• MENETAPKAN

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT TERATAI INDO MANDIRI, dengan acara rapat:

  • Pembahasan laporan keuangan periode tahun 2022;
  • Evaluasi dan pembahasan kondisi operasional perusahaan;
  • Penambahan modal PT TERATAI INDO MANDIRI
  • Perubahan susunan pengurus PT

• Menyatakan penetapan ini digunakan untuk mewakili anak yang bernama Nathania Jinxiu Pratama melakukan Perbuatan Hukum berupa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sobo Asri yang merupakan peninggalan dari Suami Pemohon, akan tetapi terhalang oleh Anak Pemohon yang masih dibawah umur. Adapun Harta Peninggalan dari Suami Pemohon berupa Saham Pada PT. Sobo Asri

  4.

• Sebagai informasi, terdapat perbedaanantara persetujuan dan pemberitahuan.Dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) UU No. 40/2007,jelas dinyatakan bahwa Anggota Direksi diangkat olehRapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian,dalam ketentuan Pasal 94 ayat (5) jo.

  Pasal 94 ayat (6)UU No. 40/2007, jelas dinyatakan yang pada pokoknyabahwa apabila RUPS tidak menetukan mulaiberlakunya pengangkatan Direksi tersebut, makapengangkatan Direksi berlaku sejak RUPS ditutup.Lebih jauh, dalam ketentuan Pasal 93 UU No. 40/2007dinyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadianggota Direksi adalah orang perseorangan yangcakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalamwaktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah: (i)dinyatakan pailit; (ii) menjadi anggota Direksi atauanggota

  31 Maret7.4.5 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangandari Terlapor sebagai berikut: Pertanyaan Apakah keputusan Direksi tersebutInvestigator juga dilaporkan ke RUPS?

  Jawaban Pada bulan Maret tahun 2014 yangdiangkat berdasarkan RUPS untukkemudian dilaporkan ke Bursa. 7.5.4 Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangandari Saksisebagaimana berikut:Sdr.Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Pertanyaan Bagaimana di struktur PT DarmaInvestigator Henwa?

  RUPS?

• Tidakada ketentuan manapun dari peraturan perundangundangan yangmembenarkan dalih Tergugat tersebut.Bahwa karena merasa malu akibat tindakan tidak patutnya terbongkar,pada tanggal 20 Oktober 2014 Tergugat mengajukan surat pengundurandirinya dari posisinya sebagai direktur dan office manager Penggugat.Pengunduran diri Tergugat dari jabatannya sebagai direktur Penggugatkemudian disetujui oleh rapat umum pemegang saham (RUPS)Penggugat pada tanggal 19 Januari 2011.Bahwa karena Tergugat masih memiliki

  Tergugat kemudian dengan jelasmenyatakan dalam suratnya bahwa dirinya menginginkan Penggugatuntuk mememuhi permintaannya secepatnya jika tidak ia akan membuatmengajukan laporan pidana atas tuduhan palsunya tersebut.36.Bahwa Tergugat menuduh bahwa Penggugat telah memalsukankehadirannya dalam RUPS Penggugat yang dinyatakan dalam Akta No. 7tertanggal 19 Januari 2011, dibuat di hadapan Notaris Shella Falianti, SH,Notaris di Jakarta.

  Ini benarbenar sebuah tuduhan yang konyoldan tidak berdasar karena Tergugat sendiri menyadari sepenuhnyabahwa dirinya telah memberikan kuasa kepada pengacaranya untukmenghadiri RUPS tersebut. Nyata bahwa tuduhan ini adalah caraTergugat untuk mengancam Penggugat agar Penggugat membelisahamnya dengan harga yang sangat tidak masuk akal seperti yangdiinginkannya.

  Penggugat walaupun dirinyasepenuhnya menyadari bahwa ia telah memberikan kuasa kepadapengacaranya untuk menghadiri RUPS tersebut) agar Penggugatmembeli saham miliknya dengan harga yang tidak masuk akal sepertiyang ia inginkan.Tergugat telah berulang kali menyatakan bahwa dirinya akanmengumumkan kepada lembagalembaga pemerintahan, bankbank,klienklien dan rekanrekan usaha Penggugat perihal tuduhantuduhannya terhadap Penggugat atau rahasia Penggugat dan akanmenyerahkan buktibukti yang ia miliki kepada

  Bahwa Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2014 mengajukan suratpengunduran diri dari posisi sebagai Direktur dan Office Manager, danpengunduran diri tersebut disetujui dalam RUPS Penggugat pada tanggal19 Januari 2011.DALAM EKSEPSIHalaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2015.

