Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin,SE,M.Ec.Dev keterangannya tidak di bawah sumpah karenaTermohon Kasasi keberatan dengan alasan saksi mendapat upah dariPemohon Kasasi Il, namun Pemohon

Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Rifki Khoirudin, SE,M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin,SE,M.Ec.Dev Majelis Hakim tidak mengambil sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Halaman

) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta,yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3277 K/Pdt/2016Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan BandaraBaru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo tanggal 26 April 2016;Bahwa Tim Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta dalam melakukan penilaian menggunakan standardresmi dan mengacu pada Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesiadan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2016 yangtercantum dalam SPI 306 dan Petunjuk Teknis SPI 103 besertalampirannya dan

,Dev. selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah pihak yang sangatkredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkan izinpraktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukan penilaianuntuk seluruh objek pengadaan tanah yang akan dinilai termasukdalam hal ini objek tambak udang karena ditunjuk berdasarkan seleksiproses tender dan mendapatkan penunjukan resmi dari PT AngkasaPura di Jakarta selaku

Hermansyah DamanikAlamat : Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silou KaheanKabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagaiTermohon Il.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara serta Suratsurat yang bersangkutan;Telah membaca surat dari Kuasa Pemohon Nomor : B2908/L.2.6/Gp.2/07/2019 tanggal 09 Juli 2019, yang diterima oleh Hakimtanggal 10 Juli 2019, perihal pencabutan permohonan (konsinyasi) uang gantikerugian/kompensasi permohonan a quo dengan alasan Termohon Il telahsetuju dengan harga KJPP

Bahwa untuk adanya suatu acuan dalam penentuan besaran ganti kerugianmaka Penggugat telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SATRIAISKANDAR SETIAWAN DAN REKAN (SISCO), suatu lembaga penilaiindependen terdaftar dengan izin usaha KJPP No. 2.14.00124 KMK No.790/KM.1/2014 dan Lisensi Penilai Pertanahan No. Lisensi 201/KEP600.30.1/V/2018 sehingga hasil penilaian yang dikeluarkannya telahmenggunakan standar penilaian yang benar sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;3.

Bahwa KJPP SISCO juga telah digunakan jasanya oleh Badan PertanahanNasional Indonesia, PT. PERTAMINA (PERSO), PT. Angkasa Pura (Persero), PT. Semen Indonesia (Persero) Tok, PT. PUPUK KALTIM, PTBank Mandiri (Persero) Tok, PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)TBK, PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK dalam menilaitanah di lokasi lain. Oleh karena itu objektivitas dan profesionalitas KJPPSISCO ini tidak perlu diragukan kebenarannya;4.

Bahwa adapun hasil penilaian dari KJPP SISCO terhadap tanah MilikPenggugat adalah sebagai berikut ;Penilaian KJPP SISCO telah disusun berdasarkan Kredibiltas, sikapProfesional sebagaimana Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar PenilaianIndonesia (KEPU & SPI Edisi VII 2018) dengan dasar penilaian yangsesuai untuk tujuan penilaian ini adalah Nilai Pasar.

Bahwa jika kita memperhatikan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP SISCO,maka penilaian tersebut telah dilakukan dengan caracara yang benarsebagaimana yang disyaratkan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan UndangUndang Nomor2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 Jo.Hal 7 dari 46 hal Putusan No.214/PDT/2021/PT.SMRPeraturan Presiden Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor

) SATRIA ISKANDAR SETIAWANDAN REKAN (SISCO), suatu lembaga penilai independen terdaftar dengan izinusaha KJPP No. 2.14.00124 KMK No. 790/KM.1/2014 dan Lisensi PenilaiPertanahan No.

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kab.

KJPP Sih Wiryadi dan Rekan2. KJPP Syamsul Hadi dan Rekan3.

