menyelesaikan perselisihan ini melaluiMediator Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo, dengan 3(tiga) kali pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2014, 5 September 2014dan 2 Oktober 2014, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, karenaTergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan PHKtersebut. sehingga Penggugat meneruskan perselisinan ini melaluiLembaga Perselisihan Hubungan Industrial.8.Bahwa Tergugat memberikan Upah kepada Penggugat tidak sesuaidengan Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP

;Menimbang, bahwa mengenai petitum selisin upah yang diminta olehPenggugat bulan Maret, April, Mei, Juni adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku pengusaha dilarangmembayar upah dibawah Upah Minimum Provinsi, dan bagi pengusaha danpekerja yang telah menyepakati Upah lebih rendah maka kesepakatan itu bataldemi hukum;Menimbang, bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Gorontalotahun 2014 sebesar Rp. 1.325.000. dan Upah yang diterima Penggugat hanyaRp. 1. 000.000.,

(UMP) Rp. 1. 000.000. (Upah diterima) terjadi selisih sebesar Rp. 325.000..selisih Upah bulan April Rp. 1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000. (Upahditerima) terjadi selisih sebesar Rp. 325.000.. selisih Upah bulan Mei Rp.1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000. (Upah diterima) terjadi selisih sebesar Rp.325.000. selisih Upah bulan Juni Rp. 1.325.000. (UMP) Rp. 1. 000.000.

April2007 sampai dengan bulan Februari 2008 (11 bulan), atau sampai denganadanya kepastian hukum yang mengikat;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, jumlah kerugianyang dialami oleh penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat sejak bulanApril 2007 s/d bulan bulan Februari 2008 (11 bulan);Hal. 5 dari 13 hal.Put.No. 835 K/Pdt.Sus/2008Bahwa untuk menghitung kerugian yang dialami Penggugat berdasarkanPeraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1734/2006 tentang Upah MinimumProvinsi (UMP

Oleh karena ituPenggugat menuntut kerugian hak atas upah sejak bulan April 2007 sId Oesember2007 (9 bulan) dengan perhitungan sesuai dengan UMP tahun 2007 sebesar Rp900,560, (sembilan ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah) perbulan dan sejakbulan Januari sId Februari 2008 (2 bulan) dengan perhitungan UMP tahun 2008sebesar Rp 972.604,80 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empatrupiah delapan puluh sen) perbulan dengan rincian sebagai berikut: Upah April 2007 sId Desember 2007 : 9 x Rp

Permenaker No.4 Tahun 2004tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2007, bahwa Penggugat menuntut atasTHR keagamaan sebesar satu bulan upah, demikian halnya dengan cuti tahunantahun 2007 merupakan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UUNo. 13 Tahun 2003, maka dalam hal Buruh/Pekerja diputuskan hubungan kerjanyamasih berhak atas pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003, sehingga Penggugat menuntut untuk dibayarkan dalambentuk uang sebesar 12/30 x UMP

Maka dengan demikian Penggugat menuntut pesangonsebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang perhitungan didasarkan pada Peraturan GubernurProvinsi OKI Jakarta No. 143 Tahun 2007 tentang UMP tahun 2008 sebesar Rp972.604,80 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah delapanpuluh sen) perbulan, dengan rincian sebagai berikut: Pesangon : 2xPasai 156 ayat (2): 18 blnxRp 972.604,80 =Rp 17.506.886, Jasa Masa Kerja: 1xPasal 156

saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 713 K/Pdt.SusPHI/2016Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:1.Bahwa putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbanganhukumnya karena tidak mempertimbangkan standar Pengupahan KabupatenKubu Raya Kalimantan Barat. yakni dengan mengacu pada UMP

Pemohonkasasi;Bahwa perhitungan upah selama seminggu diluar jam kerja lembur masingmasing karyawan di CV.Panra Plastik dulunya Tergugat sekarangPemohon Kasasi adalah sebesar Rp379.200,00;Bisa mencapai angka 800.000 an per minggu, jika Penggugat sekarangTermohon Kasasi telah melakukan pekerjaan jam wajibnya tujuh jamditambah dengan hitungan lembur jam pertama dan Jam lembur yang kedua.Jika upah pokok Rp379.200 ini dikalikan 4 minggu maka perbulannya adalahRp1.516.800.hal ini telah sesuai dengan UMP

Bahwa putusan Judex Facti sangat keliru atau tidak benar ,danbertentangan dengan standar pengupahan (UMP) yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Kubu Raya. Yakni sebesar Rp1.390.000,00 perbulan;. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti yang salah dan tidak berdasarseperti ini dapat mengakibatkan gejolak sosal/demo bagi buruh lainnyadikemudian hari di Perusahaan Tergugat sekarang Pemohon Kasasi,sehubungan dengan penentuan besaran upah Rp75.000,00 / hari .