• Kayun No. 3840 Blok B8 Surabaya , 1 (satu)bendel berisi 6 lembar copi legalisir PN Sby akta No. 25 tentangBerita Acara RUPS PT. Blauran Cahaya mulia, tanggal 24 April2014 yang dibuat dihnadapan TOSIN, SH , 1 (satu) bendel berisi 5lembar copi legalisir PN Sby akta No. 3 tentang Berita AcaraRUPS PT.

  Kayun No. 3840 Blok B8 Surabaya , 1(satu) bendel berisi 6 lembar copi legalisir PN Sby akta No. 25tentang Berita Acara RUPS PT. Blauran Cahaya mulia, tanggal 24April 2014 yang dibuat dihadapan TOSIN, SH, 1 (satu) bendelberisi 5 lembar copi legalisir PN Sby akta No. 3 tentang BeritaAcara RUPS PT. Blauran Cahayamulia, tanggal 7 Agustus 2009yang dibuat dihadapan TOSIN, SH, 1 (satu) bendel berisi 21lembar copi legalisir PN Sby akta No. 6 tentang Berita AcaraRUPSLB PT.

  Blauran Cahayamulia;Bukti T 3d:Akta Notaris No. 3, tanggal 07 Agustus 2009 yangdibuat dihadapan Notaris Tosin, S.H. tentang BeritaAcara RUPS Perseroan Terbatas PT. BlauranCahayamulia;Bukti T 3e :Akta Notaris No. 25, tanggal 24 April 2014 yangdibuat dihadapan Notaris Tosin, S.H. tentang BeritaAcara RUPS Perseroan Terbatas PT.

  Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis.Sesuai keterangan saksi Gunawan Angka Widjaja bahwa Terdakwadikeluarkan sebagai Direktur Utama melalui RUPS di Empire Palacetanggal 1 September, tanggal 1 September 2016. Terdakwadikeluarkan dari Direktur PT. Blauran Cahayamulia dan PT. DiptaWimala Bahagia di Sidoarjo;2.

• Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroanke Pengadilan apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksidan/atau Dewan Komisaris.2.

  Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan ke PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.Bahwa berubahnya komposisi saham dalam perseroan serta terjadinyaperubahan Direksi/Komisaris, bukanlah karena keputusan RUPS atauKeputusan Direksi/Dewan Komisaris, melainkan karena perbuatan melanggarhukum yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada hubungannya denganperseroan.Bahwa oleh karena itu Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tinggimenytakan pertimbangan Majelis

• Menolak gugatan provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengugat adalah sah sebagai Direktur Utama PT BPR Prisma Dana yang beralamat di Kompleks Marina Plaza Blok A No.1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Akta Notaris No.16 tertanggal 22 November 2017 perihal Risalah RUPS-LB

   PT BPR Prisma Dana yang dibuat di hadapan Notaris Julius Daniel Ismawi, SH., yang perubahan data perseroannya telah diterima Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dengan register AHU-AH.01.03-0198882 tanggal 8 Desember 2017, sebagaimana juga terakhir ditegaskan kembali melalui Akta Notaris No.4 tertanggal 3 Oktober 2019 perihal Risalah RUPS-LB PT BPR Prisma Dana yang dibuat di hadapan Notaris Julius Daniel Ismawi, SH., yang perubahan data perseroannya telah diterima Ditjen AHU Kementerian Hukum dan

   Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berikut keputusan rapat yang dihasilkan sebatas pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT BPR Prisma Dana, adalah tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan segala keputusan hasil penyelenggaraan RUPS ataupun RUPS LB PT.

• No.1459 K/Pid/2011baik bersamasama maupun sendirisendiri memindahkan kuasakepada pihak lain yang ditunjuk;Akan tetapi, dalam proses pengambilan keputusan tersebut, berdasarkanketerangan saksi Oei Robby Wijaya, saksi Benyamin Timotius, saksi TioSulaiman, saksi Hokky Gunarto, saksi Atika Ashiblie, SH menjelaskanbahwa pada saat penandatanganan hasil RUPS tersebut, setelah semuapemegang saham PT. Grand Kota Investama (PT.

