Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/ataub.

RUPS, , saudara Ahli bisa jelaskan apa yangdimaksud dngan kata wajib tersebut?

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, makapermintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;6.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUndangUndang ini atau anggaran dasar; dan/atauHalaman 61 dari 65 Penetapan Nomor 134/Pat.P/2019b.

Pertamina No.417/HOO.420/-2002-SO ; - Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 22-Januari-2002 dengan surat No.017/DK.PAJ/2002 tanggal 27-Maret-2002 ;- Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 2-September-2002 ;- Asli Pengikatan Jual Beli No.9 tanggal 5-September-2002 ;- Fotocopy Legalisir Akta No.390/2002 tanggal 20-September-2002 ;- Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT.

melalui RUPS, dalam penjualan asettanah di Medan oleh PT.

Patra Jasa, yaitu dengan sebutan RUPS bisadilakukan dengan cara lain yaitu dengan cara Serkuler ;91Bahwa selain secara Serkuler, RUPS tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara lainlagi ;Bahwa di dalam RUPS Serkuler, peranan MPI di RUPS tersebut menyiapkanformat dan katakata sesuai dengan apa yang diinginkan ;Dalam RUPS tersebut, MPI tidak ada peranan untuk menilai inti daripada RUPS,MPI itu dalam RUPS itu berperanan hanya sebagai penghubung saja ;Bahwa MPI tersebut tidak bisa memberikan advis atau

, dan secaraumum RUPS ini disebut secara Serkuler dalam prakteknya ;Bahwa RUPS secara Serkuler tersebut adalah sesuatu yang umum, didalam modelAnggaran Dasar itu dicantumkan juga RUPS Serkuler tersebut ;Bahwa mengenai ada 2 RUPS, RUPS Pertama tanggal 22Januari2002keputusannya menyetujui untuk melepas aset tanah PT.

dalam perkara ini ada 2 RUPS, RUPS Pertama tanggal 22Januari2002keputusannya menyetujui untuk melepas aset tanah PT.

RUPS phisik dilakukan melaluimekanisme pemanggilan dan korum, artinya ada kehadiran para pemegan sahamdan pihakpihak terkait (Direksi,Komisaris dll). Berdasarkan anggaran dasar PT.Patra Jasa, apabila seluruh pemegang saham hadir, maka mekanisme pemanggilantidak diperlukan lagi, sehingga RUPS dapat dilakukan. Pada RUPS phisik, tanggal,waktu, peserta RUPS harus jelas tertera dalam Berita Acara RUPS.

BARA JAYA KONSULINDOtahun 2010 hingga 2020, belum perna dilakukan Rapat Umum PemegangSaham, (RUPS) atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), oleh direksi atau dewan komisaris kepada pemegang saham;5. Bahwa berdasarkan AD/ART PT BARA JAYA KONSULINDOpada pasal 14 dewan komisaris telah berakhir masa kepengurusan, makapemohon memandang perlu untuk dilakukan RUPS untuk menjadi Agendapembahasan dalam RUPS;6.

Bahwa berdasarkan pasal 79, dan 80, UndangUndang PerseroanTerbatas, disebutkan bahwa :Pasal 79Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.P/2020/PN Smr(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili

/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohonsecara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhidan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilanRUPS, kuorum kehadiran, dan/atau. ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan

RUPS, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanundang undang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohontidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telahdipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bolehmembicarakan mata acara rapat sebagaimana

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan RUPS Tahunan PT. BARA JAYA KONSULINDOagar RUPS tahunan dapat segera terselenggara.3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BARA JAYA KONSULINDO yang dilaksanakan oleh Pemohonsetelah diberikannya izin oleh Pengadilan adalah kuorum dalamkehadiran, maka segala keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut sah demi hukum;4. Memerintahkan kepada direksi dan/atau dewan koisarisuntuk hadir dalam RUPS.5.