Pemohon kasasi,mohon kepada Pihak Pemerintah dalam hal ini Majelis HakimMahkamah Agung Republik Indonesia, agar lebih hati hati, bijaksanadalam menentukan Putusannya nanti.Karena dapat berdampak sangatfatal;Tidak ada yang lebih baik selain mengembalikan pada keadaansemula, seperti kelaziman biasa, mengenai pembayaran gaji dilingkunganCV.Panra Plastik dulu Tergugat sekarang Pemohon Kasasi, toh hal initidak melawan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.Semuanya berjalan sesuai kaidah dan standar UMP

Jika memang Saudara Nova EkaFitria merasa sudah bekerja di PT Artav Mobile Indonesia sejak Juni 2014agar dapat memberikan bukti ke Pengadilan Surat Perjanjian Kerja resmidari Perusahaan atas nama PT Artav Mobile Indonesia, yang menyatakanSaudara Nova Eka Fitria bekerja di PT Artav Mobile Indonesia sejak Juni2014.Saudara Nova Eka Putra menerima Upah sesuai dengan UMP Jambi yangberlaku pada tahun 2014, yaitu:a. Bulan Nopember 2014 sebesar Rp 1.522.339b. Bulan Desember 2014 sebesar Rp 1.510.580c.

;e Adanya kekurangan upah karena upah yang diterima Penggugat tidaksesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambie Alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat dan hakhak yang timbul atas PHK yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat berupa pesangon dan hakhak lainnyaMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakimperlu mempertimbangkan terlebih dahulu halhal sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat telah bekerja selama 7 (tujuh) bulan denganupah terakhir

Serta sesuai keterangan saksi Penggugat bahwa slip gaji dapat di mintaoleh karyawan.Menimbang, bahwa selain tidak dapat dibuktikan tentang besarnya upahyang diterima Penggugat, penggugat juga dalam dalil posita dan petitumgugatannya tidak secara rinci mendalilkan selisih yang pasti dan perhitungan yangjelas tentang kekurangan upah Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuanbesarnya untuk UMP kota jambi tahun 2014, dan tidak jelas mendalilkan yangdimaksud UMP wilayah mana, maka majelis berpendapat

156ayat (2) dan 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4) sub c UU No. 13 tahun 2003tentang uang penggantian perumahan dan pengobatan kepada Penggugat dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat dilakukan pada tanggal 16 Januari 2015, maka untukperhitungan upah dan hak lainnya ditetapbkan sebesar Rp. 1.710.000, (satu jutatujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan SK Gubernur Jambi Nomor 554/Kep.Gub/dinsosnakertrans/2014 tentang pemberlakuan UMP

Bahwa selain permasalahan PHK, Penggugat juga mendapatkan upah yangtidak layak karena berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 230tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, maka upahMinimum Provinsi (UMP) yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta adalahsebesar Rp3.100.000,00 (tiga Juta seratus ribu rupiah), hal mana upah yangditerima Penggugat nyata tidak sesuai dengan ketentuan UMP tersebutdengan selisih/kekurangan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)dengan demikian Penggugat

berhak atas kekurangan UMP selama 2 tahun;.

Bahwa agar pihak Tergugat memberikan uang pesangon kepadaPenggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan 1(satu) kali ketentuan Uang Penghargaan Masa Kerja Pasal 156 ayat (3)dan Uang Penggantian Hak sebesar 15% ayat (4) UU Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan dan kekurangan UMP serta kelebihan jamkerja (Upah Lembur) dikurangi dengan uang yang telah pekerja terimasebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) denganrincian sebagai berikut:a.

hujan yang bergantung kepada musim hujan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya petani yang belummemiliki pekerjaan tetap lainnya, Majelis Hakim menganggap bahwasanyameskipun Tergugat hanya sebagai petani namun tidak ada alasan bagiTergugat Rekonvensi untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai kepalakeluarga meskipun belum memiliki pekerjaan tetap;Menimbang, bahwa berdasar kepada SK Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) Nomor 561774 Tahun 2018, bahwasanya Gubernur menetapkanUpah Minimum Provinsi (UMP