  GKI) yang lainmenandatanganinya, hanya Terdakwa yang tidak mau tanda tangan, danjustru malah ke luar dari pertemuan tersebut ;Bahwa judex facti hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa sajayaitu bahwa Terdakwa ikut menandatangani hasil RUPS pada tanggal 11Desember 2009 tersebut, dan tidak mempertimbangkan keterangan saksisaksi pemegang saham PT. Grand Kota Investama (PT.

  GKI, yaitu :Pasal 76 ayat (4) UndangUndang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas :Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang sahamdan semua pemegang saham menyetujui diadakan RUPS dengan agendatertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikanketentuan sebagaimana pada ayat (3)" ;Pasal 76 ayat (5) UndangUndang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentangPerseroran Terbatas :"RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusanjika keputusan tersebut disetujui dengan

  No.1459 K/Pid/2011keputusan RUPS yang sah menurut hukum, hal ini dapat dibuktikan darifakta hukum di persidangan bahwa pemegang saham PT. Grand KotaInvestama (PT. GKI) yang lain dan saksi Atika Ashiblie, SH menjelaskanhanya Terdakwa yang tidak mau menandatangani hasil keputusan tersebutsehingga 4 (empat) hal pokok yang dibicarakan dalam pertemuan tersebuttidak dapat dikatakan sebagai keputusan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Grand Kota Investama (PT.

  GKI) tersebut terbukti tidak menghasilkan keputusan RUPS yang sahmenurut hukum karena tidak disetujul seluruh pemegang saham secarabulat serta tidak didukung dengan adanya Dokumen asli Surat Hasil RUPStanggal 11 Desember 2009 yangseharusnya menjadi bukti adanya kesepakatan seluruh pemegang sahamPT. Grand Kota Investama (PT. GKI), namun oleh judex facti keterangansaksisaksi pemegang saham PT.Grand Kota Investama (PT.

• Wisnu Suharto, SK Direksi No 66/DIR/SDM/V/2012 tanggal 21 Mei 2012masa kerja 27 tahun 8 bulan;Berdasarkan perhitungan atas RUPS: 39 x Rp10.775.429,00 =Rp420.241.731 ,00dibayarkan 15 x Rp8.450.000,00 = Rp126.750.000,00Terjadi kekurangan sebesar Rp293.491.731,00b.

  Bachtiar A, SK Direksi Nomor 88/DIR/SDM/VI/2012 Tanggal 20 Juni2012 masa kerja 28 tahun 5 bulan;Berdasarkan perhitungan RUPS 39 x # Rp9.954.908,00 =Rp388.241.421,00dibayarkan 15 x Rp8.061.500,00 = Rp120.922.500,00Terjadi kekurangan sebesar Rp269.318.921,00;Selanjutnya berdasarkan temuan tersebut, maka PT. Bank PembangunanDaerah Lampung memberikan jawaban sebagai berikut Pada halaman 24Risalah RUPS Nomor 11 tanggal 11 April 2011 Notaris Achmad Mulya, SHHal. 28 dari 102 hal. Put.

  Bank Lampung darijumlah 24 kali penghasilan terakhir menjadi 48 kali penghasilan terakhir yangkemudian disetujui oleh pemegang saham, uang penghargaan untuk pengurussebanyak 30 kali pendapatan terakhir, jadi yang diputuskan dalam RUPS LB a quoHal. 65 dari 102 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt.SusPHI/2015adalah uang penghargaan pengurus bukan uang penghargaan pegawai PT.

  Bank Lampung yang akan pensiun;Hakim Judex Facti seharusnya memahami lebih dalam tentang RUPS suatuperseroan sebelum menjadikan hal tersebut bahan pertimbangan mengambilputusan, karena apabila dalam Agenda Rapat Umum Pemegang Saham saja sudahtidak diagendakan tentang usulan uang penghargaan bagi karyawan maka secaraotomatis hal tersebut tidak akan diputus dalam RUPS perseroan;Bahwa Hakim Judex Facti tidak cermat dan salah dalam memahami bukti yangdiajukan Pemohon Kasasi/Tergugat vide bukti T.1 yaitu

  Agenda RUPS LB tahun2011, bahwa Hakim Judex Facti tidak cermat atau cenderung mengabaikan buktiyang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat vide bukti T.1 yaitu Agenda RUPS LBtahun 2011,karena dalam bukti a quo jelas dituangkan penghargaan bagi karyawanPT.

