Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 422/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 22 Oktober 2019 — Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Bank Indonesia Cq Kepala Bank Indonesia jawa Barat Cq Kepala Bank indonesia Tasikmalaya
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor OJK Pusat Cq Kepala Kantor OJK jawa Barat Cq Kepala Kantor OJK Tasikmalaya
249213
  • Menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan AatasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimanatermuat dalam Pasal 49 dengan sangsi Pidana diancam dengan pidanapenjara sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (duaratus miliar rupiah);5.
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 8 Desember 2016 — EULIS RUHIMAH, S.KM
10525
  • Jamugha Multima Primacy, yang bertentangan denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha pasal 22 joPerpres Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 118 ayat (1) huruf b, sehingga berdasarketentuan pasal 118 ayat (2) maka Penydia Jasa dapat dikenakan sanksi baikberupa sangsi administrasi, perdata maupun pidana. Persekongkolan dimaksudterlinat dari bukti petunjuk sebagai berikut : Adanya persesuaian dokumen penawaran yang dibuat oleh PT. JamughaMultima Primacy, dengan penawaran CV.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. IMC TEKNO INDONESIA VS 1. YADI SETIAWAN, DKK
11699 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sapto Wilopo padatanggal 2 Juni 2016 memberikan kesaksian tentang PelaksanaanPanggilan Kedua pada tanggal 31 Desember 2014 untuk hadir bekerjapada tanggal 9 Januari 2015 sebagai berikut:karena Panggilan Pertama tidak mau masuk bekerja malah melakukanUnjuk Rasa menuntut Pekerja yang kena sangsi Pelanggaran PeraturanPerusahaan 24 Orang agar dipekerjakan kembali, maka Penggugatberusaha memanggil Tergugat untuk kedua kalinya karena Order dariCustomer sudah meningkat kembali, maka Tergugat dipanggil yang
Register : 20-10-2009 — Putus : 30-06-2010 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN MANADO Nomor 271/PDT.G/2009/PN.Mnd
Tanggal 30 Juni 2010 — - NOLDY WARBUNG LAWAN DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG, Dkk
10822
  • Madidir Bitung sebanyak 60 ton dansudah ditangani dan hasil pemeriksaan dari Tiem Pengawasan terjadinyakekurangan beras dan RUSLI MARPAUNG yang bertanggung jawab; Bahwa telah memberi sangsi kepada RUSLI MARPAUNG sekitar 60 tondengan nilai + 250 juta dan selama proses sekitar 5 bulan tunjangankepada RUSLI MARPAUNG yang bertanggung jawab; Bahwa RUSLI belum membayarnya dan setelah itu saksi tidak tahu lagikarena saksi pindah; Bahwa Saksi dimintakan untuk memberikan keterangan dan Penggugatsebagai staf
Register : 18-06-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Desember 2015 — FELIPUS MANOGAR, dkk ; KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)
11138
  • secara moril.Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT tersebut masih dalam batas kewajaran dalam shalmendisiplinkan para taruna yang telah melanggar disiplin sehinggapenerapan SIDANG atau penggunaan Pembentukan Dewan Pertimbanganuntuk mengadili sebagaimana maksud Pasal 75 ayat (2) dan (4) TatibSTIP tidak relevan dan tidak =memenuhi unsurunsur indisipliner danpelanggaran berat dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau bataldengan sendirinya.Bahwa diberikannya sangsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 179Pid.Sus/2014/PN Msb
Tanggal 24 Februari 2015 — AHMAD Alias AMMANG Bin USMAN. DP
3116
  • Bahwa jelas dari pengertian Pasal 54Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebutyang bisa dikenakan sangsi penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pelaku atauTerdakwa yang termasuk sebagai pecandu Narkotika sesuai dengan surat keterangandari dokter yang ditunjuk oleh Hakim ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas maka pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
Register : 23-10-2014 — Putus : 23-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 144-K/PM III-16/AD/X/2014
Tanggal 23 Januari 2015 — TERDAKWA
7155
  • moral,dan Agama serta lemahnya pemahamanterhadap aturan hukum maupun tata tertib di lingkunganKesatuannya sehingga mengabaikan nilainilai luhur serta jati diriseorang Prajurit TNI.Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakimmemperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentinganumum dan kepentingan Militer :1.Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dan keadilan dalam masyarakat oleh karena itu bagi setiapyang bersalah tentunya harus mendapatkan sangsi
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 28/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Drs DULLAH POSMAN BLIORD SIAHAAN, Psi
Terbanding/Tergugat I : ISMA NUR AFNI
Terbanding/Tergugat II : Amri Nur Ridwan
12278
  • Yang jelas sangat sulit dibayangkan bagaimana kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apabila sesuka suka orangmelanggar PJB yang dikeluarkan Notaris, memberi keterangan palsu kepadapenyidik, memfitnah orang lain, menyerang nama baik dan kehormatannya,tanpa adanya sangsi hukum baik perdata maupun pidana.Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Yokyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarmengabulkan gugatan Penggugat.
