Ditemukan 6290 data
JAYUS
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
47 — 11
Bukti P.l5:Fotocopy Pernyataan Keputusan RUPS PT.
LUKMANUL HAKIM
Tergugat:
1.KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
2.ANJANI LARAS SUKMA anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
3.AGUNG DARMAWAN anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
4.BRAIN MUHAMMAD anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
5.Pimpinan Dirut PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru
105 — 47
Anggaran Dasarnya dan telah beberapakali dirubah adalah merupakan Subyek Hukum sebagaiBADAN HUKUM sebagaimana dalam UndangUndangRepublik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas sedangkan Pimpinan/Dirut adalah bukan sebagaiSubyek Hukum, melainkan jabatan dalam pekerjaan saja;Dalam UndangUndang RI nomor 40 Tahun 2007 tentangperseroan terbatas, tidak mengenal organ perseroan dengannama Dirut melainkan direksi yang merupakan salah satuOrgan perseroan selain Rapat Umum pemegang Saham(RUPS
93 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jangka waktu berdirinya Perseroan sesuaiAnggaran Dasar PT PPA Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 adalah lima tahundan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS);Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara a quo telah terjadi dua (2)kali penyitaan, yakni:1. Dilakukan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi Ill Badan PenyehatanPerbankan Nasional pada tanggal 13 Maret 1999 (vide. posita gugatanPara Penggugat Nomor 7 dan 8 dan jawaban dari Tergugat II danTergugat IV); dan2.
91 — 58
Perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai denganketentuan pasal 118 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang berbunyi:(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS DewanKomisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroandalam keadaan tertentu untuk j angka waktu tertentu.12.
107 — 20
Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan salah satuprasarana dalam proyek pembangunan sebagaimana dimaksuddalam perjanjian yang disepakati antara para pihak dimana PDAMTirta Mon Pase merupakan salah satu pihak dalam perjanjiantersebut maka seharusnya apabila terjadi permasalahan dalamperjanjian harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) para pemilik saham bukan saling menggugat antarapemilik saham.10.Bahwa oleh karena Tergugat disamping tidak terlibat langsungatau termasuk dalam para pihak
Suwindy
Tergugat:
1.Pemimpin Wilayah Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
73 — 12
Sebagaimana dalam AnggaranDasarnya dan telah beberapa kali dirubah adalah merupakan SubyekHukum sebagai BADAN HUKUM sebagaimana dalam UndangUndangRepublik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassedangkan Pemimpin wilayah perseroan terbatasadalahbukansebagai Subyek Hukum, melainkan jabatan dalam pekerjaan.Dalam UndangUndang RI nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroanterbatas, direksi yang merupakan salah satu organ perseroan selainRapat Umum pemegang Saham (RUPS), dan Dewan komisaris.Sehingga
446 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.389 K/Pat.SusPailit/2014Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusattercantum sebagai aktiva tetao PT Metro Batavia dan tercantum adanyacatatan tentang: Gedung Juanda dan Renovasi Gedung Juanda;Dengan pertimbangan Judex Facti tersebut, sudah secara jelas dan nyataberdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:Pasal 68 ayat (3):Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi;Pasal
PT. CAHAYA ADRIAN FLORES
Tergugat:
PT. BAWAH LAUT KOMODO
Turut Tergugat:
CAME PERE
100 — 57
CAHAYA ADRIAN FLORES tertanggal 02032016Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. CAHAYAADRIAN FLORES No.1 tertanggal 3 April 2017 yang dibuatdihadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH,M.Kn Notaris diKab. Badung, sebagaimana telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia No.
PT. CAHAYA ADRIAN FLORES
Tergugat:
PT. BAWAH LAUT KOMODO
Turut Tergugat:
CAME PERE
67 — 38
CAHAYA ADRIAN FLORES tertanggal 02032016Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. CAHAYAADRIAN FLORES No.1 tertanggal 3 April 2017 yang dibuatdihadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH,M.Kn Notaris diKab. Badung, sebagaimana telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia No.
Terbanding/Penggugat : SUTIKNO
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIK HIRAWAN, Dkk
83 — 129
SereTrinitatis Pratama yang dibuat oleh dan dihadapan NotarisBatam Andreas Timothy, SH, MKn RUPS LB tanggal 6 Juni2008 No.16Selanjutnya Terbanding 1 s/d 5, semula Pelawan s/d V tersebut,diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Orik Ardiansyah,SH. Dan PaulusLapian,SH.MH. masingmasing Avokat, berkewarganegaraanIndonesia, pada kantor hukum ORIK ARDIANSYAH &associates Attorney & Consultants beralamat di KompleksRaffles City,Blok E No.1 Batam, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 04 Oktober 2019 ;Dan:1.