• Penggugat untuk sebagian;

  2. Menyatakan Para Penggugat adalah Direktur dan Komisaris serta Pemegang Saham perseroan yang sah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 05 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Kabupaten Minahasa Natalia Margaret Rumagit, SH, MSi, MKn;

  3. Menyatakan Para Penggugat selaku pemegang saham berhak atas seluruh fasilitas perusahaan sepanjang tidak ada batasan-batasan/larangan-larangan dalam RUPS

  /RUPSLB;

  4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang memberikan batasan-batasan/larangan-larangan kepada Para Penggugat yang tidak pernah dibicarakan lebih dulu dan ataupun tidak diputuskan lewat RUPS/RUPSLB adalah perbuatan melawan hukum;

  5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar nilai kerugian materiil kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut;

  Gaji Penggugat I selaku Direktur sebagaimana Anggaran Dasar/Anggaran

• Sekarang perusahaan diambil alin oleh saksi yang diwakili oleh Choliq;Hal. 33 Berita Acara No. 134/Pid.B/ 2019/PN.Bpp.Apakah penggantian tersebut mengunakan RUPS ? Penggantian tersebut tidak menggunakan RUPS;Apakasaksi ada memasukan uang ke CV. Bintang Timur ? Saksi ada memasukan uang ke CV.

  Alasan saksi tidak menghadiri diadakan RUPS karena keadasan saksi yangsakit strock dan kehadiran saksi sudah di wakili oleh kuasa saksi;Kenapa perusahaan tersebut di kuasai Saksi ? Karena katanya karyawan mau di PHK karena terdakwa di tahan;Kenapa tidak diadakan RUPS oleh saksi ? Karena Karenas posisi saksi saat itu sakit sakitan dan karyawan mau di PHKdan karyawan maunya saksi yang meneruskan perusahaan tersebut;Saat saksi melaporkan terdakwa apakah ada hasil RUPS atas penyimpangankeuangan ?

  Menurut ahli perseroan tersebut memiliki 3 (tiga) organ; Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi; Komisaris;Apakah RUPS itu merupakan mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggidalam organ perseroan ? RUPS itu merupakan mempunyai wewenang dan kekuasaanHal. 85 Berita Acara No. 134/Pid.B/ 2019/PN.Bpp.tertinggi dalam organ perseroan dan diatur dalam pasal 1 angka 4UU PT;Menurut ahli apa tugas komisaris dalam sebuah perusahaan tersebut ?

  OMP tanggal 11Mei 2015;1 lembar Notulen RUPS tanggal 23 Agustus 2017;1 lembar Surat Penundaan RUPS tanggal 11 September 2017;1 lembar Notulen RUPS tanggal 14 September 2017;1 lembar Daftar Permintaan Penjelasan dan Kelengkapan DataLaporan Keuangan PT.

  Gino Sakiris yang menyatakanmenyambut baik agar P.Awi (jovinus) membeli saham di PT.OMP.1 Lembar Minute Meeting tentang Pengembalian pembayaran ,Tertanggal 13 Februari 2018.1 lembar RUPS tertanggal 23 Agustus 20171 Lembar penundaan RUPS tertanggal 11 September 20171 lembar RUPS tertanggal 14 September 20171 Rangkap Daftar Permintaan Penjelasan dan Kelengkapan DataLaporan Keuangan PT.Oceans Multi Power tahun 2014 sd 2016 danInterm 2017.1 lembar bukti percakapan WA dari Pak Gino Sakiris kepada PakJovinus

• Nomor 1713 K/Pdt/2017membela diri dalam RUPSLB pada tanggal 1 Oktober 2015 karenatidak sesuai dengan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) Pasal 105 ayat 2 (dua) yang mengaturbahwa keputusan untuk memberhentikan angggota direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelan yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS:2.2.

  BPR Central Internationalmelalui RUPS yang di kuatkan dengan Akta Pernyataan KeputusanRapat Nomor 37 tanggal 14 September 2006 yang dibuat oleh NotarisIna Megahwati, S.H. (T7):5.2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding kemudian kembalidiangkat menjadi Direktur Utama PT. BPR Central International melaluiRUPS yang dikuatkan dengan Akta Pernyataan Keputusan RapatNomor 35 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris InaMegahwati, S.H. (T8);Halaman 21 dari 29 hal. Put.

