Ditemukan 2073 data
179 — 45
Menurut Hazairin, dengan merujukpada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagipertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama.Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yangbertentangan dengan kaidahkaidah hukum islam dan juga hukum agama yanglain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahanpokok untuk hidup.
122 — 11
Hazairin, SH No. 15Belakang Balok;Selanjutnya disebut TERGUGATX;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBukittinggi pada tanggal 12 Maret 2015 dalam Register Nomor 1/PDT/G/2015/PN.Bkt,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa Bapak kami M.
Drs. IKSAN NAZIR, S.H. Bin TUHA
Termohon:
Kepolisian Daerah Bengkulu
79 — 46
Sudarmawan bin Hazairin,diberi tanda T13;Fotokopi Berita Acara Wawancara Saksi, a.n. Defiandi Gustian, S.T., M.H.,bin Chalik, diberi tanda T14;Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Yudi Mare bin Tapa, dan BeritaAcara Interogasi Tambahan Saksi, a.n. Yudi Mare bin Tapa, diberi tandaT15;Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi, a.n. Wawan bin Lahim (Alm), danBerita Acara Interogasi Tambahan Saksi, a.n.
101 — 13
Hazairin, SH Nomor15, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi,dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Hasmerti dan Silvia Diana, SH,(keduanya merupakan pegawai di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat)berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 16/1313.75/l/2019 tanggal 8 Januari 2018 danSurat Perintah Tugas Nomor: SPT.16/13.75/I/2019 tanggal 8 Januari 2019, dandalam hal ini, bertindak sebagai Kuasa
107 — 48
Hazairin, SH Bengkulusebagai Dosen tetap Fakultas Teknis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SHBengkulu;Bahwa Ahli menjadi Dosen tetap Fakultas Teknis Universitas Prof. Dr.Hazairin, SH Bengkulu tahun 1994 sampai sekarang;Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan dalam bidang Konstruksi yaitu :1. Pelatihan sertifikasi oleh Persatuan Insyinyur Indonesia di Bengkulupada tahun 2006.2.
Hazairin,SH Bengkulu;Bahwa di Bengkulu, laboratorium untuk pengujian kwalitas beton yangsudah memilki sertifikat adalah Laboratorium pengujian beton sudahmemiliki sertifikat adalah Balai Uji milik Dinas Pekerjaan Umum PropinsiBengkulu yang terletak di KM. 6,5 Kota Bengkulu;Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan fisik kegiatanpembangunan jogging track Bundaran Wales pantai panjang Bengkulutahun 2007, 2008, 2009 adalah PPTK;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan
91 — 12
Bukit Apit No. 1 F KotaBukittinggi, selanjutnya disebut Tergugat III;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kepala Badan PertanahanNasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Barat cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, alamat JI.Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2014/PN.BTProf Hazairin No. 15 Belakang Balok Kota Bukittinggi, selanjutnyadisebut Tergugat IV;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan
RIZAL RAMDHANI,S.H.
Terdakwa:
CANDRA Als ONCOM Bin SURYANA
108 — 42
Menurut Hazairin, dengan merujukHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 51/ Pid. B/ 2020/ PN Birpada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagipertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama.Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yangbertentangan dengan kaidahkaidah hukum islam dan juga hukum agama yanglain, dan begitu pula sebaliknya.
173 — 36
HAZAIRIN TEDDY, S.H.,HERBUDI GUNAWAN, S.H, ROY EMRON, S.HPara Advokat dan Konsultan Hukum pada KantorHukum Teddy, Gunawan & Emron Law Firm,beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok DNo. 31, Jl.
1.Mia Andina, S.H
2.CANDRA HERAWAN, S.H.
Terdakwa:
AGUS SALIM Alias KALUNG Bin MADWASORI
95 — 38
Menurut Hazairin, dengan merujukpada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagipertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama.Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yangbertentangan dengan kaidahkaidah hukum islam dan juga hukum agama yanglain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahanpokok untuk hidup.
