Ditemukan 3403 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
KARMINI SYARIFUDIN
Tergugat:
PT. BANK MALUKU MALUT
179 — 75
  • perilaku yang tertib, rapi, tepat waktu, tidak ingkar janji danmenjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malumelakukan perbuatan yang tidak terpujrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melanggar 9 butir perilakubudaya perusahan khususnya pada butir perilaku budaya perusahaan kesatudan ketujuh;Menimbang, bahwa atas pelanggaran Peraturan Perusahaan tersebut diatas selanjutnya Penggugat telah diberikan sangsi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Perikanan
Register : 25-02-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Amb
Tanggal 18 Mei 2015 — CHEN XIANGQI,Dkk
194 — 80
  • penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabutmaka pejabat yang mencabut harus mengirimkan suratpencabutan tersebut kepada perusahan atau pemilik kapal,pelabuhan panggkalan dan pengawas pantai seperti TNIAL,POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan ke kapalyang dimaksud;Hal.21 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN AmbBahwa sebelum deberi sanksi pencabutan Surat izinpenangkapan ikan (SIPI), maka perusahan atau pemilik kapaldiberikan teguran lisan atau tertulis dan di klarifikasi apabilatidak dipatuhi maka sangsi
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 38/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT. LATANINDO MINING
Termohon:
Bupati Morowali Utara
321 — 171
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum
Register : 12-10-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN CBN
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pidana: Penuntut Umum: - SURYAMAN TOHIR,SH Terdakwa: - KARYADI bin SURYAN
84 — 16
  • terdaftar saja;Bahwa SPB dikeluarkan oleh Syahbandar;Bahwa SPB untuk kapal yang penangkapan ikannya perhari berlakunya 1(satu) Minggu;Bahwa apabila SPB sudah dikeluarkan namun tidak digunakan oleh Nahkodamaka SPB tersebut jika akan berangkat harus diperbaiki untuk berlayarberikutnya;Bahwa setiap kapal perikanan harus mempunyai SPB sehingga SPB wajibdan kalau masa berlakunya habis, maka harus diperpanjang;Bahwa SPB identik dengan Pelayaran, namun untuk kapalkapal yang dibawah 10 GT hanya untuk diberi sangsi
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 04/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb
Tanggal 19 Mei 2015 — ZHUANG DEZHENG; Dkk
62 — 29
  • Perikanan; Apabila Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) suatu kapal dicabut makapejabat yang mencabut harus mengirimkan surat pencabutan tersebutkepada perusahan atau pemilik kapal, pelabuhan panggkalan danpengawas pantai seperti TNIAL, POLRI dan Perikanan untukselanjutnya disampaikan ke kapal yang dimaksud; Bahwa sebelum diberi sanksi pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI), maka perusahan atau pemilik kapal diberikan teguran lisan atautertulis dan di klarifikasi apabila tidak dipatuhi maka sangsi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 24 Februari 2021 — Pemohon:
LINDA DHALIA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA BARAT
125 — 42
  • dengan alasan belum cukup bukti atau peristiwatersebut bukan merupakan tindak pidana;Bahwa ahli menerangkan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindakpidana karena setelah dilakukan penyidikan ternyata peristiwa tersebutbukan merupakan perkara pidana;Bahwa ahli menerangkan bahwa indicator perkara tersebut bukanmerupakan tindak pidana yaitu jika perbuatan tersebut tidak memenuhiunsurunsur perbuatan pidana ;Bahwa ahli menerangkan bahwa hubungan setiap perbuatan bisa terdapatsangsi perdata dan sangsi
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-12-2011 — Upload : 22-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 12/TIPIKOR/2011/PT.PLG.
