Ditemukan 6291 data
Terbanding/Penggugat : GUNAWATI KOKOH THAMRIN
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
242 — 94
Musi Lestari Indo Makmur, yang manasebagaimana pasal 118 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroanterbatas yang isinya :Ayat (1):Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, DewanKomisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalamkeadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.Ayat (2):Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktutertentu. melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang,dan kewajiban Direksi terhadap
93 — 79
, Penggugatll, Penggugat Ill, untuk seluruh biayaperkara;Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Padt.G/2020/PN JapMenimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan ParaTergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam beritaacara;Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalilgugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:1Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham sebagaipengganti RUPS (Ciculas Resolution) PT.
PT. SARI SEMESTA UTAMA
Tergugat:
PT. GLOBAL JAYA DINAMIKA
215 — 102
,M.Kn;Surat Keterangan Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.Sari Semesta Utama Nomor AHUAH.01.030962272 tertanggal 4 September 2015;Berita Acara RUPS LUAR BIASA PT.Sari Semesta Utamatertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan NotarisAsvi Maphilindo Volta,S.H;Surat Jual Beli Saham PT.Sari Semesta Utara tertanggal28 Februari 2020;AKta Pernyataan Keputusan Rapat Para PemegangSaham Luar Biasa PT.Sari Semesta Utama No.16,tertanggal 6 Maret 2020 dihadapan Notaris H.AsviMaphilindo Volta
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tjahjadi Nugraho dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),tanggal 21 Januari 2000 ditetapkan pula sebagai Komisaris Utama PT TlagaReksa Jaya/Tergugat dan Rasyid Widodo sebagai Direktur Utama PT TlagaReksa Jaya;5.
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1417 K/Pdt/2016perdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentuuntuk jangka waktu tertentu;Sedangkan ayat 2 berbunyi sebagai berikut:Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentumelakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksiterhadap Perseroan dan pihak ketiga;Bahwa roh atau filosofi dari Undang Undang
159 — 68
TERGUGAT Ill, sesuai Akta Pernyataan KeputusanRapat No.51, tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Eva Kurniasih,SH.MK,Notaris di Kabupaten Lebak dalam proses penaesahan di Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia Rl. vana ternvata tidak pernah ada / tidak pernahdilakukan RUPS vang dimaksud ;6.
67 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
jadwal serta tanggal pelaksanaan penandatanganan Jual Beliyang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepadaTergugat yang isinya menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan penyerahanbangunan Kanto dan KiosKios, Tergugat perlu mempersiapkanpersyaratan sebelum jadwal/tanggal pelaksanaan penanda Tanganan AktaJual Beli, yaitu: Anggaran Dasar Perseroan dan Akta Perubahan (UU PT.Nomor 40/2007) Copy S.K Kehakiman + Berita Negara, NPWP, Pengurusyang terakhir, Copy KTP Direksi dan Komisaris, Persetujuan RUPS
90 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank DKI Jakarta yang memberikan X(sepuluh) alternatif penyelesaian atau kewajiban Penggugat dan adanyahasil atau keputusan RUPS dari Tergugatl, hal ini menunjukkan PT. BankDKI Jakarta (Tergugatl) sebagai kreditur/Pemohon eksekusi tidak dapatmemastikan berapa jumlah hutang yang harus dibayar oleh PT. PersadaJati Lancar (Penggugat) sebagai Debitur, sehingga Penggugat mengalamikesulitan untuk melunasi hutangnya kepada Bank DKI;Bahwa oleh karena jumlah hutang yang harus dibayar PT.
JOKO CAHYONO
Tergugat:
PT. CENTRAL SANTOSA FINANCE
80 — 17
CSFAlmarhum Bapak Kusmandi Djuhandi bahwa posisi Penggugatdijamin hingga sebagai direktur adalah dalil yang mengadaadakarena berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Persoran Terbatas, pengangkatan anggotadireksi perseroan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sementara Almarhum Bapak Kusmandi Djuhandi bukanpemegang saham yang berarti tidak mempunyai wewenangmengatur atau menentukan pengisian jabatan direktur perseroansehingga tidak masuk akal apabila Almarhum
463 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika kemudian ditemukan indikasi kerugian Perseroan tentunyaPenggugat Rekonvensi/Tergugat pasti telah diperingatkan sebelumnya olehKomisaris ataupun Pemegang Saham dalam RUPS. Tetapi sampai sejauhini tidak ada pertanyaan untuk meminta penjelasan atau bahkanpertanggungjawaban kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat .
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Perseroan Terbatas yangdikutip sebagai berikut:Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatas berbunyi:"Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan,pengambilalihan, atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan palingsedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepadakaryawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan,pengambilalihan, atau pemisahan dalam rangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari sebelum pemanggilan RUPS
GAWAT SUPONO
Tergugat:
1.DEKATI HULU
2.KURATOR PT. IGATA JAYA PERDANIA DALAM PAILIT
238 — 203
PT.Peduli Kasin Bangsa, Tanggal 11 Agustus 2005,No. 269 dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH Notaris di Batam, yangGIDEON tANA....... eee ccc eeeeccec es eececeeeeecaee cee neeeesaeseeceaneeeseaees T.I 9;Fotokopi Risalan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Peduli Kasih Bangsa, dengan Akta No 125 Tanggal 21 Januari 2008, yangdibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH Notaris di Batam, yang diberiFotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTPeduli Kasih Bangsa Nomor: 01/RUPS
510 — 412
secukupnya dan sesuai copynya selanjutnyadiberi tanda PK9;Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor : 01/Pdt.SusBPSK/2014/PN.LW10111213141516171819Photo Copy dari foto copy Tambahan Berita Negara No.1831 tahun 1989, buktimana telah diberi materai secukupnya dan sesuai copynya selanjutnya diberitanda PK10;Photo Copy dari foto copy Tambahan Berita Negara No.1101 Tahun 1992, buktimana telah diberi materai secukupnya dan sesuai copynya selanjutnya diberitanda PK11;Photo Copy dari foto copy Pernyataan Keputusan RUPS
Pembanding/Penggugat II : PT.ANTABOGA CEMERLANG
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK QNB INDONESIA, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Notaris EMMY YATMINI, SH
Terbanding/Tergugat III : AUSTASIA BATUBARA
Terbanding/Tergugat IV : IRLIAN TRIAS PUTRA
121 — 78
ketentuan dalam UU PT mengatur sebagai berikut :Pasal 98:(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan;(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebin dari 1 (Satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggarandasar, atau keputusan RUPS
HERY WIJAYANTO
Tergugat:
H. MINARDI
160 — 62
berfungsi, karena ada part yang kurang;Bahwa Anang adalah orang yang menawarkan kepada Tergugat;Bahwa Mesin press 45 Ton ada 1 dan yang 100 Ton tidak ada dandigantikan mesin 80 Ton;Bahwa mesin 110 ton ada;Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Ckr Bahwa pengiriman 2 (dua) unit = mesin untuk gantikanRp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) datangnya padahari libur; Bahwa itikad baik Penggugat mau memberikan 2 (dua) unit mesinnamun ditolak; Bahwa RUPS
92 — 38
Pusri untuk setiaptahun mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukmenelaah Laporan Tahunan, dan ternyata diketahui PT. Pusri Sampai hariini dalam RUPSnya tidak pernah terdengar ada masalah atau dirugikandalam Pengadaan Solenoid Valve Tahun 2008 tersebut, terbukti sampaihari ini PT. Pusri tidak pernah meminta kepada CV. Kuala Simpang untukmengembalikan kelebihan pembayaran dalam pembelian Solenoid Valvedimaksud, karena memang fakta hukum membuktikan adanyakesepakatan jual beli antara CV.
KORNELIS F. NUSAN
Tergugat:
1.LALANG Bin IYUNG Cq. GUYANG P. AGAN Cq. HARIHANDI Bin YUSPEL
2.Dewan Direksi PT. KARYA DEWI PUTRA
148 — 82
Adapun Organ perseroan menurut pasal 1 Nomor 2 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkansebagai berikut: Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi dan DewanKomisaris Dewan Direksi PT KDP adalah merupakan organ pengurus dariSuatu perusahaan/perseroan yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenangterpisan dari badan hukum perseroan yang merupakan badan hukum yangberdiri sendiri sehingga Dewan Direksi merupakan subyek hukum yang terlepasdari kepengurusannya;Bahwa dalam hukum positif
PT Stanford Teknologi Indonesia
Tergugat:
Janda Santi Trisnawati Y, SE
Turut Tergugat:
1.Notaris dan PPAT Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn.
2.Shinta Hutasoit
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah ATR / BPN Provinsi Jawa Barat cq. Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Bogor
384 — 260
Bukti TT.ll2 : berupa fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat/RUPS LB PT.Anugerah Agung Sentosa tanggal 18 Mei 2010;3. Bukti TT.ll3 : berupa fotocopy SHGB No. 3372/Nagrak (Sekarangdikenal/sudah ditingkatkan menjadi Hak Milik/SHMNo.2922/Nagrak);4. BuktiTT.ll4 : berupa fotocopy Akta Jual Beli No. 623/2007 yang dibuatoleh PPAT Sripati Marliza, SH;5.
IVY DJAYA SUSANTYO
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara
132 — 884
PT Makmur Nickel Mining, dan untuk pengalihan sahamtersebut, maka PT Adhi Kartiko segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham;Bahwa untuk pengalihan Saham PT Adhi Kartiko tersebut, PT MakmurNickel Mining membayarkan uang tanda keseriusan sejumlah Rp.1.250.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),sementara sisa pembayaran sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah), dibayarkan setelah ijin AMDAL dan jin Eksploitasi;Bahwa PT Adhi Kartiko tidak pernah melaksanakan RUPS
213 — 115
Berdasarkan keputusan RUPS;2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalarn anggaran dasar telahberakhir;3. Berdasarkan penetapan pengadilan;4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukupuntuk membayar biaya kepailitan;5.