PAW, S.Pd (Pemohon II);2.PIll. PAW (Pemohon III);3.PIV.

PAW, PIlIl. PAW dan PIV.PAW;Bahwa PI.PAW, PIl. PAW, PIII.

PAW,3. PIll. PAW,4. PIV.

PAW (suami);3.3PIl. PAW, S.Pd (anak kandung perempuan);3.4PIll. PAW (anak kandung perempuan);3.5PIV. PAW (anak kandung lakilaki)sebagai ahli waris dari Pewaris.4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelishakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020Miladiah, bertepatan dengan 19 Syawal 1441 = Hijriyah oleh kamiDr. H.

itu barumengajukan usulan PAW terhadap Penggugat, namunfaktanya proses PAW terhadap Penggugat dilakukan tidakprocedural yaitu tanpa ada pemberhentian dari partai dantanpa adanya permohonan atau usulan partai untukmelakukan PAW terhadap Penggugat.

tapi kami jawab masih dalam proses ; Bahwa ...Bahwa saksi menerangkan Proses PAW mulai dari DPD IIditembuskan ke DPD kemudian diteruskan ke DPP layakatau tidak untuk di PAW ; alBahwa saksi menyatakan tidak ada tembusan surat ke DPD terkait PAW sehingga sempat dipanggil untukberkoordinasi ke DPP dan juga disarankan ke Sekwan,karena tidak ada respon dari Sekwan maka ditempuh jalurBahwa saksi sebagai pengurus partai sejak tahun 2004 danpernah melakukan proses PAW ; Bahwa saksi menyatakan DPC tidak

:210/173/Pemtanggal ...tanggal 19 Juni 2013 perihal mohonPengesahan usulan PAW = anggota DPRDKabupaten Klungkung ; Foto copy surat Keputusan Gubernur Balinomor : 386/04A/HK/2013 tanggal 31 Januari2013 tentang Panitia Pelaksana PenelitianAdministrasi PAW anggota DPRD Propinsi danKabupaten/Kota ; Foto copy Berita Acara Hasil PenelitianKelengkapan Administrasi PAW anggota DPRD7.

Sebagai pihak yang diberikan kewenanganpenerbitan keputusan pengesahan PAW, Gubernur memilikikewajiban memastikan bahwa usulan PAW tersebut tidakterdapat cacat yuridis, yakni terkait kelengkapan berkas,kebenaran dan keabsahan berkas serta prosedur usulansebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Terkait dengan kekurangan usulan PAW tersebut, makaGubernur dapat mengembalikan berkas usulan PAW dengancatatan kekurangan yang ada (vide Keterangan Saksi DewaPutu Mantera) ;w Bahwa memang benar

Saksi WayanRumantiasa) ;e bahwa pada saat pemeriksaan kelengkapan berkasadministrasi PAW Penggugat oleh Panitia PelaksanaPenelitian Administrasi PAW Provinsi Bali, panitia tidakmendapati adanya surat usulan PAW dari pimpinan PartaiPKPB Kabupaten Klungkung (vide keterangan Saksi DewaPutu Mantera) ;e bahwa berdasarkan berita acara kelengkapanadministrasi PAW tersebut kemudian Gubernur Balimenerbitkan keputusan pengesahan pemberhentianantar waktu Penggugat tertanggal 18 Julie bahwa pada tanggal 31

surat Nomor: MPPPAN/A/K S/004/IV/2007, Hal: RekomendasiPenting, yang pada intinya menyatakan PAW diantarapada kader PAN hendaknya dilaksanakan sesuai prinsipkeadilan, Tiga hal diseputar PAW adalah.......... dst,Hal 9 dari 77 hal PUT.No.56/G/2008/PTUN.JKT.10yang berarti dapat disimpulkan pengajuan PAW tidaktepat diterapkan terhadap diri Penggugat ;Bahwa pada tanggal 10 April 2008 Ketua DPRD ProvinsiJawa Barat mengeluarkan surat Nomor: 161.1/703Set.DPRD, Perihal: Pengajuan PAW Anggota DPRD Jabar20042009

dari Foto Copy ) ;Klipping Koran Seputar Indonesia,berjudul MPPWPAN Minta 4 anggota Di PAW, tanggal 12 Maret 2007. ( Foto Copydari Foto Copy ) ;Surat Drs.

