oleh Anak Pemohon yang masih dibawah umur. Adapun Harta Peninggalan dari Suami Pemohon berupa Saham Pada PT. Sobo Asri

4.