Ditemukan 9789 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1434/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT. PERTAMINA (Persero) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1434/B/PK/PJK/2017(Virginia Indonesia Company, Total E&P Indonesia,dan Chevron Indonesia Company).Invoice tersebut diterbitkan atas dasar Article 8 danArticle 2 Exhibit A BADAK LNG (BONTANG LNG)PROCESSING AGREEMENT (Amended &Restatted, 1988).Article 8 BADAK LNG (BONTANG LNG)PROCESSING AGREEMENT (Amended &Restatted, 1988): 8.0L As consideration re Plant Oferater foc perfermance of itseSligations under Acticle 4, each of the Preducers shall,subject te the foliawing provisiens of Shis
    Plans Operater and Paid SyProducers an accordance with fhe Acceunting Procedure.Such charges and Payments, shall be subject! to adjustment asPrevided in the Aocounting Precedure. Blant Obperatar shallEranamit a copy of each cash S411 andidebilt note ta theTrustee and Paying AGent (Ss) at the sane time such cash caiL er debit note is transmitted ta Preducers. Gambar IV.
    Article 8 BADAK LNG (BONTANG LNG) PROCESSINGAGREEMENT (Amended & Restatted, 1988):Artice 2 Exhibit ABADAK LNG (BONTANG LNG) PROCESSINGAGREEMENT (Amended & Restatted, 1988): asCash Calls From time to time, as Necessary, Plant Operater shall cash all from Producers; and Preducrs Shall pay or cause. to be Halaman 31 dari 53 halaman.
    Ene Cash call nexeSucceeding the issuance oe the dgebic AGk@ eferred te inSection below shall be reduced By the ameunt of suchcess.EB. To the extent BPracticazble, Plant Operater shail Place thefunds received pursuan: to cash calle in interesgtearningaccounts; ell interest earned thereon Shall be credited toPlant Cperating Cests and Retice of SUCH amounts @hall tedelivered to the Pereducers. Gambar VI.
    BadakNGL Co. atas cash advance jasa pengolahan LNG.Payment Instruction tersebut diterbitkan atas dasarTRUSTEE AND PAYING AGENT AGREEMENT(1974): ARTICLE 6Deseussesc=ne ce Worse Koxesreecr=o eocessrro CeanomsS12 Pertermines and the Contractors shall submit to the Trustee 62 FPertamina and the Contesstors shall agree with the Tiqmuefaction (Company on appropriate procedures for the payment of Fumd= Gambar VII. TRUSTEE AND PAYING AGENT AGREEMENT(1974):c.
Register : 21-09-2012 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50155/PP/M.VIII/16/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11418
  • yangabstrak sehingga tidak mudah diidentifikasi;bahwa sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana seharusnya memaknai "penyerahan jasa" sebagaimanatertera pada Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN, mengingat belum ditemukannya penjelasan yang jelasterkait hal tersebut pada penjelasan undangundang, dapat Terbanding uraikan sebagai berikut :bahwa berdasarkan article tiga puluh satu EU VAT Directive tentang Place of Supply of Goods dinyatakanbahwa where goods are use dispatched or transported, the place of supply shall
    be deemed to be the placewhere the goods are located at the time when the supply takes place;bahwa berdasarkan article empat puluh tiga EU VAT Directive tentang General Rules Place of Supply ofService dinyatakan bahwa the place of supply of service shall be deemed to be the place where thesupplier has established his business or has a fixed establishment from which the service is supplied, or, inthe absence of such a place of business or fixed establishment, the place where he has his permanentaddress
Register : 21-09-2012 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50164/PP/M.VIII/16/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11422
  • abstrak sehingga tidak mudah diidentifikasi;bahwa sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana seharusnya memaknai "penyerahanjasa" sebagaimana tertera pada Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN, mengingat belumditemukannya penjelasan yang jelas terkait hal tersebut pada penjelasan undangundang,dapat Terbanding uraikan sebagai berikut :bahwa berdasarkan article tiga puluh satu EU VAT Directive tentang Place of Supply ofGoods dinyatakan bahwa where goods are use dispatched or transported, the place ofsupply shall