Maka KJPP itulah yangditunjuk yang memenuhi persyaratan .Bahwa saksi lupa perusahaan mana saja yang mengikuti lelang tersebutselain KJPP Sih Wiriadi dan rekan.Bahwa saksi menjelaskan Pagu anggarannya untuk untuk KJPP Penilaiadalah Rp.350 Juta untuk TA.2010 yang menggunakan APBD Kab.PPU.Bahwa harga penawarannya adalah sesuai dengan Kontrak yaituRp.345.765.000, (tiga ratus empat puluh lima juta tujun ratus enam puluhlima ribu rupiah).Bahwa yang diusulkan dan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah

Diberi tanda bukti P 14 ;Fotokopi Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penilai KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba Nomor0066.PJ/DAN.02.06/UIP NUSRA/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Jasa CalonHalaman 4 Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2019/PN Sbw16.17.18.19.20.2ds22.23.24.Lembaga Penilaian/KJPP Kompensasi ROW atas Tanah, Bangunan dan Tanamanyang berada di bawah Jalur SUTT 70 Kv SumbawaTano Taliwang.

USWATUN HASANAH, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.....Yang benar adalah :beeen Tergugat Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta....... Posita nomor 07, halaman 3 huruf d tertulis :beeeeeeees Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Nopember 2016 sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;.

UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;. Bahwa Dra.

Muttagin, M.Sc.selaku Pemimpin Rekan/Managing Partner Kantor JasaPenilai Publik Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan (KJPP MBPRU), berkedudukan di Kindo OfficeSquare A5, Jalan Duren Tiga Raya, Nomor 101, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur FaridAdhikoro, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, beralamatdi Jalan Bangka Raya, Nomor 48, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018;Para Termohon Kasasi/Termohon Termohon IV;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

dalam hal ini Pengadilan Negeri Karawang tidaksalah menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menolakkeberatan Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karena berdasarkanfaktafakta dalam perkara a quo Judex Facti telah memberikanpertimbangan yang cukup; Bahwa penilaian ganti kerugian telah dilakukan oleh lembagaindependen Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto,Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP

Leo Handaka, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Rio Jaka Tama selaku penilai pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman (semuaketerangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi

Nomor 3668 K/Pdt/2016Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu:= Saksi Rio Jaka Tama selaku penilai pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh

dalam daftar nominatif tidakdilakukan penilaian atau dinilai Rp0,00 (nol rupiah) dikarenakantermasuk personal properti barang bergerak yang bisa dipindahkantanpa menimbulkan kerusakan; Bahwa benar tambak udang yang diklaim milik Termohon Kasasi(semula Pemohon Keberatan) yang berlokasi di Desa Jangkaran,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dinilai PenilaiPertanahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan alasan pada saatdilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Nomor 3668 K/Padt/2016 Selanjutnya dalam lampiran II Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaran zonasiperuntukan tambak hanya berada di Dusun Pasir Mendit dan DusunKadilangu sedangkan untuk Desa Banaran hanya berada di DusunTrisik; Bahwa benar pada saat dilakukan penilaian oleh Tim PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan tidak ada data pendukungdaftar nominatif dalam bentuk tertulis yang menyatakan

bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp126.490.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratussembilan puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggapbahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasaryang jelas dikarenakan Saksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambakudang dan tidak mempunyai latar belakang sebagai penilai pertanahan.Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Pelelangan tanggal 27 November 2014 (BELUM LAKU LELANG) :1) Laporan Penilaian No. 112A/KJPP AFCRB/PENBM/VI/2014 tanggal 6Juni 2014 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Agus Firdaus & Rekan.2) Surat kepada Penggugat, No. RTR.FCM/BCR.RRC.BDG.1918/2014tanggal 4 November 2014 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan.3) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui SuratKabar Kabar Cirebon tanggal 13 Novermber 2014.4) Surat kepada Penggugat, No.