CTB selama masa pengelolaan;3 Meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;4 Meminta pertanggungjawaban pengelolaan aset;5 Pembahasan mengenai aset dan utangpiutang;8 Bahwa kuorum untuk menyelenggarakan RUPS menurut UndangUndangNomor 40 tahun 2007 Pemegang Saham dalam RUPS paling sedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;9 Bahwa untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa tersebut perlu adanyapimpinan rapat, maka rapat akan dipimpin dan dinotuliskan sebagai

CTB dilarang melakukan aktifitas apapun.Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 105 ayat ke 3 dan ke 5 huruf c UU No.40Tahun 2007, direksi perseroan diberhentikan oleh RUPS dan atau keputusan laindiluar RUPS sehingga oleh karenanya dalam hal pengambilalihan tanggungjawab operasional PT. CTB sejak tanggal 6 Desember 2011 oleh Pemohonadalah keputusan lain diluar RUPS adalah termasuk pemberhentian direksiperusahaan, dimana Pemohon selaku pemegang saham PT. CTB mengambil alihoperasional PT.

. mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat, namun demikian dalam hal permohonanPemohon dalam perkara ini ternyata tidak secara jelas dan lengkap kapan jangkawaktu pemanggilan RUPS, syarat dan ketentuan pengambil keputusan bahkandalam hal tempat RUPS LB yang dimaksudkan Pemohon tidak jelas.e Bahwa berdasar hal tersebut diatas jelas secara formal

berdasarkeputusan RUPS.

tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Halaman 57 dari 63 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2014/PN KrgIlMenimbang, bahwa jangka waktu tersebut adalah jangka waktu minimaluntuk memanggil RUPS, dan Hakim menilai jangka waktu tersebut sudahcukup;Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan ini, tentunyaPemohon membutuhkan waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan RUPStersebut, dengan catatan jangka waktu tersebut tidak boleh terlalu lamamengingat kepastian

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara adalah:Menetapkan susunan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit HajiJakarta;Cc. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS diadakan;Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari */2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill;e.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan berpedoman pada ketentuan:3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;4) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:Hal. 19 dari 67 hal. Put.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilansendiri RUPS, sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b;10)Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Pasal 80;(3) Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraanRUPS

Setelan RUPS LB tanggal 14 Maret 2007 tidak pernah lagidiadakan RUPS LB untuk membahas halhal sebagaimana yangdisimpulkan dalam hasil rapat RUPS LB tersebut;b. Berdasarkan bukti yang diajukan, maka permohonan dari Tergugat cukup beralasan, sehingga oleh karena telah memenuhiHal. 21 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011persyaratanan adanya kepentingan yang wajar untukmenyelenggarakan RUPSLB;Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNomor. 03/Pdt/P/RUPS/2007/PN. Jkt.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);Hal. 32 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011b. Mata acara RUPSLB adalah menetapkan susunan Direksi danKomisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakarta;c. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan;d. Kuorum kehadiran RUPS adalah bila lebih dari 1/2 (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;e.

Nomor 1830 K/Pdt/2017Pradiksi Gunatama telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)) Kedua dengan agenda yangsama dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama namunRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kedua tidak memenuhi kuorumkehadiran karena PT. Minerindo Lestari (20%) dan Trisuryo Garuda NusaPte. Ltd. (32%) selaku pemegang saham PT.

Menyatakan dan menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RapatUmum Pemegang Saham (RUPS)) Ketiga adalah sah dan dapatdilangsungkan dengan dihadiri oleh paling sedikit 45% dari seluruh jumlahsaham dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Ketiga tersebut dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit45% dari seluruh jumlah saham;3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Ketiga PT. PradiksiGunatama dapat dilaksanakan dan menyatakan menyutujui agenda rapatyang ditetapkan;4.

Bahwa adapun /egal standing Pemohon yang bertindak dalammengajukan penetapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dalam kapasitas selaku direktur (direksi) dari perseroan in casuPT Pradiksi Gunatama yang mempunyai kewenangan untukmelaksankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukmempertanggungjawabkan laporan keuangan perseroan harus dalamforum yang berbentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sedangkan kapasitas Termohon Kasasi yang hanya selaku pemegangsaham perseroan kewenangan yang dimilikinya

curang),dengan bukti fakta saat Termohon Kasasi mengajukan permohonanpelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (qq PenetapanReg.

