Ditemukan 3403 data
103 — 21
Jasa Marga (persero) Tbk dengan serikat Karyawan JasaMarga.Bahwa PARA PENGGUGAT sejak bekerja di perusahaan TERGUGAT tidak pernahdiberikan sangsi berupa Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga oleh TERGUGAT.Bahwa tanpa alasan hukum yang jelas TERGUGAT telah menjatuhkan Skorsingkepada PARA PENGGUGAT sesuai surat sekorsing yang masingmasing yaitu;1 Surat Keputusan Kepala PT.
Jasa Marga (Persero)Tbk Cabang Purbaleunyi Bandung perihal penolakan atas sangsi PemutusanHubungan Kerja (PHK) tertanggal 30 April 2013.Fotocopy Surat dari Tommy Afief Noor yang ditujukan kepada PT. Jasa Marga(Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi Bandung perihal penolakan atas sangsiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 30 April 2013.Fotocopy Surat dari Dasep Mahpudin yang ditujukan kepada PT.
PT. BANGUN BUMI INDAH
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
295 — 158
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16.
18 — 13
Adapun sangsi yang disampaikan pemohon pernahberkata tidak bersama anak tidak rugi, dan sangat jelas pemohon tidakpeduli dengan kedua anaknya karena salah satu anak termohon danpemohon (Daffi Nur Wahyudi) masuk rumah sakit, sempat kakak ipartermohon dan teman termohon memberi kabar pemohon tapi pemohonmengabaikannya.Berdasarkan halhal di atas yang disampaikan termohon, termohonmemohon kehadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenanmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1)2)3)4)Menghukum pemohon
417 — 140
No 193/Pdt.G/2021/PA.YKdipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad burukkepadanya;Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad yangmelakukan ingkar janji dapat dijatuhi sangsi;a. Membayar ganti rugi;b. Pembatalan akad;c. Peralihan resiko;d. Denda, dan/ataue.
34 — 1
Tetapi karena pada pagitanggal 3 Desember 2011 itu Pemohon sedang berada dirumah orang tuanya, Termohon merasa sangsi akankeamanan pakaiannya jika harus menitipkan di rumahorang tua Pemohon. Pada tanggal 3 Desember 2011Termohon memilih menitipkan tas pakaian ke tempattetangga dan pulang ke rumah orang tua dibonceng adikPemohon.
70 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dihitung dengan perhitungan sebagaiberikut : 1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.712.150.0002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang 542.430.000Halaman 11 dari 388 Halaman Putusan Nomor 1149 /B/PK/PJK/2015 4 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 542.430.0006 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga 260.366.4009 PPh Pasal 26 masih harus dibayar 802.796.400bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti berpendapat bahwapenerbitan
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Hartadi Alias Sumang
24 — 3
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 25 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
101 — 36
Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dankewajibannya selama 3 (tiga) kali berturutturut.Hal mana juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 48 PeraturanBadan Pengawas RI Nomor. 10 Tahun 2012, Bahwa berdasarkanketentuan tersebut diatas, tidak terdapat pelanggaranpelanggaranyang dilakukan oleh Para Penggugat yang kemudian dapatdikenakan sangsi berupa pemberhentian, dengan demikian makakeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap Para Penggugatadalah tindakan sewenangwenang, tidak prosedural
78 — 4
Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ( Ex Aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telahmengajukan Jawaban tertanggal 10 April 2013 sebagai berikut: 1Bahwa Gugatan H.Arifin Bin Syahran (Alm) terhadap Sdr.H.Abdul Wahidi(tidak lain ialah Ipar Tergugat II) adalah Gugatan yang Melawan ProsesPenegakan Hukum Pidana yakni Sebuah upaya Pihak Penggugat untukMenghindar dari Peristiwa dan sangsi
membeli sebidang tanah dari Anakkedua Pemilik Tanah (Almarhum H.Maseran Mansur) yang bernamaRaniansyah; Adanya itikad buruk Pihak Penggugat pada Proses Penegakan Hukum diNegara Republik Indonesia yang akan saya jabarkan sebagai berikut: 21e Bahwa Gugatan H.Arifin Bin Syabran (Alm) terhadap Sdr.H.Abdul Wahidi(Tak lain ialah Adik Kandung Tergugat III) adalah Gugatan yang melawanhukum; yakni Peristiwa yang menjadi dasar Gugatannya adalah Sebuahupaya Pihak Penggugat untuk Menghindar dari Peristiwa dan sangsi