PT. Bank Perekonomian Rakyat Fianka Rezalina Fatma
Termohon:
Kepolisian Daerah Riau
21 — 20
(pemegang saham) tahun 2023;
f) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) Bundel Nota Pemindahbukuan Deposito BPR FIANKA atas nama Bie Hoi;
g) Fotocopy yang telah dilegalisir 1 (satu) Bundel Nota Pemindahbukuan Deposito BPR FIANKA atas nama Halim Hilmy;
h) Fotocopy yang telah dilegalisir SOP / Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (BPR Fianka);
i) Fotocopy yang telah dilegalisir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
221 — 49
Bukti T.l2: Salinan Akta Nomor : 2 Tanggal 20 Januari 2003 Tentang BeritaAcara Rapat (RUPS. Luar Biasa) PT. Sinar Agape Press, di hadapan Winarti LukmanWidjaja, SH. Notaris di Jakarta3. Bukti T.I3: Surat No. : 06/DIR/MIU/05, tertanggal 17 Februari 2005 dari PT.Media Interaksi Utama Penerbit Harian Umum Suara Pembaharuan yang ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris yang ditujukan kepada Direksi dan Komisaris PT.Sinar Agape Press U P. BP. Toenggoel P. Siagian.M .S; M. Ed. (Direktur)4.
124 — 62
Sentul City, Tbkberkedudukan di Jakarta berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT.Bukit Sentul Tbk, No. 26, tanggal 19072006 ;. Pada tanggal 27042009, Roya Hak Tanggungan Peringkat Pertama pada BankMayapada International ; . Pada tanggal 02022005 dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama pada PT.Bank Mayapada International Tbk., berkedudukan di Jakarta ; Hal. 9 dari 63 hal. Put.
42 — 7
Deltasindo Architama merubah RUPS danmendudukan Penggugat Rekonvensi sebagai Komisaris Utama, haltersebut sesuai dengan Risalah Rapat PT. Deltasindo Architama Nomor :05 tertanggal 27 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Sri Sutiyah, SH., selaku Notaris di Jakarta;Bahwa kemudian PT.
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta dan memperolehpersetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor C01958 HT.01.01Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 130 PK/TUN/2016TH.2007 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 16 November 2007 sebagaimana termaktub dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.
107 — 42
Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero) nomor : S-51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagai Pelaksana Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Giro Pos ;52. Surat dari Direktur PSKBS Nomor: 418/LIS.PSKBS/11/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Mekanisme Pembayaran untuk KPS Hilang/Rusak ;53.
Perintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial ProgramSimpanan Keluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION)Penyaluran Dana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima DanaPSKS, Termin Kesatu Tahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun2015;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS31 Maret Tahun 2015;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS
Perintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan SosialProgram Simpanan Keluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION)Penyaluran Dana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima DanaPSKS, Termin Kesatu Tahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKSTahun 2015;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (Sl)PSKS 31 Maret Tahun 2015;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS
Tahun 2015 #=Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 ;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun2015 ;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015 ;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS31 Maret Tahun 2015 ;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero)nomor : S51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihalPenugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagaiHalaman 130 dari 132 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PN.
255 — 157
dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS
Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).
dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS
Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.
DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.
57 — 9
Foto copy akta Berita Acara Rapat RUPS No.17 tanggal 17 Mei 2005, yang diberitanda T13 ;4. Foto copy Print Out rekening No.1420023423493 atas nama Djolondoro, yang diberitanda T14 ;5. Foto copy akta Jual Beli No.83 tahun 2007, yang diberi tanda T15 ;6. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.452 Kelurahan Gubeng Surabaya, yangdiberi tanda T16 ;7. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013,yang diberi tanda T17 ;8.
68 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat(5) UU No. 40/2007 dinyatakan bahwa anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS, karenanya patut dan berdasar untukmendiskualifikasi surat kKuasa saudara Tafsirin Soekarta sebagai DirekturPT. Sumber Baja dalam hal ternyata tidak memenuhi persona standi inJudicio di depan Pengadilan Negeri Bale Bandung;.
Ny. FASARI
Termohon:
1.PT. KNN KONSTRUKSI INDONESIA
2.Nyonya MOI LANG
74 — 12
Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakanRUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.Oleh karena telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa PJB yang PemohonPKPU sebutkan demikian telah gagal untuk memenuhi salah satu syaratobjektif sahnya suatu perikatan, yakni PJB tersebut faktanya terdapatunsur sebab yang terlarang, maka menimbulkan akibat hukum terhadapPJB tersebut menjadi batal demi hukum (null and void) sehingga dianggaptidak pernah ada;Konsekuensi hukum dari PJB yang batal