SOFWY IRVAN ( No. 030 )Anggota Fraksi PAN DPRD Propinsi JawaBarat, Perihal : Penggantian AntarWaktu ( PAW Vs tanggal17 Maret 2007.

SORWY IRFAN AnggotaFraksi PAN DPRD Propinsi Jawa Barat,Perihal : Penolakan Penggantian antarWaktu ( PAW ) atas nama Drs. SORWYIRFAN, tanggal 10 Desember 2007. ( FotoCopy Sesuai Dengan Aslinya ) ;Surat DPW PAN Jawa Barat NomorPAN/10/A/K S/007/1/2008, PerihalPenggantian antar Waktu( PAW ) anggota DPRD Propinsi JawaBarat Saudaraku Drs.

SOFWY IRVAN AnggotaFraksi PAN DPRD Propinsi Jawa Barat,Perihal : Penggantian Antar Waktu ( PAW), tanggal 18 April 2008. ( Foto CopySesuai Dengan Aslinya ) ;Surat Drs. SOFWY IRVAN AnggotaFraksi PAN DPRD Propinsi Jawa Barat,Perihal : Keberatan / Penolakan UsulanPenggantian Antar Waktu ( PAW ) atasnama Drs.

DPC PNIM/ Kr.Asem/ VII/ 2013 ;Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telah disebutkan pada pointangka 5 di atas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersurat kepada Tergugat( Gubernur Bali ) melalui Bupati Karangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat ;Bahwa selanjutnya tanggal

29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme juga mengeluarkanSurat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yakni SK.Nomor : 0146 /KEP.PAW/DPP PNI M /VII/2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW ) saudara I Wayan Putra Tanaya, S.H. ( Penggugat ) sebagai anggota DPRDKabupaten Karangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Ida Bagus Pidada Sindhu,S.H. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali Periode 2009 2014 ;Bahwa pada tanggal 11 Agustus

DPP PNI Marhaenisme tentangPergantian Antar Waktu (PAW ) terhadap Penggugat oleh DPP PNI Marhaenisme ,maka tugas, kewajiban dan keberadaan Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem tetap berjalan sebagaimana mestinya, demikian juga halnya denganpencalonan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD dari Partai lain seyogyanya tidakada permasalahan ;3 Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SK PembatalanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ), ternyata pada tanggal 7 Oktober 2013Tergugat

;Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur BaliNomor : 2000 / 04A / HK / 2013 tanggal 7 Oktober 2013 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;Atau :5.

Putusan Nomor. 556 K/TUN/2014.Agustus 2013, adalah tentang Mencabut dan menyatakan tidak berlaku SuratKeputusan DPP PNI Marhaenisme Nomor : 0146/KEP.PAW/DPP PNIM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara IWayan Putra Tenaya, S.H.

PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tersebut di atasmengirim surat kepada Tergugat III melalui surat Nomor 25/DPP PDS/IX/2013,Perihal : Penegasan, tertanggal 14 September 2013, pada pokoknyamenyatakan, ....bahwa tidak ada pergantian antar waktu (PAW) atas nama anggotaDPRD Provinsi Kalimantan Timur (klien kami) dan karenanya semua suratsurat yangberkaitan dengan PAW harus dikesampingkan dan kami akan proses secara hukumyang melakukan PAW tanpa sepengetahuan DPP.