42 — 18
., MH ARIE HAZAIRIN, SHANTONI TRIVOLTA, SHPANITERA PENGGANTI,LANTAS HUTABARAT, SH35
Terbanding/Penggugat I : Abdul Hamid Alias NATO
Terbanding/Penggugat II : RISMAWATI
Terbanding/Penggugat III : CIK AGUS
Terbanding/Penggugat IV : PIAH
Terbanding/Penggugat V : SYAKTU PANGLIME
Terbanding/Penggugat VI : NURIA
Terbanding/Penggugat VII : KALUNG
Terbanding/Penggugat VIII : SARGANI
Terbanding/Penggugat IX : SAHMAT
Terbanding/Penggugat X : SALIMA
Terbanding/Penggugat XI : ABDULAH
Terbanding/Penggugat XII : MAWAN
Terbanding/Penggugat XIII : SAINAP
Terbanding/Penggugat XIV : YOPI KUSNADI
Terbanding/Penggugat XV : SEPANDAN
Terbanding/Penggugat XVI : DADANG
Terbanding/Penggugat XVII : PARIDA
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG
Turut Terbanding/Tergugat III : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL TRANS SUMATERA TERBANGGI BESAR PEMATANG PANGGANG III
100 — 47
Hazairin Teddy, SH dan Gede Purnaka, SH,Advokad pada Kantor Teddy Bachtiar Law Firm yang beralamat di ApartemenGrand Kamala Lagoon, Tower Barclay North, Unit 3620 Kelurahan PekayonJaya, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2020 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala No 129/SK/2020 PN Mgtanggal 3 Juni 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai...... PEMBANDINGsemula TERGUGAT !
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin Alm ABDUL LANI
176 — 104
DR HAZAIRIN, SH Bengkulu Nomor : 698/E4/XII/1/2017 tanggal 24 Januari 2017. Dan dengan surat Kapolda Bengkulunomor : B/339/VIH/2018/Dit Reskrimsus tanggal 29 Agustus 2018 perihalpermohonan keterangan ahli;Bahwa disamping latar belakang pendidikan Ahli yaitu Teknik Sipil, Ahli jugapernah Kursus bidang pekerjaan Jalan dan Jembatan dan mempunyai SertifikatGeneral Super Intendent yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga tahun 1994 diJakarta.
korupsi pembangunan jembatan di Desa PadangLeban Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu T.A. 2015 oleh Dinas PU ProvinsiBengkulu;Bahwa dalam melakukan audit metode yang dilakukan adalah mengumpulkanseluruh dokumen dan bahan keterangan dalam pelaksanaan kegiatan yangdiserahkan oleh penyidik Polda Bengkulu kemudian terhadap dokumen danbahan keterangan tersebut dilakukan klarifikasi ulang dengan cara melakukanwawancara dan cek lapangan dengan melibatkan ahli tekhnik sipil dari FakultasTekhnik Universitas Hazairin
);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaiberikut:Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara olehAuditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanPropinsi Bengkulu Nomor:LHAI0098/PW06/05/2017 tanggal 31 Mei 2017tersebut, merupakan hasil audit yang ahli lakukan bersama Tim dalam rangkapenghitungan kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Jembatan Padang LebanKanupaten Kaur Tahun 2015;Berdasarkan laporan hasil dari Ahli teknik Universitas Hazairin
dengan hargabeli hanya sebesar Rp.1.646.32.500,00 sementara harga dalam RAB mencapaiRp.4.090.00.000.000,00 spesifikasi rangka jembatan yang dibeli terdakwa adalahtype B45;Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut terdakwa dengansepengetahuan saksi SYAMSUL BAHRI bin RAHIMI dan saksi JUNAIDIHARUN bin HARUN dengan menyalahgunakan kedudukannya selaku penyediabarang melakukan penyimpangan pekerjaan fisik dilapangan yang diperolehberdasarkan hasil pemeriksaan ahli tekhnik sipil Universitas Hazairin
Mia Andina, S.H
Terdakwa:
1.SURYANSYAH Bin Alm ATAT
2.RATNA SUMINAR Binti AHMAD MULYADI
97 — 63
Menurut Hazairin, dengan merujukpada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagipertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama.Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yangbertentangan dengan kaidahkaidah hukum islam dan juga hukum agama yanglain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :78) ;Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahanpokok untuk hidup.