) pada 2019 sebesar Rp2.012.610,00 (dua jutadua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang mengalami kenaikansebesar 10% dari UMP sebelumnya;Halaman 17 dari 24 halamanMenimbang, bahwa dengan UMP Provinsi NTB tahun 2019 sebesarRp2.012.610,00, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampuuntuk membayar kewajiban nafkah dengan dasar UMP tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang mana apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka

perincian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk satukali makan, dan untuk kebutuhan seharihari tersebut selain untuk biayamakan seharihari juga ditambah keperluan harian lainnya, sebagai contohHalaman 18 dari 24 halamankebutuhan harian lainnya seperti pembalut, sabun mandi, sabun cuci, biayaakan kebutuhan air bersih, air minum, biaya rekening listrik dan sebagainyayang besar nominalnya tidak dapat dirinci secara pasti, karena tergantungpada penggunaan hariannya;Menimbang, bahwa berdasarkan standar UMP

meskipun mutah sifatnya adalah kenangkenanganyang fungsinya dapat menghibur hati istri yang dijatuhi talak oleh suaminya,namun Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih terlalu besar untuk dibebankankepada Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai petani sawah tadahhujan, namun mengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensisebagai istri tidak dapat dinilai dengan uang, dan selanjutnya atas kewajibantersebut dan disesuaikan dengan UMP

melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selamaPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggalterhitung sejak 6 bulan berjalan sampai putusan ini dibacakan di bulan, danPenggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, makaPenggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telahdilalaikan T ergugat;Menimbang, bahwa kekurangan nafkah madhiyah yang belumdibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung selama 6 (enam) bulanlamanya, dan berdasar kepada standar UMP

Padahal UMP Jakarta itu mencapai Rp. 2.500.000,lebih kalau hanya untuk makan dan kontrak Rp. 1.500.000, Termohon rasasisa penghasilan lebih dari apa yang diberikan kepada Termohon dankenyataannya yang tadi Pemohon bisa membayar pengacara untukmenceraikan Termohon tapi tak bisa meberikan nafkah untuk menutupikebutuhan, dalam hal ini Termohon benarbenar siap diceraikan olehP @MONON) = no now now ne noe non nen nnn nn nen nn nnn nnn ne nee nen enn ne neSedangkan selama 1 tahun ditelantarkan biaya pengeluaran

Hal ini yang memicu ketidakharmonisanrumah tangga Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi karenaPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dikatakan memeras suamiPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sendiri, pada kenyataannyaPenggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi hanya meminta tanggungjawab suami tapi suami selalu berkelit bahwa penghasilannya kecil.Padahal UMP Jakarta itu mencapai Rp. 2.500.000, lebih kalau hanya untukmakan dan kontrak Rp. 1.500.000, Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi rasa sisa

dan buktibukti yangdiajukan oleh para pihak;Menimbang, bahwa pada dalil permohonan TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi, mengaku memberi nafkah setiap bulansebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibantah oleh PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi bahwa Tergugat rekonpensi/PemohonKonpensi selama membina rumah tangga selama 19 bulan itu semua hanyasejumlah Rp. 7.850.000, apabila diratarata dalam 19 bulan adalah Rp.413.157, peroulan menurut Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensipadahal UMP

PenggugatRekonpensi/Termohon Konpensi; 2220022 02 2Menimbang, bahwa karena para pihak tidak dapat membuktikanpenghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai sopir sebuahperusahaan di Jakarta maka Majelis Hakim akan menetapkan PenghasilanTergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sesuai Upah Minimal Provinsi DKIJakarta yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbu KotaJakarta nomor 176 tahun 2014 tentang Upah Minimal Propinsi tahun 2015, yangdalam pasal 1 peraturan tersebut UMP

Hal.Putusan No. 1577/Pdt.G/2015/PA.Ba.untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi danTergugat rekonpensi/Pemohon Konpensi yang bernama Abyas AdhiziaAirlangga Ramadani Umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi yang memeliharanya yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakimdengan mempertimbangkan kelayakan dan kewajaran serta kemampuanTergugat Rekonpensi/peohon Konpensi sebagai seorang sebagai seorang sopirsebuah perusahaan di jakarta dengan penghasilan sesuai UMP

PUTUSANNomor 0935/Pdt.G/2014/PA.Pwr.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkaracerai talak antara :YYY bin YYY umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Satpam UMP,tempat tinggal di Dusun YYY RT.O1 RW. 06 Kelurahan YYYKecamatan YYY Kabupaten Purworejo, sebagai "Pemohon",MELAWANYYY binti YYY umur

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarang terus menerus tersebut maka sejakpertengahan bulan Mei Tahun 2013 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dantinggal dirumah Mess/Rumah Dinas UMP Purworejo, sehingga sekarang ini Pemohondan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun 4 Bulanlamanya, dan selama itu tidak pernah ada komunikasi lagi.5.