Rini Puspa Nereng, S.Sos (Penggugat) sebagai alat untuk melakukan prosesPergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat, sedangkan diketahuinya, bahwaproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat bertentangan denganhukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggarhukum (onrechtmatige daad) dan menunjukan itikat buruk, karena telah memprosesPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan cara melawan

yang diusulkanoleh Partai Damai Sejahtera, karena surat yang dikirim oleh Para Penggugat kepadaTergugat I tidak ada relevansinya dengan proses PAW tersebut, semestinya ParaPenggugat legowo menerima usulan PAW tersebut karena yang mengusulkan PAWPara Penggugat ini adalah Partai Damai Sejahtera sendiri.

Bahwa apabila ParaPenggugat tidak mau menerima usulan PAW yang diusulkan PDS tersebutseharusnya Para Pengugat mengajukan keberatan kepada Partai Damai Sejahterabukan kepada Para Tergugat.

Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 20092014 dari PartaiDamai Sejahtera, tanggal 28 November 2013.

Burhanudin Hamzah danPengesahan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) a.nIswan M.

(Fotocopy sesuai dengan asll); Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang ReformasiNomor :1277/B/DPPPBR/XV2013 Tanggal 6 November2013 Perihal Pembatalan PAW anggota DPRDKabupaten Poso dari PBR an.Sdr. BurhanuddinHamzah. (Fotocopy sesuai dengan asili) ; Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai BintangReformasi Nomor :1278/B/DPPPBR/VIIV2013 Tanggal6 November 2013 Perihal Pembatalan PAW a.n. Sdr.Burhanuddin Hamzah.

dalamAD/ART PBR, pada Pasal 16 point 2 huruf c. yang berbunyi PAWKabupaten/Kota dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pusat;Bahwa PAW Penggugat belum mendapat persetujuan, saksi tahu dari keterangan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah;Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses PAW Penggugat dari DewanPimpinan Cabang (DPC) ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ;Bahwa Pengurus Provinsi adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ;Bahwa dalam internal partai jika terjadi PAW, setiap anggota berhakuntuk melakukan

pembelaan secara tertulis, saksi tidak tahu apakah ada upaya pembelaan dari penggugat;Bahwa saksi tidak tahu alasan pemberhentian penggugat;Bahwa Proses PAW harus melalui beberapa mekanisme yaitu : 1.

Penggugat, pengganti saksimengatakan tidak pernah dibahas di intern partai; Bahwa proses bergulirnya PAW penggugat sekitar bulan Nopember2013; Bahwa berakhirnya jabatan saksi selaku Ketua DPW pada bulan Pebruari 2013;Bahwa sekarang saksi tidak ada jabatan di DPW; Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam proses PAW Penggugat; Bahwa saksi tahu PAW Penggugat melanggar mekanisme AD/ART partai karena diberitahu oleh Penggugat;Bahwa proses PAW saksi tahu dari keterangan Penggugat;Bahwa proses PAW harus

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrdDesember 2012 di Gampong Xxx Kecamatan Meureudu, KabupatenPidie Jaya, dengan meninggalkan ahli warisnya :1.PEMOHON (Keponakan/Pemohon 1)2.PEMOHON II (Keponakan/Pemohon II)3.PEMOHON III (Keponakan/Pemohon III)4.PEMOHON IV (Keponakan/Pemohon IV)5.PEMOHON V (Keponakan/Pemohon V).

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd(2).

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim MahkamahSyariyah Meureudu yang terdiri dari M. Syauqi. SHI. SH. MH selaku KetuaMajelis, Dra. Rubaiyah dan Muzhirul Haq.

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrdJumlah : Rp. 491.000, (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 15 dari 15 hal. PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd

Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorangperempuan bernama XXX pada tanggal 31 Juli 1988 yang dicatat2 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPadang Selatan, Kota Padang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, tertanggal 30 Juli 1988;4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan XXX tersebut telahdikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;a. XXX, lahir di Padang 15 Juni 1989 (umur 30 tahun);b.

