Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/35/IV/2016/Reskrim tanggal 11 April2016;d.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/35/IV/2016/Reskrim tanggal 11April 2016;d.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum penyidikan Termohon terhadap Pemohon I Lilis Suryani Damis, Pemohon II Muhammad Rezki Dwi Putra & Pemohon III Reksahari Yayan Mamonto berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/107/IV/Res.5.5/2024/Dit Reskrimsus tanggal 24 April 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/16/IV/Res.5.5/2024/Dit Reskrimsus tanggal 24 April 2024, Surat Ketetapan tentang

penyidikwajibmemberitahukandanmenyerahkan surat perintahdimulainyapenyidikan kepadaHalaman 21 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Pik36.37.penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapordalamwaktu palinglambat7 (tujuh) harisetelahdikeluarkannya surat perintahpenyidikan.menegasikan bahwa TERMOHON wajib memberikanSuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON,selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan, dalam perkara a qou TERMOHON telah menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanaadalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepadaHalaman 29 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN PikTERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/05/I/2017/ Ditreskrimum, tanggal 11 Januari2017 ;4. Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON' menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka yang disangka melanggar Pasal 385 jo.Pasal 372 jo.

Sidik diperbaharui karena penyidik yang berganti (mutasi)Surat Tugas No:Sp.Gas/05/I/2016/DitresIcrimum tanggal 21 Januari2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/05/I/201 7/Ditreskrimum11 Januari 2017.Dengan adanya sprin sidik Sp.Sidik/49/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 24Desember 2014 selanjutnya dilakukan pemanggilan dan pemeriksaankepada 38 orang saksisaksi yang menyatakan intinya adanyaperpindahan hak atas tanah dari Brata ruswanda kepada distanakkabupaten kobar.Berdasarkan bukti berupa surat

permulaan patut didugasebagai pelaku tindak pidana"danTermohon telah memiliki alatoukti sesuaidengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana yaituberupa Keterangan Saksi, keterangan Ahli dan Surat.Bahwa menjawab posita nomor 38 dari pemohon tentang putusanMahkamah Konstitusi RI nomor:130/PUUXIII/2015,tanggal 11 Januari 2017Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Pik22.23.24.25.26.bersifat tidak retroaktif (berlaku surut) terhadap sprindik perkara aquo adalahnomor sprin sidik Sp.Sidik

Photocopy Surat Hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,tanggal 01 November 2019, diberi tanda T15;16.Photocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/59/XI/2019/Reskrim,tanggal 01 November 2019, diberi tanda T16;17.Photocopy Surat Hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,tanggal 01 November 2019, diberi tanda T17;18.

,MH); Bahwa benar Termohon Kepolisian Resor Parigi Moutong menerbitkan suratperintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/59/XI/2019/Reskrim pada tanggal 01November 2019 dan selanjutnya menetapkan Pemohon Hajra.S.Sossebagai tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan TersangkaNomor B/248/X1/2019/Sa Reskrim, tanggal 01 November 2019 (bukti P2 /T18) dalam dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat(3) jo Pasal 27 Ayat (3) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas UndangUndang

menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sebagaimanadisyaratkan oleh KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUX1I/2014, tanggal 28 April 2015, bahwa Penetapan Tersangka harus didukungsekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan Pemohontelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon pada tanggal 1 November 2019berdasar surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik

terlebih dahulu Hakim akanmempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute) PengadilanNegeri Jantho untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa melanggar Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 8ayat (4) Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islamdan dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan PolisiPamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor SP.SIDIK

Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 50.a / II / 2019 /Reskrim. Tanggal 21 Februari 2019 dan Surat Perintah TugasNomor: SP.Gas / 50 / II / 2009 / Reskrim. Tanggal 21 Februari2019;b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 235.a/ VIII / 2020 /Reskrim. Tanggal 4 Agustus 2020 dan Surat Perintah TugasNomor: SP.Gas / 235 / VIII / 2009 / Reskrim. Tanggal 4 Agustus2020;c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 333.a/ X / 2020 /Reskrim.

