Honorarium PNS > 213.575.000,00Ds Honorarium Non PNS > 28.950.000,00II BELANJA BARANG DAN JASA > 302.310.500,00a: Belanja Bahan Pakai Habis > 24.860.500,004. Belanja Bahan/Material : 3.600.000,00a: Belanja Jasa Kantor > 258.650.000,006. Belanja Cetak dan Penggandaan > 9.500.000,00ide Belanja Makanan dan Minuman > 5.700.000,00Jumlah I dan IT : 544,.835.500,00 Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan :1.

Restu Sudharma, S.Kom selaku BendaharaPengeluaran Pembantu UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu.e Bahwa Berdasarkan dokumen rincian realisasi anggaran Dinas PendidikanKabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 31 Desember 2011, telah ditariksebesar Rp 542.171.000,00 namun yang dipergunakan sebesar Rp538.661.000,00 dengan rincian sebagai berikut :No Keterangan Jumlah (Rp)I Belanja Pegawai239.785 .000,00Ls Honorarium PNS 210.835.000,00es Honorarium Non 28.950.000,00PNSII Belanja Barang 298.876.000,00Dan

Dari jumlah uang yang direalisasikan tersebut olehterdakwa dan Restu Sudharma, S.Kom tidak seluruhnya dipergunakan untukkepentingan Pengembangan Mutu Pendidikan dan Kependidikan Anak Unitpelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Tungkal Uluberupa pembayaran Honorarium, transportasi siswa, guru pengawas, gurupendamping, dan akomodasi namun digunakan untuk kepentingan pribaditerdakwa dan sdr. Restu Sudharma, S.Kom dengan cara Sdr.

Honorarium PNS > 213.575.000,00ors Honorarium Non PNS > 28.950.000,00II BELANJA BARANG DAN JASA > 302.310.500,003. Belanja Bahan Pakai Habis > 24.860.500,004. Belanja Bahan/Material : 3.600.000,00. Belanja Jasa Kantor > 258.650.000,006. Belanja Cetak dan Penggandaan > 9.500.000,00fp Belanja Makanan dan Minuman > 5.700.000,00Jumlah I dan IT > 544.835.500,00 Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan :1. Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD ;2. Lomba Kreatifitas Siswa ;3.

Honorarium PNS : 210.835.000,002.

beserta Lampirannya;

4. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 392 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Disalurkan Kepada Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;

5. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium

Kadis DPMD Perihal Permohonan sebagai Tim Pengawas Eksternal (TPE);

7. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;

8. Foto copy kwitansi pembayaran belanja jasa

Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan KRABAT untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan Pedesaan DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018 An.MUHAMMAD MUNIR,SE.Dkk senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

9. Foto copy Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pengawas Eksternal Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir untuk bulan Januari 2018 Kegiatan Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Keuangan

Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Pengelolaan Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 beserta lampirannya;
178. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir

Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
179. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Dan Biaya Transportasi Tim Teknis Manajemen Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta Lampirannya;
180. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA PPKD) Kabupaten Sumbawa TahunAnggaran

SYURIATUL WALIDAINI kedudukan dalam tim selaku anggotadengan honorarium perbulan sebesar Rp.

HENY KAMSIANY, SE kedudukan dalam tim selaku anggotadengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000, danbesarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,3. SYURIATUL WALIDAINI kedudukan dalam tim selaku anggotadengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000, danbesarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000, Tim Pengawas Eksternal berdasarkan SK Bupati Sumbawatersebut memiliki tugas antara lain:a. Menyusun rencana kerja pengawasan pengelola kreditsahabatb.

HENY KAMSIANY, SE kedudukan dalam tim selaku anggotadengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000, danbesarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,;3. SYURIATUL WALIDAINI kedudukan dalam tim selaku anggotadengan honorarium perbulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000, danbesarnya biaya transportasi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,; Tim Pengawas Eksternal berdasarkan SK Bupati Sumbawatersebut memiliki tugas antara lain:a. Menyusun rencana kerja pengawasan pengelola kreditsahabatb.

Honorarium Panitia Pusat Rp 3.300.000,009. Honorarium Nara Sumber Rp 6.000.000,0010. Sisa uang yang tidak dipertanggungjawabkan Rp 1.000.006,00Jumlah Rp 50.000.000,00 Hal. 9 dari 121 hal. Put. No. 1484 K/Pid.Sus/2013Bahwa terhadap belanja tersebut di atas, pengeluaran yang tidak benarsejumlah Rp.12.770.006, (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enamrupiah) dengan rincian di bawah ini : Biaya Jilid an. ILHAM Copy Center tanpa tanggal Rp 270.000,00 Biaya cetak an.

Benge, dkk ;Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2008 untuk PPHPasal 21 atas Honorarium Tim Panitia pelaksanaan KegiatanPelelangan Wilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria, Rp.5.325.000,00(lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;Asli kwitansi Nomor BKU 61 tanggal 30 Desember 2008, untukPembayaran Honorarium Kegiatan Pelelangan Wilayah Kerja WKPPertambangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende TA 2008,Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) penerima Drs.