Nomor 1830 K/Pdt/2017Pemegang Saham (RUPS) adapun pengaturan jangka waktu 3 (tiga) tahunhanya bersifat mengatur batasan waktu berlakunya masa jabatan direksisaja yang dapat diartikan bahwa pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) untuk mengakhiri jabatan direksi secara sah dapat diadakanminimal setelah 3 (tiga) tahun bertugas dan dapat dimungkinkan lebih dari 3(tiga) tahun kalau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum jugadilaksanakan, berakibat terbukti ada kekhilafan pertimbangan hukum dariJudex

Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;4.

RUPS tersebut para penggugat mengambil keputusanRUPS sebagaimana NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPT.

MULIA MASMULTI MANDIRI telah dibubarkan dengan dicabuitnya ijin usahanya, makaadalah patu RUPS tersebut dianggap tidak berlaku.Bahwa oleh karena RUPS yang dilaksanaan oleh para Tergugatmerupakan RUPS yang tidak sesuai dengan Peraturan PerseroanTerbatas baik berupa penyampaian undangan kepada para peseroyang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu. undangan harusdisampaikan melalui surat tercatat selambatlambatnya 14 harisebelum RUPS, demikian juga isi dari RUPS yang tidak sesuai, danmengingat setelah

Mulia Mas Multi Mandiri, olehPemegang saham telah mengambil keputusan RUPS aquo, kemudianpada tanggal 10 April 2018 telah dilakukan RUPS Luar Biasa dan telahdiambil keputusan RUPS aquo secara sah dan mengikat berdasarkanketentuan dalam AD/ART PT.

Mulia Mas Multi Mandiri dan UU Perseroan.Bahwa dalam RUPS tanggal 15 Janauri 2018, oleh Tergugat Rekonvensimenolak membahas perihal (vide poin 9 Rekonvensi) dan hanyamenginginkan agenda RUPS adalah pembahasan pembubaran perseroandan likuidasi, kKemudian diselenggarakan kembali RUPS Luar Biasa padatanggal 10 April 2018 (bukti Penggugat Rekonvensi), bahwa RUPS LuarBiasa aquo juga ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak hadir, padahalsalah satu agenda RUPS Luar Biasa adalah pembahasan pembubarandan

Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal10 April 2018;4.

, atau RUPS Luar Biasa, namunhal tersebut hingga saat ini tidak ditanggapi secara positif oleh Termohon,sehingga apabila hal tersebut dibiarkan tidak menutup kemungkinanperusahaan akan semakin terpuruk dan gulung tikar;Bahwa, untuk menyikapi halhal tersebut Para Pemohon telah mengirimkansurat undangan kepada Termohon, untuk melakukan RUPS Luar Biasasebagaimana yang tertuang dalam surat tertanggal 12 September 2016,Halaman 5 dari 19 hal.Put.

, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Dengan demikian Para Pemohon mempunyai hak secara hukum untukmenyelenggarakan RUPSLB sendiri dengan tujuan: Untuk tercapainya keabsahan kepengurusan perusahaan (adanyakepastian hukum tentang kepengurusan yang sah).

Jangka waktu pemanggilan RUPS selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurangkurangnya % (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sahsekurangkurangnya dengan persetujuan 2 (satu perdua) dari jumlahsaham dikeluarkan;d.

Jangka waktu pemanggilan RUPS selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurangkurangnya 7% (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan.c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sahsekurangkurangnya dengan persetujuan 2 (satu perdua) dari jumlahsaham dikeluarkan;d.

tidak mengikat dan bataldemi hukum;Bahwa justru dengan adanya perkara tersebut yang belum mempunyaikekuatan hukum yang tetap seharusnya Judex Facti Pengadilan NegeriBandung Kls A Knusus menolak permohonan RUPS yang diajukan olehPara Termohon Kasasi karena apabila diijinkan diknawatirkan akanmenimbulkan permasalahan baru di PT Natatex Prima;Bahwa benar RUPS sebagai pemegang saham tentu harus campur tanganuntuk memastikan perusahaan yang dimanajemeni oleh Direksi sertadiawasi oleh Dewan Komisaris

580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.Tim

( Luar Bisa ) atas PT Sinar AgapePress i.c Termohon karena selama ini sejak tahun 2013, Termohon tidak pernahmengadakan baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Bisa .Bahwa terakhir dengan Surat tertanggal 26 April 2019 , para Pemohon telahmengirim surat kepada Direktur Termohon untuk mengadakan RUPS (LuarBiasa) dengan agenda utama pembubaran Termohon .Putusan Halaman 2 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.TimAkan tetapi dalam waktu selambatlambatnya 15 terhitung sejak tanggal surattersebut diterima , Direktur

Termohon tidak mengadakan RUPS tersebut (videpasal 79 ayat (2) UU No: 40 tahun 2007).5.

sebagai berikut :Putusan Halaman 3 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.TimMengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.2.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(2).