instansional adalah wewenang HakimPraperadilan bukan Hakim Perdata yang memeriksa dan mengadili gugatanincasu.Bahwa semakin membuktikan bahwa subtansi gugatan in casu adalahwewenang Hakim Praperadilan, dimana Penggugat telah mengajukanpermohonan pemeriksaan Praperadilan atas tindakan Tergugat s/d IVyang telah menghentikan Penyidikan Laporan Polisi Penggugat Nomor :LP/2010/XV2012/SPKT tanggal 22 Nopember 2012 dengan Surat PerintahPutusan No. 224/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 12Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik

tidak melakukan penyidikan secaraprofesional atau tidak melakukan penyidikan secara tuntas atas LaporanPolisi Penggugat Nomor : LP/2010/XI/2012/SPKT tanggal 22 Nopember2012, sedangkan penghentian penyidikan laporan polisi Penggugattersebut telah diuji Penggugat melalui permohonan Praperadilan denganperkara Nomor : 21/Pra.Pid/2014/PN.Mdn terdaftar tanggal 16 April 2014,karena Tergugat s/d WV telah menghentikan penyidikan laporan polisiPenggugat dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik

Termohon Ill) yang dijabat Tergugat Il selaku atasan Tergugat untukmeminta pendapat dan persetujuan, dengan keputusan sependapat denganpenyidik yang ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor: SP.Sidik/35.a/V/2014/Reskrim, tanggal 9 Mei 2014 danPutusan No. 224/Pdt.G/2014/PN.MdnHalaman 24Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol. : S.TAP/35.b/V/2014 tanggal 9Mei 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat Ill atas nama Tergugat IV denganalasan bukan merupakan tindak

Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkaitperistiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018,Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ II/ Reskrimtertanggal 26 Februari 2020, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor :Sp.

Sidik/ 56/ C.12/ II/ 2020/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, danSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1250/111/2020/Ditreskrimum tertanggal 12 Maret 2020 adalah tidaksah dan tidak berdasarkan Hukum sehingga Penyidikan dalam Perkara aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karena itu diperintahkankepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan SuratPerintah Penyidikan dimaksud;.

Tap/ 48/ IW 2020/Reskrim tertanggal 3 Maret 2020Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHONterkait peristiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim tanggal 30Oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/58/S.6/II/Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, sSyrat PerintahTugas Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 56/C.12/II/2020/ Reskrimtertanggal 26 Februari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1250/IIl/2020/Ditreskrimum tertanggal

Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrimtertanggal 3 Maret 2020;Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkaitperistiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018, Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ II/ Reskrim tertanggal 26 Februari2020, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 56/ C.12/ Il/2020/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, dan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.

Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018, Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ Il/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020,Hal. 141 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SELSurat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.

:SP.Sidik/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007(BUKTI P6) DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN BATAL.14. Bahwa, karena berdasarkan BARANG BUKTI SURAT : perkara SURATTANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/X1I/1999/SATGA OPSCtanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPANPASAL 378,372 KUHP (BUKTI P1) ; LAMPIRAN P19 An. Tsk. Ir.THAMRIN SIMANJUNTAK, JAKSA PU/PENELITI ALFRED.T.P, SH.

Pol. : SP.Sidik/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (BUKTI P6).7. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO.POL. : LP/2225/K/VIII/2005/SPK/RESTROBKS tanggal 12 Agustus 2005tentang PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (BUKTI P7).8. Fotocopy Surat No. Pol. : B/3583/VIII/2005/RestroBks tanggal 25 Agustus2005 (BUKTI P8).9. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO.POL. : 1690/K/VIII/2005/RESTO JAKTIM tanggal 31 Agustus 2005 tentangPERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (BUKTI P9).10.

., dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/05/I/2017/Ditreskrimum, tanggal 11 Januari 2017 adalahtidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanyaPenetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukummengikat ;5. Menyatakan penangkapan terhadap PEMOHON oleh TERMOHONberdasarkan Surat Perintah Penangkapan NomorSp.Kap/47/1X/2017/Ditreskrimum., tanggal 22 September 2017adalah tidak sah dan unprosedural ;6.