Register : 07-12-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Amp
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA,ST
Tergugat:
KUK BONG YI
288176
  • Somasi adalah teguran keras secara tertulisdari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harusberprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukumanyang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasiatau lalai. Bahwa Direktur dan komisaris terdiri dalam Rapat Umum PemegangSaham. Untuk menghindari tumpang tindih peran antara dewan direksi dandewan komisaris, kita perlu membedakan tugas dan tanggung jawabmereka dengan jelas.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN VS HAERUDIN,
11059 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis Hakim PTUN Seranghalaman 56 berbunyi; .... surat edaran dapat dikatakan sebagai suatu perintahpejabat tertentu kepada bawahannya atau orang dibawahbinaannya sehingga mempunyai sangsi kedalam secarainternal oleh karenanya dapat digunakan sebagai bahanacuan dan pertimbangan oleh lembaga dibawahnya;Halaman 37 dari 73 halaman.
Putus : 28-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 956/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Juni 2018 — JC. KRISJANTO WIDJAJA melawan PT. BANK JTrust INDONESIA, Tbk Dkk
17458
  • terbit berdasarkan perjanjian kredit maupun Akta PembebananHak Tanggungan atas Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan sedangkanperjanjian tersebut adalah melanggar hukum maka Surat Kuasa MembebaniHak Tanggungan maupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalahTIDAK SAH pula sehingga perobuatan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT yang berikutnya tidak dapat dilakukan (non eksekutable).Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh TERGUGAT dan tanpa adanya sangsi
Register : 24-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 12-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
YUSUF FIRDAUS als PAK YUSUF bin KULUT ibrahim
19285
  • ketakutan terhadap seluruh warga masyarakat yang ada diIndonesia hingga memakan banyak korban jiwa dari efek ledakan BomAmonium Nitrat yang telah terdakwa buat Benar, terdakwa mengerti bahwa dalam hukum indonesia melarangbagi setiap warga negara sipil mempunyai, memiliki, menggunakan,menyimpan atau ada padanya suatu bahan peledak atau zat berbahayayang akan digunakan oleh pelaku Tindak Pidana untuk maksudmelaksanakan tindak pidana Teror atau membuat Bom dan hal tersebutsangat melawan hukum dan terkena sangsi
Register : 20-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 699/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat:
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
18244
  • Bahwa PENGGUGAT menyatakan sangsi/ragu dengan kebenaran daribuktibukti yang TERGUGAT II ajukan di forum Mahkamah PartaiDemokrat (TERGUGAT 1), namun:a. PENGGUGAT TIDAK MENEGASKAN BAHWA IJAZAHPENGGUGAT ASLI.b.