  BPR Central International melalui RUPS yangdikuatkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 44 tanggal11 April 2012 oleh Notaris Ina Megahwati, S.H. (T9);5.4. Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan di atas (a, b, c) jelasbahwa awal Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding bergabung danmenjabat di PT. BPR Central International adalah sebagai Direksiselanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama, bukan sebagai karyawanataupun pekerja di PT. BPR Central International tetapi sebagaipengusaha.

  Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaaan Nomor 13Tahun 2003 Pasal 1 angka 5 huruf b pengusaha adalah "orangperseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankanperusahaan bukan miliknya sehingga jelas sekali PemohonKasasi/Tergugat/Pembanding diangkat dan menjabat sebagai Direksiberdasarkan RUPS yang dikuatkan dengan Akta PernyataanKeputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris;5.5. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding PT.

  Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelan yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS dimana Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan Prosedur PemberhentianAnggota Direksi sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas(UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 105 ayat 1 (satu) dan 2 (dua);5.13.Bahnwa dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat(RUPSLB) Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2015 tentang PemberhentianPemohon' Kasasi/Tergugat/Pembanding sebagai Direktur

• hal.41 menimbang , bahwa apabila dalil gugatan Penggugat I dan PenggugatII yang berkaitan dengan peminjaman uang oleh Tergugat II kepadaPenggugat II untuk kepentingan perusahaan, dihubungkan denganketentuan pasal 41 ayat (1) jo pasal 43 ayat (1) UU No.40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, maka dapat disimpulkan apabilapemberian pinjaman uang oleh Penggugat II kepada Tergugat IIHal 29 dari 46 hal Put.No. 27/PDT/2016/PT.DPSseharusnya diputuskan terlebih dahulu dalam rapat umum pemegangsaham ( RUPS

  dan keliru dalam melaksanakan caracara peradilanyang sah menurut hukum, dimana Yudex factie Pengadilan NegeriDenpasar didalam pertimbangan hukumnya berpendapat di hal.41 menimbang , bahwa buktibukti baik surat maupun saksi yangdiajukan Penggugat I dan Penggugat II, tidak satupun bukti yangmenerangkan adanya fakta bahwa untuk penambahan modal denganpemberian pinjaman dari Penggugat II ( khususnya bukti PS, P10sampai dengan bukti P.32 telah dilakukan dan diputuskan dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

  kepadaTergugat III adalah sah termasuk assetassetnya, ini suatukesimpulan yudex factie yang sangat keliru dan tidak berdasarkanhukum, Karena sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat 1(satu) UUNo.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dikatakan sebagaiberikut PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM DILAKUKANDENGAN AKTA PEMINDAHAN HAK artinya bilamana adapengalihan hak atas saham dari Tergugat II kepada Tergugat III,seharusnya melalui Akta Notaris berupa Jual Beli saham yangharus diputuskan didalam RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM( RUPS

  Pasal 43ayat (1) UndangUndang Nomor : 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, yang mana apapun tujuan daripeminjaman uang tersebut sepanjang adalah untuk kepentinganperusahaan maka terlebih dahulu harus berdasarkan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) PT.

  The Royal Dynasti Villas& Spa Resort Bali, tanpa adanya hasil RUPS tersebut maka dapatdisimpulkan kalau Peminjaman uang tersebut adalah bersifatPribadi antara Tergugat II dengan Para Penggugat dan sebagaiHal 37 dari 46 hal Put.No. 27/PDT/2016/PT.DPSkonsekwensinya juga harus dipertanggungjawabkan secarapribadi oleh Tergugat II kepada Para Penggugat ;3.2) Bahwa bukti bukti transfer yang diajukan oleh Para Penggugat didepan persidangan yang didalilkan sebagai peminjaman uang untukkepentingan perusahaan