2008 untuk PPHPasal 21 atas Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Pelelangan WKPSokoria Kabupaten Ende TA 2008, Rp.270.000,00 (dua ratus tujuhpuluh ribu rupiah) ;Asli Bukti Transfer Bank BNI Cab.

Paulinus Domi,dkk ;Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 Desember 2008 untuk PPHPasal 21 atas Honorarium Tim Pengarah untuk Kegiatan PelelanganWilayah Kerja WKP Panas Bumi Sokoria Rp.1.215.000,00 (satu jutadua ratus lima belas ribu rupiah) ;Asli kwitansi Nomor BKU 63, untuk Pembayaran Honorarium StafAdministrasi Kegiatan Pelelangan WKP Sokoria Kabupaten Ende TAHal. 75 dari 121 hal. Put.

Honorarium kegiatan tanggap daruratbencana banjir tanggal 5,6,7 Maret 2012(25 orang pengawai BPBD Kabupaten Nabire). Rp. 2.700.000,007.2. Honorarium satuan polisi pamong praja(12 orang pegawai satpol PP Kabupaten Nabire. Rp. 1.800.000,007.3. Sewa truk angkutan bahan makananke Distrik Yaro. Rp. 4.000.000,007.4. Ongkos pikul Rp. 2.000.000,007.5. Konsumsi kegiatan tanggap darurat bencanabanjir selama 3 hari (tanggal 5,6,7 Maret 2012). Rp. 1.475.000,007.6.

Bahwa selain penggunaan dana bantuan siap pakai sebagaimana diuraikandi atas, Terdakwa dan Terdakwa Il telah mengelola penggunaan danatersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu membayar uang lelahkepada para pegawai BPBD Kabupaten Nabire secara duplikasi yaitupembayaran honorarium dan uang lelah yang sumber dananya dari APBDKabupaten Nabire berupa Honor dan dari APBN yang diberikan melaluiBNPB Jakarta berupa uang lelah yang pembayarannya dilakukan dalamwaktu yang hampir bersamaan dengan namanama

Honorarium kegiatan tanggap daruratbencana banjir tanggal 5,6,7 Maret 2012(7 rang pengawai BPBD Kabupaten Nabire). Rp. 2.700.000,007.2. Honorarium satuan polisi pamong praja(7 rang pegawai satpol PP Kabupaten Nabire. Rp. 1.800.000,007.3. Sewa truk angkutan bahan makananke Distrik Yaro. Rp. 4.000.000,00Halaman 20 dari 53 Hal.Put.No.2/Pid.SusTPK/2014/PT JAP217.4. Ongkos pikul. Rp. 2.000.000,007.5. Konsumsi kegiatan tanggap darurat bencanabanjir selama 3 hari (tanggal 5,6,7 Maret 2012).

Namanama yang terdaftar dalam daftar honorarium Satuan PolisiPamong Praja tanggap darurat bencana banjir Yaro tanggal16 April 2012 ;2. Namanama yang terdaftar dalam daftar honorarium kegiatan tanggapdarurat bencana banjir Yaro tanggal 16 April 2012 ;3. Uang lelah pada kegiatan tanggap darurat di Distrik Sima yangdiberikan kepada 14 (empat belas) orang, tertanggal 16 Maret 2012 ;4.

kegiatan tanggap darurat bencanabanjir Yaro tanggal: 5, 6, 7 Maret 2012 dan daftar honorarium SatuanPolisi Pamong Praja tanggap darurat bencana banjir Yaro tanggal: 5, 6, 7Maret 2012.Adapun dokumen/bukti pertanggung jawaban dimaksud diantaranya:5.1.

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu berupa:Kerugian materiil:Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi atas biaya yang harusdikeluarkan akibat perkara yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi: Biaya yang harus dikeluarkan untuk akomodasi dan transportasiyang harus dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara ini sampaidengan selesai (kurang lebih 6 9 bulan), yang diperkirakan sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Biaya untuk menggunakan jasa advokat/pengacara, maka harusmengeluarkan honorarium

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, yaitu berupa:Kerugian materiil:Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi atas biaya yang harusdikeluarkan akibat perkara yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi: Biaya yang harus dikeluarkan untuk akomodasi dan transportasiyang harus dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara ini sampaidengan selesai (kurang lebih 6 9 bulan), yang diperkirakan sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Biaya untuk menggunakan jasa Advokat/Pengacara, maka harusmengeluarkan honorarium

Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, yaitu berupa:Kerugian materiil:Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi atas biaya yang harusdikeluarkan akibat perkara yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi: Biaya yang harus dikeluarkan untuk akomodasi dan transportasiyang harus dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara ini sampaidengan selesai (kurang lebih 6 9 bulan), yang diperkirakan sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Biaya untuk menggunakan jasa Advokat/Pengacara, maka harusmengeluarkan honorarium

staf desa dan petugas kebersihan,penghasilan tetap Bendahara Desa, pembayaran honorariumsupir ambulan, honorarium pengelola keuangan desa,pembayaran tunjangan tetap BPD;Bahwa setelah uang selesai dimasukkan ke dalam amplopamplop kemudian amplopamplop tersebut dimasukkan ke dalamHalaman 11 dari 49 Putusan Nomor 570/Pid.B/2016/PN.BIs.tas ransel berikut dengan uang di luar amplop untuk pembayaranalat tulis kantor (ATK), pemeliharaan mesin genset, pemeliharaankendaraan dinas dan pembayaran gorden kantor

staf desadan petugas kebersihan, penghasilan tetap Bendahara Desa,pembayaran honorarium supir ambulan, honorarium pengelolakeuangan desa, pembayaran tunjangan tetap BPD;Bahwa setelah uang selesai dimasukkan ke dalam amplopamplop kemudian amplopamplop tersebut dimasukkan ke dalamtas ransel berikut dengan uang di luar amplop untuk pembayaranalat tulis Kantor (ATK), pemeliharaan mesin genset, pemeliharaankendaraan dinas dan pembayaran gorden kantor;Bahwa jumlah uang yang saksi bawa dalam tas sejumlah

staf desadan petugas kebersihan, penghasilan tetap Bendahara Desa,pembayaran honorarium supir ambulan, honorarium pengelolakeuangan desa, pembayaran tunjangan tetap BPD;Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 570/Pid.B/2016/PN.BIs.

staf desa dan petugas kebersihan,penghasilan tetap Bendahara Desa, pembayaran honorariumsupir ambulan, honorarium pengelola keuangan' desa,pembayaran tunjangan tetap BPD;Bahwa setelah uang selesai dimasukkan ke dalam amplopamplop kemudian amplopamplop tersebut dimasukkan ke dalamtas ransel berikut dengan uang di luar amplop untuk pembayaranalat tulis kantor (ATK), pemeliharaan mesin genset, pemeliharaankendaraan dinas dan pembayaran gorden kantor;Bahwa jumlah uang yang saksi Budi cahyo bawa dalam

staf desa dan petugas kebersihan,penghasilan tetap Bendahara Desa, pembayaran honorariumsupir ambulan, honorarium pengelola keuangan desa,pembayaran tunjangan tetap BPD;Bahwa setelah uang selesai dimasukkan ke dalam amplopamplop kemudian amplopamplop tersebut dimasukkan ke dalamtas ransel berikut dengan uang di luar amplop untuk pembayaranalat tulis kantor (ATK), pemeliharaan mesin genset, pemeliharaankendaraan dinas dan pembayaran gorden kantor;Bahwa jumlah uang yang saksi Budi cahyo bawa dalam

Pencairan 50% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (satu) Bundel daftar Honorarium

Pejabat pembuat komitmen (PPK);1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis Kegiatan(PPTK);1 (satu) Bundel daftar Honorarium Bendahara;Hal 16 dari 31 hal.

Pencairan 50% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Pada pekerjaanPembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (satu) Bundel daftar Honorarium

Pejabat pembuat komitmen (PPK);1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis Kegiatan(PPTK);1 (satu) Bundel daftar Honorarium Bendahara;1 (satu) Lembar Surat Kuasa Oleh Lk.

Mks36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.1 (satu) lembar Daftar Honorium bendahara penerima, pengeluaran,pengurus dan penyimpan barang serta pembuat daftar Gaji sesuai SK kepaladinas PU kab kepulauan Selayar no.77/IV/Tahun 2014;1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honorarium pengawas lapangan,pembantu pengawas lapangan, dan staff administrasi dengan KodeRekening : 1.03.01.31.01.5.2.3.26.01. dan BKU no.: 1679/SPJ.TU;1 (satu) lembar Daftar Honorium pengawas lapangan, pembantu pengawaslapangan dan staff administrasi

Haltersebut di atas menyebabkan gugatan tidak sempurna karena kurang pihak;IV.Eksepsi mengenai gugatan Penggugat, Obscuur Libel (kabur) dan12tidak jelas;Bahwa apabila dibaca isi gugatan Penggugat tertanggal 17 Desember 2010 tersebutjelas terlihat isi gugatan Penggugat Obscuur Libel/kabur dan tidak jelas yaitu:1Bahwa uraian posita gugatan Penggugat sama sekali tidak ada disebutkan bahwatelah terjadi kesepakatan para pihak dalam bentuk perjanjian jasa hukummengikat yang disertai dengan honorarium atas

Penggugattidak punya hak untuk menuntut Lawyer Fee dalam perkara a quo;Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat di Pengadilan NegeriJakarta Pusat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai AzasAzasHukum Perjanjian: tidak akan ada wanprestasi kalau tidak ada perjanjian;Dalam perkara a quo tidak pernah ada dan disepakati sebuah perjanjian, yangmenimbulkan hak dan kewajiban bagi masingmasing pihak karena Penggugatharuslah dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);Penetapan Honorarium

Advokat harus atas dasar kesepakatan kedua belah PihakAdvokat dan kliennya;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telahmengatur bagaimana ramburambu yang harus dipatuhi semua Advokat dalammemberikan jasa hukum terhadap kliennya;Pemberian jasa hukum tersebut dapat berupa:a Bantuan hukum cumacuma;b Pemberian jasa hukum yang disertai dengan honorarium yang harusberdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal1 ayat (2) dan ayat (7) jo.

Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun2003 (UU Advokat) yang berbunyi:13Pasal 1 (2): Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupamemberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainuntuk kepentingan hukum klien;Selanjutnya dalam Pasal (7): Honorarium adalah imbalan atas jasa hukumyang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien;Pasal 21 (1): Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang

telahdiberikan kepada kliennya;Pasal 21 (2): Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belahpihak;Hal tersebut berarti bahwa jika Penggugat ingin memberikan jasa hukummestinya selain surat kuasa, juga harus disertai adanya Perjanjian Honorariumatas jasa hukum tersebut, besarnya honorarium atas persetujuan kedua belahpihak.

Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa TERGUGATtelah melakukan perjanjian pembayaran jasa sebagai kuasaPenggugat melalui Perjanjian Pembayaran Honorarium nomor001/KTEGAL/PP SP ISN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 ; 4. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa TERGUGATberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKUA.TEGAL/PP SPISN/X/2011 tertanggal 05 Oktober 2011, hal mana TERGUGATbersamasama dengan Saudara Wasirun dan kawankawan (176orang) karyawan PT.

No. 477/Pdt/2013/PT.Smg.tanggapan dan/atau tidak mendapatkan respon sama sekali dari13.Bahwa TERGUGAT diindikasikan sengaja membuat SuratPencabutan Surat Kuasa terhadap PARA PENGGUGAT dengantujuan untuk menghindari dari kewajiban TERGUGAT terhadappembayaran honorarium sesui dengan perjanjian Nomor : 001/K TEGAL/PP SP ISN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 ;14.Bahwa PARA PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban yangdibebankan oleh TERGUGAT untuk menyelesaikan tahapan prosesPHK TERGUGAT dan sekarang

dengankeberatankeberatan dari Para Pembanding yang diajukan dalam memoribandingnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkatPertama, namun Pengadilan Tinggi masih merasa perlu untuk menambahpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembandingmenyatakan bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SlawiKabupaten Tegal ikut mempertimbangkan Surat Perjanjian Nomor :001/KTegal/PP SP ISNISN/X/2010, tanggal 22 September 2010 tentang SuratPerjanjian Pembayaran Honorarium

didalam petitum angka 2,Para Pembanding/Para Penggugat juga menuntut supaya Tergugatdinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad) , melanggar pasal 1365 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pembanding/ParaPenggugat tidak pernah mencantumkan dan menguraikan mengenaiperbuatan wanprestasi exs pasal 1338 KUH Perdata pemenuhanperjanjian sesuai isi Surat Perjanjian Nomor : :001/KTegal//PP SP ISNISN/X/2010, tanggal 22 September 2010 tentang Surat PerjanjianPembayaran Honorarium

&Rekan dengan jasa honorarium advokat adalah sebesarHalaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt/20185.Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagaiberikut:Kerugian materiil: No. PembayaranKeterangan ;honorarium 1. Tahap pertama: pada waktu perjanjian ini Rop200.000.000,00ditandatangani oleh kedua pihak pihakmaka pihak kedua langsung memberikanhonorarium kepada pihak pertama; 2.

Tahap ketiga: pada waktu setelah pihak Rp100.000.000,00pertama menyerahkan kesimpulandipersidangan dan pihak keduamemberikan honorarium kepada pihakpertama; Jumlah seluruhnya Rp500.000.000,00 Menghukum Tergugat telah memasang plang/spanduk yang tertulisTANAH INI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DILARANGMENDIRIKAN BANGUNAN DI LOKASI INI di atas tanah Hak MilikPenggugat tanpa persetujuan dan atau tanpa seizin dari Penggugat yangmengakibatkan Penggugat terhambat untuk membuat bangunan barudealer

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, daribulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telahdilegalisir, dari Bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;Daftar Tanda Terima Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap (Penjaga Asramadan Staff Adm Kegiatan) pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, daribulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember

Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, daribulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;Hal. 39 dari 65 hal. Put.