Pertanahan di XXX, Kota Bekasi3 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksd. Pertanahan di Kelurahan Cigugur Girang, KecamatanParompong, Kabupaten Bandung Baratatas nama Pewaris (XXX) serta untuk kepentingan administrasi dankepentingan hukum lainnya;8. Bahwa, dengan faktafakta tersebut di atas PermohonanPara Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;9.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor XXX tanggal 07Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Bekasi atas nama Pemohon V, fotokopi tersebutbermaterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan5 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksaslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, ( Bukti P.5)6.

Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilalpembuktian;10 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.BksMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dandihubungkan dengan buktibukti yang diajukan para Pemohon, makaMajelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:1. Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia karena sakit diBekasi pada tanggal 24 April 2019;2. Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dengan Pemohon I.

MH ZAINAL RIDHO, S.Ag., MH.Panitera Pengganti,13 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.BksROSMADI, SHPerincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya ATK Perkara > Rp. 75.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,4. Biaya PNPB > Rp. 50.000,5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.6. Biaya Meterai :Rp. 6.000,Jumlah :Rp 771.000,(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)14 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bks

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi4. Asnawi bin Abdullah Salam,tempat/tanggal lahir Bambi, 23091969,agama Islam, pendidikan D.IIIJ, pekerjaanPNS, tempat tinggal Gampong Dayah Sukon,Kecamatan Pekan Baro, Kabupaten Pidie,sebagai Pemohon IV;a.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiPeukan Baro, Kabupaten Pidie, bermaterai cukup diberi tandaP6;7.Asli surat keterangan tidak mempunyai anak Nomor96/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan olehkeuchyik Gampong Dayah Sukon, kecamatan peukan Baro,Kabupaten Pidie bermaterai cukup diberi tanda P7;8.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiMenimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelen danaslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgiahli waris yang mustahiq dari almh.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi5D. Biaya Materal.............ccscsescscssscsceeeceees Rp. 6.000,Jumilah......... Rp. 271. 000. (dua ratus tujuh puluh satu riburupiah)Salinan yang sama bunyinyaSigli, 26 Nopember 2018PaniteraDrs. MasykurHal 16 dari 12 hal. Pen. PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi

Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSURI alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Dewi Sundari Sudarman binti Nungki Sudarman (Anak KandungPerempuan) Umur 26 Tahun (Bandung 02 September 1990), Agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan AsepBerlian No.50 Gg.Bp AEN RT.002 RW.006 Kelurahan Cikutra KecamatanPntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Cibeunying Kidul Kota Bandung; NIK: 3273144209900004, Selanjutnyamohon disebut sebagai Pemohon III;.

Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris semua beragama Islam, sehinggatidak ada halangan untuk menetapkan Ahli Waris secara Hukum Islam;Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.47. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alamarhum Bapak (NUNGKISUDARMAN bin HOLIL D P) juga meninggalkan harta warisan berupaDeposito di BANK BNI dengan No Seri PAB 015587 dengan No Rek.0362940226 an. Nungki Sudarman;8.

MUHAMAD IFAN SEFTIAN bin NUNGKI SUDARMAN, (Anak KandungPerempuan);Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.53.

Nungki Sudarman;Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.8 Bahwa Nungki Sudarman dan Leni Herawati adalah pasangan suami isteri,mereka menikah tahun 1983di Bandung; Bahwa dari pernikahan Nungki Sudarman dan Leni Herawati dikaruniaiempat orang anak. Bahwa semasa hidupnya Nungki Sudarman tidak pernah berpoligami dantidak pula bercerai dengan Leni Herawati. Bahwa Nungki Sudarman meninggal dunia pada 20 April 2016.