    be deemed to be the place where the goods are located at the time when thesupply takes place;bahwa berdasarkan article empat puluh tiga EU VAT Directive tentang General RulesPlace of Supply of Service dinyatakan bahwa the place of supply of service shall bedeemed to be the place where the supplier has established his business or has a fixedestablishment from which the service is supplied, or, in the absence of such a place ofbusiness or fixed establishment, the place where he has his permanent address
Putus : 14-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — PT KALPATARU INVESTAMA VS SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE. LTD
6721038 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbantah tidak menuntut bunga atas klaim yang diajukan padaSIAC, namun Arbitrator SIAC atas inisiatif sendiri justru menambahbunga atas klaim tersebut terlebih lagi diskresi kewenangan tersebutdidasarkan pada ketentuan hukum lain, bukan hukum yang berlaku diIndonesia sebagaimana disepakati Pembantah dan Terbantah dalamPerjanjian Pengakhiran dimana Pasal 6.1 menyatakan bahwa:This Agreement shall be governed by and construed in accordance withthe laws of the Republic of Indonesia...atau secara bebas
    The procedures of the arbitration shall bein accordance with the rules of the SIAC. The place of arbitration shall beSingapore and the language of arbitration would be English.
    Any awardpassed by the arbitration panel shall be final and binding on the parties;Terjemahan resmi:Suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarahmufakat sesuai ketentuan Pasal 6.2 (a) harus dirujuk kepada dan secarafinal dan menentukan diselesaikan melalui Pusat Arbitrase IntemasionalSingapura ("SIAC") oleh majelis arbitrase yang terdiri dari tiga (3)arbitrator.
    Termination:The Parties hereby agree that as at the Closing Date, the TransactionAgreement shall be terminated and cease to have any force or effect, andthe rights and obligations of the respective Parties shall be extinguished";Terjemahan resmi:"2. PengakhiranPara Pihak dengan ini sepakat bahwa terhitung sejak TanggalPenutupan, PerjanjianPerjanjian Transaksi harus dihentikan dan tidakHalaman 20 dari 43 hal. Put.
    Jelas hal ini bertentangandengan ketentuan dan asas hukum yang berlaku di Republik Indonesiasebagaimana disepakati sebagai pitman hukum oleh Pemohon Kasasi(dahulu Pembanding/Pembantah) dan Termohon Kasasi (dahuluTerbanding/Terbantah) dalam Perjanjian Pengakhiran dimana Pasal 6.1menyatakan bahwa:This Agreement shall be governed by and construed in accordance with thelaws of the Republic of Indonesia....
Register : 12-08-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 336/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 22 September 2021 — Pembanding/Tergugat : PT OTA INDONESIA Diwakili Oleh : Joko Yunanto, SH
Terbanding/Penggugat : PT TUNAS SAMUDRA KURNIA
7240
  • INV SMG 190163 A tertanggal 30 November 2019;Bahwa berdasarkan ketentuan pembatasan pertanggungjawaban yangdiatur dalam Ketentuan Perdagangan Umum (General Trading Conditions)dalam "Section General Condition Clause Nomor 15 and 16 TheFIATA Rules for Freight Forwarding Services menyebutkan :15 (i). iN no circumstances whatsoever shall the company be liableto the customer or owner for consequential loss or loss ofmarket however caused;(ii).
    Without prejudice to any other conditions herein orother defences which may be open to the company, Inno circumstances whatsoever shall the company be liable tothe customer or owner for delay or deviation howevercaused in asum in excess of twice the company owncharges in respect of the relevant transaction;16 in no case whatsoever shall any liability of the Company,however arising, and notwithstanding that the cause of loss ordamage be unexplained, exceed;(i).