• Selain dari pada itu, sejak suratpengunduran diri dari PEMOHON disampaikan dan diterima olehTERMOHON, tidak pernah ada pernyataan penolakan maupun komentarapapun atas pengunduran diri dari PEMOHON, bahkan TERMOHON puntidak pernah mengadakan RUPS terhadap pengunduran diri dariPEMOHON, sehingga PEMOHON berpendapat bahwa pengunduran diriHal 2 dari 8 hal Penetapan No. 270/Pdt.P/2018/PN.Jkt.SelPEMOHON berlaku efektif sejak 30 (tiga puluh) hari dari pengunduran diriPemohon tanggal 24 April 2015, dan berlaku

  ini Suidah tutup sejak Desember2015; Bahwa susunan pengurus perusahaan tersebut yaitu : DirekturUtama, adalah Bapak Heri, Direktur, Direkturnya Herbin Sitorus (Pemohon)dan Komisarisnya Bapak Syamsudin ; Bahwa saat ini Perusdahaan tersebut sudah ditutup dan disegel olehpemilik Gedung ; Bahwa Pemohon mengundurkan diri sebagai Direktur sejak bulanPebruari 2015 ; Bahwa perusaan tersebut sebelum ditutup, Pemohon sudahmengundurkan diri sebagi Direktur, pengunduran tersebut tidak melaluianggaran dasar RUPS

• Sohor Gang Sederhana RukoNomor 10, Pontianak, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sebagaimana salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2019tanggal 22 April 2015 dibuat di hadapan Notaris Agung Sri Sadhono,S.H, Notaris di Pontianak;:4.

  tidak salan menerapkan hukum, dengan pertimbangkan sebagaiberikut;Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pihak Penggugattidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberhentikansementara Penggugat sebagai Direksi Perusahaan karena Dewan Komisarismempunyai cukup alasan, Penggugat dengan istrinya mempunyai persoalanpribadi menyangkut harta gono gini (vide Pasal 106 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007) sampai kelak akan dilakukan pemberhentian selanjutnya melaluiRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

• Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Karyawan Swasta tidak dapatdipersamakan dengan Direktur PT Transportasi Antar Ranah Logistik;Untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Terhormat memahamiperbedaan antara kedudukan sebagai Karyawan Swasta denganDirektur, mohon perkenankan Tergugat memberikan deskripsi sebagaiberikut: Direktur diangkat melalui Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dari suatu) perseroan terbatas, sedangkanKaryawan Swasta diangkat melalui Perjanjian Kerja.

  PerjanjianKerja jelas tidak sama dan tidak dapat dipersamakan denganKeputusan RUPS. Selain itu, Keputusan RUPS tidak memuat halHalaman 9 dari 60 halaman, Pts.No.225/PDT/2017/PT.BDG.hal yang harus tercantum dalam suatu Perjanjian Kerja yang diaturdalam peraturan perundangundangan ketenagakerjaan yangberlaku;Direktur diangkat oleh RUPS, sedangkan Karyawan Swastadiangkat oleh pemberi kerja (pengusaha).

  Hal ini jelasmembuktikan bahwa RUPS bukanlah pemberi kerja yangdimaksud dalam peraturan perundangundangan ketenagakerjaanyang berlaku; danDirektur memiliki kKewenangan bertindak untuk dan atas namaperseroan terbatas, termasuk mewakili perusahaan dalam suatuperjanjian kerja. Di sisi lain, Karyawan Swasta tidak memilikikewenangan untuk mewakili perusahaan, kecuali mendapatkansuatu surat kuasa khusus.

  PerjanjianKerja jelas tidak sama dan tidak dapat dipersamakan denganKeputusan RUPS. Selain itu, Keputusan RUPS tidak memuat halhal yang harus tercantum dalam suatu Perjanjian Kerja yang diaturdalam peraturan perundangundangan ketenagakerjaan yangberlaku; Direktur diangkat oleh RUPS, sedangkan Karyawan Swastadiangkat oleh pemberi kerja (pengusaha).

  Hal ini jelasmembuktikan bahwa RUPS bukanlah pemberi kerja yangdimaksud dalam peraturan perundangundangan ketenagakerjaanyang berlaku; dan Direktur memiliki kKewenangan bertindak untuk dan atas namaperseroan terbatas, termasuk mewakili perusahaan dalam suatuperjanjian kerja. Di sisi lain, Karyawan Swasta tidak memilikikewenangan untuk mewakili perusahaan, kecuali mendapatkansuatu surat kuasa khusus.