Penyidikan No : Sp.Sidik/49/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 24Desember 2014 selanjutnya Sp. Sidik diperbaharui karena penyidikyang berganti (mutasi) Surat TugasNo:Sp.Gas/05/I/2016/Ditreskrimum tanggal 21 Januari 2016, SuratPerintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/05/l/2017/Ditreskrimum 11Januari 2017.

Dengan adanya sprin sidik Sp.Sidik/49/XII/2014/Ditreskrimumtanggal 24 Desember 2014 selanjutnya dilakukan pemanggilan danpemeriksaan kepada 38 orang saksisaksi yang menyatakanintinya adanya perpindahan hak atas tanah dari Brata ruswandakepada distanak kabupaten kobar.Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN Pik Berdasarkan bukti berupa surat (yang akan diajukan sebagai buktisurat termohon dalam sidang perkara aquo) Berdasarkan keterangan saksi Ahli yang menyatakan ada nyatidak pidana dalam

seorangyang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan buktipermulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidanadanTermohontelah memiliki alatbukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KitabUndangundang Hukum Acara Pidana yaitu berupa Keterangan Saksi,keterangan Ahli dan Surat.Bahwa menjawab posita nomor 38 dari pemohon tentang putusanMahkamah Konstitusi RI nomor:130/PUUXIII/2015,tanggal 11 Januari2017 bersifat tidak retroaktif (berlaku surut) terhadap sprindik perkaraaquo adalah nomor sprin sidik Sp.Sidik

291/VIII/2019/Ditreskrimsus untukmelaksanakan Peyelidikan dan Penyidikan Pidana ITE,tertanggal 16 Agustus 2019 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PerintahPenyelidikan NomorSp.Lidik/216/VIII/2019/Ditreskrimsus untuk melaksanakanPeyidikan Pidana ITE, tertanggal 16 Agustus 2019 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah TugasNomor : Sp.Gas/118/VII/2020/Ditreskrimsus untukmelaksanakan Penyidikan Pidana ITE, tertanggal 9 Juli2020 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

bahwahasil gelar perkara dan rekomendasi dari peserta gelar kepadapenyidik terhadap Laporan Polisi NomorLP/O610/VIII/2019/DIY/SPKT, tanggal 10 Agustus 2019,berdasarkan bukti yang ada maka perkara tersebut dapatditingkatkan ke tahap penyidikan (vide bukti T9);Bahwa selanjutnya guna kepentingan penyidikan tindak pidanadan untuk melakukan tindakan hukum atas laporan tersebut telahditerbitkan Surat Perintah Tugas NomorSp.Gas/118/VII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 9 Juli 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/569/IX/2016/Dit Reskrimum tanggal 6 September 2016 dan suratperintah penyidikan nomor : SP.Sidik/18//2017/Dit Reskkrimum tanggal 6Januari 2017 atas nama R. Gerard Aria Warmadewa, termohon telahmenetapkan pemohon sebagai tersangka atas Laporan Polisi Nomor :LP/316/VII/2016/BAL/SPKT tanggal 24 Agustus 2016;3.

putusan No. 628/K/Pid/1984.Dalam putusan ini Mahkamah Agung (MA) memerintahkan PengadilanTinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai statuskepemilikan tanah.Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas telah cukup alasan bagi HakimPraperadilan untuk menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangkaberdasarkan adanya surat perintah penyidikan NomorSP.Sidik/569/IX/2016/Dit Reskrimum tanggal 6 September 2016 dan suratperintah penyidikan nomor : SP.Sidik

Gerard Aria Warmadewa tidak sah menuruthukum;Berdasarkan atas alasanalasan diatas, maka Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Denpasar agar menetapkan hakim praperadilan untukmemeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnyaMenyatakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkansurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/569/IX/2016/Dit Reskrimumtanggal 6 September 2016 dan Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/1 8

tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik;- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

/1999,tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusanAkademi Kepolisian T.A. 1998/1999; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku UtaraNomor : Kep/154/VV2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari danpengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara; 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik; 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

/VI/1999,tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusanAkademi Kepolisian T.A. 1998/1999;1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku UtaraNomor : Kep/154/VV2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari danpengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik;2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

TUANANY, SH, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017,mendatangi Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk mendampingiterdakwa RUSMINI SADARALAM, SE untuk diperiksa sebagai tersangka danuntuk bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidikberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku UtaraNomor : SP.Sidik/132.a/XV 2016/Ditreskrimum dalam perkara Tindak Pidanapengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT.