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg. 15Perincian biaya : 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16

Luwu Timur, namun dalamkedudukannya secara hukum dalam perkara a quo seharusnya diwakili olehPartai Politiknya oleh karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bukandiajukan oleh secara individu Penggugat namun mulai berproses atau yangberhak meminta proses PAW adalah Partai Politik (sesuai UU Susduk MPR,DPR, DPD, dan DPRD), sehingga Penggugat pada perkara a quo tidak memilikiLegal Standing dalam mengajukan perkara a quo.

Penggugat bukanlah Zatutama dalam proses PAW, Penggugat hanya menerima hasil PAW yangdidorong oleh yang berhak yaitu Partai Politiknya, partai politik jugalah yangmemiliki kepentingan dalam hal PAW, hal ini diperkuat oleh YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan dariorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima;C. Eksepsi Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kab.

Luwu Timur;Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 adalahdalil yang menguatkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat Il karenasemakin terang kalau kedudukan Penggugat bukanlah pribadi yanglangsung menerima dampak atas permasalahan PAW namun lebih padaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Luwu Timur sebagaima aturan yangberhak mengusulkan proses PAW adalah Partai Politik;.

Luwu Timur pada waktu adanya proses pengajuan PAW yangdilakukan oleh DPD PKS Kab. Luwu Timur dan Turut Tergugat Il tidakmemahami proses politik yang berkembang di DPRD Kab.

) dari Turut Tergugat ke Penggugat dan disitu ada Pak Kiai Suardidan Pak Sugito bicara masalah proses Pergantian Antar Waktu ( PAW) dariTurut Tergugat ke Penggugat; Bahwa, saksi mengetahui adanya Surat Pergantian Antar Waktunya (PAW),serta ada surat yang dikeluarkan oleh pimpinan Fraksi Partai KeadilanSejatera (PKS) tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) dari Turut Tergugat ke Penggugat alasannya Turut Tergugat sudah tidak pernah koordinasidan sudah tidak pernah menyetor kewajibannya ke Partai Keadilan

Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017Pergantian Antar Waktu (PAW) atas kedudukan Penggugat sebagai anggotaDPRD Manggarai Barat yang sedang aktif menjalankan fungsinya;Bahwa adapun alasan instruksi PAW oleh Tergugat adalah Penggugattelah mengingkari kewajibannya untuk membayar iuran atau infaq kepadaTergugat ;Bahwa terhadap instruksi PAW Tergugat , Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat atau Tergugat II dengantanpa terlebih dahulu meminta Klarifikasi dari Penggugat ataumembahasnya

PBB Nusa Tenggara Timur segera melakukan koordinasi melanjutkanproses PAW.

Surat A.017/DPW NTTSek/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016,berperihal Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai BulanBintang Manggarai Barat;b. Suratnya bernomor B.014/DPW NTTSek/X/2016 tanggal 18 Oktober2016 berperinal Penegasan PAW ADPRD yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Manggarai Barat;Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017c.

Nomor 1343 K/Padt.SusParpol/2017Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas maka tuntutan provisionalPemohon Kasasi untuk menunda proses PAW di DPRD dan KPUDKabupaten Manggarai telah memiliki alasan, kejelasannya dan tidakmemasuki bagian dari gugatan pokok perkara dimana hal itu digambarkanoleh ketidaktahuan Pemohon Kasasi akan proses PAW atas dirinya dan bilaproses PAW berlanjut maka akan bertentangan dengan Undang UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehinggapertimbangan hukum Majelis

Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017yang pada intinya mohon penyelesaian kasus PAW atas dirinya oleh MPCdan BKC.

Bahwa ketidak jelasan Gugatan Penggugat terlinat dengan tidak memintaatau mencantumkan, baik dalam Posita maupun Petitum agar Penggugatdinyatakan sebagai Pengganti PAW yang sah menurut Hukum ;6.