• Prima Jaya Mandiri mengirimkan undangan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Prima Jaya Mandiri kepada para pemegangsaham lainnya (P14) yaitu :e = Bpk. Tan Sardiono.e PT. Pratama Multi Graha. Bpk. Gunawan Tjandra Direktur Utama. Bpk. Johny Sanggam Edison.Yang akan diselenggarakan pada :Hari / tanggal : Senin, 05 Nopember 2007.Waktu : 10.00. Wib. s/d. selesai.Tempat : J1.Tanjung Duren Barat III No.50 Jakarta Barat 11470.Agenda : 1. Menindaklanjuti Surat dari PT.

  Kereta Api (Persero) sehubungan dengan Perjanjian KerjasamaPembangnan Proyek Emplasemen Stasiun Bandung.Halhal lain yang muncul dalam rapat.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum para Pemegang Saham (RUPS) tersebutdiatas, para Pemegang Saham lainnya tidak hadir, sedangkan PT.

  Pratama MultiGraha mengirim surat yang menyatakan bahwa Direktur Utama (Direksi) tidak dapathadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS), dan mohon Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ditunda dan agar dilaksanakan kembali hari Senin, tanggal12 Nopember 2007.Bahwa rapat tanggal 05 Nopember 2007 tetap yang dilaksanakan oleh Direktur Utamapemilik 40% saham PT. Prima Jaya Mandiri dengan dihadiri oleh Komisaris PT. PrimaJaya Mandiri Bpk.

  Prima Jaya MandiriNo.37 pasal 22 (1) butir A dan pasal 22 (2) butir B dinyatakan bahwa Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan yang sedikitnya dihadiri separo dari jumlahsaham dengan hak suara sah, apabila tidak korum dapat diulang ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang ada telah terbuktibahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan, tetapi tidak pernahberhasil karena tidak memenuhi korum antara lain:e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 1 Agustus 2007

  (BuktiP8 dan P8A).e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 September 2007(Bukti P11A, P11B, P11C dan P11D) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Oktober 2007(Bukti P13 A,B,C,D) ;e Undangan Rapat tanggal 5 Nopember 2007 (Bukti P14A dan P14B) ;e Undangan Rapat tanggal 12 Nopember 2007 (Bukti P15, P15B) ;e Undangan Rapat tanggal 17 Desember 2007 (Bukti P16, P16A, P16B, P16C) ;92e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Januari 2008(Bukti P17, P17A, P17B dan

• Struktur organisasi PT PT BPR Gondangrejo Karanganyar Tahun 2009 s/d Mei 2012 ;- FC Legalisir SK Dewan Komisaris PT PT BPR Gondangrejo No.001/SK/KOM/XII/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang pengangkatan Sdr Sugeng Setiyana menjadi Direktur Utama PT PT BPR Gondangrejo Karanganyar ;- FC Legalisir SK Dewan Komisaris PT PT BPR Gondangrejo No.002/SK/KOM/XII/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang pengangkatan Sdr Jan Widodo menjadi Direktur PT PT BPR Gondangrejo Karanganyar ;- FC Legalisir Berita Acara RUPS

  PT PT BPR Gondangrejo tanggal 16 Januari 2012 berisi pengalihan kendali operasional kantor PT PT BPR Gondangrejo kepada Sdr Wisnu Wijaya (Direktur ) ;- FC Legalisir Berita Acara RUPS PT PT BPR Gondangrejo tanggal 3 September 2012 berisi pemberhentian tidak hormat sdr Sugeng Setiyana ;- FC Legalisir Surat No.001/SP Dir-Dirut/IV 15/2011 tanggal 15 April 2011 perihal surat skrosing terhadap Sdr Jan Widodo (Direktur) ;- FC Legalisir Surat No.001/SP Dir-Dirut/IV15/2011 tanggal 15 April 2011 perihal

  Legalisir Struktur organisasi PT PT BPR Gondangrejo KaranganyarTahun 2009 s/d Mei 2012 ;FC Legalisir SK Dewan Komisaris PT PT BPR Gondangrejo No.001/SK/KOM/XII/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang pengangkatan SdrSugeng Setiyana menjadi Direktur Utama PT PT BPR GondangrejoKaranganyar ;FC Legalisir SK Dewan Komisaris PT PT BPR Gondangrejo No.002/SK/KOM/XII/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang pengangkatan Sdr JanWidodo menjadi Direktur PT PT BPR Gondangrejo Karanganyar ;FC Legalisir Berita Acara RUPS

