Dari hasil diagnosa dokter tersebut maka Penggugatdianjurkan untuk menjalankan pengobatan dan therapy secara teratur danmengkonsumsi berbagai macam obat untuk mengurangi gangguan psikistersebut salah satu obat yang wajib dikonsumsi Penggugat adalahSertraline dan obat ini harus dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu9 bulan.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence espect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidangperpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetairfunction

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Halaman 128 dari 139 halaman.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danHalaman 137 dari 139 halaman.

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakanPutusan

Ptk Gemilang Combination Therapy Zimmer USA PT Portune Medika Nusantara 2. Bahwa saksi MARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADImeminta informasi harga kepada 12 Distributor sebagai dasaruntuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain dariPT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. MitraInti Medika, PT. Fresenius Medikal Care , PT. Prima AlatKedokteran Bedahindo Nusantara, PT. Modern Internasional Tbk,PT. Merk Diasnotic, PT. Enam Warna, PT. Transmedis Indonesia,PT.

MakmurGemilangCombination Therapy Zimmer USA PT Portune MedikaNusantara 2. Bahwa saksiMARYONO, S.Kp, M.KesBin MARMONO HADI meminta informasi harga kepada 12 Distributor sebagai dasaruntuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain dariPT. Indhosopa Sakti, PT. D & V Int. Makmur Gemilang, PT. MitraMedika, PT. Fresenius Medikal Care , PT. Prima AlatKedokteran Bedahindo Nusantara, PT. Modern Internasional Tbk,IntiPT. Mrk Diasnotic, PT. Enam Warna, PT. Transmedis Indonesia,PT.

Cosmogama, suplier salah satubarang dalam proyek pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUDSanggau Tahun 2014 yaitu Combination Therapy(alat fisioterapi)buatan Italia, dimana PT.Cosmogama menjual alat tersebut melaluisub distributor di Jawa Tengah (PT.

sehargasekitar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dantermasuk pajakBahwa sesuai ketentuan perusahaan, apabila pembayaran downpayment (uang muka) sudah dilakukan, barang boleh dikirim kealamat pembeli;Bahwa biasanya penjualan dilakukan dengan melalui pesanan ataukontrak dengan distributor sehingga PO (purchase order ) adalahdari distributor bukan dari pembeli langsung (end user) dalamkaitannya dengan perkara ini purchase order dari PT.Visio Medikasedangkan apakah perakitan alat Combination Therapy

Putra Medika Nusantara;Bahwa yang membeli alat combination therapy adalah PT. GlobalMedika Farma;Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran Alat Kedokteran yangdilakukan antara PT. Fisio Medikakepada PT. CosmogammaIndonesia awalnya PT.Fisio Medika ada mengirim purchasing order(PO), surat pesanan kepada PT. Cosmogamma lndonesia,selanjutnya PT. Cosmogamma Indonesia mengirim invoice (tagihan)untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) danPT.

Hakim berpendapat bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

Hal itu dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakatmerupakan suatu shock therapy;Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadapanak korban sebagai seorang anak di bawah umur akan berdampak padapsikologis maupun perkembangan lainnya yang mana dampak psikologistersebut akan melahirkan trauma dan kemungkinan dapat menjadi suatukenangan buruk bagi anak korban.

Sebagai shock therapy bagi masyarakat agar menimbulkan efek Jjera,sehingga diharapkan debitur yang sebelumnya sering melalaikankewajibannya akan timbul kesadaran untuk melunasi kewajibankewajibannya karena takut barang miliknya bisa saja dilelang sebagaipelunasan hutanghutangnya;Halaman 16 Putusan Nomor 412/PDT/2018/PT DKI38.39.Bahwa pada urauian diatas TERGUGAT IV harusnya memberikankesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukansanggahan dan pada faktanya pada taggal pada

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Putusan Nomor 527/B/PK/PJK/2016pencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1)Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi hukumansetimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya, dengan tujuan pemidanaan tersebut sebagaipembinaan kepada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat / sarana melakukanpembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya dan diharapkan menjadimanusia yang bermartabat dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperolehsanksi pidana sebagai efek jera (shock therapy

