Turut Tergugat ; Bahwa, selanjutnya sekitar Maret 2019 pihak Turut Tergugat dan PihakPenggugat melakukan pertemuan dengan pihak Tergugat dan TergugatIl, dengan maksud/ tujuan untuk membicarakan rencana pengambil alihankepemilikan Turut Tergugat berikut penyelesaian kredit macet TurutTergugat oleh Penggugat sebagai calon pemilik baru Turut Tergugat ; Bahwa, dalam pertemuan tersebut disepakati secara lisan rencanapengambil alihan kepemilikan Turut Tergugat dari pemilik lama kepadaPenggugat/calon pemilik

Turut Tergugat, dan telah mengeluarkan uang/biaya yaitu :Uang biaya proses pengambil alihan kepemilikan Turut Tergugat sepertibiaya pengikatan jaminan, penilaian asset, penihilan tunggakan,membayar angsuran kredit dan lainlain total sebesar Rp. 2.396.704.982,(dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat ribusembilan ratus delapan puluh dua rupiah), karena itu patut dimohonkanagar Tergugat dan atau Tergugat II dihukum untuk membayar gantikerugian tersebut kepada Penggugat :Bahwa

Pengambil alihan kKewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan.2.Industrial. Hal demikian dapat dilihat dari petitum yang dimohonkandalam gugatan Termohon Kasasi, yang berbunyi sebagi berikut:> Petitum angka 3. Yang memohon untuk dinyatakan demi hukumPenggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan PemutusanHubungan Kerja;Bahwa mengenai kewenangan untuk memutuskan hubungan kerja,adalah kewenangan mutlak Pengadilan Hubungan Industrial dalam halini Hakim.

Begitu pula pengadilan yang berwenanguntuk memeriksa dan memutus perkara sehubungan denganpermohonan pengambil alihan wewenang tersebut bukan PengadilanHubungan Industrial;Pengambil alihnan kewenangan keperdataan yang dimiliki PemohonKasasi.

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milik seseorangatas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atau tanpasepengetahuan orang yang memiliki hak atas sesuatu benda tersebut.bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda atau menguasai suatu bendatanpa persetujuan pemegang hak atas benda tersebut merupakan pelanggaranatas hak dari pemegang hak atas benda tersebut dengan kata lain perbuatan itumerupakan perbuatan yang melanggar hukum.e bahwa, sebagaimana telah terungkap dalam facta persidangan

KESEPAHAMAN ;Bahwa adapun NOTA KESEPAHAMAN antara penggugat dengan Tergugat I yangmana Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Tergugat II tersebut berisikan antaralainAtas persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) pihak Tergugat (pihakpertama) dan atas persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) pihakpenggugat (pihak kedua) para pihak sepakat mengadakan pengambilalihan sebagiansaham perseroan pihak tergugat (pihak pertama) oleh perseroan pihak penguggat(pihak kedua).Dalam rangka pengambilan alihan

(pihak kedua).Pembelian pihak penggugat (pihak kedua) terhadap sebagian saham pihak tergugat(pihak pertama) maka pihak tergugat (pihak pertama) sepakat untuk mengalihkansebagian izin lokasi atas lahan seluas 14.800 hektar yang terletak di kecamatancecawi Kabupaten Ogan Komring Ilir Provinsi Sumatra Selatan sebagaimana izinhim3 dari 32 him Pts.No.01/PDT/2014/PT.PLGlokasi nomor 237/kep/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Bupati OganKomring Ilir kepada penggugat (pihak kedua).Pengambil alihan

Dan baru di era reformasi ini para Penggugatdan turut Tergugat mempunyai keberanian: Bahwa pengambil alihan atau perampasan atau perampasan tanah sengketaoleh Tergugat I walaupun melalui keputusan rapat/rembuk desa dan pedukuhanadalah tidak berdasarkan dan melewan hukum walaupun tujuan untukpemerataan kesejahteraan warga setempat karena rapat/rembuk desa ataupedukuhan tidak mempunyai kewenangan dan otoritas berdasarkan hukumuntuk itu sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.Karenanya

menjadi dasardasar diajukannya memori kasasi iniadalah sebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam tertibberacara atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat denganpertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telahmengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkanPengadilan Tinggi Semarang a quo sama sekali tidak memberikandasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan

Pihak lain tidak dapat mengambil hak milik seseorangatas suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atau tanpa sepengetahuan orangyang memiliki hak atas sesuatu benda tersebut;Menimbang, bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda atau menguasaisuatu benda tanpa persetujuan pemegang hak atas benda tersebut merupakanpelanggaran atas hak dari pemegang hak atas benda tersebut dengan kata lain perbuatanitu merupakan perbuatan yang melanggar hukum;Menimbang, bahwa, sebagaimana telah terungkap

Menyatakan menurut hukum Keputusan RAT (Rapat Anggota Tahunan)masingmasing:Surat Keputusan No.03/IK/SKRAT/XI/1998 tentang pengelolaan danapenyertaan modal, Keputusan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tanggal 3Hal.6 dari 22 hal.Put.No.507 K/Pdt/2005Mei 1998 No.09/IK/SKRALB/V/1998 tentang pengambil alihan GORO,No.4/IK/SKRAP/XII/1999 tanggal 17 Desember 1999, tentangPengesahan Program Kerja dan RAPB INDUKKUD Tahun Anggaran2000, Surat Keputusan RAT No.11/IK/SKRATXXII/VIII/2002 tanggal 15Agustus 2002 tentang

Menyatakan menurut hukum Keputusan RAT (Rapat Anggota Tahunan)masingmasing Surat Keputusan No.03/IK/SKRA/XI/1998 tentangpengelolaan dana penyertaan modal, Keputusan RAT (Rapat AnggotaTahunan) tanggal 3 Mei 1998 No.09/IK/SKRALB/V/1998 tentangpengambil alihan GORO, No.4/IK/SKRAP/XII/1999 tanggal 17 Desember1999, tentang Pengesahan Program Kerja dan RAPB INDUKKUD TahunAnggaran 2000, Surat Keputusan RAT No.11/IK/SKRATXXII/VIII/2002tanggal 15 Agustus 2002 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban

No. 3451 K/Pdt/2002pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimanapertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri ....... dstnya .Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Factie yang demikianitu jelas salah dalam menerapkan hukum, dan bertentangan dengan pasal23 ayat (1) UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tersebut, dengan alasanbahwa Judex Factie dalam mengadili perkara ini seharusnya menguraikandengan rinci apa alasan pengambil alihan pertimbangan hukum yangdikemukakan oleh Pengadilan

AktivaBank Umum, dalam suatu hubungan hutang piutang, dalam haldebitur (pihak yang berhutang) tidak memenuhi kewajibannyakepada kreditur (Bank, dalam hal ini adalah Pemohon Banding),Bank dapat memperoleh aset baik dengan membeli sebagianatau seluruh agunan yang semula dijaminkan oleh debitur baikmelalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkanpenyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atauberdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilikagunan;Bahwa pada saat terjadi pengambil alihan

didasarkan atas konsep kepemilikan,sehingga AYDA harus tetap dicatat oleh Bank meskipunpenyelesaian AYDA dilakukan melalui Kuasa Menjual;Bahwa menurut Pemohon Banding, terdapat perbedaan konsepakuntansi antara agunan dengan persediaan sehingga dasarkoreksi Terbanding tidak tepat karena Pemohon Banding bukanmerupakan Pengusaha yang menjalankan bisnis perdaganganAYDA;Bahwa didalam persidangan Pemohon Banding menunjukkanJurnal pencatatan secara akuntansi AYDA antara lain sebagaiberikut:Proses pengambil alihan

Dalam hal ini, pihak bank umum sebagai krediturbukanlah sebagai pembeli sebenarnya;Bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuanketentuansebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya Bank tidakdiperbolehkan untuk memiliki agunan yang dibelinya dansecepatcepatnya harus menjual kembali agar hasil penjualanagunan dapat segera dimantaatkan oleh bank;Bahwa pengambil alihan agunan oleh Bank/kreditur (PemohonBanding) adalah karena pihak debitur (pihak yang berhutang)tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur

Tahun1996 yang membatalkan Bank sebagai Pemegang HakTanggungan jika Bank serta merta memiliki AYDA dalam haldebitur cidera janji;Bahwa apabila Terbanding menganggap AYDA tersebut dimilikisecara penuh (dianggap sebagai Aktiva Tetap) oleh Bank, makaseharusnya dasar hukum yang berlaku adalah Pasal 16DUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai walaupun tidak adaPajak Pertambahan Nilai yang terhutang saat penjualan AYDAkarena tidak terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang dapatdikreditkan pada saat pengambil alihan

para tergugat ,apakah dirampas atau dengan jalan lain sehingganyata sekali bahwa perbuatan para tergugat adalah melawan hukum ataumefawan hak dan tindakan para tergugat tidak dapat dibenarkan danseharusnya obyek sengketa kepada penggugat untuk memulihkan keadaansemula dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi para tergugat untukmengajukan gugatan guna menentukan siapa yang berhak atas obyeksengketa tersebut ,ini adalah alasan keberatan yang sangat keliru,sebabdikatakan demikian karena pengambil alihan

pokoknya ialah :Putusan judex fectie yang dimohonkan kasasi didasarkan pada pertimbanganhukum yang tidak cermat dan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd) sertasalah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;1.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yangmenguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang denganmengambil alin begitu saja dari pertimbangan hukumputusan Pengadilan Agama Semarang, adalah merupakanputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang tidakcermat/tidak seksama;Pengambil alihan

Bahwa dengan kondisi tersebut Tergugat kemudian mendatangi Penggugatmelalui istri Penggugat dan meminta Penggugat membayar uang sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagai denda keterlambatan ataskewajiban pembayaran Penggugat terhadap Tergugat, dengan ancaman jikatidak dilakukan pembayaran tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari, makapihak Tergugat akan melakukan eksekusi, berupa pengambil alihan danpengosongan tanah dan bangunan milik Penggugat yang menjadi jaminanhutang kepada Tergugat

Bila tidak diatur lain, lamanya kehilangan potensi usaha tersebut dapatdipertimbangkan selama 6 sampai 12 bulan tergantung pada potensi darimasingmasing tingkat kehilangan bisnis/usaha/pekerjaan.Penerapan solattum (kerugian emosional) diatur sebagai berikut:a)b)d)Solatum merupakan kompensasi yang diberikan kepada pemilik rumahuntuk kerugian nonfinansial yang disebabkan oleh adanya kebutuhanpengambil alihan dan/atau berpindah rumah tinggal sebagai akibat adanyapengadaan tanah untuk kepentingan umum.Besaran

Beban pajak atas adanya pengambil alihan hakpada properti eksisting dapat diperhitungan bila ada sesuai dengan ketentuandan peraturan yang berlaku atau sesuai instruksi pemberi tugas.Beban biaya PPAT atau sejenisnya dikenakan secara proporsional untukseluruh kerugian fisik yang terkait kepada tanah dan bangunan saja, sepertitanah, rumah tinggal, tempat usaha, industri, perkebunan. Di luar dari itutidak diperhitungkan, seperti mesin dan peralatan.

Biaya PPAT atas adanya pengambil alihan hakpada properti eksisting dapat diperhitungan bila ada sesuai dengan ketentuandan peraturan yang berlaku atau sesuai instruksi pemberi tugas.2) Kompensasi masa tunggu dihitung berdasarkan alasan bahwa tanggal penilaianditerapkan pada tanggal penetapan lokasi.

No. 11 K/PID/2017pembeli, lalu dibuatlah SURAT PERNYATAAN BERSAMA tanggal 29 Maret2006 antara saksi KADARMAN, saksi SUROTO, saksi SUPARJO dan saksiJESUDAS SEBASTIAN yang ditandatangani bersama di atas materaiRp6.000,00 yang pada pokoknya menyepakati bila ada pengambil alihan(pembelian) atas PT.

Penerbit Pustakawidya Utama sebagai konsultan(Technical Advisor) selama 10 (sepuluh) tahun (jangka waktu hutang)dan selama jangka waktu hutang tersebut tidak boleh di PHK kecuallihutang dilunasi);Bahwa setelah pengambil alihan atas PT. Penerbit Pustakawidya Utamaterlaksana sepenuhnya, yaitu pada tanggal 3 April 2006, dimana kemudiansaksi MARIO ALISJUAHBANA menjabat sebagai Direktur Utama dan saksiSRI ARTARIA menjabat sebagai Komisaris Utama PT. PenerbitPustakawidya Utama;Bahwa kondisi PT.

Penerbit Pustakawidya Utama saat itu adalah dalamkeadaan sehat, dimana sekalipun sudah ada laporan audit per 31Desember 2005, tetapi sebelum pengambil alihan atas PT. PenerbitPustakawidya Utama tanggal 3 April 2006, juga terlebih dahulu dilakukanHal. 5 dari 29 hal. Put.

Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten PulauMorotai, tanggal 01 Juni 2011, Nomor 103 / PanwasluPM / VII / 2011, PerihalRekomendasi Pengambil alihan Tahap Penyelenggaraan Pemilukada KabupatenPulau Morotai, yang dititujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, makaTergugat melakukan Rapat Pleno untuk mengambil tindakantindakan diantaranyamengeluarkan Keputusan No. 07.b / Kpts / KPUPROV.029 / Tahun 2011, Tanggal18 Juli 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon terplih Bupati dan Wakil

Rekomendasi Panitia Pengawas PemilihanUmum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 01 Juni 2011, Nomor 103 / PanwasluPM /VII / 2011, Perihal Rekomendasi Pengambil alihan Tahap Penyelenggaraan PemilukadaKabupaten Pulau Morotai, yang dititujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara,maka KPU Provinsi Maluku Utara melakukan Rapat Pleno untuk mengambil tindakantindakan diantaranya mengeluarkan Keputusan No. 07.b / Kpts / KPUPROV.029 /Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon terplih

Pada Sidang Sengketa PemilukadaKabupaten Pulau Morotai ; Bukti TVIL :Bukti T VII :Bukti T IXBukti T XBukti T XIBukti TXIL :Bukti T XIII :Bukti T XIV :BuktiTXV :Bukti TXVI:Bukti T XVIIBukti T XVIUIFoto copy dari foto copy, Surat Panitia Pengawasan Pemilihan UmumKabupaten Pulau Morotai ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi MalukuUtara Nomor : 103/PanwasluPM/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011,Perihal : Rekomendasi Pengambilan Alihan Tahapan PenyelenggaraanPemilukada Kabupaten Pulau Morotai;Foto copy dari

gambar situasi Nomor 6034/1995 tanggal 30 Oktober 1995 terdaftar atasnama lbu Enny Indrawati (Istri Pelawan) (vide bukti P. dan bukti P.2);Bahwa, awal terjadi ketidak cermatan Hakim dalam pertimbangan hukumnyayakni pada tingkat Pengadilan Tinggi, dimana Pengadilan Tinggi Denpasardalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih saja pertimbanganHakim tingkat pertama tanpa memberikan suatu pendapat hukum dalampengambil alihan pertimbangan hukum, di mana dikatakan buktibukti yangdiajukan oleh Pelawan

Pertimbanganhukum berdasarkan pengambil alihan pertimbangan hukum pengadilantingkat pertama dijadikan dasar pertinmbangan hukum memutus perkarapengadilan tinggi, pertimbagan hukum demikian tidak cukup dan seharusnyadibatalkan.

363 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 55 KUHP,berawal dari laporan nasabah atas nama Andrianto Krisnawan tanggal 18Juli 2018 yang melaporkan bahwa dananya berkurang di rekeningnyasebesar lima ratus dua puluh juta rupian (RP. 520.008.500,), melaluitransaksi internet banking yang diduga tidak dilakukan oleh nasabah; Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 18 juli 2018, dan yangmenjadi korban adalah Bank BRI, karena Bank BRI menggganti kerugiannasabah yang disebabkan pengambil alihan

Puput Reni Handayani sesuai dengandokumen identitas pada saat pergantian sim card yang dibuktikan denganrekaman CCTV di XL Centre Jalan Pemuda Surabaya;Bahwa total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp.520.008.500,;Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 terjadi pengambil alihan simcard XLnasabah dengan nomor 081929132722 dan penyalahgunaan internetbanking milik nasabah an.

S.Sos dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 18 juli 2018, dan yangmenjadi korban adalah Bank BRI, karena Bank BRI menggganti kerugiannasabah yang disebabkan pengambil alihan/penggantian simcard nasabahBank BRI yang terhubung atau teregistrasi ke fasilitas internet BankingHalaman 15 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN PbrBank BRI. Diduga pelakunya adalah an.

Puput Reni Handayani sesuaidengan dokumen identitas pada saat pergantian sim card yang dibuktikandengan rekaman CCTV di XL Centre Jalan Pemuda Surabaya;Bahwa total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp.520.008.500 (lima ratus dua puluh juta delapan ribu lima ratus rupiah);Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 terjadi pengambil alihan simcard XLnasabah dengan nomor 081929132722 dan penyalahgunaan internetbanking milik nasabah an.