SIT JAMZANAH, S.H, M.H.Putusan Halaman 11 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.Tim

untuk melakukan RUPS tahunan..

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UUPT yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

Pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemohon mengirimkan surat kepadaTermohon untuk meminta diadakannya RUPS dengan agenda (Terlampirsebagai bukti P6) : Membahas mengenai peminjaman dari PT.

Bahwa berdasarkan paal 19, pasal 20 dan pasal 21 Angaran DasarTermohon, penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan cara :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS.2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimpaling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, dan dalam keadaanmendesak jangka wakiu tersebut dapat dipersingkat menjadi palinglambat 7 hari.3.

Memerintahkan agar Direktur dan Komisaris untuk hadir dalam RUPS ;5.

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT,sebagai berikut : Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa

Dewan Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, atau permintaan kembalipemegang saham kepada Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan (videPasal 80 ayat (1) UU PT);Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan RUPS, memperhatikan ketentuanPasal 86 pada ayat : (1), RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu

perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapatdiadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harusHalaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pat.P/2018/PN Btmdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4)RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada

RUPS ketigaharus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan olehketua pengadilan negeri; Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada Ketua PengadilanNegeri, pendapat mantan Hakim Agung Yahya Harahap memberikan uraian mengenaihalhal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yang menjadi pemohon, sebagaiberikut :1.

lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kKecuali UndangUndangdan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam halkuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakanHalaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btmpemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkanbahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. angka 7 di atas, demimelindungi kepentingan perseroan dan kepentingan Pemohon selakupemegang saham mayoritas, Pemohon telah meminta kepada Direksiuntuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa melalui surat tercatat nomor02/RHSSGA/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, hal: PermintaanPenyelenggaraan RUPS Luar Biasa (BuktiP5 dan P6), yang padapokoknya meminta agar Direksi menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda penggantianHalaman 4

Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT Sada Gas Arihta SAGATA berkedudukan di Kab. Dairi sesuaiPenetapan ini, dengan ketentuan:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumRUPS LB diadakan;c.

pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris.13.Bahwa terhadap RUPS tahunan atau RUPS lainnya yang disenggarakanPerseroan Terbatas sebagai organ perseroan, memiliki beberapakewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undangundang PerseroanTerbatas, Kewenangan tersebut berkaitan dengan :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu dan seterusnya.b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.18.Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang mewajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana Ketentuan Pasal80 ayat (3) huruf b Undangundang Perseroan Terbatas.

Perseroandiselenggarakannya RUPS LB.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untuk hadirdalam RUPS Luar Biasa Termohon = untuk memberikanpertanggungjawaban mengenai:Halaman 1 dari 9 hal. Put.

Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah (dengan surat kuasakhusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS Luar Biasa;. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLuar Biasa terhadap Para Pemegang Saham Termohon melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Luar Biasadilaksanakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS LuarBiasa;.

Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untukhadir dalam RUPS LB~ Termohon untuk memberikanHalaman 4 dari 9 hal. Put.

Meminta buktibukti mengenai: Pertanggungjawaban dana milik Termohon di rekening atasnama Mulyadi Supardi; Transaksitransaksi lainnya terkait Termohon;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menunjuk sendiriNotaris untuk RUPS LB;Menunjuk Pemohon Kasasi atau kuasanya yang sah (dengan suratkuasa khusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS LB;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk melakukanpemanggilan RUPS LB terhadap para pemegang saham Termohonmelalui surat tercatat dalam jangka waktu 7

Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPS LB danpemeriksaan Termohon kepada Termohon;4.