No.541 K/Pid.Sus/20144052.52.54.55.56.57.58.39.60.Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telahdilegalisir, dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;Daftar Tanda Terima Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap (Penjaga Asramadan Staff Adm Kegiatan) pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, daribulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;Daftar Tanda Terima Belanja Jasa ADM Peserta Pada Kegiatan Pembibitandan Pembinaan Olah Raga Atletik (PPLP

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, daribulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telahdilegalisir, dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;Daftar Tanda Terima Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap (Penjaga Asramadan Staff Adm Kegiatan) pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dariBulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember

Uang saku/honorarium tersebut adalah merupakan hakbagi para atlit bukan hak negara. Jika uang saku/honorarium itutidak diberikan kepada atlit maka yang rugi adalah para atlit danbukan Negara. Jadi jelas di sini bahwa tidak ada Negaradirugikan khususnya. Di sisi lain beda kiranya jika para atlittidak berlatih namun uang dicairkan dan berada di tanganTerdakwa barulah tepat dikatakan bahwa Negara telah dirugikankarena atlit tidak memberikan prestasinya dengan berlatihsecara sungguhsungguh.

Insan, uang yang diterimakan kepadasaksi tersebut adalah uang honorarium saksi selaku panita pelaksana pendampingpembangunan GOR. ;7 22222 n nn nnn nnn nnn nn nn nnnHal 31daril03 Put. No. 178 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby8 Saksi Dra.

yang ditetapkanberdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto No. 188.45/427/HK/416012/2012 tanggal 2Januari 2012 tentang Standar Honorarium Kegiatan, Honorarium Pejabat PengelolaKeuangan Daerah, Harga Satuan Penunjang Perencanaan/Pengawasan Konstruksi danBiaya Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Tahun Anggaran 2012;Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi sebagai berikut :Bahwa yang membuat draft gaji /honorarium tersebut bukanlah terdakwa melainkan PPTKsebelumnya yaitu Bpk.

SKtersebut tidak sesuai dengan Keputusan Bupati No. 188.45/427/HK/415012/2012tanggal 2 Januari 2012 tentang standar honorarium kegiatan Honorarium PejabatPengelola Keuangan Daerah, Harga Satuan Penunjang/Pengawasan danEvaluasi Tahun Anggaran 21012;b Belanja Barang dan Jasa, Pengeluaran Biaya Umum yang berasal dari kelompokbelanja barang dan jasa sebesar Rp. 12.169.400,00 tersebut merupakan pengeluaranHal 49daril03 Put. No. 178 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sbyuntuk biaya Alat Tulis Kantor.

No. 178 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.SbyPembentukan Dan Pemberian Honorarium Panitia Pelaksana Pendamping KegiatanPembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada Mojosari Tahun Anggaran 2012;e Bahwa dalam belanja biaya umum menurut Ahli, pembayaran honorarium panitiapendamping yang didasarkan pada SK Bupati No. 188.45/570/HK/415.102/21012 tanggal1 Oktober 2012 tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati No. 188.45/73/HK/416.012/2012, sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara.

Bupati Mojokerto No. 188.45/571/HK/416012/2012, tanggal 01 Oktober 2012tentang pemberian honorarium Komite pembangunan Prasaran olahraga Kab.

URAIAN JUMLAH HARGA JUMLAHSATUAN SATUAN2. 3. 4. 5.BELANJA PELAYANAN PUBLIKBELANJA OPERASI DANPEMELIHARAAN 250.000.000,00BELANJA PEGAWAT / 68.175.000,00PERSONALIAHonorarium / UpahHonorarium Tim Panitia kegiatan ; 1 Paket 4.175.000. 68.175.000,00. . a 4.175.000,e Honorarium Panitia PenataranUlama 3120B 50.000,1 5.600.000,e Honorarium sidang DewanPimpinan harian MUI 158 OK 50.000,7.900.000, Honorarium sidang pleno MUI 1 Paket 16.500.000, Hal. 3 dari 58 hal. Put.

Honorarium / Upah68.175.000,Honorarium Tim Panitiakegiatan : 1 Paket 4.175.000,4.175.000,e Honorarium Panitia312 OB 50.000,Penataran Ulama 15.600.000,e Honorarium sidangDewan Pimpinan 158 OK 50.000, 7.900.000,harian MUI 1 Paket 16.500.000, Honorarium sidang pleno 16.500.000,MUI Honoritum Panitia RakordaMUI 12 OB 750.000,9.000.000.

,Honor / Upah Harian ; 12 bole 200.000, Honorarium Peg Ktr MUI 2.400.000, Sumbar Honorarium KebersihanKantor 16 OH 250.000,. 1 Paket 6.000.000,Honor Instruktur/penyuluh: 4.000.000, Narasumber penataran ulama 6.000.000, Penceramah Rakorda MUI 4 orang 150.000,Pembimbing Diskusi Penataran 600.000,Ulama 10.000,200 OH 14 Wang saku ; 2.000.000,Uang saku peserta 2.000.000.BELANJA BARANG DAN 127.325.000,00JASA :Biaya bahan / Material 14.150.000.e = Biaya alat tulis.e Biaya alat tulis / 12 bin 00.000.seminar

HONORARIUM / UPAH 223.850.000,00Honor Instruktur/Penyuluh/Fasilitator ;e Honor Dai/Ulama diKab. Mentawai 1.080 OH 200.000,00e Honor Penceramahg oH 356.250,00 216.000.000,Pertemuan Tim MUI 2.850.000,Sumbar di Kab.Kep. Mentawai Honor Tim MUI/20 OH 250.000,00Sumbar 5.000.000,5.