Dengan demikian perkara ini harusdiselesaikan dengan putusan hakim;Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam suratPermohonannya yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diijinkan untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon; sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulanMei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau di ajakdi rumah kontrakan kemudian sejak pertengahan bulan Mei 2013 Pemohon pergimeninggalkan Pemohon tinggal di rumah dinas UMP

Gubernur DKI Jakarta No.230 Tahun 2015 Tengtang Upah Minimum Provinsi DKIJakarta Tahun2016 sebesar Rp 3.100.000, (Tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya18PENGGUGAT masih memiliki hak atas kekurangan upah sejak bulan2016 atau sampai ini,terhadap para pekerja, sehingga untuk (delapan) orang ParaJanuari s/d Oktober 2016 setiap bulannya masingmasing sebesar Rp400.000, x 18 orang x 10 bulan berjumlah sebesar Rp 72.000.000,(7ujuhpuluh dua juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut; Kekurangan UMP

Bahwa, oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudahselayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan Provisional ini, yaituTERGUGAT upahPENGGUGAT sejak tanggal 1 Januari s/d bulan Oktober 2016 (10 bulan)memerintahkan untuk =membayarkan ParaHalaman 6 dari 44 Hal.Putusan No.275/Padt.S usPHI/2016/PN.Jkt.Pstsebesar Rp 486.000.000, (empat ratus delapan puluh enam jutarupiah), ditambah dengan kekurangan UMP tahun 2016 sejak Januari

Adi Pranotosebagai Personalia melakukan Perundingan tentang UMP tahun 2016,namun dalam perundingan tesebut pihak TERGUGAT mengatakan "tidaksanggup untuk melaksanakan Upah Minimum (UMP) tahun 2016, akandilihat setelah di evaluasi bulan Maret 2016, sehingga perundingangagal tidak ada kata sepakat (Bukti P 6) Hal tersebut sampai dengandiajukannya gugatan ini UMP tahun 2016 belum dilaksanakan olehTERGUGAT;Bahwa dengan adanya Permohonan Pelaksanaan UMP untuk tahun 2016dan perundingan bipartite tanggal

Iriyanto Giling 16/04/2004 (12 Th) 2.700.000, 10 X 2.700.000, 27.000.000,JUMLAH 486.000.000, 18.2 Kekurang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 yangbelum dibayarkan TERGUGAT terhadap 18 (delapan belas) orangPara PENGGUGAT sebesar Rp 400.000, x 18 orang x 10 bulanberjumlah sebesar Rp 72.000.000,(Tujuh puluh dua juta rupiah )dengan perincian sebagai berikut; Halaman 16 dari 44 Hal.Putusan No.275/Pdt.S usPHI/2016/PN.Jkt.Pst UMP DKI Upah yg Kekurangn = Kekurangan UMP Januari s/dNo.

Nama Bagian Masa Kerja Januari s/d Oktober 2016 JUMLAHUpah Proses Kekurangan UMP,Rarsini Operator 02/10/1999 (17Th) 27.000.000,4 4.000.000,4 31.000.000,49. Eviyanti Operator 19/05/2006(10 Th) 27.000.000.4 4.000.000,4 31.000.000,43. Suwartini Operator 16/05/2000(16 Th) 27.000.000,4 4.000.000, 31.000.000,44. Astri Operator 18/03/2007 (09 Th) 27.000.000,4 4.000.000,4 31.000.000,45. lin Purwanti Operator 18/07/2007(09 Th) 27.000.000.4 4.000.000,4 31.000.000,46.

kepada PENGGUGAT sampai ada penetapan dari lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan(1) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruhharus tetap melaksanakan segala kewajibannyaTENTANG PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH KETENTUAN UMP

Tahun UMP DKI Upah Selisin Upah Total Bulan Total SelisihJakarta PENGGUGAT Pembayaran Upah 2012 Rp 1.529.150, Rp400.000, Rp 1.129.150, 5 Bulan Rp 5.645.750, 2013 Rp2.200.000, Rp500.000, Rp1.700.000, 12 Bulan Rp 20.400.000, 2014 Rp2.441.000, Rp500.000, Rp1.941.000, 4 Bulan Rp 7.764.000, Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT membayar upah PENGGUGAT dibawah ketentuan UMP, terdapat ancaman pidana selama paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, berdasarkan Pasal 185 jo.Pasal 90 ayat (

melakukanpekerjaan oleh karenanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan adalahPHK sepihak, maka PENGGUGAT menuntut uang pesangon sebesar 2(dua) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai PAsal 156 ayat (4) UUKetenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Nota Anjuran Nomor3151/1.835.3;Bahwa dengan demikian, TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkanUang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak,Kekurangan Upah Sesuai Standar UMP

Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan secara tunai kepadaPENGGUGAT Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, UangPenggantian Hak, Kekurangan Upah Sesuai Standar UMP Tahun2012,2013, dan 2014, dan Upah Proses selama 3 (tiga) bulan kepadaPENGGUGAT sebesar:Komponen Penghitungan JumlahUang Pesangon 2x8 x Rp 2.441.000, Rp 39.056.000, Uang Penghargaan Masa 3 x Rp 2.441.000, Rp. 7.323.000, KerjaUang Penggantian Hak 15%xRp 46.379.000, Rp 6.956.850, Kekurangan Upah Tahun 2012 (w'cfePoin 16 Gugatan) Rp. 5.645.000

ParsleyRestaurant dan terakhir di Toko BAGUS dengan jabatan terakhir sebagaisopir merangkap kurir dan status sebagai pekerja tetap dimana ketigaperusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga dan seluruhnya beradadi bawah kepemilikan yang sama ; 20 Bahwa selama bekerja dengan TERGUGAT, PENGGUGAT selalumenerima upah dibawah ketentuan UMP Provinsi DKI Jakarta yaitu : Tahun 2012: Rp. 400.000, per bulan dan uang harian Rp. 30.000, perhari ; Tahun 2013: Rp. 500.000, per bulan dan uang harian Rp. 36.000

sidang perkarabru ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat jain yang bersangkutandengan perkara ini ; Jelah memperimbangkan keterangan saksisaksi, Kelerangan terdakwadan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa lerdakwa diperhadapkan ke persidangan olen PenuntulUmum dengan dakwaan Subsidaritas selengkapnya sebagai berikut ; Primiar,Bahwa ta Terdakwa HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA bertindaksecara bersamnasama dengan ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, LUDINAlas LA UMP

Subsidair ;Bahwa ia Terdakwa HARIRUN Alias LA IRUN Bin LA HARAPA bertindakscafa bersamasama dengan ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI, LUDINAlias LA UMP!

sambilmemukul saksi dengan menggunakan langan kanan yang mengenaibagian wajah, dan selanjutnya saksi menjawab bukan saya bos" denganposisi memoungkuk namun ARIFAL Alias LA RIFA Bin LA MAIDI kembalimemukul bagian belakang kepala saksi korban sambil menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenal bagian tubuh bagianbelakang, lalu datang terdakwa turun dari atas motor dan menghampindan ikut memukul saksi dengan Menggunakan tangan kanan sebanyak 4kali pada bagian kepala dan selanjutnya LUDIN Alias LA UMP

= Rp19.788.000,00

• Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)

= Rp2.206.813,00 Rp381.000,00 = Rp1.825.813,00

= Rp1.825.813,00 x 12 bulan = Rp21.909.756,00

• Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)

Rp19.680.000,00

• Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)

= Rp2.206.813,00 Rp390.000,00 = Rp1.816.813,00

= Rp1.816.813,00 x 12 bulan = Rp21.801.756,00

• Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)

= Rp2.384.020,00

= Rp20.220.000,00

• Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)

= Rp2.206.813,00 Rp345.000,00 = Rp1.861.813,00

= Rp1.861.813,00 x 12 bulan = Rp22.341.756,00

• Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)

= Rp7.860.000,00

• Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)

= Rp2.206.813,00 Rp1.600.000,00 = Rp606.813,00

= Rp606.813,00 x 12 bulan = Rp7.281.756,00

• Selisih Upah tahun 2019 ( SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00

Rp19.788.000,00

• Selisih Upah tahun 2018 (SK Gub No : 351/15/X/2017, UMP = Rp2.206.813,00)

= Rp2.206.813,00 Rp381.000,00 = Rp1.825.813,00

= Rp1.825.813,00 x 12 bulan = Rp21.909.756,00

• Selisih Upah tahun 2019 (SK Gub No : 360/15/X/2018, UMP = Rp2.384.020,00)

= Rp2.384.020,00

mengetahui besaran riil penghasilan TergugatRekonvensi dari hasil usaha Pemohon bekerja sebagai penyalur tenagakerja yang ingin bekerja keluar negeri ke perusahaan agen penyalur tenagakerja Indonesia, namun berdasar kepada keterangan kedua orang saksiTergugat Rekonvensi yang tidak mengetahui secara pasti berapapenghasilan senyatanya Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasar kepada SK Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) Nomor 561774 Tahun 2018, bahwasanya Gubernur menetapkanUpah Minimum Provinsi (UMP

) pada 2019 sebesar Rp2.012.610,00 (dua jutadua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang mengalami kenaikansebesar 10% dari UMP sebelumnya;Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Sub Halaman 21 dari 29 halamanMenimbang, bahwa dengan UMP Provinsi NTB tahun 2019 sebesarRp2.012.610,00, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampuuntuk membayar kewajiban nafkah dengan dasar UMP tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang mana apabila suami menjatuhkan