18 — 1
f40fs16ulexpnd1expndtw8insrsid708 1523 hichaf40dbchaf31505lochf40 HICH g8IIR 1par pard Itrparq liOri0sb432s1384slmultOwidctlparwrapdefaultfaautoadjustrightrinOlinOitapO rtlchfcs1 af40 ItrchfcsO f40expnd1expndtw6insrsid708 1523 hichaf40dbchaf3 1505lochf40Sebidang tanah kintal terlctak di Kelurahan'Tawanjuka,Khichaf40dbchaf3 1505lochf40ccanratan Palu Sclatan Kota Palu, luasnya kurang Iebih 846 M2 dengan t batasbatasbagaibcriukut : Utara berbalasan dengan tanahnya saudara Basri Juniarto : Timurberbatasan dengan rumah Hazairin
28 — 19
Kepala KantorPertanahan Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs.Sjarcowi Tohir, Muchtar Effendi, SH dan Hazairin, SH. tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 11 Nopember 1996 No. 39/BDG.G/PL/PT.TUNMDN/1996 joputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 15 Pebruari1996 No. 18/PTUN/g/plg/1995/Tn;Dan Mengadili SendiriMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baikyang
181 — 51
Padangbolak, Kabupaten Padang LawasUtara, yang diperoleh Penggugat dari warisan orang tua Penggugat, yaitu almarhum Madda Siregar ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAZAIRIN HARAHAP dapat diketahui padapokoknya bahwa tanah terperkara awalnya punya Alm. IMBALO kemudian di jualnya kepada Sdr.
300 — 116
Nama Hazairin, SHei canes Eon ee Ee eeNIP 19591212 198203 1 0161002 ; Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan Kantor PertanahanKota BandarLampung ; Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.6/G/2011/PTUNBLAlamat : Jalan Dr. Warsito No. 5 KotaBandar Lampung ; 5. Nama : Riyanto,SH. 9 b= 2+ eee ce ee ei ee eeNIP : 1961019 198403 1033 fe eee see eee cee eee eee SeesAlamat : Jalan Dr. Warsito No. 5 KotaBandar Lampung ; Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengukurandan Pemetaan ; 6.
93 — 42
Hazairin, SH Bengkulu bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Desa NantiAgung Dusun Baru pada Dinas PU Kab.
Hazairin, SH, Bengkulu, Sdr.
Hazairin Bengkulu, pada pekerjaan peningkatan JalanDesa Nanti Agung Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TahunAnggaran 2013 terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan, jugaberdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh Ahli sdr. Nurhimat, ST.terdapat kekurangan kadar asphaltPutusan Nomor 04/Pid. SusTPK/2016/PN. Bgl Hal. 153 dari 215 Halaman27.
HAZAIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014terhadap pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung dusun BaruKecamatan llir Talo Kab.
97 — 42
Hazairin, SH Bengkulu beralamat di JlJend A Yani No. 1 Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2Februari 2017, sebagimana telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Klas IA Bengkulu Nomor 27/SK/IV2017/PN.Bgl, pada tanggal 6 Pebruari2017;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BengkuluNomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl tanggal 1 Pebruari 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan
81 — 5
Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Singkawang dan di hadapan Terdakwa maupunPenasihat Hukumnya .HAKIM HAKIM ANGGOTA , HAKIM KETUA,ARIE HAZAIRIN, S.H. SRI HASNAWATI S.H., M.Kn.P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.PANITERA PENGGANTI,ARI, S.H.Halaman 34 dari 34, Putusan Nomor 112/Pid.Sus./201 7/PN.SKWHalaman 35 dari 34, Putusan Nomor 112/Pid.Sus./201 7/PN.SKW