    Jumlah nilai sebesar USD 1.000,00 per ton dari 1.000kilo bobot kotor barangbarang yang bersangkutan, manayang paling seaikitKemudian dalam Section 2 The Company As Forwarding AgentClause Nomor 25 dalam aturan a quo menyebutkan :25 The company shall not be liable to the customer or owner forlossor damage arising from any noncompliance or misscompliance with the customer's or owner's instruction or for anyfailure to perform whether wholly or in part their obligation (whethersuch obligation arise in
Register : 21-09-2012 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50162/PP/M.VIII/16/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11021
  • abstrak sehingga tidak mudah diidentifikasi;bahwa sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana seharusnya memaknai "penyerahanjasa" sebagaimana tertera pada Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN, mengingat belumditemukannya penjelasan yang jelas terkait hal tersebut pada penjelasan undangundang,dapat Terbanding uraikan sebagai berikut :bahwa berdasarkan article tiga puluh satu EU VAT Directive tentang Place of Supply ofGoods dinyatakan bahwa where goods are use dispatched or transported, the place ofsupply shall
    be deemed to be the place where the goods are located at the time when thesupply takes place;bahwa berdasarkan article empat puluh tiga EU VAT Directive tentang General RulesPlace of Supply of Service dinyatakan bahwathe place of supply of service shall bedeemed to be the place where the supplier has established his business or has a fixedestablishment from which the service is supplied, or, in the absence of such a place ofbusiness or fixed establishment, the place where he has his permanent address
Register : 21-09-2012 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50163/PP/M.VIII/16/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
10825
  • abstrak sehingga tidak mudah diidentifikasi;bahwa sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana seharusnya memaknai "penyerahanjasa" sebagaimana tertera pada Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN, mengingat belumditemukannya penjelasan yang jelas terkait hal tersebut pada penjelasan undangundang,dapat Terbanding uraikan sebagai berikut :bahwa berdasarkan article tiga puluh satu EU VAT Directive tentang Place of Supply ofGoods dinyatakan bahwa where goods are use dispatched or transported, the place ofsupply shall
    be deemed to be the place where the goods are located at the time when thesupply takes place;bahwa berdasarkan article empat puluh tiga EU VAT Directive tentang General RulesPlace of Supply of Service dinyatakan bahwa the place of supply of service shall bedeemed to be the place where the supplier has established his business or has a fixedestablishment from which the service is supplied, or, in the absence of such a place ofbusiness or fixed establishment, the place where he has his permanent address
Register : 24-07-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54082/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11519
  • Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, dalam melaksanakankerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau SuratKeterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Revised Operational CertificationProcedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEANChina Free Trade Area;bahwa berdasarkan Appendix I: Revised Operational Certification Procedures (Ocp) For The Rules OfOrigin Of The ASEANChina Free Trade Area pada Rule 7 dinyatakan The Issuing Authorities shall
    Certificate of Origin (Form E), andsigned by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number andkinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall
Register : 21-09-2012 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50158/PP/M.VIII/16/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11422
  • abstrak sehingga tidak mudah diidentifikasi;bahwa sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana seharusnya memaknai "penyerahanjasa" sebagaimana tertera pada Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN, mengingat belumditemukannya penjelasan yang jelas terkait hal tersebut pada penjelasan undangundang,dapat Terbanding uraikan sebagai berikut :bahwa berdasarkan article tiga puluh satu EU VAT Directive tentang Place of Supply ofGoods dinyatakan bahwa where goods are use dispatched or transported, the place ofsupply shall
    be deemed to be the place where the goods are located at the time when thesupply takes place;bahwa berdasarkan article empat puluh tiga EU VAT Directive tentang General RulesPlace of Supply of Service dinyatakan bahwa the place of supply of service shall bedeemed to be the place where the supplier has established his business or has a fixedestablishment from which the service is supplied, or, in the absence of such a place ofbusiness or fixed establishment, the place where he has his permanent address
Register : 21-09-2012 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50156/PP/M.VIII/16/2014
Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11618
  • yangabstrak sehingga tidak mudah diidentifikasi;bahwa sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana seharusnya memaknai "penyerahan jasa sebagaimanatertera pada Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN, mengingat belum ditemukannya penjelasan yang jelasterkait hal tersebut pada penjelasan undangundang, dapat Terbanding uraikan sebagai berikut :bahwa berdasarkan article tiga puluh satu EU VAT Directive tentang Place of Supply of Goods dinyatakanbahwa where goods are use dispatched or transported, the place of supply shall
    be deemed to be theplace where the goods are located at the time when the supply takes place;bahwa berdasarkan article empat puluh tiga EU VAT Directive tentang General Rules Place of Supply ofService dinyatakan bahwa the place of supply of service shall be deemed to be the place where thesupplier has established his business or has a fixed establishment from which the service is supplied, or, inthe absence of such a place of business or fixed establishment, the place where he has his permanentaddress
Register : 20-03-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm
Tanggal 2 April 2024 — Terdakwa
1510
  • 1 (satu) buah topi rimba bertuliskan Lawlles warna hitam corak
  • 1 (satu) buah shall warna hitam bergambar bintang serta bertuliskan thrasher warna putih
    • .