Syamsumir Saibun dan H.Syafruddin Syurio, SHmasing Rp1.100.000, / bln X 12 X 3 org = Rp 39.600.000,2 Pada Kegiatan Pembinaan Dai asal Mentawai sbb;e Honorarium para Dai dibayar Mei Desember 2005 80 org...Rp 128.000.000,e Biaya Perjalanan TIM MUI ke Mentawai ..................

Barang danJasa) Nomor : 0048/SPPLS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 28Juni 2011.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) Nomor : 0048/SPPLS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 28 Juni 2011.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa) Nomor : 0048/SPPLS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 28 Juni2011.17192021222324252627282930311 (satu) lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM

Tenaga Pengelola Buletin DPRD KabupatenMimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2010,Bulan : Januari s/d Juni 2011, tanggal 08 Juli 2011, yang terdapat tanda tangan PenerimaAnggaran.1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga PengelolaBuletin DPRD Kab.

Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah,21737475767778ve8081828384Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September 2011,yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kab.Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran 2011,Bulan : Oktober s/d Desember 2011, tanggal 10 Nopember 2011, yang terdapat tanda tanganPenerima Anggaran.1 (satu) lembar

Tenaga Pengelola Buletin DPRDKabupaten Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, TahunAnggaran 2010, Bulan : Januari s/d Juni 2011, tanggal 08 Juli 2011, yang terdapat tandatangan Penerima Anggaran.1 (satu) lembar Belanja Jasa Publikasi Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga PengelolaBuletin DPRD Kab.

Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah,Periode : Bulan Juli s/d September 2011 Tahun Anggaran 2011, tanggal 21 September2011, yang terdapat tanda tangan Penerima Anggaran.3373747576Td78rc)8081828384851 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Tenaga Pengelola Buletin DPRD Kab.Mimika, Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Tahun Anggaran2011, Bulan : Oktober s/d Desember 2011, tanggal 10 Nopember 2011, yang terdapat tandatangan Penerima Anggaran.1 (satu)

(Bukti P15);Bahwa hubungan kausal antara Keputusan Tergugat memberhentikanPenggugat dari jabatannya sebagai Asisten Perekonomian danPembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dengankerugian materil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat sangatjelas karena begitu keputusan pemberhentian dari jabatan tersebutditerbitkan oleh Tergugat, maka otomatis pula Penggugat kehilanganpenghasilan sebagai Pejabat Eselon II.B berupa gaji, tunjangan jabatanperbulan, honorarium kegiatan dan penghasilan

rasional dan obyektif bahwa Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum dan memenuhi syarat formil untuk digugatsecara perdata di Pengadilan Negeri Wangi Wangi berdasarkan Pasal1365 KUHPerdata;KERUGIAN PENGGUGAT20.30.Bahwa telah nyata adanya perbuatan Tergugat memberhentikanPenggugat dari jabatannya sebagai Asisten Perekonomian danPembangunan' Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, telahmenyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil denganhilangnya gaji, tunjangan jabatan = struktural, honorarium

RI di Jakarta;Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat secara materiilPenggugat telah mengalami kerugian, karena terhitung sejak tanggaldiberhentikan sebagai Asisten Perekonomian dan PembangunanHalaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2020/PN Wgw31.32.33.34.Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, sampai dengan saat ini, atausetidaktidaknya sampai dengan Penggugat pensiun di usia 60 tahunpada Maret 2020, Penggugat tidak mendapatkan hakhaknya baikberupa gaji, tunjangan jabatan, honorarium

(sembilan ratus delapan puluh jutarupiah), dengan rincian sebagai berikut : Penghasilan perbulan/gaji, tunjangan jabatan struktural Esolon II.B,honorarium, dan pendapatan lainlain yang sah terhitung sejakJanuari 2019 hingga Penggugat pensiun pada Maret 2020 di usia 60tahun sebesar : Rp. 32.000.000. x 15 bulan = Rp. 480.000.000.

