Ditemukan 5335 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 /B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI SARANA AVINDO
163166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapatdipertahankan;Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 174 /B/PK/PJK/2016Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaran usahayang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalam PPhBadan telah diputus dengan putusan nomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/201 4;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Terbandingmengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajaksebesar Rp.1.583.404.705,00terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI SARANA AVINDO
14541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18.661.031.547,00 tidak dapat dipertahankan;Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaranusaha yang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalamPPh Badan telah diputus dengan Putusan NomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/2014;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan PeninjauanKembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajaksebesar Rp 800.620.285,00 terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto
Register : 02-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400) Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1) danbutir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (8) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MEGANUSA INTISAWIT
17549 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UndangUndang PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit
Register : 24-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
YUDHANTO ARIWIBOWO Alias BOWO
6727
  • Sebagaimana Barangbukti berupa urine yang ditemukan adalah bahan Narkotika; jenisshabu dengan berat bruto kurang lebih neto 0,12 gram, digunakan dalampembuktian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara terdakwadalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihakyang berwenang ataupun resep dari dokter;Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwapenyalahgunaan sabusabu oleh terdakwa bagi dirinya sendiri tersebutadalah dalam rangka pengobatan tidak dalam pengawasan dokter,
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIA KIMINDO PRIMA;
4758 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asia KimindoPrima, NPWP: 01.769.920.8072.000, Jenis Usaha: Perdagangan BahanKimia, beralamat di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati, JakartaPusat, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp.1.068.735.126,00Penghasilan Kena Pajak Rp.1.068.735.126,00Pajak Penghasilan Terutang :10% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 5.000.000,0015% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 7.500.000,0030% x Rp.968.735.000,00 = Rp.290.620.500,00Jumlah Pajak Penghasilan terutang
Register : 25-04-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 B/PK/PJK/2012
Tanggal 22 Januari 2013 —
155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2002 tanggal 28 Maret 2002 TentangJenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaHalaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 231 /B/PK/PJK/2012Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahTerakhir Dengan UndangundaNg Nomor 17 Tahun = 2000,menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran Il Keputusan ini adalah semua pemberianjasa dalam rangka proses penyelesaian suatu
Putus : 11-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SMELTING
5432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundangundanganperpajakan, yaitu kekeliruan dalampenerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase NormaPenghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksiadministrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruanpenghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan danHalaman 12 dari 45 halaman.
Register : 06-10-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 21-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 671/Pdt.G/2016/PA.Clg
Tanggal 31 Januari 2017 — Pemohon Termohon
1912
  • Krakatau Steel dengan Jabatan Senior Engineer Basic Automationdengan penghasilan neto perbulan sebesar Rp. 12.416.786/bulan, buktitersebut telah menunjukan bahwa Pemohon Konvensi memiliki penghasilantetap.
Register : 29-01-2014 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANGKO Nomor 13/Pid.B/2014/PN.BK
Tanggal 27 Februari 2014 — ADE FERDIAN Alias ADE Bin AMIR HUSIN
496
  • ULUNG KANJAYA terhadap barangbukti yang dikirim Penyidik berupa :1 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barangbukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :I 1 (satu) perangkat bong ;2 1 (satu)bungkus plastik bening berisi 1(satu) bungkus plastik beningberisi kristalkristal putih dengan berat Neto : 0,023 gram;3 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daundaun kering dengan beratnetto 0,194 gram ;2 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTI SARANA AVINDO
15247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hasil sebesar Rp. 18.661.031.547,00 tidak dapatdipertahankan;Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaran usahayang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalam PPhBadan telah diputus dengan putusan nomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/201 4;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Terbandingmengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajaksebesar Rp.1.785.289.005,00 terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • X (Pengolahan Kelapa Sawit) BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN aja Pupuk 100 10 10 TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan (PO 900 90 90 Neto 10 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padatabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai:Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;bahwa dalam hal
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1960 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA;
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukanatas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS)dapat dikreditkan sebagaimana alasan bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), maka penghitungan PPN
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat(3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Halaman 33 dari 43 halaman.
Register : 02-05-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 B/PK/PJK/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 9)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (8) UU PPN= Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1961 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA;
289 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikredit kan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukanatas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS)dapat dikreditkan sebagaimana alasan bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonHalaman 32 dari 48 halaman.
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1690/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — PT SHIBAURA SHEARING INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
151115
  • berdasarkan uraian dan faktafakta di atas, maka diusulkan kepadaMajelis Hakim untuk membatalkan seluruh koreksi fiskal Terbanding dalamKeputusan Terbanding Nomor KEP2215/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPh Tahun Pajak 2011Nomor 00147/406/11/055/13 tanggal 8 Juli 2013;Bahwa selanjutnya, perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2011 PemohonBanding menjadi sebagai berikut: MENURUT DITAMBAH/ MENURUT PEMOHONURAIAN TERBANDING (DIKURANGI) BANDING(US$) (US$) (US$)Penghasilan Neto
Putus : 25-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1024/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. AMP PLANTATION
2713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (8) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang ~~ menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Putus : 09-08-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185/B/PK/PJK/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING,
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undangundang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir DenganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon Sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasadalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 342/Pid.B/2018/PN Pkl
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.TEUKU SYAHRONI, SE., SH.,MH
2.EKO HERTANTO, SH
3.AAN SULISTYONO, SH
Terdakwa:
KAREN ARJUN
11040
  • Pol kendaraantersebut dan pada system sudah tercatat volume timbangan 1 (kosong)dan timbangan 2 (muatan) dan neto (hasil timbangan 2 timbangan 1)setelah data lengkap selanjutnya saksi print struk timbangan dan sopirselanjutnya melakukan pembayaran cash/tunai. Selanjutnya berdasarkanstruk timbangan saksi input ke neraca harian (Sama terdapat data No.tanggal, No.