  1. Membebankan biaya perkara kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah).
Register : 29-12-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 714/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : IMC LOGISTICS COMPANY LIMITED Diwakili Oleh : Leonardo R Sidabutar SH
Terbanding/Tergugat : PAULA MULJONO
396313
  • pada PromissoryNote adalah dalil yang keliru dan Penggugat dengan sengajamenyembunyikan fakta hukum, tidak mendasarkan pada perjanjianpokok yaitu Perjanjian Pinjaman, karena Promissory Note merupakanLampiran A dalam Perjanjian Pinjaman tanggal 8 September 2009 yangharus ditandatangani oleh Tergugat sebelum pinjaman diberikan, hal inisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.2 Perjanjian Pinjaman yangmenyatakan bahwa:Halaman 13 Putusan Nomor 714/PDT/2020/PT DKIPrior to the Loan being made the Borrower shall
    Governing LawThis Agreement shall begoverned by the law of Singapore.Halaman 14 Putusan Nomor 714/PDT/2020/PT DKITerjemahan dalam bahasa Indonesia berbunyi, sbb:14. Hukum yang MengaturPerjanjian ini harus diaturoleh hukum Singapura.Kemudian adapun Pasal 15 dikutip, sebagai berikut:15. Jurisdiction15.1.
    As aresult, the Lender shall not be prevented from taking proceedingsagainst the Borrower in the courts of any jurisdiction. Thecommencement of any proceedings against the Borrower in oneor more jurisdictions shall not preclude the commencement ofany proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently ornot.Terjemahan dalam bahasa Indonesia, berbunyi, sbb:15. Yurisdiksi15.1.
Register : 24-11-2011 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54034/PP/M.XA/13/2014
Tanggal 14 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
284693
  • Rekan telah menjelaskan dalam surat Nomor:Ref.005/VIII/BAR/2010 tanggal 24 Agustus 2010;Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian atas koreksi sewa bandwidtha.sebesar Rp.1.817.424.025,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:Dalam Pasal 7 ayat (7) Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Inggris tanggal 5April 1993 diatur bahwa "Where profit include items which are dealt with separately in other Articles ofthis Agreement, then the provisions of those Articles shall
    olehpasalpasal lain dari persetujuan ini, maka ketentuanketentuan dalam pasalpasal itu tidak akanterpengaruh oleh ketentuanketentuan dalam pasal ini;b.Pasal 12 ayat (2) huruf b Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Inggris tanggal 5April 1993 diatur bahwa "However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in whichthey arise and according to the law of that State; but where the beneficial owner of such royalties is aresident of the other Contracting State the tax so charged shall
    Adapun persewaan Bandwidth yang Pemohon Banding lakukan adalah lebih tepat termasuk kedalam pengertian Jasa Laba/Usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Inggris yang menyebutkan the profit of anenterprise of a contracring state shall be taxable only that state unless the enterprise carries onbusiness in the other contracting state through a permanent establishment situated therein.