Karenanya tidak ada yang salahdengan Surat Tergugat I tersebut ;Bahwa selain itu, Surat Tergugat diatas juga tidak menyebutkan siapa yangakan mengganti dalam Proses PAW Sdri. DERWANA FARMEI GOLLES JN.Tergugat sesuai mekanisme meminta Tergugat II untuk memproses siapacalon pengganti PAW. Penyebutan nama Pengganti dalam PAW Sari.DERWANA FARMEI GOLLES JN kepada Sdri.

JN yang mengundurkan diri Karena pindah partaidengan surat Nomor : 41/HM.03.5SD6303/KpuKab/I/2019 tanggal 22Januari 2019 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.2.

Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPIdapat diketahui bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan PAW anggotaDPRD Kabupaten Banjar an.

Bahwa berdasarkan uraian diatas pula, sudah jelas dan tegas secara hukumPerbuatan yang mengusulkan PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dariPartai PKP Indonesia dan Tergugat Il yang mengajukan nama PAW AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Sdri Derwana Farmei Golles.JN kepada sdriAPRIANA, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN MtpHalaman 23 dari 4056.

dengan PAW ;Bahwa surat Law Firm Mukhlis, Safar & Partners (Kuasa HukumPenggugat) tanggal 3 Februari 2017 tidak ;menggugat Tergugat terhadap surat DPC PBB Pidie Jaya Nomor: B010/PCPJSek/05/1438 tanggal 31 Januari 2017 M/2 Jumadil Awal 1438 H( kami sampaikan 2 hari sebelum penggugat mendaftarkan perkara dipengadilan) ;Bahwa Tergugat tidak seenaknya melakukan PAW terhadap Penggugat,tetapi mempunyai alasanalasan yang dibenarkan oleh hukum ( UU No 17Tahun 2014 tentang MD3, UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Bahwa DPC PBB Pidie Jaya juga sudah menerima Surat Instruksi dariDPW PBB Aceh Nomor: A119/PWACEHSek/03/1438 tanggal 19 RabiulAwal 1488 H / 19 Desember 2016 M tentang Instruksi untuk segeramengajukan proses PAW dan Surat DPP PBB Nomor A255/DPPSek/04/1438 h tanggal 23 Januari 2017 M / 24 Rabiul Akhir 1438 Htentang penetapan PAW anggota DPRD Kab. Pidie Jaya yangditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral ;10.

MUHAMMAD ZAINI :Bahwa Jabatan saksi di Partai Bulan Bintang sebagai mantan Ketua DPCPBB Pidie Jaya dari bulan Agustus 2016 kemudian dibekukan ;Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalahmasalah hasil pemilihan anggota DPRK Pidie Jaya, dalam hal (PAW)antara Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa setahu saksi tidak ada wewenang oleh Ketua DPC masalah PAW,Pergantian Anggota dilakukan oleh DPP Pusat,sedangkan DPW dan DPChanya mengusulkan saja ;Bahwa PAW bisa dilakukan Pergantian apabila

) telahdiberi materai secukupnya diberi tanda (T.Ill) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan (PAW) Anggota DRPDKabupaten Pidie Jaya, telah diberi materai secukupnya diberi tanda (T.IV) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Proses Pemberhentian Antar Waktu(PAW) telah diberi materai secukupnya diberi tanda (T.V) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Keberatan dan penjelasan atas suratPartai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya Nomor B005/PCPUJSEK/04/1438/ tanggal 04 Januari 2017 Perihal (PAW) Penetapan (PAW

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokperkara ini lebih lanjut, maka Majelis Hakim terlebih akan menguraikanbagaiaman proses penyelesaian sengketa Penggantian Antar Waktu (PAW)atau Prosudur secara hukum yang harus ditempuh oleh setiap warga negeraRepublik Indonesia yang mengalami permasalahan Penggantian Antar Waktu(PAW) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Partai Politik adalah PartaiPolitik adalah organisasi yang bersifat