;Menimbang, bahwa sampai dengan Penggugat mengajukangugatan ini atau setidaktidaknya sampai dengan Penggugat pensiun diusia 60 (enam puluh) tahun pada Maret 2020 atas perbuatan Tergugatsebagai Bupati Wakatobi atau Kepala Pemerintahan Daerah KabupatenWakatobi tersebut, Penggugat tidak mendapatkan hakhaknya sebagaiPejabat Eselon II.B pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, baikberupa gaji, tunjangan jabatan, honorarium dan lainlain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bupati adalah kepaladaerah

udang, sejak bulan April diperkirakanmenghasilkan 5000 kg untuk sekali panen dengan harga Rp 50.000, perkilo, makakerugian Penggugat adalah sebesar 2 x 5.000 x Rp 50.000, = Rp 500.000.000, Cimaratus juta rupiah) ;Bahwa selain kerugian tersebut diatas, kerugian immateril yang Para Penggugat deritaadalah hilangnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap kredibilitasPenggugat selaku Pengusaha yang diperkirakan sebesar Rp 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) ;Bahwa perincian jumlah gaji dan honorarium

Honorarium Penggugat Hj. Cut Nurmala sebesar 26 x Rp 3.000.000,= Rp78.000.000, (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mohon Sita Jaminan atas objek perkaradan harta kekayaan milik Tergugat I, II dan V ;14.

mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalamkeadaan baik dan kosong ; terlepas dari hakhak orang lain ;Menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 92kepada Para Penggugat dalam keadaan baik ;Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V secara tanggung rentenguntuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;Menghukum Tergugat V untuk membayar gaji dan honorarium

SPPD Pembayaran honor yang No. tgl April 2010,6019620/023/112 terkait dengan output keg. pembayaran PPh 21 (honorarium)tgl 17042010 bln Maret 2010 sejumlah Rp375.000,00jumlahRp4.325.000,003. SPPD Pembayaran honor yang No. tg! Mei 2010, pembayaran472194P/023/112 terkait dengan output keg. PPh 21 (honorarium prog. PPKk)tgl 24052010 bIn April 2010 sejumlah Rp675.000,00jumlahRp7.575.000,004. SPPD Pembayaran honor yang No. tg! Juli 2010, pembayaran479924P/023/112 terkait dengan output keg.

PPh 21 (honorarium output keg.)tgl 02082010 bin Mei, Juni, dan Juli 2010 sejumlah Rp1.620.000,00jumlahRp19.830.000,005. SPPD Pembayaran langsung No. tgl Agustus 2010,480186P/023/112 (LS) belanja jasa profesi pembayaran PPh 21 (jasa profesi)tgl 04082010 sejumlah Rp876.000,00jumlahRp7.124.000,006. SPPD Pembayaran honor yang No. tgl Agustus 2010,480187P/023/112 terkait dengan output keg. pembayaran PPh 21 (honorarium)tgl 04082010 bIn Juli 2010 sejumlah Rp862.500,00jumlahRp6.087.500,007.

SPPD Pembayaran honor yang No. tgl Desember 2010, 833845Q/023/112tg 20122010jumlahRp13.450.000,00 terkait dengan output keg.bln November danDesember 2010 pembayaran PPh 21 (honorarium)sejumlah Rp750.000,00 Hal. 22 dari 63 hal. Putusan Nomor 224 PK/PID.SUS/2013 11.SPPD833846Q/023/112tgl 20122010jumlahRp 2.686.000,00Pembayaran honor yangterkait dgn. operasionalkegiatan bln November2010No. tg! Desember 2010,pembayaran PPh 21 (honorarium)sejumlah Rp294.000,00 E. Pihak ketiga1.

PPh 21 (honorarium output keg.)tgl 02082010 bin Mei, Juni, dan Juli 2010 sejumlah Rp1.620.000.00jumlahRp19.830.000,005. SPPD Pembayaran langsung No. tgl Agustus 2010,480186P/023/112 (LS) belanja jasa profesi pembayaran PPh 21 (jasa profesi)tgl 04082010 sejumlah Rp876.000,00jumlahRp7.124.000,006. SPPD Pembayaran honor yang No. tgl Agustus 2010,480187P/023/112 terkait dengan output keg. pembayaran PPh 21 (honorarium)tgl 04082010 bIn Juli 2010 sejumlah Rp862.500,00jumlahRp6.087.500,007.

Desember 2010,833845Q/023/112 terkait dengan output keg. pembayaran PPh 21 (honorarium)tgl 20122010 bIn November dan sejumlah Rp750.000,00jumlah Desember 2010Rp13.450.000,0011. SPPD Pembayaran honor yang No. tg! Desember 2010,833846Q/023/112 terkait dgn. operasional pembayaran PPh 21 (honorarium)tgl 20122010 kegiatan bln November sejumlah Rp294.000,00jumlah 2010Rp2.686.000,00E. Pihak ketiga1. SPPD Pembayaran langsung (LS) No. tg!

Office FADILLA HUTRI LUBIS dan Partners400.000.000, yang terdiri dari biaya legal (legdan honorarium Rp. 150.000.000,P tata kelola administrasi keuanganh 1.750; 610;1.233; b2.259;0, b. Langkat tersebut dibebankanbkasi Hukum sebesar Rp.atan tentang Hasil Pilkada Kab.r urut 4 (Drs.Asrin Naim dan Drs.bkat digugat oleh pasangan calon: 66/PHPU.D.VI/2008.tersebut KPU ing di Mahkamah Konstitusi dibut pada tanggal 05 Januari 2009kan penawaran kepada terdakwaanan perkara perselisihan hasilla daerah Kab.