Bahwa berdasarkan UUPT maka salah satu organ dalam perseroan adalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam Pasal 78 ayat (1) UUPTditentukan bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnyayang dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa ; Bahwa dalam menyelenggarakan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuanPasal 78 Ayat (4) UUPT ditentukan : RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan

dalam surat kabar ; Bahwa dalam pemanggilan RUPS harus mencantumkan tanggal,waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorperseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan ;Direksi wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersebut kepada pemagang saham secara CumaCumajika diminta ; Bahwa disamping itu haruslah dibuatkan Notulen / Risalah RUPSsebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 90 UUPT yakni : a).b).setiap penyelenggaraan RUS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit I (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS ;Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkanapabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris ;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Direksi yang akan melakukanpemanggilan RUPS adalah Direksi yang sah diangkat oleh RUPSHalaman 15 dari 100 halaman, Putusan Nomor

Kesemua syarat untukmengadakan RUPS tersebut tidaklah dipenuhi oleh direksi dari PT. NAGAPERMAI oleh karena PT. NAGA PERMAIT belum pernahmengadakan RUPS untuk membahas pengambilalihan saham perseroanoleh pihak ketiga lainnya yang bernama Bapak KARL HELMUT MAYER,Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOCHAMMADRAWIYA ; Bahwa dari fakta hukum ini RUPS PT. NAGA PERMAIT sebagaimanatertuang dalam akta No. 11 tanggal 23042012 yang dibuat oleh NotarisETI SUSANTI, SH.

,M.Kn dan menjadi dasar diajukannya permohonanpenerbitan obyek sengketa adalah tidak sah karena dilakukan oleh orang orang yang tidak memiliki kepentingan/kapasitas hukum untukmengadakan RUPS PT. NAGA PERMAIT dan RUPS PT.

Bali Semesta Agung ( PT.BSA );

Bali Semesta Agung);

atas permohonanPerseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga;49.

Pasal 80 ayat (3) UUPT mengatur bahwa Penetapan Ketua PengadilanNegeri yang mengizinkan pemanggilan RUPS kepada pemegang sahammemuat juga ketentuan mengenai:a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangkawaktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undang undang ini atau anggaran dasar; dan/ataub.

Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeriwajib memenuhi syarat formilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, yaitu:e Bentuk RUPS, yaitu RUPS tahunan atau RUPS lainnya;e Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham:e Jangka waktu pemanggilan RUPS: Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanoengambilankeputusan RUPS; dan Penunjukan ketua rapat;Jika Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tidak memenuhi syaratformilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka pemanggilan RUPStidak

Ketua Pengadilan Negeriuntuk penyelenggaraan RUPS, termasuk permohonan kuorum RUPS ketiga,wajib memuat mata acara rapat.Pasal 80:(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakanmata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;Mata acara rapat merupakan hal yang sangat penting dalam RUPS yangmerupakan Organ Perseroan tertinggi;Materialitas dari mata acara rapat menentukan klasifikasi RUPS, jumlahkuorum kehadiran, dan suara persetujuan (voting) sebagaimana diaturdalam

dapat memohon kepada Ketua PengadilanNegeri untuk kuorum RUPS ketiga.

. tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 79 ayat 2 UUPT:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih

pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 5 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg13.14.15.16.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas maka, Permohonan aguo yang diajukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan hukum dan olehkarenanya sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan NegeriKaranganyar mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHONuntuk memberikan izin bagi PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS TERMOHON;PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/atau;b.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa selanjutnya PEMOHON memohon agar ketua Pengadilan NegeriKaranganyar memerintahkan dan/atau mewajibkan Direksi dan/atauDewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS yang ditetapkan;Bahwa guna kelancaran Proses RUPS yang nantinya akan dilaksanakanmaka Pemohon Mohon agar ketua Pengadilan Negeri memberikan izinbagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notarisdalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham TERMOHONyang

tanggal 27 Juli 2018;Hingga penyelenggaraan RUPS Tahunan PT.

saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UU PT No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (5) :Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7) :Dewan

No.40/2007 adalah sebagai berikut :Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;Bahwa Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) UU PT.

No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;Ayat (4) :RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan perseroan ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwaterdapat faktafakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti suratyakni sebagai berikut :Bukti P10 : Surat No. 085/D/DIR/VV2007 tertanggal 27 Juni 2007, suratdari pengurus PT Bina Arta

kepadaKomisaris PT Bina Arta Swadaya (Perseroan) tentang: permintaan untukmengadakan RUPS membuktikan bahwa Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT.