Register : 31-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SANGATTA Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sgt
Tanggal 19 Juli 2016 —
12951
  • Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;Hal 53 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.SgtMenimbang, bahwa terhadap unsur Ad.4 tersebut, Penasihat HukumTerdakwa dalam Nota Pembelaannya telah mengemukakan halhal sebagaiberikut: Bahwa untuk bisa menjatuhnkan sanksi pidana terhadap seorangTerdakwa, haruslah terpenuhi semua unsur dari yang didakwakan tanpaterkecuali, demikian pula halnya semua unsur yang terdiri dari 4 (empat)unsur dakwaan kesatu harus terpenuhi untuk seluruhnya baru dapatdijatuhnkan sangsi
Register : 01-04-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Gusti Ngurah Pastika
2.I Gusti Ngurah Bawana, S.SI
3.I Gusti Ngurah Ariawan
4.I Gusti Ngurah Oka, SE
Tergugat:
1.Ni Gusti Ayu Tantriani Alias Gusti Ayu Made Tantri Alias Gusti Made Kader
2.Gusti Ngurah Made Putrayasa
161106
  • diluar Purusa tidakmelanggar awigawig ; Bahwa di Desa Peliatan juga ada warga lain mengangkat anakdari berbeda Agama, tetapi itu atas dasar suka sama suka (kecocokan)/atas keinginan orang tua angkatnya, dengan terlebih dahulu dibuatkanUpacara Sudi Wadani yaitu Upacara untuk pindah Agama, dari Agamalain masuk menjadi pemeluk Agama Hindu sesuai orang tua angkatnya ; Bahwa di Desa Peliatan ada 10 Banjar Adat dan semua WargaDesa Adat tunduk dan taat terhadap awigawig Desa Adat ; Bahwa yang menjalankan sangsi
Register : 10-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 23-K/PM.III-13/AD/VI/2020
Tanggal 29 Juli 2020 — Oditur:
Siswoko,SH
Terdakwa:
Rudi Setiawan
21197
  • mengadukanpermasalahan kepada Satuan Terdakwa Kodim 0814 Jombangmelalui Pasiintel Kapten Inf Sujiono (Saksi2).Bahwa perbuatan Terdakwa sangat menyakiti perasaan Saksi1,bahkan sudah mempermainkan dan membuat malu keluargaSaksi1, sehingga Saksi1 menuntut agar Terdakwa diprosessesuai dengan hukum yang berlaku.Bahwa sebelum menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernahmelakukan tindak pidana Asusila pada tahun 1999 danperkaranya dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0814 Jombanguntuk dijatuhi hukuman disiplin dengan sangsi
Putus : 03-09-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 61/Pid.B/2012/PN.BK.
Tanggal 3 September 2012 — MUHAMMAD YUSUF S.Ag Als BUYA Bin ABDUL MUIS
545
  • mereka hanya diminta atas nama saja maka pihak perusahaanlangsung melaporkan terdakwa tersebut ke Polres ;Bahwa ketika ada kredit yang macet maka collektor akan menemui konsumensesuai dengan lamatnya masingmasing kemudian menanyakan apa kendalanyasehingga kredit tersebut mengalami kemacetan apabila sudah tiga bulan macetmaka sepeda motor akan datarik kembali dari konsumen sesuai dengan perjanjianakad kreditnya dan apabila banyak yang macet maka sales atau surveyor yangbersangkutan akan dikenakan sangsi
Register : 28-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 72/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : CV. DUNIA USAHA Diwakili Oleh : METODIUS NYOMPE, SH.
Terbanding/Penggugat : Tn. FLORIANUS ALUI
8264
  • Yang ada hanyalah pemaksaan kehendak;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah ilusi, knayalan karena bagaimanamungkin halhal itu terjadi, karena tanah milik Penggugat yang telah diperjanjikandengan surat perjanjian tertulis yang belum pernah ditambang dan diambilpotensi batu baranya, disepakati kKedua belah pihak, ditandatangani oleh keduaPenggugat, saksi dan mengetahui RT.15 yang mengatur, memuat rentangantara hak dan kewajiban serta sangsi antar Penggugat dan Tergugat;Berdasarkan segala apa yang
Register : 16-07-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 117-K/PM.III-12/AL/VII/2021
Tanggal 8 Nopember 2021 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD YUSUF
10646
  • :Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim bukansemata mata hanya melihat dari sisi kepastian hukum sajayaitu dengan melihat ancaman dan sangsi pemidanaannyasaja tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara semuakepentingan bagi semua pihak ,baik kepentingan hukum,kepentingan umum dan juga kepentingan militer. Menjagakepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dan keadilan dalam masyarakat.
Putus : 08-10-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 313/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 8 Oktober 2015 — Yazid Marzuki, S.E melawan 1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal, dkk
6128
  • yang berbunnyi : PPK dapat memutus kintrak secara sepihak apabila :a.2 . setelah diberikan kesempatan menyelesaiakn pekerjaan sampai dengan50 (lima puluh hari) kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, Penyedia barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaanJo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak (SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf ce Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelasaian oleh PENGGUGATsematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasa yangseharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari sangsi
    terhadapperusahaan PENGGUGAT dengan Surat Keputusan adanya blacklistdengan SK Nomor : 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalahPerbuatan Melawan Hukum karena :a Tindakan blacklist dari TERGUGAT III bertentangan dengan pasal93 ayat (1) a.2 Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaanbarang / jasa Pemerintah Jo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak(SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf cb Tindakan blacklist merupakan bentuk perbuatan sewenangwenangyang melanggar asas umum pemerintahan yang baik.c Penerapan sangsi