Namun selain tujuanhukum dimaksud, ada beberapa penanganan perkara yang mempunyaimaksud lebih khusus agar orang lain tidak ikut ikutan melakukantindak pidana yang telah diperbuat oleh pelaku karena akibat lainterhadap tindak pidana yang telah dilakukan berdampak sangat luasHalaman 13 dari halaman 48 Putusan Nomor 8/ PID /2022/PT BDGterhadap kesejahteraan dan keamanan masyarakat sehingga pelakutindak pidana tersebut harus dihukum tinggi (sebagai shock therapy)agar perbuatannya tidak ditiru oleh orang

Nomor 2811 K/PDT/2012101011.saran tindakan injeksi cement tersebut, hal tersebut dilakukannyadikarenakan bahwa Penggugat sudah dalam kondisi yang tidak stabil danmenaruh harapan yang besar atas kesembuhannya akan diperolehmelalui therapy yang dilakukan oleh Tergugat Il, disamping meyakinibahwa Tergugat Il adalah seorang dokter yang memiliki kapabilitas danpengalaman yang sangat banyak dalam menangani kasuskasus serupa;Bahwa sesaat sebelum dilakukannya injeksi cement di lokasi Tergugat ,Penggugat

dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi,sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadapperbuatan pidana yang dilakukannya, Supaya ada introspeksi dalam diriTerdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagimelakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efekpenjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai prosesevaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikutimelakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut ataudilarang oleh Hukum (public shock therapy

Tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik terpidana menjadi manusiayang bermoral dan bermartabat serta sadar akan tindak pidana yang telahdilakukannya, dan dalam doktrin hukum tujuan pemidanaan bukansebagai sarana balas dendam dengan memberikan hukuman terberat bagiterpidana, meskipun hal tersebut merupakan sarana shock therapy yangefektif.Bahwa pendapat atau pertimbangan Judex Facti tersebut menurut hematkami adalah tidak tepat dan keliru karena pertimbangan Judex Facti tidakmengungkap seluruh fakta

akan tetapi memiliki tujuan agar Para Terdakwa dapat menyesaliperbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya40hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usahapreventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagikehidupan Para Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar ParaTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatushock therapy

Usaha waralaba Bella:Halaman 22 Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT DKIe PurDemer Therapy ( 6 pc/ box )e Propolis VitA Ampoule (2,5 ml) Seboregulating Serum 4mle Collagen Dermo Complex(4mlx7)e BFC SkinCell Rejuva treatment (5/T)e 360 Illuminator Treatment Kite Alpha Clarity Solution (kit)e Advance White Face Mask 300 grame Sebum Clarifying Maske Oceanic spirulina maske Bio Organic Maske Tonic Herbal maske Chitosan moisture maske Honey Oatmeal ScrubUsaha Waralaba Svensone Voludeep Reconstructor (237 ml)

Saya terpaksa pergi dari rumah karena untukmemberikan shock therapy kepada Termohon agar tidak mengulangi perbuatan yangtidak sesuai sebagai seorang istri dan memberikan pelajaran tentang bagaimanarasanya pisah ranjang ;3Adalah tidak benar jika selama kepergian saya sesuai yang dimaksud Termohonbahwa saya tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan biaya kehidupan kecualiuang saku untuk anak pertama Nawwaft PriambudiIni adalah sebuah pernyataan yang sama sekali tidak dipertimbangkan.Saya kira uang

pidana yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarangkarena tidak sebanding dengan tuntutanpidana yangdijatuhkan ; 3 Bahwa putusan Majelis Hakim PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarangterlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa49keadilan masyarakat karena seharusnyakeadilan tidak memihak akan tetapi berdiriditengahtengah dari setiap aspek kehidupanmasyarakat ;4 Bahwa amar putusan yang baik seharusnyamampu memberi efek pencegahan,perlindungan dan schock therapy