No.40/2007 telah terpenuhi ;Bahwa kemudian berdasarkan Bukti P12 : Surat No.086/A/KOM/VII/2007tertanggal 23 Juli 2007 tentang: tanggapan Komisaris kepada YayasanBina Swadaya atas Bukti Pll, surat tertanggal 13 Juli 2007; tentang:undangan pertemuan pemegang saham, bukan RUPS; yang berartipenolakan dari Komisaris perseroan untuk menyelenggarakan RUPS, danhal ini berarti Pasal 80 ayat (1) UU PT. No.40/2007 telah terpenuhi ;Hal. 9 dari 14 hal. Put.

Nomor 334 K/Pdt/2015 Dengan demikian, mengingat RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007sabagaimana dituangkan dalam akta RUPS ke2 Nomor 2 tanggal 1 oktober2007 hanya dihadiri oleh 60 % (enam puluh persen) saham yang telahdikeluarkan atau kurang dari 2/3 (kurang dari 66,66 % (enam puluh enamkoma enam puluh enam persen) maka RUPS dimaksud tidak mencapaikuorum untuk melakukan perubahan modal dasar sehingga RUPS tidakdapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan, olehkarena itu Rapat Umum pemegang

saham tanggal 1 oktober 2007 yangdituangkan dalam akta RUPS ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 dibuatdihadapan Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 a quosebagaimana diterbitkan oleh Turut Tergugat II tertuang dalam KeputusanMenteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Bahwa sekiranyapun Penggugat dapat membuktikan mengenaiketidakabsahan penyelenggaraan RUPS ke2 yang dilakukan olehTergugat I, namun hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak bolehmerugikan Tergugat VII, sebab dalam penyelengaraan RUPS ke2tersebut samasekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat VII danTergugat VI secara yuridis samasekall tidak turut terlibat dalampenyelenggaraan RUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak relevan dantidak logis bila Tergugat VII dinyatakan melakukan perbuatan

mengikat sertamenyatakan pula Akte RUPS tersebut batal demi hukum.Adapun kesalahan/ kekeliruan putusan Pengadilann Tinggi Jakarta yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang salahmenerapkan hukum perseroan tentang keabsahan RUPS ke2 Tergugat (PT.Kodeco Timber) Tanggal 1 Oktober 2007 itu dapat dilihat dalamfaktafakta hukum sebagai berikut:a.

Sebagai contohdalam kasus ini ialah Keuputusan RUPS a quo mengenai pengakuanutang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) kepada H.Parlin Riduansyah.

President Taksi bukanatas Keputusan RUPS, sehingga secara formal tidak memenuhi ketentuanUndangUndang Nomor 1 tahun 1995 yang diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hal ini jelasHal. 2 dari 18 hal.

sebagai pengurus tanpa dipilih melalui RUPS yang sah, sehinggaKepengurusan mereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan PenetapanPengadilan tersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusanyang tidak sah;7.

Putusan Nomor 1464 K/Pdt/2015hemat kami bahwa Termohon Kasasi untuk minta RUPS LB ketiga kePengadilan Negeri Jakarta Timur yang akhirnya oleh hakim tunggal yangmemeriksa permohonan tersebut telah dikabulkan dengan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 3/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Timtanggal 29 September 2011;Bahwa permohonan untuk RUPS LB ketiga yang ternyata berdasarkanketerangan palsu disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timurdiketahui oleh Pemohon Kasasi setelah putusan pengadilan, sehinggaberdasarkan

Terlebih dalam permohonannya dengan acarapengisian jabatan yang lowong yang berarti pengurus yang lainnya masihsah, padahal sejak tanggal 26 Oktober 2008 sampai diajukanpermohonan untuk RUPS LB ketiga PT. Presiden Taksi tidak pernahmengadakan RUPS LB untuk pemilihan pengurus PT.

LB ketiga berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim,Termohon Kasasi atas kewenangannya tanpa persetujuan pemegangsaham melalui RUPS LB telah mengeluarkan pengumuman Nomor03/A/Dirut/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang isinya antara laintelah menutup PT Presiden Taksi dan sampai saat ini belum diaktifkankembali.