PA.Sub Halaman 22 dari 29 halamanRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk satu kali makan, dan untukkebutuhan seharihari tersebut selain untuk biaya makan seharihari jugaditambah keperluan harian lainnya, sebagai contoh kebutuhan harian lainnyaseperti pembalut, sabun mandi, sabun cuci, biaya akan kebutuhan air bersih,air minum, biaya rekening listrik dan sebagainya yang besar nominalnyatidak dapat dirinci secara pasti, karena tergantung pada penggunaanhariannya;Menimbang, bahwa berdasarkan standar UMP

Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sangatlah wajar dan tidak berlebihanmengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensi sebagai istri sejakbulan Desember 2013 dan perjuangan Penggugat Rekonvensi yangPutusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Sub Halaman 24 dari 29 halamanbertarung dengan nyawa saat melahirkan anak Pengugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang, dan selanjutnya ataskewajiban tersebut dan disesuaikan dengan UMP

Oleh karena segala hal yang bersifatintangible tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut maka biaya hadhanahtidak boleh meliputi biaya kesehatan dan biaya pendidikan;Menimbang, bahwa berdasarkan UMP Provinsi NTB yang manaTergugat Rekonvensi sebagai pemilik usaha bengkel las yang dianggapusahanya lancar dan dianggap mampu membayar gaji karyawannya sesuaiUMP yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah yangpatut atas kedua anak tersebut yang harus ditanggung oleh TergugatRekonvensi setiap

Bahwa Penggugat dan Tergugatsudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrakkerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upahmengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir Penggugat berakhir tanggal 31 Desember 2014;11.4.Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat memintaPenggugat menandatangani PKWT perpanjangan namunPenggugat menolaknya.

Nomor 616 K/Padt.SusPHI/201614.upah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir PenggugatIll berakhir tanggal 31 Desember 2014;13.6.Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat memintaPenggugat menandatangani PKWT perpanjangan namun PenggugatIll menolaknya.

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 terjadi lagi perpanjangan PKWT daritanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Maret 2012;14.3.Bahwa setelah tanggal 30 Maret 2012 Penggugat IV dan Tergugatsudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrakkerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upahmengikuti UMP DKI Jakarta.

Bahwa Penggugat VI danTergugat sudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masakontrak kerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan denganupah mengikuti UMP DKI Jakarta. Bahwa PKWT terakhir PenggugatVI berakhir tanggal 31 Desember 2014;Bahwa sebelum jatuh tempo PKWT tersebut Tergugat memintaPenggugat VI menandatangani PKWT perpanjangan namunPenggugat VI menolaknya.

Bahwa setelah beberapa bulan bekerja Penggugat VIII diangkat menjadiPengawas Operator SPBU dengan upah sesuai UMP yang berlakuditambah tunjangan jabatan sebesar Rp200.000,00 per bulan;18.4. Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2007 Penggugat VIII dan Tergugatsudah beberapa kali memperpanjang PKWT dengan masa kontrakkerja yang bervariasi antara 3, 6, 8, 9, dan 12 bulan dengan upahmengikuti UMP DKI Jakarta ditambah Tunjangan Jabatan.

SE no 2/Men/2015.Dengan rincian:Tahun 2012 UMP= Rp.1.322.500,Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No.1/Pdt.SusPHI/2019/PN Pgp(Rp.1.322.500 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.1.830.000,Tahun 2013 UMP= Rp.1.622.400,(Rp.1.622.400 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.5.428.000,Tahun 2014 UMP= Rp.1.906.000,(Rp.1.906.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.8.832.000,Tahun 2015 UMP= Rp.2.100.000,(Rp.2.100.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.11.160.000,Tahun 2016 UMP= Rp.2.341.000,(Rp.2.341.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.14.052.000,Tahun 2017 UMP= Rp.2.534.673

Sesuai dengan Pasal 90 UUK no 13 /tahun 2003 Jo MK 100/PUUx/2012 Jo SE no 2/ Men/ 2015.Dengan rincian:Tahun 2012 UMP= Rp.1.322.500,(Rp.1.322.500 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.1.830.000,Tahun 2013 UMP= Rp.1.622.400,(Rp.1.622.400 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.5.428.000,Tahun 2014 UMP= Rp.1.906.000,(Rp.1.906.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.8.832.000,Tahun 2015 UMP= Rp.2.100.000,(Rp.2.100.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.11.160.000,Tahun 2016 UMP= Rp.2.341.000,(Rp.2.341.000 Rp.1.170.000)x 12 = Rp.14.052.000,Tahun 2017 UMP= Rp

Dan atau Guru Tetap menurut hukum (SK Gubernur KalbarNo.1321/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020 UMP Kalbar masabekerja selama 7 tahun. Dana Pisah Rp. 19.200.000. Dana Penghargaan/Pensiun Rp. 7.200.000. Pengganti HakHak/THT Rp. 2.880.000. Jaminan Hari Tua/BPUJS Rp. 16.000.000. Dana Tunjangan Hari Raya Rp. 6.180.000. Preme Prospens/Dana LainLain Rp. 7.407.000.