/PN Tte.Menimbang, bahwa saksi ACE KURNIA, SH. bersama saksi FADLY S.TUANANY, SH pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, mendatangi Kantor DitReskrimum Polda Maluku Utara untuk mendampingi terdakwa RUSMINI SADARALAM,SE yang akan diperiksa sebagai tersangka oleh Penyidik yaitu saksi HENGKYSETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan DirekturReskrimum Polda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/XV 2016/Ditreskrimum danmenyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, akan tetapi

Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau GebeKabupaten Halmahera Tengah;Menimbang, bahwa saksi ACE KURNIA, SH. bersama saksi FADLY S.TUANANY, SH pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, mendatangi Kantor DitReskrimum Polda Maluku Utara untuk mendampingi terdakwa RUSMINI SADARALAM,SE yang akan diperiksa sebagai tersangka oleh Penyidik yaitu saksi HENGKYSETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan DirekturReskrimum Polda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/XV 2016/Ditreskrimum

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Termohon menerbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/224.A/X/1.10/2020/Reskrim;5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 04.20 Wita, sekitar20 orang anggota dari Termohon mendatangi Pemohon di sekertariatFront Mahasiswa Nasional (FMN) di JI. Tidung III Blok 17 Nomor 118,Kelurahan Bonto Makkio, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Termohonmemaksa akan membawa Pemohon untuk diperiksa di kantorTermohon.

Selanjutnya menindak lanjuti dari hasil Gelar PerkaraTERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/ 224 / X / Res.1.10/ 2020/ Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana barangSiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkanbahaya umum bagi barang atau barang siapa yang dimuka umumsecara bersamasama melakukan kekerasan terhadap barang ataubarang siapa yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ataudengan sengaja membantu)

Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 sehinggapenetapan Pemohon oleh Termohon sebagai Tersangka dalamLaporan Polisi Nomor LP/2393/K/IX/2015/SPKT Resta Medan Tanggal03 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/1278/X/2015/Reskrim Tanggal 02 Oktober 2015 adalah tidaksah ;Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1278/X/2015/Reskrim Tanggal 02 Oktober 2015 yarig menetapkan Pemohonsebagai Tersangka oleh Termohon bertentangan dengan

Nomor 98 PK/Pid/2016Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 maka dimohonkan kepada Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1278/X/2015/Reskrim Tanggal 02 Oktober 2015 sebagai dasar menetapkanPemohon sebagai Tersangka oleh Termohon atas Tindak Pidanamelakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawahumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) jo.

Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1278/X/2015/Reskrim Tanggal 02 Oktober 2015 sebagai dasar menetapkanPemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dinyatakan tidak sah,maka patut dan wajar dimohonkan kepada Ketua Pengadilan NegeriMedan Cq. Hakim Praperadilan untuk: Menyatakan PenetapanPemohon sebagai Tersangka oleh Termohon atas Tindak Pidanamelakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawahumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) jo.

