Ditemukan 3404 data
96 — 73
Bahwa saksi pernah mendapatkan sangsi oleh PT. Ramayana CabangDepok sampai SP 3. Bahwa saksi tidak tahu PT Ramayana Depok dengan adanya suratmutasi taanggal 17 Desember 2015. Bahwa saksi mengetahui adannya amaning mengenai pembatalanmutasi pengurus dan anggota,Saksi Acmad Maulana menerangkan : Bahwa saksi kenal dengan para pihak Bahwa saksi bekerja di PT Ramayana cabang Depok sejak tahun 1999. Bahwa saksi bekerja di PT Ramayana pada bagian SDM.sejak tahun2015 sampai sekarang.
87 — 35
Bahwa pencurian adalah termasuk salah satu kejahatandan merupakan perbuatan yang dilarang dan tabu apabilaterjadi dalam kehidupan militer walaupun dalam perkaraini termasuk dalam skala kecil dan dipengaruhi olehmotivasinya namun dengan kejadian ini perlu lebihdiwaspadai, oleh karena itu agar memberikan efek jerabagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas terhadapperbuatan yang demikian, oleh karena itu Terdakwa harusdipisahkan dari kehidupan militer.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa
108 — 26
danproses pengolahannya ;Hak Negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadapa KB/bahan bakunya yangberasal dari izin sah dan bukan terhadap kayu olahan (tidak ada hak Negarayang melekat pada kayu olahan)Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke legalitas asalusulnya baik terhadap industry maupun bahan bakunya (KB)e Bahwa Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume,fisik lebih besar dari dokumen maka sepanjang asal usul kayu dapat24dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sangsi
SUCI ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin HOSEN
38 — 7
kewenangan saksi adalah melaksanaan pengelolaanPerbekalan kefarmasian; Halaman 16 dari 29 Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN PsrBahwa benar ahli menerangkan untuk pelayanan dan pengedaran obatkeras atau daftar G seperti obat yang mengandung trinexypenidyl ataukalau dimasyarakat umum lebih dikenal sebagai pil kucing tersebut harusdi apotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan danpengedaran obat double L, atau obat keras akan ditindak secaraAdministratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sangsi
58 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BUKTI P8)Dalam SURAT PERNYATAAN tersebut di atas ditegaskan bahwaTERGUGAT berjanji akan membayar hutang sebesar Rp. 950.515.369,sebelum tanggal 21 Oktober 2006 dan apabila melanggar perjanjiantersebut TERGUGAT memberikan izin dan persetujuan serta kuasakepada PENGGUGAT untuk menjual dan memindahkan jaminan sertabersedia menerima sangsi pidana maupun perdata sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Dan setelah sampai dengan tanggal yang dijanjikan dalam SURATPERNYATAAN tersebut di atas
86 — 23
Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentan gandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
57 — 28
timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajiob memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasukhalhal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifatmengikat dengan sangsi
PT. SURYA MAHAKAM MAKMUR SEJATI
Tergugat:
SD MUHAMMADIYAH 1 SAMARINDA
49 — 8
Pihak kedua Kontrakordiserahnkan kepada Pihak Pertama Pemilik, dan pihak kedua kontraktorhingga sampai saat ini diterbitkan belum menyerahkan secara utuhmenyeluruh kepada pihak pertama Pemilik sehingga masalah KelengkapanDokumen Pembangunan Gedung menjadi salah satu kendala PelaksanaanSerah Terima Pekerjaan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan juga Terkaitdengan Pasal 12 ayat 1 sd ayat 5, Surat Perjanjian Kerja, Pasal 12 ayat 5tentang pemutusan Perjanjian dan Pasal 15 ayat 1 sd 4 tentang sangsi
RAHMIAR FENY MONOARFA
Tergugat:
1.KEPALA LPP RRI GORONTALO
2.DIREKTUR UTAMA LPP RRI
139 — 81
Sulistiyah Rauf diruangan KepalaSub Bagian Tata Usaha, sedangkan Penggugat menunggu diruanganDiakui bahwa yang melapor ke suami dan LSM adalah PenggugatSUSICIIIN sees nr eertereerceeere eee ene eieniaor Reena EMSBahwa atas kekeliruan/kesalahannya tersebut, bersedia untukdiberikan SangSi; 292 nn nono nn nnn nnn nnn ne ne ncnBahwa atas hal tersebut Tergugat membuat surat Nomor B207/RRIGTL/02/2018 tertanggal 27 Februari 2018 perihal Surat Rekomendasiyang ditujukan kepada Direktur SDM dan Umum LPP RRI
9 — 0
karena telah 6 bulan lebih Pemohon belum mendapatkanijin dari pejabat dimaksud;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon tentangresiko yang akan ditanggung Pemohon apabila tidak mendapat surat ijin untuk bercerai,namun meskipun Pemohon belum mendapatkan ijin dari pejabat sebagaimana dimaksudPeraturan Pemerintah tersebut Pemohon tetap meneruskan permohonannya yang akanmencerai Termohon dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 03November 2016 sanggup menanggung sangsi
ERVIYANTI ROSMAIDA, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Panggilan ADI Alias KAMPRET
132 — 9
Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun kitab kitab lainnya adaHalaman 24 dari 29 hal, Putusan Nomor 137/Pid.Sus
PT. PAGEO UTAMA DIWAKILI OLEH IR. M. SOBRI A. SYAWIE, MM.
Tergugat:
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Intervensi:
A.M. YUMRAN
484 — 191
menerbitkan obyek sengketa ini karena hanya mengetahui ;Bahwa terkait dengan upah lembur diatur dalam Kepmen 102 danPermen Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 ;Bahwa setelah penetapan ketenagakerjaan ditandatangani makadisampaikan kepada pihakpihak yang terkait ;Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PermenKetenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 diatur bahwa apabila parapihak tidak setuju atau sepakat terhadap penetapan yangdikeluarkan oleh pengawas ketenagakerjaan maka bisa mengajukanbanding ;Bahwa sangsi
bagi perusahaan yang tidak membayar upah lemburkepada karyawannya adalah sangsi teguran sampai denganpemberhentian operasional perusahaan ;Bahwa saksi tidak mengetahui apabila perusahaan tidakmembayarkan upah lembur maka dapat dipidana ;Bahwa sampai sekarang saksi masih aktif sebagai pengawasketenagakerjaan ;Bahwa selaku pengawas ketenagakerjaan saksi juga melakukanpembinaan terhadap perusahaan ;Bahwa adapun bentuk pembinaan tersebut adalah pengawasketenagakerjaan wajid membina 5 perusahaan setiap
Pageo Utama sudah pernah ditegurkarena tidak melapor triwulan kenapa pengawas ketenagakerjaan ;Bahwa apabila perusahaan tidak melakukan laporan triwulan makaada sangsi pidananya ;Bahwa saksi tidak terlibat dalam penerbitan obyek sengketa danhanya mendapat info dari teman kalau PT. Pageo Utama tidakmelakukan laporan triwulan ;Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menilai laporan PT. PageoUtama ;Bahwa saksi tidak terlibat dalam penetapan kekurangan upahlembur PT.
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
Rio Andrian Alias Rio
31 — 4
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM.S.H
Terdakwa:
TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN
370 — 51
Jadi perbuatanHalaman 32 dari 44 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.SusLH/2017/PN Sdwseseorang tersebut tidak dibenarkan dan merugikan negara dandapat dikenakan sangsi hukum pidana dan denda ;Bahwa yang menjadi dasar dalam penentuan titik koordinattersebut berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBk)adalah Keputusan Menteri Kehutanan SK Menteri KehutananNomor SK.718/Menhutll/2014 tanggal 29 Agustus 2014 danKeputusan Menteri Kehutanan SK Menteri Kehutanan NomorSK.768/menhutIl/2012 tanggal 26 Desember
70 — 24
saksi pemah melihat Penggugat suka mabukmabukan, teriakteriak, pernah menampar tamu;Bahwa saksi tidak tahu mengenai pinjaman uang di perusahaan;Bahwa saksi tahu Penggugat suka ikutikutan minum dengan tamutamu;Bahwa saksi dengar dari temanteman sekerja banwa Penggugatberhenti dari PALADIO karena mengundurkan diri;Bahwa saksi tahu ada peraturan secara tertulis untuk staf tapi saksitidak tahu apakah peraturan tersebut sudah didaftarkan atau tidaknya;Bahwa saksi tahu kalau pihak perusahaan memberi sangsi
Terbanding/Tergugat III : RIAN PRATAMA,SH.,M.Kn
Terbanding/Tergugat I : PT. RAKA MEDIA SWATAMA
Terbanding/Tergugat II : JANUAR ARIFIN KOSASIH
69 — 41
Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam butir ( 14 ) tidakberalasan dengan mengedepankan pasal 1320 KUHP tentangsyaratsyarat perjanjian , perjanjian yang dibuat oleh Tergugat IIadalah sah menurut hukum dan memenuhi empat syarat perjanjian,dengan dibuatnya surat pengakuan hutang yang dilakukan olehTergugat Il kepada Tergugat mengakibatkan adanya kejelasanberapa nilai hutang dari Tergugat , yang tadinya nilai hutang selaluberubahubah dan mengenai kenapa tidak ada sangsi denda dalamperjanjian
43 — 21
Pili.pretelan tanpa No.Pol adalah sarana yang Terdakwa gunakan untuk membeliNarkotika jenis sabu dari sdr ABUK, sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihakkepolisian Tambang Ulang ;Bahwa terdakwa pemah mengisap atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ;Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui perouatan Terdakwa memiliki,mengkonsumsi maupun menjadi perantara, narkotika jenis sabu tersebut adalahperobuatan melanggar hukum, dan dapat di kenakan sangsi Pidana, Terdakwamenyesali perouatan Terdakwa tersebut
105 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehubungan dengan kasus memberikan keterangan palsu, maka patutuntuk dipertimbangkan bahwa adanya tindakan Interogasi yang dituangkandalam BAP, pemberian sangsi Surat Peringatan Ill hingga pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bagiandari upaya untuk menghalanghalangi Penggugat Rekonvensi dalammenjalani fungsinya dan tugasnya sebagai ketua Serikat Pekerja;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Serli Patulak, S.H
Terdakwa:
MULYADI Bin DARISA
77 — 8
WiayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.Bahwa ahli jelaskan bahwa wilayah Perairan sebelah selatan TakaBulango, kecamatan liukang tupabbiring utara, Kabupaten Pangkep, padatitik koordinat 1190 17 000 E, 040 30 000 S, merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia.Bahwa menurut sepengetahuan ahli hal tersebut sangat di larang, karenasemua itu Sudah diatur dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahanUU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang penjelasannya di Pasal 9dan sangsi
158 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini membuatpara calon pembeli menjadi sangsi atas perjanjian kesepakatan sewajual tersebut, termasuk juga terhadap kuasa jual yang dimilikiPenggugat dimana para calon pembeli selalu menanyakan keberadaansurat asli girik atas tanah tersebut apakah sudah ada di tanganPenggugat sebagai bukti pelaksanaan kuasa penjualan dari H.