Maka sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat(1), ayat (2) dan Ayat (8) dan UU Guru dan Dosen No: 14 tahun 2005 pasal10.14,51 diwajibkan penggajian /upah disesuiakan UMP PropinsiKalimatan Barat perbulan Rp. 2.399.698,65 atau Rp. 2.400.000 (SKGubernur KalBar No:1312/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020).Maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah/gaji yang diterima olehPenggugatsetiap bulan (guru tetap).15.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak tanpa melakukan Perundingan terlebin dahulu denganPenggugat dan tidak lagi memberikan upah/gaji kepada Penggugat sejakbulan februari 2020 sapai sekarang adalah melawan hukum (SK GubernurKalBar No:1312/Disnakertrans/2019 tanggal 1 Januari 2020) UMP Kalbar danMerupakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak..

Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yangmendasarkan tuntutan uang pesangon pada Upah Minimum Provinsi(UMP) sebagaimana Posita 13 dan 14 merupakan dalil yang ilusionirdanmengadaada. Bahwa perlu dicatat pula, perselisihan aquo merupakanperselisihan PHK dan BUKAN mengenai perselisihan hak..

Foto copy UMP dan UMK Kalimantan Barat 2020 SK Gebenur KalbarNomor : 1321/DISNA KERTRANS/2019 tanggal 1 Januari 2020, diberitanda bukti P6b;7. a. Foto copy Melunasi semua pinjaman online KSP,DNSP,KSP PLUIT Via ALFAMart Raya dalam bulan Desember 2019, diberi tanda bukti P7a;8.

KAI dan Departemen Perhubungan Dirjen Perkeretaapian yangbersaing dengan 4 kompetitor lainya, jadi pekerjaan pengadaan bantalankereta api tidak menetu dan terputusputus (musiman) dan waktu pekerjaandisesuai dengan kontrak kerja yang ada dan upah dibayarkan kepadapekerja sesuai UMP Lampung dengan status harian.

KAI.Bahwa perusahaan telah memberikan gaji sesuai UMP lampung sebesarRp. 1.150.000, per bulan dengan kerja 1 hari 7 jam, satu minggu 6 harikerja, senin s/d Jum/at kerja 7 jam dan Hari Sabtu kerja 5 jam.Bahwa gaji berubah dari Rp. 39.000, di tambah uang makan Rp.7.000,menjadi Rp. 46.000, atas saran Dinas Tenaga Kerja.Bahwa Para Penggugat tidak dipanggil bekerja karena alasan kondisidilapangan, saat bekerja main HP, sering nulisnulis katakata yang tidakpantas dilakosi pabrik.Bahwa pelamar banyak dan

sesuai aturangebernur.Bahwa Saksi tidak tahu UMP untuk masa kerja satu tahun dan sekala upah.Bahwa ada perbedaan antara pekerja tetap dengan pekerja musiman.Bahwa Penggugat di Black List bukan perintah pimpinan.Bahwa yang berhak menerima pekerjaan adalah Factory Manager.Bahwa pekerja tetap ada tunjangan dan musiman hanya gaji saja samasama pekerja.Bahwa Pekerja harian sebagai pekerja musiman.Bahwa pekerjaan utama di akte pendirian perusahan hanya pekerjaanpembuatan batalan beton kerata api.Bahwa

DKI UMP 2013);Pasal 1 Pergub. DKI UMP 2013:Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013, di ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);e Peraturan Gubernur Provinsi Daerah lKhusus lbukotaJakarta, Nomor 207 Tahun 2012, tentang Upah MinimumSektoral Provinsi Tahun 2013, beserta Lampirannya(selanjutnya disebut sebagai Pergub. DK UMSP 2013);Bahwa Pergub.

Putusan Nomor 148 PK/TUN/2017 Upah harusnya diterbitkanpaling lambat 30 harisetelah menerimapermohonanpenangguhan UMP dariperusahaan;3. Perusahaan memberikanupah minimum bagiselurun pekerja tanpamemilih apakah pekerjalajang/sudah menikah danmasa kerja 1 tahun ataulebih;4.