    poin 2 huruf b dalam P3B antara Indonesia dan Inggris;bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 680/5S/LBM/20776 11743/CVJ tanggal 04 April 2007yang diterbitkan oleh HM Revenue & Customs City of London Area Service, diketahui bahwa Intelsat GlobalSales & Marketing Limited berdomisili di Inggris (London), dan Intelsat tidak mempunyai BUT di Indonesia;bahwa pada Article 7 P3B Indonesia dan Inggris menyatakan hal sebagai berikut:11"(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall
Register : 02-10-2012 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48477/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11028
  • Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2011, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untukmenggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan AsalBarang Form E, yang diatur secara rinci dalam Revised OperationalCertification Procedures For The Rules Of Origin Of The AseanChina FreeTrade Area.bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational CertificationProcedures (Ocp) For The Rules Of Origin Of The AseanChina Free TradeArea pada Rule 7 dinyatakan The Issuing Authorities shall
    notes of the Certificate of Origin (Form E),and signed by the authorised signatory,The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA,The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted,Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number andkinds of packages, as specified, conform to the products to be exported,Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54090/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
14928
  • And The Peoples RepublicOf China, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin(ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam RevisedOperational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The AseanChina Free TradeArea;bahwa berdasarkan Appendix I: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules OfOrigin Of The AseanChina Free Trade Area pada Rule 7 dinyatakan The Issuing Authorities shall
    Certificate of Origin (Form E), and signed bythe authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentaryevidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds ofpackages, as specified, conform to the products to be exported;) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall
Register : 15-08-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54087/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11523
  • Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, dalam melaksanakankerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau SuratKeterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Revised Operational CertificationProcedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area;bahwa berdasarkan Appendix I: Revised Operational Certification Procedures (Ocp) For The Rules OfOrigin Of The AseanChina Free Trade Area pada Rule 7 dinyatakan The Issuing Authorities shall
    Certificate of Origin (Form E), and signed bythe authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentaryevidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds ofpackages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall
Putus : 07-01-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324/B/PK/PJK/2013
Tanggal 7 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT OMNES SERVICES INDONESIA
21666 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda menyatakan:Pasal 1:"This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the twoStates" ;Pasal 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara PemerintahRepublik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda dalam versi Indonesiaadalah :"Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salahsatu atau kedua Negara" ;Pasal 11:(1) "Interest
    arising in one of the two States and paid to a resident of the otherState may be taxed in that other State" ;(2) "However, such interest may also be taxed in the State in which it arises andaccording to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest isa resident of the other State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent ofthe gross amount of the interes" ;(4) "Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one of the twoStates shall be taxable only
    in the other State if the beneficial owner of theinterest is a resident of the other State and if the interest is paid on a loanmade for a period of more than 2 years or is paid in connection with the saleon credit of any industrial, commercial or scientific equipment' ;(5) "The competent authorities of the two States shall by mutual agreementsettle the mode of application of paragraphs 2, 3 and 4".Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara PemerintahRepublik Indonesia dengan
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 K/Pdt/2010
Tanggal 22 Agustus 2011 — PRAWITO TIEN VS.CONOCO PHILIPS (dahulu Gulf Resources (Ramba) Ltd,
4491399 Berkekuatan Hukum Tetap
  • If at any time Contractor's performance of thisContract is inadequate to meet Company's requirements or is otherwiseunreasonably slow, Company shall notify Contractor. If within two (2) daysafter receipt of such notice Contractor has failed to commence andcontinue expedited performace to meet Company's requirements,Company may terminate this Contract in accordance with Article 4.1.5. Anyincreased resources provided by Contractor to expedite progress shall beat Contactor's expense.
    for payment for Work already perfomed (unless this Contract isterminated for breach of Article 9.8 in which case no such payment shall bedue).
    The arbitrationproceedings shall take place in English with arbitrators fluent in English.Arbitration shall be held in Jakarta, Indonesia, unless another location asselected by mutual agreement of the Parties.