Pelelangan tanggal 30 September 2015 (BELUM LAKU LELANG) :1) Laporan Penilaian No. 009/KJPP AFCRB/PENBM/IV/2015 tanggal 8April 2015 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Agus Firdaus & Rekan.2) Surat kepada Penggugat, No. RTR.RCR.BCR.BDG/1946/2015 tanggal 9November 2015 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan.3) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui SuratKabar "Kabar Cirebon tanggal 16 September 2015.4) Surat kepada Penggugat, No.

Pelelangan tanggal 26 November 2015 (LAKU LELANG atas SHM No. 165,167 dan No. 231) :Putusan Nomor 603/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 13 dari 371)2)3)4)Laporan Penilaian No. 168/KJPP AFCRB/PENBM/IV/2015 dan No.169/KJPP AFCRB/PENBM/IV/2015 tanggal 8 April 2015 oleh Kantor JasaPenilai Publik Agus Firdaus & Rekan.Surat kepada Penggugat, No.

Fakta membuktikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang tanggal 26November 2015, pihak penjual/pemilik barang/Teggugat terlebih dahulutelah menetapkan nilai limit yang akan digunakan sebagai acuan minimaldalam pelelangan didasarkan pada hasil laporan penilaian yangdilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (Selanjutnya disingkat KJPP)yang ditunjuk Tergugat yaitu KJPP Agus Firdaus & Rekan vide Laporanhasil Penilaian No. 168/KJPP AF/PENBMRCC/X/2015 tanggal 28Oktober 2015, hal ini telah sesuai dengan ketentuan

miliyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah ).Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/20 13/PNSka.4 Bahwa kemudian dalam lelang terhadap obyek sengketa tersebut dimenangkanoleh Tergugat III dengan harga Rp. 2.660.000.000,(dua miliyar enam ratus enampuluh juta rupiah) .5 Bahwa terdapat kejanggalan dalam penentuan harga limit terhadap obyeksengketa sebesar Rp. 2,655.000.000, (dua miliyar enam ratus lima puluh lima jutarupiah) .Bahwa sesuai dengan Laporan Penilaian Properti dari KJPP

Jikalau Penggugat mendasarkan penentuanharga limit obyek sengketa dengan Laporan Penilaian Properti dari KJPP DODIPURGUNA hal itu tidak tepat / tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidakmempunyai kapasitas sebagai Penjual terhadap obyek sengketa karena yang bolehmenentukan harga limit adalah Penjual / Pemilik Barang yaitu Tergugat I, sehinggameskipun Penggugat mempunyai pembanding dalam menentukan harga limitterhadap obyek sengketa Laporan Penilai Properti KJPP DODI PURGUNA tidak bisadigunakan

Properti Sisa.(2) PIHAK KEDUA memberikan Ganti Rugi kepada PIHAK PERTAMAberdasarkan hasil penilaian (appraisal) atas Tanah dan Bangunantertanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) MBPRU & Rekan;(3) PIHAK KEDUA memberikan nilai Ganti Rugi kepada PIHAK PERTAMA ataskeseluruhan luas Tanah seluas 62,56 M* dengan harga sebesar Rp.267.500.000, (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)dan atas keseluruhan luas Bangunan seluas 65 M?

Properti Sisa.PIHAK KEDUA memberikan Ganti Rugi kepada PIHAK PERTAMAberdasarkan hasil penilaian (appraisal) atas Tanah dan Bangunan tertanggal26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)MBPRU & Rekan;PIHAK KEDUA memberikan nilai Ganti Rugi kepada PIHAK PERTAMA ataskeseluruhan luas Tanah seluas 13,40 M* dengan harga sebesar Rp.55.744.000, (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat riburupiah) dan atas keseluruhan luas Bangunan seluas 35 M* dengan hargasebesar

Properti Sisa.PIHAK KEDUA memberikan Ganti Rugi kepada PIHAK PERTAMAberdasarkan hasil penilaian (appraisal) atas Tanah dan Bangunan tertanggal26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)MBPRU & Rekan;PIHAK KEDUA memberikan nilai Ganti Rugi kepada PIHAK PERTAMA ataskeselurunan luas Tanah seluas 97 M?

Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya NilaiGanti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberimaterai cukup dan

telah sesuai dengan asili diberi tanda P13;Fotocopy Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong KarangRejo dan Bale Atu) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahNomor:32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya NilaiGanti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukPembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejodan Bale Atu Kecamatan Bukit

Pembanding/Penggugat : Maksud P Situmeang
Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

NilaiPasar : Rp.6.026.000.000 , ( Enam Milyar Dua Puluh Enam Juta Rupiah ) jo NILAILIKUIDASI : Rp. 4.128.200.000 , ( Empat Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta DuaRatus Ribu Rupiah )Nilai Likuidasi Objek Lelang sebesar Rp. 4.128.200.0000 , ( Empat Milyar DuaRatus Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) Sebagaimana Tersebut Diatassesuai dengan Laporan Penilaian Properti dari KJPP FIRMAN SURYANTORO &REKAN ( Vide : Terlampir ) .04.Bahwa :Sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum ( Onrechtmatigedaad

Bahwa pada Posita halaman 5 Gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkanperihal tuntutan ganti rugi Materiil sebesar Rp. 4.128.200.000, (Empat miliarseratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah), yang oleh PENGGUGATdalil tersebut disebutkan berdasarkan adanya penghitungan nilai likuidasi olehKJPP FIRMAN SURYANTORO & REKAN, terhadap hal tersebut TERGUGAT menilai bahwa penilaian KJPP tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengankerugian PENGGUGAT mengingat bahwa TERGUGAT sama sekali tidakmelakukan

Bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat IItelan melampirkan surat penetapan harga limit tanggal 22 November 2018yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga limit objek sengketa a quosebesar Rp2.880.000.000, (dua miliar delapan ratus delapan puluh jutarupiah) yang didasarkan atas penilaian dari penilai independen KJPP NI MadeTjandra Kasih Nomor 485/KJPPTJK/SRP/XI/2018 tanggal 6 November2018.Halaman 7 dari 12 halaman dalam Perkara Perdata Nomor320/Pdt.G/2019/PN.SBY5.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas penilaian dari KJPP FirmanSuryantoro & Rekan sebagaimana yang disampaikan dan didalilkan olehPenggugat. Bahwa penilaian yang disampaikan oleh Penggugat tersebuthanya penilaian sepihak, sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalampenentuan harga limit lelang objek sengketa a quo.6.

Laporan004/ABPAV/FASTSUB/XII/18 1 ( Satu) Bendel Bukti P8 :Fotocopy Resume Penilaian Bapak Yosep oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP ) Firman Suryantoro dan Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan Bukti P9 :Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telan telahmengajukan suratSsurat bukti bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:1.Fotocopy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Modal Mikro dan Menengah tanggal 07April 2016;Fotocopy Surat Nomor 002/PNMSBY/KM 200+/VI/16 tanggal

Bahwa Termohon II (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu OpakYogyakarta) selaku instansi yang membutuhkan tanah tidak terkait denganpermasalahan keberatan dari Pemohon yakni masalah besaran nilai gantrugi tanah milik Pemohon, karena dalam hal penentuan harga tanah ataunilai appraisal sudah di delegasikan sesuai dengan amanah undangundangkepada KJPP ( Kantor Jasa Penilai Publik ) berdasarkan UndangUndangNo. 2/ tahun 2012 pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbuny!

sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan(2) Lembaga Pertanahan = mengumumkan Penilai yang telahditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakanpenilaian obyek Pengadaan Tanah Dalam hal ini Lembaga Pertanahan telah menetapkan Penilai yakni KJPPSih Wiryadi & Rekan untuk melakukan penilaian dan berdasarkan SuratPerintah Mulai Kerja No.01/SPMKT/PT.Pb.SO/2018 tanggal 30 Nopember2018, dari Pejabat Pembuat komitmen Pengadaan Tanah ( Kantor BBWS )kepada Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP

NIB/NIS 1249 Luas Tanah : 983M2, Nilai GantiRugi Tanah Rp. 117.960.000, sehingga harga per meter adalahRp.120.000,Dari uraian diatas bahwa Penilai / KJPP dalam menghitung Nilai gantiKerugian sudah benar dan final, terbukti pemilik tanah yang berdekatandengan Pemohon tidak keberatan.Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Keberatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwr3. Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa alasan / dalil Permohonan dalamKeberatan ganti Kerugian Tanah an. Pemohon adalah tidak benar.4.

dimana dalam penjelasanPasal 38 ayat (2) Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan sebagaipertimbangan dalam memutus putusan atas besaran Ganti Kerugian, pihakyang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untukdidengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian Ganti Kerugian, ataudengan kata lain Pemohon Keberatan semestinya menghadirkan ahli ahli dibidang penilaian untuk menguji apakah penilaian dari KJPP

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum huruf(a) sampai dengan huruf (f), banwa Majelis Hakim memandang metodeHalaman 33 dari 36 Putusan Perdata Keberatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwrpenilaian yang dilakukan oleh KJPP Sih Wiryadi & Rekan telah sesuai denganketentuan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwabegitu pentingnya kedudukan ahli pembanding penilai untuk menilai apakahhasil penilaian KJPP Sih Wiryadi & Rekan haruslah dikoreksi sesuai dengankeahlian dan

Nomor 2775 k/Pdt/20163.43.0saham dengan nilai sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga trilliunrupiah) disetor dengan cara pemasukan (inbreng) atas hak yangtelah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TruscelCapital; Sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar, Modal ditempatkan,dan Modal Disetor Perseroan tersebut, maka susunan pemegangsaham Perseroan menjadi sebagai berikut:a.

Indrajaya Terminal, harus dinilai olehpenilai publik;Bahwa untuk mendukung dalilnya bahwa penyetoran modalsebagaimana disebutkan di atas telah dilakukan sesuai denganketentuan UUPT, dalam persidangan perkara a quo Termohon KasasiII dahulu Terbanding III/Tergugat II memasukkan bukti berupa LaporanKJPP Truscel Capital sebagai Bukti T.III7;Namun, pada saat melakukan in zage sehubungan dengan bandingperkara a quo, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat jugamenemukan bahwa ternyata bukti Laporan KJPP

Hal ini merupakan upaya dari Termohon Kasasi III dahulu TerbandingIll/Tergugat Ill untuk menyesatkan Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat, dengan cara memasukkan bukti laporan KJPP TruscelCapital sehingga seolaholah laporan penilaian tersebut telah adasebelum dilakukannya penyetoran modal fiktif dan penerbitan sahamkepada Termohon Kasasi III dahulu Terbanding III/Tergugat III;Bahwa ketiadaan laporan penilai publik KJPP Truscel Capital saatpenyetoran modal tersebut juga terlihat dari adanya

kejanggalankejanggalan sebagai berikut:a. tidak pernah disebutkannya secara jelas dalam Akta Nomor 116,nomor berapa dan tanggal berapa laporan KJPP Truscel Capital yangdigunakan oleh Termohon Kasasi Ill dahulu Terbanding III/TergugatIll sebagai dasar penyetoran modalnya;Halaman 33 dari 37 Hal.

Nomor 2775 K/Pdt/201617.18.19.b. tidak pernah disebutkannya secara jelas dalam Akta Nomor 116,berapa sebenarnya nilai total dari proyek TNI AL di Marundaberdasarkan laporan KJ pp Truscel Capital; danc. surat perintah bekerja kepada KJPP Truscel Capital baru diberikanmelalui surat penugasan pada tanggal 17 Juni 2014.

66. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri atas nama NURLIA ANDINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

67. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri tanpa nama yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

69. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 4/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

71. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 6/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

73. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 2/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 30 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

75. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 10/KJPP.G/BTNBKS/IV/2016 tanggal 28 April 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

66. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri atas nama NURLIA ANDINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

67. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri tanpa nama yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

69. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 4/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

71. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 6/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

73. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 2/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 30 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

75. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 10/KJPP.G/BTNBKS/IV/2016 tanggal 28 April 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

Bahwa terhadap dalil PEMBANDING pada angka 6 huruf b, dapatTERBANDING tegaskan bahwa KJPP Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun & Rekan bukanlah pihak dalam perkara a quo sehingga tidak adakewajiban baginya untuk menghadiri sidang.10.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut padaangka 18 di atas, dapat TERGUGAT sampaikan penetapan Nilai Limitsehubungan dengan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek perkaraa quo yang merupakan jaminan kredit PENGGUGAT telah didasarkan darihasil penilaian oleh pihak independen yang kredibel dan berkompetensidalam bidang tersebut yaitu oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan berdasarkanSurat KJPP Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun

Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan penetapan nilai pasardan nilai likuidasi sehubungan dengan lelang eksekusi haktanggungan terhadap jaminan kredit PENGGUGAT yang menjadiobjek perkara telah ditetapkan oleh pihak independen yang kredibeldan berkompetensi dalam bidang tersebut yaitu oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun& Rekan berdasarkan Surat KJPP Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun & Rekan Nomor Laporan00103/2.002704/P1/07/0276/1/I1/2019 tanggal 26 Februari

Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tanggal 28 Juni 2019,Tergugat telah menyatakan bahwa untuk objek gugatan telah dilakukanpenilaian dengan menggunakan jasa penilai publik dari KJPP MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (Mbpru) dengan LaporanNomor 00103/2.002704/P1/07/0276/1/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.38.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yangtidak berdasar hukum karena telah jelas secara fakta bahwa sebelumpelaksanaan lelang pihak penjual telah meminta kepada jasa penilai publikdari KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (Mbpru)untuk menilai objek gugatan tersebut.39.

Selanjutnya SK PPK diterbitkan dan saksi memeriksa companyprofile dari KJPP Aditya Iskandar dan Rekan, karena persyaratan sudahlengkap dan memenuhi ketentuan, maka saksi melakukan prosespengadaan selanjutnya ;Him 79 daril60 him Putusan No. 105/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdgos PpBahwa yang saksi ketahui sebelum KJPP Aditya Iskandar dan rekanbekerja, saksi dan KJPP dipanggil oleh Kepala Dinas (saksi MohamadTaufan Bharata) dan mendapatkan ilustrasi secara lisan mengenai tanahyang akan dibebaskan dan administrasi

empat juta tiga ratus tiga puluh riburupiah), KJPP penilai menyerahkan buku laporan.

melakukan penghitunganberdasarkan rumus dan hasil survey terhadap tanah tersebut (termasukvariabel yang telah saksi sebutkan);Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada pihak KJPP dan pada saat itudijawab oleh pihak KJPP sudah mengetahui lokasi tanah yang akandibebaskan dari Sugiyanto / Yanto (Kepala Seksi Keindahan Kota Tahun2014) yang sekarang bekerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon;Him 81 daril60 him Putusan No. 105/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BdgBahwa sebelum KJPP Aditya Iskandar dan rekan bekerja,

Taufan Bharata terjadi pada tanggal23 April 2015 di hadapan Notaris Kusyadi, SH ;Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan dalam masa penilaian yangdilakukan oleh KJPP terhadap 3 (tiga) bidang tersebut terdapat kegiatanatau aktifitas pada objek penilaian yang dilakukan oleh KJPP tersebut ;Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan17.

Miftah, sedangkanuntuk luas tanah 8200 m2 dan 4647 m2 tidak dapat dinilai karena alas haknya tidakada ;Bahwa Tim KJPP Aditya Iskandar & Rekan menilai harga Tanah yang SHMno. 686saksi An. M.