Bin Tatang Setiawan di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengetahui dugaan terjadinya peristiwa pidana di bidangAdministrasi Kependudukan tersebut setelah Saksi terlibat sebagai TimPenyidik dalam penyidikan dugaan tindak pidana Membuat surat palsuatau memalsukan surat dan Dengan sengaja menggunakan surat palsuatau. yang dipalsukan ~ berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/L/5/I/RES.2.4/2019/SPKT tanggal 05 Januari 2019 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/16/l

yaitu dengansengaja tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikanDokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96AUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubatan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminsitrasi Kependudukan.Berdasarkan hasil Gelar Perkara tersebut maka selanjutnya Tim Penyidikmembuat Laporan Polisi (Model A) Nomor:LP/K/93/III/RES.2.4/2019/SPKT tanggal 27 Maret 2019 dan kemudiandilakukan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik

Disdukcapil Kota PalangkaRaya; Bahwa Kartu Keluarga atas nama YESSIARIE SILVANNY SIBOT yangdiduga dicetak, diterbitkan dan distribusikan secara tidak sah yang saat inidiamankan oleh pihak Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng sebagaibarang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana Membuat surat palsuatau memalsukan surat dan Dengan sengaja menggunakan surat palsuatau. yang dipalsukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/L/5/I/RES.2.4/2019/SPKT tanggal 05 Januari 2019 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik

Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 setelah ditemukan peristiwapidana penganiayaan tersebut Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/12/Il/2018/Reskrim tanggal21 Pebruari 2018 untuk melakukan penyidikan perkara tindakpidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351ayat (1) KUHPidana dan memberitahukan dimulainya penyidikan inikepada kepada Kepala Kejaksaan Negeri Martapura dengan suratNo.

penuntutan dan atau peradilandalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undangundangini, pasal ini bersifat penjelasan mengenai penangkapan yangmerupakan tindakan yang dapat dilakukan penyidik gunakepentingan penyidikan yang hal dan caranya dalam Undangundang ini diatur dalam BAB V bagian kesatu mengenaipenangkapan yaitu pasal 16 ayat (1) dan (2), pasal 17, pasal 18ayat (1), (2), (3), dan pasal 19 KUHAP.Bahwa sesuai pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagaimana buktiSurat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

.: SP.sidik/1573/V/2001/ Ditserse tanggal 10 Mei 2001 (Bukti T3), membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/ PyBahwa ..V/2001/Datro tanggal 16 Mei 2001(Bukti T4) ; Bahwa kemudian TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap Saksisaksi danmelakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaiberikut :BAP Saksi Pelapor ASMADJA (Bukti T5) ;BAP Saksi HERMAN SULAIMAN (Bukti T6) ;BAP Saksi ROSITA (Bukti T7) ;BAP Saksi HENY JANTI (Bukti T8) ;BAP Saksi EUIS ROHAYATI (Bukti

yang cukup, dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ;Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan telah diberi kesempatan Pemohontidak mengajukan saksisaksi ;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalildalil sangkalannya,Termohon telah pula mengajukan bukti suratsurat sebagai berikut :1 Laporan Polisi No Pol : LP/1 160/K/V/2001 /Satgas Ops "C" tanggal 1 Mei 2001(Bukti T1) ;2 Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/1862N/2001/Ditserse tanggal 10 Mei2001(Bukti T2) ;3 Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

distempel sebagai bentuk legalitas sebuah surat yang mewakili sebuahInstitusi, olehnya itu maka patulah surat perintah penangkapan tersebutdinyatakan cacat formil atau tidak memiliki kekuatan hukumBahwa keputusan Termohon menduga pemohon adalah pelakusebagaimana disebutkan dalam pasal 378 atau pasal 372 (penipuanatau penggelepan) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/12/IV/2021/Sultra /Res Baubau/ Sek Wolio tanggal 6 April 2021 dan dihari yangsama Termohon mengeluarkan surat Perintah Penyidikan nomor :Sp.Sidik

Terdakwa dan keluarganya masih menempati rumahtersebut, selanjutnya karena merasa sebagai pemilik yang sah dan sudah tidakmenghendaki/mengijinkan sehingga saksi korban mengirimkan surat somasi yaitumeminta Terdakwa mengosongkan rumah HM 542 paling lambat tanggal 8 Agustus2010, kemudian karena somasi tidak diindahkam saksi korban melaporkan kejadiantersebut ke Polisi sebagaimana laporan Polisi No.Pol : LP/135/VIU/2010/Sek.Jtn tanggal10 Agustus 2010 dan dibuatkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik