Rimba Dwipantaraditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan ditetapbkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) pada 7 Agustus 1993 untuk masa lima tahun pertama.Selanjutnya Penggugat disetujui pensiun dari PNS terhitung mulai tanggal 1 Juli1994 dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 31 Agustus 1994 No.39/PENStahun 1999;Bahwa sejak Maret 2002 semua Karyawan PT. Rimba Dwipantaradiputuskan hubungan kerja atau di PHK.

Rimba Dwipantaradengan cara sewenangwenang sepihak tanpa melibatkan RUPS sesuaisurat Dirut PT.

RimbaDwipantaraBahwa pernyataan Tergugat pada halaman 10 baris ke 3 s/d 9 yangbunyinya Panitia Pusat tidak dapat mempertimbangkan, karena namunberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 14 Agustus 1993yang dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Agustus 1992, sehinggaPekerja bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 25 K/TUN/2006undangan.

Upah berturutturut selama 4 (empat) bulandari Maret s/d Juni 2003 =Rp. 9.400.000, Biaya RUPS bulan September 2001 =Rp. 2.225.000,Jumlah = Rp. 79.775.000,Terbilang : Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima riburupiah.4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Pemohon Kasasi berkeberatan atas anjuran Majelis Hakim untuk mengajukanmasalah ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bilamanamasih belum memuaskan melalui jalur Peradilan Umum. Alasan PemohonKasasi adalah sebagai berikut :a. Pemohon Kasasi bukan pemegang saham, jadi tidak dapat memaksakansegera dilakukan RUPS ;b. Pemohon Kasasi bekerja atas dasar keahlian (profesi) dan melaksanakan perintah;c. RUPS sampai sekarang tidak pemah dilaksanakan dan entah kapanRUPS akan dilaksanakan ;d.

Koperasi Karyawan 16 48.000.000, 2Departemen KehutananTotal 800 2.400.000.000, 100 RUPS tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum tapi mendapatkan persetujuan dariTergugat ;Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, PT. Kodeco Timbermenyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham :a. PT. Bintang Bengawan, pemilik 280 saham atau setara 35 % ;b. PT. Dwi Usaha Sari, pemilik 184 saham atau setara 23 % ;c.

KodecoTimber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 83 tanggal 27 Agustus 1998(bukti P6) diatur dan dipersyaratkan bahwa kuorum RUPS, baik pertamamaupun kedua, untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasukperubahan modal PT.

Kodeco Timber dapat dilakukan apabila RUPS dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruhsaham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah ;2/3 bagian adalah setara dengan 66,66 % (enam puluh enam koma enam puluhenam persen), atau dalam hal PT.

Terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenaipengurangan modal ;Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a, makaTermohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk memeriksaapakah suatu perubahan anggaran dasar bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar atau tidak, termasuk didalamnya memeriksa tatacara penyelenggaraan suatu RUPS antara lain meliputi kuorum (apakahRUPS yang diselenggarakan telah mencapai kuorum atau tidak) ;Oleh karenanya Surat Keputusan

Kodeco Timber mempunyai waktu untukmemperbaiki RUPS yang tidak mencapai kuorum sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut, termasuk cukupwaktu untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT. Selain itu,terbatasnya jangka waktu satu tahun, tidak dapat dijadikan alasan untukmemberikan persetujuan akta atau RUPS yang tidak memenuhi syaratkuorum.

VajaulIndonesia ;Bahwa tanpa RUPS dan tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, sejak saat itu paraPenggugat tidak dapat memasuki, mengakses, bertindak untuk dan atas nama PT.

Bahwa sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dimana hasil suatu RUPS dalam suatu Perseroan akandipertanggung jawabkan oleh Perseroan sebagai Subyek Hukum dan bukanpertanggungjawaban perorangan sebagai pemegang saham. Dalam perkara in casu, Parapenggugat telah keliru menggugat Para Tergugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan hasil RUPS PT.

;e Bahwa, ketika ditempat dilaksanakannya RUPS tersebut saksi tidak perhatikan adahadir seorang Notaris atau tidak, karena tempat RUPS berada diruang bangunanKantor diatas lantai dua dengan tempatnya saksi dalam jarak + 10 meter dan kejadianRUPS tersebut bekisar lamanya beberapa + menit saja kemudian Penggugat I turundan keluar dari kantor tersebut dan mengajak saksi pulang ke Sumbawa;Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam dalamkesimpulan;2.

Vajaul Indonesia sebagai Direktur Utama danDirektur dalam RUPS ;e Bahwa, saksi tidak mengetahui RUPS itu sendiri sudah terlaksanakan atau belum karenasaksi mengantar Penggugat I dan II untuk mengikuti RUPS tersebut, dan juga saksi adarmendengar suara " ributribut antara para peserta RUPS dalam bahasa Korea yang saksisendiri tidak mengerti" dan dalarn tenggang waktu sekitar + 05 10 rnenit datang PenggugatI dan II mengajak saksi dan Bambang pulang ke Surnbawa dengan wajah kesal ;e Bahwa, saksi tidak

Vajaul Indonesia dari ParaPenggugat kepada Tergugat Hl dan Tergugat II berdasarkan hasil RUPS PT.

Raja Abdul Gani, in casu Penggugat, telah diundangdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT EuropeTechnology Service Center sebanyak tiga kali, namun yangbersangkutan tidak pernah hadir dalam RUPS. Bahwa Sadr. RajaAbdul Gani (in casu Penggugat) seharusnya hadir danmempertanyakan secara langsung kepada para pemegangsaham dalam RUPS Perseroan mengenai status Sdr. HeribertusSetijowirawan (in casu Tergugat Ill) sebagai Direktur Perseroan,namun pada kenyataannya Sdr.

Dalam Pasal 79 ayat (1)diatur bahwa direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4). Dengan kata lain, wewenang utamauntuk menyelenggarakan RUPS hanya ada di tangan direksi. Namun,penyelenggaraan RUPS tahunan atau luar biasa dapat dilakukan ataspermintaan Dewan Komisaris, tetapi menurut ayat (3) permintaantersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat, yang disertaialasannya.

apabila Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat (5), yaitu kewajiban pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari DewanKomisaris.

Sebagai penggantinya, sesuaiKeputusan RUPS dimaksud, telah ditunjuk Tergugat IV sebagai DirekturUtama PT Europe yang sah;b.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum PemegangSaham (Pasal 94 ayat (1));Halaman 52 dari 70 hal. Put. Nomor 2655 K/Padt/20159.

Bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui bahwa letakkesalahan ada pada mekanisme RUPS LB PT. Pertekstilan TD.

Hal tersebut dapat diketahui dalam surat gugatan halaman 3 angka13, dimana sebenarnya PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa RUPS LB PT.Pertekstilan TD.

Dengan demikian dalampengambilan keputusan dalam RUPS LB tanggal 21 Agustus 2014 telahsesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar RUPS LB PT.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa ini Pihak Tergugat IlIntervensi selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orangSaksi dibawah sumpah bernama; Mauliddin Shati, S.H., yang menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi adalah seorang Notaris;Bahwa saksi pernah membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Jhonny Surya Sakti; Bahwa hasil dari RUPS tersebut perubahan susunan Direksi dan Komisarissaja; Bahwa saksi mengatakan yang hadir dalam RUPS tersebut

Akta Berita Acara RUPS LB No. 57,tanggal 21 Agustus 2014 ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugatmempunyai keterkaitan dengan PT.

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan):RUPS tahun wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;19.

Ketiadaan Penyelenggaraan RUPS TahunanHalaman 9 dari 25 halaman.

Tahunan dan RUPS lainnya;a.

sekali tidakmenanggapi permintaaan penyelenggaraan RUPS dari Pemohon tersebut diatas.

Sehingga Pemohon kembali menyampaikan permintaan untukmenyelenggarakan RUPS Tahunan kepada Direksi melalui suratsuratkuasa hukum Pemohon (Kantor Advokat Kailimang & Ponto), sebagaiberikut:a. Surat Nomor 102/Ext/JD/IX/2011 tertanggal 6 September 2011 yangditujukan kepada Direksi Perseroan; danb.

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnyadengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang sahamsebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) juncto Pasal 81ayat (1) UUPT);Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:1) 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlahseluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasarmenentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau2) Dewan Komisaris.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aguo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
• Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2022, Cacat Hukum;
• Menyatakan Tindakan Tergugat I yang melaksanakan RUPS pada tanggal 7 Februari 2022 dan menonaktfikan sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT.

PAIMAHAM ALEXIUS HALOHO, adalah Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatiggedaad);

Buana CiptaPerkasa tidak pernah melakukan pinjaman kepada pihak lain;Bahwa selama Tergugat menjabat sebagai Direktur tidak setahu saksitidak pernah dilakukan bagi hasil;Bahwa setahu saksi RUPS pertama kali diadakan di Jalan Jend.Sudirman Duri di Kantor Notaris Riana Goltom, S.H,,M.Kn;Bahwa yang dibahas didalam RUPS yang pertama adalah pembahasanmodal;Bahwa saksi hadir pada waktu diadakan RUPS di Hotel Grand Zuhripada tanggal 28 Oktober 2018;Bahwa yang dibahas dalam RUPS yang kedua adalah tentang

Hal 2 dari 46 halprofit;Bahwa yang dibahas didalam RUPS tersebut adalah membicarakantentang penambahan pemagang saham dan Tergugat diangkat sebagaiDirektur;Bahwa didalam RUPS tersebut dimasukkan 300 lembar saham atasnama Tergugat;Bahwa didalam RUPS tersebut ada dibahas tentang perjanjian bagi hasil;Bahwa yang hadir pada waktu RUPS tersebut adalah GUSNIDA, NESISANDOVA, DANIEL YAMATO (Tergugat) dan ada orang lain yang tidaksaksi kenal;Bahwa yang dibahas di dalam RUPS tersebut adalah untuk menjualsaham

memaksadalam PT yaitu UU PT yang mana dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum; Bahwa RUPS dalam PT ada dua yaitu RUPS tahunan dan RUPS luarbiasa; Bahwa RUPS tahunan adalah rapat rutin yang mana harus disertakanlaproan pertanggungjawaban apakah perusahaan rugi atau tidak apabilarugi maka yang digunakan untuk menutup kerugian tersebut adalahsaham dari pemegang saham perusahaan tersebut dan RUPS luar biasadilakukan untuk halhal strategis PT yang tidak menyangkut keuanganmelainkan yang dibahas

adalah identitas PT dan RUPS bisa dilakukankapan saja; Bahwa ada pemanggilan resmi pada saat hendak melakukan RUPS yangditujukan kepada para pemegang saham; Bahwa Jika dalam Undangan RUPS tidak disebutkan tanggal dan tempatdilaksanakan RUPS tersebut maka RUPS tersebut tidak jelas; Bahwa Jika ada penambahan agenda dalam RUPS tersebut maka haltersebut ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pemegang saham; Bahwa Saham adalah kepemilikan pribadi dan tidak mungkin dapat dijualbila tidak ada persetujuan

Organ perseroan yang tertinggi adalah RUPS;Bahwa pemegang saham boleh merangkap jabatan sebagai Direksiataupun Komisaris;Bahwa Istilah Direktur Utama apabila ada lebih dari satu orang Direktur;Bahwa setiap 1 tahun PT membuat laporan neraca keuangan tentangkeuntungan atau rugi kemudian laporan itu dipertanggungjawabkandalam RUPS yang kemudian dalam RUPS jika ada keuntungan dibagidalam RUPS tersebut;Bahwa Direksi tidak bisa membagi keuntungan PT tanpa adanyapersetujuan dari RUPS;Bahwa yang membuat

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memilikikewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan DewanKomisaris.

RUPS. Seorang Direksi ataupun Komisaris mengundurkan diri merupakanhaknya, akan tetapi harus ada mekanisme RUPS yang menetapkan danperubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Kementrian Hukum dan Ham; Bahwa, selama tidak ada RUPS, Direksi/Komisaris masih menjabat; Bahwa, sebelum tahun 1995, Akta cukup sebagai bukti setoran saham,namun sejak tahun 1995 sampai sekarang harus ada bukti berupa uang danlainlain.

Direksi harus melaksanakan RUPS diminta atau tidak diminta setiaptahun.

Kalau habis seharusnyaDireksi menyatakan tidak mau lagi; Bahwa, Pemegang Saham dapat menjadi Komisaris; Bahwa, Pertanggungjawaban Direksi tetap melalui RUPS, kalau tidakdilakukan RUPS maka dapat menggugat Direksi; Bahwa, kalau tidak ada RUPS menjadi tanggungjawab pribadi Direksinamun dalam hal ini Komisaris dalam melakukan pengawasan juga lalai; Bahwa, tanpa RUPS Direksi dan Komisaris masih tetap; Bahwa, perusahaan yang berdiri sebelum tahun 1995, setelah tahun 1995dibebani tambah setor.

Bahwa setelah diadakan Keputusan Rapat Pemegang Sahamsebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS denganSirkuler PT.

mana telah disetujul dalam Akta RUPS, nyatanyaTergugat tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yangseharusnya ditanda tangani oleh Tergugat.

RUPS;6.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejakditutupnya RUPS;Adapula pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPSatau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersamasama selaku anggota Direksi sesuai dengan amanat UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 13 ayat 2dalam tempo 60 hari harus mengadakan RUPS, setelah mendapatpengesahan dengan status badan hukum, maka Direksi di Perseroanmengadakan RUPS sebagai berikut:5.1.Bahwa Direksi di Perseroan telah membuat Pernyataan KeputusanRapat Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan AktaPerseroan Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris

Diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS);Hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat 8 Akta Pendirian Perseroan Nomor46 Tentang Perseroan;7.

Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Direksi di Perseroan denganjabatan Direktur, dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), denganmenyebutkan alasannya dan kepada Penggugat Rekonvensi dapatdiberhentikan setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007;8.

No.1009 K/Pdt/201410.11.12.13.14.Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik mengirim SuratNomor 001/RYWSRUPS/VII22/2009 dengan PermohonanPelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditujukankepada Tergugat Rekonvensi tertanggal 22 Juli 2009 (Bukti PR.7);Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya MangaraGultom, S.H., & Associates, ternyata menolak secara tegas, salah satualasannya "bahwa apabila dalam RUPS nanti saudara tidak dapatmembuktikannya maka perusahaan akan melaporkan saudara

Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sri Haryati Zahruddin, S.H., jo. Akta PernyataanKeputusan RUPS Nomor 4 di hadapan Notaris Irnova Yahya, S.H.,Pasal 105 ayat 2 dan 3 jo.

Falahindo adalahZULKIFLI dansemuapengurus yang ada sebelumnya, Dan itudidasarkandengan Berita acara Rapat RUPS Pengurus sebelum Akta Perubahan.b.

Yang mana pada saat itu telah dilakukanRapat oleh pengurus yang lama sebagai mana tertuangdalamBeritaacara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang mana perubahantersebut telah di setujui dan disepakati oleh seluruh pengurustermasuk Penggugat dengan ditandatanganinya berita acara RUPS(Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham).

RUPS Luar biasa yang di lakukan 1 Maret 2016 tidak benar ada kuasakepada tuan Zulkifli ,Jobahwa penggugat hadir langsung menghadap danmenanda tangani baik RUPS ,akta pernyataan keputusan rapat No.03 tg!08 Maret 20165. Tidak benar RUPS di laksanakan pada tgl 02 Desember 2016,yang benardilakukan tgl 01 Desember 2016.Dan benar dilakukan perubahan aktaPT.Falahindo di kantor notaries tergugat 6 atas persetujuan RUPSPT.Falahindo.6.

Yang sebenarnya RUPS Luar Biasa dilakukan pada tanggal 01Maret 2016.

Pengurus PT.FALAHINDO. ...dan seterusnya.Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pat.G/2019/PN PdgDisini Perlu Tergugat 6 JelaskanBahwa memang RUPS tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat, akantetapi RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri Zulkifli, Nawirman ( Tergugat 2),dan Tergugat 1 (ROSMAN MUCHTAR ) juga hadir, dan Tergugat 4( Fatrul Manzidi ) juga hadir, dan saham Penggugat yang tertera padaakta tersebut telah disetujui oleh Penggugat untuk dilepaskan di RUPS,dan keterangan Penggugat

;Pasal 113:Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggotaDewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, besarnya gaji dan tunjangan maupunhonorarium untuk Direksi/Komisaris adalah ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaNotaris Lina Herawati Tjondro Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham Pemohon Banding, kelima warganegara asing tersebut di atas adalah merupakan Direksi

dan Dewan Komisarisdari Pemohon Banding yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai denganAkta Notaris;Bahwa Pemohon Banding dapat mengemukakan fakta sebagai berikut:Bahwa tidak ada keputusan RUPS yang menetapkan besarnya gaji dantunjangan maupun honorarium untuk Direksi/Komisaris warga negara asing ditahun 2008;Halaman 5 dari 28 halaman.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 UndangUndangPerseroan Terbatas juga mengatur bahwa gaji dan tunjangandireksi dan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan bahwa pembayaran gaji kepada direksidan komisaris asing tidak pernah dicantumkan dalam RUPS,namun juga tidak disebutkan dalam RUPS bahwa kepada direksidan komisaris asing tidak diberikan gaji.

Bahwa apabila benarDireksi/Komisaris tersebut tidak diberikan gaji, harus diungkapkanjuga di dalam RUPS. Dengan demikian, menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dimaksudHalaman 20 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 1386/B/PK/PJK/201 711.10.11.11.bukanlah "kalau ada gaji, dibuatkan di RUPS", tetapi "harusdibuatkan di RUPS" dan dalam RUPS yang tidak mencantumkanketentuan mengenai gaji bukan berarti RUPS tersebut cacathukum;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) jugaberpendapat bahwa karena bentuk perusahaan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa grup, dimana head office memiliki kKewenangan untuk menempatkankaryawannya di anak perusahaan mana saja, maka PemohonPeninjauan

Bahwa selain halhal tersebut di atas, Tergugat pada tahun 2015diketahui telah menjual aset Turut Tergugat yaitu persil yang terletakdi Jalan Raden Patah Nomor 179, Semarang, tanpa didahului RUPS,perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 102ayat (1) UUPT:Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atauD.hieeestttteeeeeeeees 23.

Bahwa merupakan hal yang aneh karena penjualan aset TurutTergugat dilakukan tanpa RUPS terlebih dahulu dimana sudahseharusnya apabila Tergugat hendak menjual aset Turut Tergugat ,terlebih dahulu diadakan RUPS untuk menentukan apakah aset TurutTergugat disetujui untuk dijual atau tidak.24.

Bahwa RUPS LuarBiasa PT. Petudunganini SAH karena dihadiriLEBIH DARI 50 % atau % dari seluruh saham sehingga sesuai Pasal 86ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatasdisebutkan:(1) RUPS dapat dilakukan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadiratau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar12.

Bahwa pertanyaan selanjutnya, APAKAH KUORUMPENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS INI ADALAH SAH???

PETUDUNGAN(Turut Tergugat 1) dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak,maka ada mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh terlebih dahuluyaitu melalui RUPS(baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB), dalam artibahwa apakah keputusan yang diambil oleh Tergugat selaku Direksi yangmewakili Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII dan Tergugat VIII dalamRUPSLB PT.

Jangka waktu pelaksanaan RUPSLB ke Ill menyalahi UndangUndangPerseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yakni melebihi tenggangwaktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 86 ayat 9 "RUPS keduadan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelan RUPS yangmendahuluinya dilangsungkan;Sementara undangan Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) ke Ill PT.

Wahana Komunikatama (PT.WKT) tetanggal 1 Mei2012, menyebutkan RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggat 10Mei 2012, sedangkan undangan RUPS dari Direksi PT.WahanaKomunikatama tanggal 22 Juni 2011 kepada semua pemegang sahamuntuk hadir dalam RUPSLB ke Il pada tanggal 30 Juni 2011 berartiHal. 3 dari 16 hal.

Putusan Nomor 6 K/Pdt/2014demi hukum sudah lampau wakiu selisih 10 bulan 10 hari, karenajangka waktu yang diberikan Undang Undang menurut Pasal 86 ayat 9di atas adalah maximal 21 hari semenjak tanggal RUPS kellberlangsung;4.

keduasebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, perseroan dapatmemohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonan perseroan agarditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga, dan ayat 9 RUPS kedua danketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) haridan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yangmendahuluinya dilangsungkan;Bahwa RUPSLB ke II PT.Wahana Komunikatama dilangsungkan padatanggal 30 Juni 2011,

ke II (RUPS yang mendahuluinya);Oleh karena merasa dirugikan oleh penetapan dari Judex Facti padaperadilan tingkat pertama, disamping Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Selatan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengaturnya, yaitu UUPT Nomor 40 Tahun 2007, makaselanjutnya Pemohon Kasasi dan II (Para Pembanding/Para Terlawan/Para Termohon semula) melakukan upaya hukum perlawanan atasHal. 10 dari 16 hal.

FaridaLiw), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 1,ayat 5 dan ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan:(2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(5) Direksi wajib melakukan RUPS dalam jangka vaktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;(6) Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan

sebagaimana dimaksud dalamPasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecualiditentukan lain dalam RUPS, Ayat (3) Dividen sebagaimana dimaksud padaayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yangpositif;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 79 Ayat (1) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: Direksimenyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat(2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat

(4) dengandidahului pemanggilan RUPS;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 78 Ayat (2) Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: RUPS tahunan wajibdiadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir, selanjutnya dalam Pasal 78 Ayat (4) Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 79 Ayat (2) Undangundang

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;Menimbang, Bahwa dalam Replik Para Penggugat pada point 4 halaman2 menyebutkan: Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permintaandiselenggarakannya RUPS namun ditolak dan diacuhkan oleh Para Tergugat dan Tergugat Ill, oleh karena itu, atas dasar permintaan tersebut, Penggugat berdasarkan kewenangannya sebagai Dewan Komisaris berwenang untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila DirekturPerseroan

kepada DewanKomisaris, setelah itu Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS kemudianapabila Direksi tidak melakukan panggilan maka dilakukan permintaanpenyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan sendiri RUPS, lebih lanjut Pasal 80 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur apabilaDireksi maupun Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS ataspermintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur Pasal 79Undangundang No

Melarang Para Tergugat atau Kuasanya, pengurus perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT. BorneoKarya Mandiri (BKM) tanggal 28 September 2018 dan SuratPernyataan Keputusan Rapat Nomor 90 yang dibuat oleh Tergugat IVsampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);2.

Melarang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat IIl dan/atau PemegangSaham untuk mengadakan RUPS khususnya pergantian Pengurusperseroan, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (in kracht van gewijsde):3.

Menyatakan Keputusan RUPS tanggal 28 September 2018 yangtertuang dalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.Borneo Karya Mandiri (BKM) tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 90 yangdibuat oleh Tergugat IV tidak sah dan batal menurut hukum sertamengembalikan kedudukan hukum Penggugat selaku DirekturPerseroan sebagaimana sebelum adanya RUSP tanggal 28 September2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat, sebagai berikut :a.