Pemberhentian Penggugat dan Pergantian Antar Waktu (PAW)kepada Tergugat II tanpa melalui Badan Kehormatan, Bidang Hukumdan Tim Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai HANURA sebagaimana yang diatur oleh AD / ART dan PO.Partai5. Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Maluku selalu menjalankan tugasnya dengan baik sesuaidengan ketentuan dan = perundang undangan~ yangberlaku.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD ProvinsiMaluku dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepadaTergugat Il adalah merupakan tindakan sewenang wenang danmerupakan perbuatan melawan4. Menyatakan Surat Pemberhentian atas Penggugat dari AnggotaDPRD Provinsi Maluku dan Persetujuan Antar Waktu (PAW) kepadaTergugat I yang ditetapkanMelalui :4.1.

Bahwa Tim P2 PAW tersebut memiliki prosedur atau tahapan tahapan dalam proses pengusulan Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW)YaltU ! 2 nnn nnn nnn nnn nn neem ene nen enennsa. Tahap Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antarb. TahapPemberkaSan. nnn nnn nnn nnn nnerc. Tahap Pembahasan dan Keputusan Rekomendasi Kepada DPPPartai HANURA.;d. Keputusan DPP Partai.

Penggugat tidak membantu pada saat proses verifikasipartai.; Bahwa berdasarkan laporan tersebut diatas dan keterangan yangdidapat dari Ketua DPD Provinsi Maluku dan Korwil, maka Tim P2 PAW melakukan tahap berikutnya yaitu tahap pembahasan dankeputusan rekomendasi sesuai dengan fakta yangCia Pat jase sere eee etBahwa pada tanggal 16 dan 23 Mei 2012, Penggugat telah diundangoleh Tergugat melalui Tim P2 PAW untuk dimintai keterangannyaterkait usulan PAW untukPE NQQUQ AL, jaeseesee eee ene re eee eteBahwa

kepada Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu (P2 PAW) Dewan Pimpinan Pusat di Jakartauntuk memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait21.22.23.24.aos26.pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yangdiajukan oleh DPD Provinsi Maluku. ; Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti dari DPD Provinsi Maluku,Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2 PAW)memutuskan untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Tim P2 PAWuntuk DPP Partai HANURA sebagai pertimbangan dalam

bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; ------------------------------------------------------------------- Menetapkan barang bukti surat berupa ; o Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW

/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan o Foto copy (legalisir) amandemen kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 11 Nopember 22005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan

PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----------------------o Foto copy (legalisir) SPP dan SPM PT.Ardywira Primakarsa ; o Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan CV Sulawesi Consultan & Co tentang kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi

KU.28/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 14 Nopember 2005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 30 Juni 2005 tentang pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; ---------------------------------------------o Foto copy (legalisir) DIPA luncuran dan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/Pmk.06/2005 tentang Peluncuran Program / Kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran

2014, perihal: Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) Syafrizal/Penggugat oleh DPD Golkar Kabupaten Kampar,dan Surat Ketua DPRD Nomor 170/DPRD/2014/69 Perihal PAW Syafrizalsebagai Anggota DPDRD Kampar) tidak pernah sampai ke tanganPenggugat, artinya patut diduga bahwa ada upaya tidak baik (curang) yangdilakukan oleh pihakpihak yang tidak Penggugat ketahui dengan tujuanagar Surat/Putusan PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kampar tidakbisa digugat di Pengadilan Negeri oleh Penggugat;Bahwa sebelum diterbitkan

melakukan pembelaan diri, telah mengusulkan tanpa alasan dandasar hukum yang jelas adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupatan Kampar kepada saudara Drs.

) selakuAnggota DPRD Kampar, yaitu dengan menerbitkan Surat DPD Partai GolkarKabupaten Kampar Nomor B13/GOLKARK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014,perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) An.