  PT PT BPR Gondangrejo tanggal 16Januari 2012 berisi pengalihan kendali operasional kantor PT PT BPRGondangrejo kepada Sdr Wisnu Wijaya (Direktur ) ;FC Legalisir Berita Acara RUPS PT PT BPR Gondangrejo tanggal 3September 2012 berisi pemberhentian tidak hormat sdr Sugeng Setiyana ;FC Legalisir Surat No.001/SP DirDirut/TV 15/2011 tanggal 15 April 2011perihal surat skrosing terhadap Sdr Jan Widodo (Direktur) ;FC Legalisir Surat No.001/SP DirDirut/IV15/2011 tanggal 15 April 2011perihal surat PHK berisi

  ;Bahwa, Setiap pembentukan Direksi ataupun komisaris harus lulus fitand proper Bank Indonesia dan keputusan pembentukan Direksi harusmelalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di BPR yangbersangkutan. ;e Bahwa surat keputusan RUPS PT. BPR GondangrejoKarangnyar, yang bersangkutan Sdra. SUGENG SETIYANAdan Sdra. JAN WIDODO adalah pengurus atau Direksi di PT.BPR Gondangrejo Karanganyar.

  PT PT BPR Gondangrejo tanggal 16Januari 2012 berisi pengalihan kendali operasional kantor PT PT BPR Gondangrejokepada Sdr Wisnu Wijaya (Direktur ),FC Legalisir Berita Acara RUPS PT PT BPRGondangrejo tanggal 3 September 2012 berisi pemberhentian tidak hormat sdr SugengSetiyana,FC Legalisir Surat No.001/SP DirDirut/ITV 15/2011 tanggal 15 April 2011perihal surat skrosing terhadap Sdr Jan Widodo (Direktur),FC Legalisir Surat No.001/SPDirDirut/IV 15/2011 tanggal 15 April 2011 perihal surat PHK berisi

• Hal ini sesuai dengan ketentuan yangdimaksud dalam Penjelasan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU.Penjelasan Pasal 224 paragraf kedua UU Kepailitan dan PKPU menyatakansebagai berikut :Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanyadapat diajukan setelan mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangHal 5 dari 15 Putusan No. 5/Pdt.SusPKPU/PN.Niaga.JKT.PST.11.12.13.Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan samadengan

  bahwa setelah majelis membaca dengan seksama suratpermohonan Pemohon, ternyata benar telah ditandatangani oleh Pemohon bersamasama dengan advokatnyaMenimbang bahwa Penjelasan Pasal 224 paragraf kedua UU Kepailitan danPKPU menyatakan sebagai berikut :Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas maka permohonan penundaankewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelahHal 9 dari 15 Putusan No. 5/Pdt.SusPKPU/PN.Niaga.JKT.PST.mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

  keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukanpermohonan pailitMenimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Pemohon PKPU(Persetujuaan Pemegang Saham Untuk Mengajukan Permohonan PKPU), yangtertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 November 2018 (bukti P 16) membuktikan bahwa Pengajuan Permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukanrestrukturisasi utang Pemohon PKPU sebagaimana telah disetujui oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

• Besarnya Dividen per lembar saham tidakselamanya sama jumlahnya antara jumlah yang diakru pada akhir tahundengan RUPS, karena penetapan Dividen final per saham dilakukan padasaat RUPS yang penyelenggaraannya setelah tutup buku untuk tahunberjalan (biasanya sekitar bulan MeiJuni). Berdasarkan nilai Dividen perlembar saham yang diputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kemballiperhitungan Honorarium Dewan Komisaris yang juga berpengaruh kepadaBonus Staff.

  Putusan Nomor 267/B/PK/PJK/2015/)pembebanan biaya bonus staff/non staff tahun 2008 danhonorarium komisaris tahun 2008;Kekurangan pembebanan biaya bonus staff/non staff dan honorkomisaris tahun buku 2008 tersebut baru diakui pada bulan Juni2009 dengan alasan angka dividen yang sebenarnya baruditetapkan pada bulan Juni 2009 pada saat RUPS;Bahwa berdasarkan Laporan Audit Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk Tahun yang berakhir 31Desember 2009 diketahui bahwa Laporan Audit TermohonPeninjauan