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Solehuddin Alias Indeng
39 — 8
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2018/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Tahmid bin Nurdi
Termohon:
Isah Karnidah binti Surman
16 — 1
Bahwa Termohon selama 4 (empat) bulan sejak bulan Agustus 2017sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah diberi nafkah padahal itumasih merupakan kewajiban yang melekat dalam diri Pemohon statusnyamasih suami Termohon, sistim hukum perkawinan menurut ketentuanhukum Islam akibat perbuatan hukum tersebut maka bagi Pemohon dapatdikenakan sangsi, maka dalam kesempatan ini Termohon mohon keadilanyang muya Majelis Hakim hendaknya menghukum Pemohon untukmembayar biayabiaya hidup yang telah dikeluarkan
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti T10 ini adalah sangat penting sebagaiketerangan yang melatarbelakangi proses awal permohonan rumah dinas(obyek perkara poin 3a), Pemohon Kasasi berperan penting untukmelepaskan sangsi perusahaan tersebut yakni dengan saya menerimakembali atau melanjutkan perkawinan setelah Pemohon Kasasiditelantarkan tanpa tempat tinggal dan nafkah oleh Termohon Kasasi dalambeberapa lama waktu.
92 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pegadaian (persero) yang menjadi dasar tindakanPenggugat Konvensi, adalah merupakan ketentuan lama yang sudahkedaluwarsa dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehinggaharuslah dianggap tidak pernah ada.Menghukum dan memerintahkan kepada semula sebagai PenggugatKonvensi, sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi untuk mencabutkembali sangsi/hukuman disiplin berupa tindakan skorsing dan rencanaPHK terhadap semula sebagai Tergugat Konvensi, sekarang sebagaiPenggugat Rekonvensi, setelah perkara a quo
35 — 14
Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNIAD mengetahuidan mengerti dilarang untuk melibatkan diri dalam peredaran Narkotika,dan apabila hal tersebut akan mendapatkan sangsi yang berat daripimpinan TNI.3.
HABIBA HANUM,SH
Terdakwa:
1.Andi Syahputra
2.Alamsyah Barus
18 — 2
dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
137 — 92
Bukti T6 : Foto copy sesuai asl Surat dari Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor:14/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalUsulan Penetapan Sangsi Daftar Hitam, yang ditujukankepada Sekretaris KPU Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asli lembar disposisi KPU Kota Makassar,yang diterima tanggal 17 Oktober 2013 ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.
43 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum para Tergugat untuk dikenakan sangsi pidana sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.9.
286 — 206
Tri Sinarmas Perkasa telah mengeluarkan Faktur Pajak haruskena sangsi ;Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Oktober Desember dan masa pajak Desember 2001 dengan faktur pajak PT. Tri SinarmasPerkasa yang ternyata Wajib Pajak Non PKP ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; 10.
Citramas Gema Nusantara telah mengeluarkan Faktur Pajakharus kena sangsi ; Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Januari danPebruari 2001 dengan faktur pajak PT.
107 — 21
Selanjutnya Terdakwa saksi beri sangsi berupa penurunanDP3 ( Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ) yang selanjutnya saksimembuat Laporan Pengaduan pada tanggal 8 januari 2014 dan LaporanPolisi No. Pol: LP/ B/ 145/ IV / 2014 / Res Klaten / Jateng, tanggal 07April 2014. di Polres Klaten tentang dugaan Tindak Pidana PemalsuanKUTIPAN AKTA KLEHIRAN. Bahwa di Disdukcapil Kab. Klaten ada 3 bidang / bagian dan satusekretariat diantaranya : Sekretariat di jabat oleh UTAMI SETYANINGSIH, SH.
70 — 31
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelahmenjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Yon Armed13/2/1 Kostrad atau militer umumnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga