Ditemukan 3883 data
71 — 8
dijadikan bekal dalam pergaulan untuk mencegah perbuatan / tingkah laku dalammengendalikan emosi sesaat jika menghadapi sesuatu hal yang terkait dengan kegiatanklien di luar rumah.Orang tua / keluarga, masyarakat, Pemerintah setempat masih bersedia menerima klienkembali, sanggup untuk bekerja sama dengan keluarga, dalam hal pembinaan danpengawasan terhadap pergaulan klien di luar rumah.CREKOMENDASIBerdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan Rekomendasi Sidang TimPengamat Pemasyarakatan (TPP
153 — 55
RekomendasiBerdasarkan kesimpulan di atas, berdasarkan hasil sidang Tim PengamatPemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas Il Bengkulu pada hariJumat tanggal O05 November 2021 kami selaku PembimbingKemasyarakatan merekomendasikan dilaksanakan berupa penjara di LPKABengkulu berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf (e), Pasal 81 Ayat (1) danPasal 85 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA).Maka bentuk bimbingan yang akan dilaksanakan adalah:1.
123 — 97
Atas hal tersebut orang tua di persidangan memohon supaya AnakHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2020/PN Pnjdiberi hukuman yang seringanringannya, dan orang tua berjanji setelahkejadian ini, akan mendidik dan membina Anak dengan lebih baik lagi;Menimbang, bahwa Petugas Penelitian Kemasyarakatan dari BalalPemasyarakatan Kelas Il A Balikpapan merekomendasikan bahwa:berdasarkan hasil kesimpulan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan(TPP) Balai Pemasyarakatan Balikpapan pada tanggal 13 April
9 — 5
FFFFFFOO 7 Fhe LFF TERETE EEE TF ES O FEE EEE EE EEE EEE EEE EE EEE EPTE PEFPFEFTPTFTTPPTTT PTS O 3 fffSTFS fttTTTTTTTTO 3ffdd8t8ttc 7 ROO 3 Fe 3 FFF EFT TTT FE TTF TFT O 7 FEF FEET ETT FT PT PEPPRE EEEE EEfffffffT fT Tte0 07 fF8 7 FS FrTTTTTTTT TC 1 FFC8FSFFCT7 FFFFT3 03 fhe 3 FFF TTT FTFTTTTTTT TTS 8 7 FFPRE E EEE ETEP PT PTT TT PTFT TTT TPTPTTS 0 3 FO 3 T8 FTTTFTFTFTS OFT FC ofS Fic 7 FIFFFF3 3 1 FEC 3 FEET FT FT TFET TTT TTTFEFFFFFFO 8 0 3 FFFFFFTT TT TTT TTTCREPE P PTT EEF FE FETE EEE ETT TTT AE TPP
40 — 21
Klien masih berusia 17 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar sehinggamasih memiliki masa depan yang panjang untuk dapat memperbaiki diri;Saran :Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dan setelah dibahasmelalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai PemasyarakatanKlas IIA Sumbawa Besar pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012, kamiselaku Pembimbing Kemasyarakatan menyerankan agar klien atas nama :ZAEDUNSYAH Als ARI AK AMINOLLAH, diajatuhi putusan pidana yangseringanringannya
130 — 27
atas tindak pidana yang telah dillakukan olehklien hingga menyebabkan ada korban yang dirugikan secara materiil sertaberharap agar permasalahan ini dapat deselesaikan secara musyawarah dandaapt menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak baikkorban maupun pelaku dan apabila masuk ke dalam proses peradilan agarmendapatkan keputusan yang terbaik dan seadiladilnya bagi kedua belahpihak ;Saran :Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim PengamatPemasyarakatan (TPP
41 — 6
Kobar dan adapunkayu yang saksi ukur berupa Kayu local Jenis Rimba Campuran.Bahwa kayu olahan rimba campuran yang telah ahli ukur tersebut tidak adamemiliki Tanda Pengenal Perusahaan (TPP) atau palu tok perusahaan.Bahwa ahli tidak mengetahui siapa pemilik kayu olahan rimba campuran yangtelah saksi ukur tersebut, dan saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahupenyidik bahwa pemilk kayu olahan rimba campuran tersebut adalah milikterdakwa M.