Langkat putaran kedua di MahkamahKonstitusi RI dengan Register Nomor : 66/PHPU.D.VI/2008 dengan perincianbiaya Honorarium Rp. 150.000.000, dan biaya perkara sebesar Rp. 250.000.000,dengan total Rp. 400.000.000, yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab.Langkat SYAMSUL BAHRI, Bendahara ABDUL HALIM dan FADILLA HUTRILUBIS, dibayarkan uang sebesar Rp. 400.000.000, kepada FADILLA HUTRILUBIS dimana pada kenyataannya uang yang diterima oleh FADILLA HUTRILUBIS adalah sebesar Rp. 260.000.000, dimana pada

Gugatan Penggugat dalam Konvensi dalam perkara a quo kabur (obscuurlibel) dalam melakukan perhitungan honorarium/upah sebagaimana yangtercantum di posita angka 11 dalam gugatan a quo;.

ketentuan Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan(4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandengan rincian sebagai berikut: Uang pesangon 2 x 5 x Rp2.528.815,00 =Rp25.288.150,00; Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.528.815,00 =Rp 5.057.630,00; Uang penggantian hak 15% x Rp30.345.780,00 =Rp 4.551.867,00;Jumlah =Rp34.897.647,00:Terbilang: (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribuenam ratus empat puluh tujuh rupiah);Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kekurangan honorarium

/upah bulanan Pemohon Kasasi sebagaimana rincian berikut: 1 item berita : Rp80.000,00; Target 25 item/bulan : Rp80.000,00 x 25 = Rp2.000.000,00 /bulan; Dipotong pajaksebesar : 6% bila mencapai target bulanan; Honorarium : Rp80.000,00 x 25:6% = Rp1.880.000,00/bulan; UMK pada tahun 2015:Rp2.037.000,00Rp1.880.000,00 =Rp 157.000,00;Rp157.000,00 x 12 bulan = Rp1.884.000,00;terbilang: (satu juta delapan ratus ribu delapan puluh empat ribu rupiah); UMK pada tahun 2016:Rp2.271.255,00 Rp1.880.000,00 =Rp 391.255,00

., Notaris dan PPAT di Jakarta tersebut dijelaskan pula dalamPasal 6 (enam) yang mengatakan "Jika Pihak Pertama (Para Tergugat) tidak melunasihutang yang ditagih kepadanya oleh Pihak Kedua (Penggugat), maka Pihak Pertama(Para Tergugat), harus memikul dan membayar segala biayabiaya yang bersangkutandengan penagihan hutang tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasukjuga biaya penagihan bagi kuasa yang menagihnya, honorarium kuasa Pengacara,biayabiaya mana akan dimasukkan dan menjadi

hutang Pihak Pertama (ParaTergugat) juga";Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan jelas bahwa Para Tergugatmenanggung seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat kepada Penggugatyang mana Penggugat harus mengeluarkan sejumlah biaya antara lain dalammembayar honorarium Pengacara Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan antaraPenggugat dan Para Tergugat yaitu sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Bahwa oleh karena itu, terhitung hingga Gugatan ini didaftarkan, besarnyajumlah

sampai 3 September2010 sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) hari;Besarnya denda keterlambatan 288 hari x Rp 500.000,00 = Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);Besarnya total keseluruhan denda keterlambatan:e Cicilan 1 (pertama) =Rp 216.500.000,00;e Cicilan 2 (kedua)=Rp 202.000.000,00;e Cicilan 3 (ketiga) =Rp 186.500.000,00;e Cicilan 4 (keempat) =Rp 159.000.000,00;e Cicilan 5 (kelima) =Rp144.000.000,00; +Total Rp 908.000.000,00;(sembilan ratus delapan juta rupiah);c Biaya Honorarium

Pengacara:@ Untuk pembayaran honorarium Pengacara yaitu sebesar Rp 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah);Bahwa adapun kerugian lainnya adalah yang diakibatkan karena itikad tidak baikdari Para Tergugat adalah suatu hal yang sangat wajar apabila Penggugat memintabiaya kerugian yang selama ini telah diderita oleh Penggugat sebesar 1% (satupersen) dari kewajiban pokok, untuk setiap bulannya sampai tanggal 27 Juni 2010 s/Hal. 5 dari 22 hal.

Pengacara :Rp 908.000.000,00 + Rp 300.000.000,00 = Rp 1.208.000.000,00;(satu milyar dua ratus delapan juta rupiah) ;Biaya Kerugian 1% per bulan s/d saat ini (3 September 2010) : 1% x 15 bulan x Rp2.400.000.000,00 = Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);Total Pokok + Denda Keterlambatan + Biaya Honorarium Pengacara + BiayaKerugian Hutang Yang Telah Dibayarkan =Rp 2.400.000.000,00 (+) Rp 908.000.000,00 (+) Rp 300.000.000,00 (+) Rp360.000.000,00 () Rp 300.000.000,00 = Rp 3.688.000.000,00