Penggabungan Gugatan:Bahwa penggabungan gugatan dalam sengketa UMP DKI 2013,terhadap Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah tidak berdasarkanhukum dan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam perkara iniPrincipal (Serikat Pekerja Perusahaan), seharusnya yangmerupakan jenjang atau yang berkedudukan pada tingkatperusahaan, kepentingannya terakses langsung dalamkeikutsertaan dalam proses penangguhan UMP 2013 ditempatpara Pemohon Peninjauan kembali ini dimulai pemberitahuan,Halaman 84 dari 90 halaman.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan Surat DPD SPNNomor 0341/DPD SPN/DKI/INT/XII/2011(Bukti T II Intervensi610) tertanggal 01 Desember 2012 yang menginstruksikanbahwa seluruh PSP SPN tidak diperbolehkan menandatanganikesepakatan penundaan pelaksanaan UMP 2013, apapunHalaman 88 dari 90 halaman.

tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yangmau melakukan efisiensi, maka PENGGUGAT berhak memperoleh uangpesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Bahwa upah yang dijadikan dasar perhitungan tuntutantuntutan ini adalah upah minimum Provinsi NTT (UMP

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaansetiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar makaPENGGUGAT minta untuk segera dibayarkan sesuai penetapanpegawai pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTT (terlampir) yaituuntuk PENGGUGAT sebagai berikut :e Total kekurangan upah yang harus dibayar oleh PARATERGUGAT sebesar Rp. 22.220.000e Total Jaminan Hari Tua (JHT) yang harus

Bahwa selama bekerja pada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGATtidak pernah membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan setiaptahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP NTT danJAMSOSTEK (Jaminan Hari Tua) juga tidak dibayar maka PENGGUGATminta untuk segera dibayarkan sesuai ketentuan normatif yang berlaku yaitu :rm 1Total kekurangan pembayaran gajiTahun Gaji yang belum dibayar Keterangan2007 2.300.0002008 2009 900.0002010 900.0001.500.00020112.400.00020123.420.000201313.800.0002014Total 25.220.000PEMBAY

Tahun 2014) = Rp 13.800.000,e Upah bulan Januari 2015 (UMP Tahun 2015) = Ro1.250.000,Jumlah = Rp 15.050.000.Oleh karena itu Penggugat dibayarkan kekurangan upah atau upah yang belumdibayar sebesar Rp 15.050.000, (Lima belas juta lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran tunjangan hari rayakeagamaan sesuai ketentuan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dibayarkan dua tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan tahun2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa tunjangan

dimaksud merupakankewajiban pengusaha yang harus diberikan sekali setahun kepada pekerjanyasebesar satu bulan gaji, sedangkan dipersidangan Tergugat tidak dapatmembuktikan sebaliknya, maka tuntutan tersebut beralasan hukum untukdikabulkan sebagian dengan perhitungan sebagai berikut :e THR tahun 2013 berdasarkan UMP tahun 2013 sebesar Rp1.010.000,e THR tahun 2014 berdasarkan UMP tahun 2014 sebesar Ro.1.150.000.Jumlah = Rp.2.160.000,Bahwa oleh karena itu Penggugat dibayarkan THR sebesar Rp 2.160.000

No. 458K/Pdt .Sus/ 2011Rp.16.387.500,e Harry Rumengan sebagai Penggugat 3 :Pesangon : 9 X Rp.929.500 = Rp.8.365.500,Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.929.500 = Rp.4.647.500, Selisih UMP Tahun 2009, dari bulan Januari s/dApril 2009 Rp.929.500 Rp.850.000 = Rp.79.500 X 4 =Rp. 318.000, Total =Rp.15.282.950,7.

Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.1.500.000 =Rp. 7.500.000, Uang Penggantian Hak : 15% X Rp.21.000.000 = Rp.3.150.000, Total =Rp.24.150.000,e Dolfi Nicolaas sebagai Penggugat 2:Pesangon : 9 X Rp.950.000 = Rp.8.550.000,Uang Penghargaan Masa Kerja : 6 X Rp.950.000 = Rp.7.500.000, Uang Penggantian Hak : 15% X Rp.14.250.000 = Rp.2.137.500, Total =Rp.16.387.500,e Harry Rumengan sebagai Penggugat 3 :Pesangon : 9 X Rp.929.500 = Rp.8.365.500,Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.929.500 = Rp.4.647.500, Selisih UMP

No. 458K/Pdt .Sus/ 2011Selisih Upah UMP Tahun 2009, dari bulan Januari s/dApril 2009 Rp.929.500 Rp.850.000 = Rp.79.500 X 4 =Rp. 318.000, Total =Rp.15.282.950,3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp.100.000, (seratus ribu rupiah) setiap harinyaapabila Tergugat lalai menjalankan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dari perkara ini ;4. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;5.