    If the change does not impact Contractor's prices orscheduled for the Work, Contractor, shall promptly perform the change.lf the change may reasonably impact such prices or schedule,Contractor shall immediately notify Company with details of the impactbefore commencing the change. Company shall then authorize orcancel the change. Upon such authorisation, Contractor shall promptlyperform the change.
    If the change does not impact Contractor's pricesor schedule for the Work, Contractor shall promptly perform the change.Hal. 107 dari 197 hal. Put. No. 1838 K/Padt/2010Cc.lf the change may reasonably impact such prices or schedule,Contractor shall immediately notify Company with details of the impactbefore commencing the change. Company shall then authorize orcancel the change. Upon such authorization, Contractor shall promptlyperform the change.
Register : 20-05-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-51199/PP/M.VIIA/19/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
18620
  • Hal ini sesuai dengan Anex 8 OperationalCertification Procedure for the Rules of Origin, Article 16 menyatakan sebagai berikut:"Where the ASEAN origin of the goods is not in doubt, the discovery of minor discrepancies, such astypographical error in the statements made in the Certificate of Origin (Form D) and those made inthe documents submitted to the customs authorities of the importing Member State for the purpose ofcarrying out the formalities for importing the goods shall not ipso facto invalidate
    Rule 23, Appendix 1, Attachment A, Revised Operational Certification Procedures (OCP)For The Rules of Origin of The AseanChina Free Trade Area, menyatakan :The Customs Authority of the importing Party shall accept a Certificate of Origin (Form E) incases where the sales invoice is issued either by a company located in a third country or by anACFTA exporter for the account of the said company, provided that the product meets therequirements of the Rules of Origin for the ACFTA.
    The third party invoice number should beindicated in Box 10 of the Certificate of Origin (Form E), the exporter and consignee must belocated in the Parties and the copy of the third party invoice shall be attached to the Certificateof Origin (Form E) when presenting to the Customs Authority of the importing Party.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 004754 tanggal 07 Desember 2012,kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut : Kolom Uraian Nomor tanggal Keterangan15
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
4619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to havecomplied with by the delivery to CONTRACTOR within one hundred andtwenty (120) days after the end of each Calendar Year, of documentary proofin accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the abovementioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of suchliabilities which CONTRACTORS may be obliged to pay directly,PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunderwithin sixty
    Bahwa dalam Section IV Pasal 1.3 huruf b kontrak Bagi Hasil Blok RokanAntara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA) dan Pemohon Banding, dinyatakan sebagai berikut:"PERTAMINA shall:(a) ....(ob) Except with respect to CONTRACTOR's obligation to pay the IncomeTax Including final tax on profits after tax deduction as set forth atsubsection 1.2(r) of this Section IV. assume and discharge otherHalaman 12 dari 48 halaman.
    ,;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to havecomplied with the delivery to CONTRACTOR within one hundred andtwenty (120) days after the end of each Calender Year, ofdocumentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws thatliability for the above mentioned taxes has been satisfied, except thatwith repect to any of such liabilities which CONTRACTORS may beobliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse it only out of itsshare of production hereunder within sixty (60
    Overhead AllocationGeneral and Administrative cost, other thcm direct charges,allocable to this opration should be determined by a detailedstudy, and the method determined by such study shall beapplied each Year consistenly. The method selected must beapproved by PERTAMINA, and such approval can bereviewedperiodically by PERTAMINA and theCONTRACTOR.
    Laws and Regulations, yangantara lain mengatur bahwa:2.1 The laws of the Republis of Indonesia shall apply to this Contract, danSection IV Rights and Obligations ofthe Parties:CONTRACTOR shall(6) furnish all technical aid, including foreignpersonnel, required for the performance oftheWork Program, payment whereof requires ForeignExchange;(c) furnish such other Funds for the performance ofthe Work Program that required payment inForeign Exchange, including payment to foreignthird parties who perform