14 — 10
FFTFFFFFFFFFFFFFFFFTFFTTEFFF8 fFFFFFFFFFFFFFFFFFFFITFFFFFCO OO OffF8 fT fffTF3fc 7 8 3 fffTfffcficffOfc 7 fel fOfeff0 OffFFFTFFITTFITTFFFFFFFFFFF3 fF9 fc 3c 7 FFFFFFFFT FFT FFFF FF FFFEFFFEFFFE FFF EFF PPP PPPPPPEF e 0 0 0 0 OffFfF8 ff 1 fffTTF7 fe2 OS fff 8 ficff83c7fe3f0fe7f8Off fF fT TFFTFFTTFFTTTFITTFFT ob ffdfctfc7 FFP EF FP ERE EEE EEE FEE FFP FPFPPTFPPE CC 1 OO OOO 3 cfTf8 fF fffffT FeO 3fISficffoOc7fe3e0fe7 fc 1 FrFFFTFFFTFFFTTFITTfFFFFFFFF FFF .e Fic 7 FFFFFFFEFFFF TF FFT FFE EF PP EFF P TPP
96 — 14
berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anakyang pada pokoknya mengenai halhal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatandari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas A Padang,memberikan saran yang pada pokoknya sebagai berikut : berdasarkan darianalisa masalah dan kesimpulan serta berdasarkan sidang Tim PengamatPemasyarakatan (TPP
144 — 18
RekomendasiDengan dilatarbelakang kasus dan latar belakang sosial kehidupankeluarga serta tidak terlepas dari ketentuan Hukum yang berlaku, jugaberdasarkan dukungan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN Pnnyang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas Padang, dengan tidakmengurangi wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, makaPembimbing Kemasyarakatan berpendapat dengan mengacu padaUndangUndang No. 11 Tahun 2012 dan implementasi dari
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
152 — 60
TPP = Rp.1.550.000, x 12 bulan = Rp.18.600.000, total =Rp.62.583.600,) beserta selurunh hakhak yang melekat pada statussebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan peraturan yangberlaku, dan Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannyakeputusan Tergugat selaku Walikota Pangkalpinang, oleh karenanyaUsdi Ningsih, S.Si mempunyai kKedudukan hukum (legal standing) untukbertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan ke PengadilanTata Usaha Negara;DALAM POKOK PERKARA1.
TPP = Rp.1.550.000, x12 bulan = Rp.18.600.000, total = Rp.62.583.600,) beserta seluruh hakhak yang melekat pada status sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut, olehkarenanya Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintahkepada Tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa, Sampai perkaraa quo berkekuatan hukum tetap;PETITUMBerdasarkan uraian dan dalildalil yang disampaikan Penggugat sebagaimanatersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara c.qMajelis Hakim Yang
16 — 13
register akta nikah dan surat keterangan dari KUAyang mengeluarkan bukti tersebut, meskipun tidak dapat memperlihatkan aslinya,namun diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan aslinya diakui ada padaTermohon, menurut majelis telah membuktikan bahwa Pemohon denganTermohon adalah suami istri sah;Menimbang, bahwa bukti P2 secara materil menerangkan gaji Pemohonpada bulan Maret 2021 sebesar Rp 4.909.600 (empat juta sembilan ratussembilan ribu enam ratus rupiah) di luar tunjangan perbaikan penghasilan (TPP
23 — 5
., bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda T.6;7.Photo copy lembaran TPP bulan Nopember 2020 an.
141 — 26
SaranSesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan Hasil Sidang Tim PengamatPemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh tanggal 30Januari 2017, demi kepentingan terbaik bagi anak, kami selaku PembimbingKemasyarakatan menyarankan sebagai berikut : 1.Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap kliendiharapkan dengan cara kekeluargan dan tetap mempertimbangkan latarbelakang kehidupan klien.Mengingat : a.
63 — 13
Rekomendasi.Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan hasil sidang TimPengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas IlPekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, PembimbingKemasyarakatan merekomendasikan: Pidana Penjara seringanringannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) danayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURINomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UURI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan
81 — 32
Masyarakat dan pemerintah setempat menyerahkan sepenuhnya permasalahan inikepada pihak yang beewajib.Berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan yang telah dilakukan dan sesuaihasilanalisa dan kesimpulan diatas, dengan mengacu pada UU No. 3 tahun 1997 tentangPengadilan Anak dan berdasarkan hasil sidang TPP Balai Pemasyarakatan Bandar Lampungtanggal September 2013 maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berpendapat atas namaYoki KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTOdapat diberikan
21 — 9
Dan Juga tidak masukakal kalau Tergugat/Penggugat Rekonvensi mempertanyakan kalau hanyamengandalkan gaji Saja padahal Tergugat/Penggugat Rekonvensi tahuHalaman 13 dari 43 halaman, Putusan No.882/Pdt.G/2017/PA.Tgr..selain gaji tentu Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai PNS, ada jugagaji disamping sebagai Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Samboja, serta memiliki TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN(TPP) dari Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, oleh karena ituPenggugat/Tergugat Rekonvensi adalah
183 — 187
Fotokopi Pembayaran TPP PNS Badan Pendapatan Daerah KotaKendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T10);11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Insentif pemohon, Nomor800.043/5271/2021, tanggal 08 November 2021 yang diterbitkan danditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari,yang cocok dengan aslinnya dan telah dinazegelen (bukti T11).Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, termohon jugamengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:1.
59 — 11
B menyatakan:Berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan Rekomendasi SidangTim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tanggal 08 April 2016 sebaiknya terhadapklien Agus Mana alias Agus Putra bin Marjono diputus pidana menjalanipembinaan dalam lembaga ditempatkan di Balai Perlindungan dan RehabilitasiSosial Remaja Yogyakarta (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;dDalam Pasal 1 ayat 6 Undang Undang Peradilan Anak tentang KeadilanRestoratif adalah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dengan
185 — 58
Pap.orang dewasa dalam hal ini Yl (DPO) yang telah memanfaatkan keluguan dankebodohan si Anak sehingga Anak mudah terpengaruh, dan mohon hukumanyang seringanringannya;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara ini,Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi memberikan saran sebagai berikut:Dengan latar belakang kasus dan Latar belakang kehidupan sosial klien dankeluarganya serta tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku danberdasarkan hasil sidang Tiem Pengamat Pemasyarakatan (TPP