Tanggal 22 Desember 2011 — Ir. FAISAL MUAZ dan Ir. HADIANTO EKO PUTRO
114 — 66
  • Hadiyanto Eko Putro dansebagian lagi berjumlah Rp. 53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus limapuluh Rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barangbukti dalam perkara terdakwa Deddy Zatta;Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan kepada terdakwa tidakhanya bertujuan untuk mendidik dan membina serta membuat jera bagiTerdakwa, melainkan juga diharapkan sebagai contoh sangsi bagi pelakutindak pidana korupsi sehingga dapat mencegah masyarakat dan atauPenyelenggara Negara untuk
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 18-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 43 / G / 2012/ PTUN. Smg
Tanggal 20 Nopember 2012 — Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt.DESS Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
132 — 72
  • bekerjadi Inspektorat Kabupaten Kendal0nn nnn nn nnn nnn nnn Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pengadaan barang tidakpernah melakukan halhal yang dilakukan seperti Penggugat yaitumenandatangani berita acara tetapi barang belum diterima; Bahwa berita acara dibuat setelah semua barang diterima semua; Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pengadaan barang tidakada kendalakendala yang dialami; Bahwa apabila rekanan pergi akan berdampak pada temanteman panitia; Bahwa menurut saksi sangsi
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 03-10-2011 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 202-K/PM.III-12/AL/X/2011
Tanggal 15 Desember 2011 — - Leonardo Husni, Letda Laut (KH) NRP 18898/P
114 — 33
  • berikutBahwa benar setelah Terdakwa melanjutkan sefungdi Kobangdikal surabaya untuk ~ mengikutipendidikan lanjutan kemudian diperintahkanuntuk mengisi daftar ulang dan Nominatifuntuk didi isi sebagaimana keadaansebenarnya.Bahwa benar agar supaya identitas dan keadaanTerdakwa yang sebenarnya tidak diketahuioleh orang lain maka terdakwa dalam daftarnominatif sengaja tidak mengisi poin tempatdan tanggal kawin dengan alasan agar tidakdiketahui kalau) Terdakwa sudah berkeluargayang akhirnya akan mendapatkan sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 17 Juli 2013 — PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA ; Lawan ; HERI SOFYAN
138 — 27
  • kaca ;Bahwa sewaktu ada perundingan Tergugat juga ikut berunding ;Bahwa di PT Toppan ada serikat kerja ;Bahwa inisiatif demontrasi adalah dari solidaritas B3 (Buruh BekasiBergerak) ;Bahwa saksi melihat Tergugat berorasi dan saksi juga melihat banyaksolidaritas yang naik mobil ikut berorasi ;Bahwa pada waktu demontrasi sebagian pengurus serikat kerja Penggugatikut sebagai peserta saja ;Bahwa saksi tahu di Penggugat ada aturan yaitu ada aturan PKB ;Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dikenakan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 970/Pid.Sus/2020/PN Kis
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
Raymond Saptahari, SH
Terdakwa:
Ahmad Sukri Tambunan Alias Sukri
20 — 3
  • pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 25-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 7 Maret 2012 — -MARLAN ROSANDY VS -GENERAL MANAGER, PT. PLN ( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.
85 — 48
  • Surat Pernyataan PENGGUGAT yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 05 Desember 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa benarPENGGUGAT telah melakukan pelanggaran seperti yang tertuang dalamBerita Acara Nomor 007.BAP/47/INVESTIGASI/BRU/2010 tanggal 05Desember 2010, dan bersedia menerima apapun sangsi disiplin dariTERGUGAT; ( Bukti T7 )c. Berita Acara Inventigasi Nomor 003.BAI/47/TIMINVESTIGASI/WWKT/2011tanggal 24 Juni 2011; ( Bukti T8 )13.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
440 — 389
  • kebijakan51ekonomi dan atau menugaskan Termohon untuk menjadi Penasehat Pemerintah, dengandemikian pasal 35 huruf e ini tidak tepat apabila dugunakan Termohon sebagai dasarhukum untuk mensahkan tindakannya memerintahkan Pemerintah dalam hal ini penyidikagar mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar laranganmonopoli termasuk juga tindakan Termohon memerintahkan penyidik untuk mengambiltindakan kepada pelaku usaha atau Pemohon dalam pengadaan tinta sidik jari pemilulegislatif.Bahwa sangsi
    yang dijatuhkan kepda Pemohon dalam Putusan Termohon aquo adalahbertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi penegak hukum dan keadilan, sebabTermohon hanya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sangsi kepada pelaku usahasebagaimana ditentukan dalam pasal 36 hurufi UU No. 5 tahun 1999.
    No. 5 Tahun 1999Bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) UU No. 5 Tahun 1999, kewenangan Termohon adalahmenjatuhkan sangsi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yangmelanggar ketentuan UndangUndang ini. Apa yang dimaksud dengan tindakanadministratif disebutkan dalam Pasal 47 (2)nya, yaitu :a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampaiPasal 13, Pasal 15, dan pasal 16, dan ataub.
    AndreeKumaat, Nucke Indrawan, Musab Muhammad, Melina Alaydroes dan Yulinda dalambentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barangdan atau jasa di KPU maupun KPUD selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannyakePutusan ini.Bahwa dengan amar Putusannya angka 15 diatas, Termohon telah memberikankePutusanyang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undangundang, dalamhal ini pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dikutip diatas, oleh karena tidakdisebutkan dalam pasal 47 tersebut sangsi
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 22-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 13-K/PM.I-04/AD/II/2021
Tanggal 15 April 2021 — SERDA DIMAS PUJI DEWANTORO
102 — 29
  • seharusnya dapatmenjaga diri namun justru Terdakwa menjerumuskan diridalam penyalahgunaan narkotika yang dapat berpengaruhburuk terhadap kemampuan fisik Terdakwa dalampelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akanmempengaruhi pembinaan disiplin prajurit karena setiapprajurit TNI senantiasa dituntut untuk taat kepada hukumdan memegang teguh disiplin keprajuritan.Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatianserius dari pemerintah dan pimpinan TNI dalam upayapemberantasannya dengan diberikan sangsi
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 633/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 13 Mei 2014 — HERVIS CH KELO, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. HAROLD O WILLIAMS, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. H. ANDI SUWIGNYO, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. H. BAHRI E DONGORAN, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. PT. SOCFIN INDONESIA, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
195 — 26
  • Andi Suwignyo (TERGUGAT Il), danPENGGUGAT mengatakan bahwa disuruh oleh General Manager H.Andi Suwignyo (TERGUGAT Il) untuk memilin dua Opsimengundurkan diri atau diturunkan pangkat/golongan, Pak sinurayaagak kaget dan mengatakan "Laporan Audit belum dimasukkankoq sudah ada sangsi" ;17. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013, PENGGUGAT menerima Suratdari PT. SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO) No.UM/SG/R/1696/13tertanggal 22 Juli 2013 Perihal : Surat Peringatan Keras yangditandatangani oleh General Manager H.
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 04-10-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd
Tanggal 5 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 21
  • Selama tanah dan bangunan yang dimaksud pada point 1.a.belum terjual maka terhitung sejak akta perdamaian ini ditandatangani, seluruh hasil sewa bangsalan 6 pintu yang diterima akandibagi 2 setelah dikurangi biaya ruti (listrik dan air) untuk fasilitasrumah sewa tersebut;Putusan Nomor 1512/Pdt:.G/2016/PA:SMd: sesisesesseeeseeworeess eweniess ener wacom een rae ees 183.2, Apabila terdapat indikasi Tergugat menghalangi rencanapenjualan harta tersebut, maka Tergugat menerima sangsi berupatidak berhak
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 09-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pembanding/Terdakwa : PARSILAN
Terbanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD MIFTAH WINATA, SH
603 — 527
  • walaupun dalampertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban didasarkan karenaadanya perpu nomor 01 Tahun 2016 dan Undang undang Nomor 17 tahun2016 yaitu adanya penambahan 1/3 ( sepertiga) dari ancaman pidana maksimalakan tetapi menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi penjatuhan pidanatersebut terlalu berat, karena adanya Perppu nomor 01 Tahun 2016 tersebutmasih menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat karena di dalamnyajuga mengatur tentang pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku,sangsi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 13-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Plk
Tanggal 18 Mei 2017 — WAHIDIN ROBERTO SIMANJUNTAK Melawan PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT
175 — 41
  • tanggapan butir 02 diatas setelahsebelumnya disampaikan kepada Penggugat pemberian skrosing danselama skorsing Tergugat hanya berkewajiban memberikan upah pokokHalaman 18 dari 40 Putusan Perdata Hubungan IndustrialNomor 5/Pdt.SusPHI/2017/PN Piktanpa mendapat tunjangan makan, tunjangan kehadiran, sehingga dalilpenggugat yang menyatakan telah diPHK pada tanggal 18 Januari 2017adalah dalil yang tidak benar;Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untukbekerja dan/atau memenuhi sangsi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 101/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel
Tanggal 21 April 2016 — ARMEN SARKISOV alias ANTON
97 — 42
  • Eksternal dirampas untuk dimusnahkan ;4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi tertanggal 18 April 2016 yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut:1 Mohon pada Majelis Hakim dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahanpertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa ;2 Mohon kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan sangsi
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 27-01-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 88/Pdt.G/2014/PAJP
Tanggal 2 Juli 2014 — Farah Diba binti Ahmad Ridwan Marsan; Pasya Firmansyah D bin Damairul Karnin
28 — 3
  • (Tergugat berharap hal ini dapatmenjadi acuan dalam mencari kebenaran dari Penggugat yangsering kali berbohong dan melakukan fitnah);10.Guna mempertanggungjawabkan semua kesaksian, Sudi kiranya,Hakim Ketua pengadilan, melakukan sumpah terlebih dahulu,diikuti dengan sangsi yang diberikan.