Akan tetapi dalam proses PAW terhadap Penggugatjangankan diberi kesempatan untuk membela diri, dipanggil dan ditegurpun tidakpernah, baik oleh Tergugat maupun oleh DPRD Kampar melalui BadanKehormatan;Bahwa sesuai dengan Surat Gugatan dan Replik yang Penggugat ajukanbahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menerima surat apapun dariTergugat terkait dengan Teguran, Panggilan, Pemberhentian sebagai AnggotaPartai Golkar maupun suratsurat yang berkaitan dengan PAW atas diriPenggugat dan seluruh proses

pemberhentian Penggugat sebagai AnggotaPartai Golkar dan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Kampar adalahproses yang sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak yangdiproses sehingga dengan demikian proses PAW Penggugat menjadi cacathukum dan tidak sah;Hal. 13 dari 15 hal.

Bahwa dengan demikian, proses PAW Penggugat yang telah dilakukan Tergugat telahsesuai dengan peraturan perundangundangan, sehingga Penggugat tidak ada alasan untukmenolak terhadap proses PAW tersebut ;5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 6 sampai dengan 9, Tergugatdengan tegas menolak dalil tersebut dan memberikan jawaban sebagai berikut :a.

Pasuruan sekaligus mengusulkanPergantian Antar Waktu (PAW) Atas nama H.

MH(Tergugat Rekonpensi) dengan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu AhmadSirojuddin ;.

MH (Tergugat Rekonpensi) dengan calon PenggantiAntar Waktu (PAW) yaitu Ahmad Sirojuddin ;10.

MH (Tergugat Rekonpensi) dengan calonPengganti Antar Waktu (PAW) yaitu Ahmad Sirojuddin, dengan surat DPC PKNUKabupaten Pasuruan No. B073/DPC03/VII/2013 tertanggal 28 Juli 2013, perihalsurat pemberitahuan/usulan PAW Dapil HI yang ditandatangani oleh Ketua TanfidzKH. Abdulloh Zaini dan sekretaris M.

Indra Indrawan bin Idung, Umur 46 Tahun (Bandung 17 Mei 1970), AgamaIslam, Pekerjaan Supir, Bertempat tinggal di Jalan Sagerat Weru Dua RT.007Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.1RW.003 Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota BitungProvinsi Sulawesi Utara. NIK:7172031705700001. Selanjutnya mohondisebut sebagai Pemohon IV;5.

Bahwa pada 28 November 1959 telah dilangsungkan pernikahan, antaraseorang lakilaki yang bernama Bapak (IDUNG bin IDI WINATA ATMAJA)Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.2dengan seorang perempuan bernama Ibu (EMI PATMI binti SUMADIPURA)di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Coblong Kota Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukunnikah, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 03/DN/III/2016 tertanggal16 Maret 2016;.

EMI PATMI binti SUMADIPURA (lsteri);Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.32. HENDI EFENDI bin IDUNG (Anak Kandung Lakilaki);3. TEDI SETIADI bin IDUNG (Anak Kandung Lakilaki);4. WINI PURNAMASARI binti IDUNG(Anak Kandung Perempuan);5. INDRA INDRAWAN bin IDUNG(Anak Kandung Lakilaki);6. RULI RAHADIAN bin IDUNG (Anak Kandung Lakilaki);.

Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris semua beragama islam, sehinggatidak ada halangan untuk menetapkan Ahli Waris secara Hukum IslamPntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.410.Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum Bapak (IDUNG bin IDIWINATA ATMAJA) juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah danbangunan yang terletak di Jalan Sukagalih Gg. Sukabakti VI No.145A RT.005RW.003 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ProvinsiJawa Barat, Persil No.200 D.IV.

Subhan Fauzi, S.H.Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.15Hakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. H. Komarudin, M.H. DR. H. Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Perincian biaya : 1. Pendaftaran : Rp 30,000,2. Biaya Proses : Rp 50,000,3. Panggilan : Rp 70.000,4. Meterai : Rp 6,000,5. Redaksi : Rp 5,000,Jumlah : Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16Pntpn PAW nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Badg.17