Menyatakan Keputusan RUPS tanggal 28 September 2018 yangtertuang dalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.Borneo Karunia Mandiri (BKM) tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 90yang dibuat oleh Tergugat IV tidak sah dan batal menurut hukumserta mengembalikan kedudukan hukum Penggugat selaku DirekturPerseroan sebagaimana sebelum adanya RUSP tanggal 28September 2018:Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1097 K/Pdt/20204.

pemegang 75% nilai saham, maka RUPS telahdilaksanakan sesuai dengan AD (Anggaran Dasar) pendirian PT BorneoKarunia Mandiri sehingga sah menurut hukum, oleh karenanyaperbuatan Tergugat , Il, Ill dalam menyelenggarakan RUPS danTergugat IV dalam menerbitkan Berita Acara Rapat PT Borneo KurniaMandiri Nomor 90 tanggal 29 September 2018 adalah bukan merupakanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

M E N E T A PK A N :

• Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
• Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan pemanggilan RUPS sendiri;
• Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar

Bahwa dalam rangka pembahasan penyelesaian perseroan tersebut, Pemohonselaku pemegang saham yang mempunyai 40 % (empat puluh persen) sahamdengan hak suara, sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanatas permintaan:a 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakill1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara

, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub Dewan KomisarisPemohon dengan itikad baik telah meminta penyelenggaraan RUPS (LB) RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Direksi PT Lamin Aspalindo Tiga,mengingat penyelenggaraan RUPS telah sangat lama tidak dilakukan olehPerseroan dan diketahui terakhir kali penyelenggaraan RUPS adalah RUPSTahunan pada tahun 2002.

sebagaimana dimaksudpada ayat (5),a permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b Pemohon telah mengajukan kembali permintaan kepada Dewan Komisaris PTLamin Aspalindo Tiga untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) berdasarkan surat Nomor: TR.0O1.01/191/HOFC2019tanggal 4 Februari 2019 perihal Permintaan Penyelenggaraan

sendiri;Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan RUPSLB,kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, Sesuai dengan atau tanpaterikat pada ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas atau Anggaran Dasar PT Lamin Aspalindo Tiga dengan mata acaraRUPSLB sebagai berikut:10a.

) sendiri , karena PT Lamin Aspalindo Tiga tidak mempunyai asset yangmendukung untuk menjalankan kegiatan opersional dan selain itu PT Lamin AspalindoTiga tidak melakukan penyesuaian Anggaran dasar sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 40 Tahun 2017 pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) dan juga Pemohon13selaku pemegang saham sebanyak 40% telah mengajukan permohonan untukdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa karena PT Lamin Aspalindo Tigaterakhir kali mengadakan RUPS pada tahun 2002 akan tetapi

Bali Indo Supplies dari tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018;

Bali Indo Supplies tanggal 24 September 2018;

BIS terdapat 1 orang Direktur;Bahwa saksi sudah berusaha meminta laporan perkembangankeuangan perusahaan, laporan keuangan, serta laporan rugi laba baikitu secara lisan ataupun email tetapi tidak ada tanggapan dari Terdakwaakhirnya saksi menyewa pengacara untuk mengadakan RUPS;Bahwa saksi sudah berulang kali meminta laporan tersebut tetapi tidakditanggapi;Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps Pid.1.A.3 Bahwa RUPS diadakan bulan September di Hotel Sangrila Jakarta;Bahwa pada saat RUPS

, dalam RUPS itudisebutkan bahwa akan ada penunjukan Auditor;Bahwa sudah dua kali dilakukan RUPS, Pertama 24 September 2018pada waktu itu Terdakwa hadir, 14 Oktober 2018, terdakwa tidak hadirpada waktu itu;Bahwa yang dihasilkan pada RUPS pada pokoknya meminta terdakwaagar memenuhi semua dokumendokumen yang berhubungan denganPerusahaan, pada waktu karena ada masalah pada waktu itu ditunjukHalaman 20 dari 72 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Dps Pid.1.A.3 orang membantu direktur, pada waktu itu juga dibahas

kita membuat laporan karena RUPS di Jakartacuma semua buktibukti ada di rumah, untuk laporan yang dimintasemua kita berikan pada RUPS 24 September 2018 berdasarkan catatandan dia setuju pada waktu itu tidak membahas RUPS saya disuruhmundur jadi Direktur saya tidak mau karena saya harus bertanggungjawab atas laporanlaporan yang saya buat.

;Bahwa pada saat itu ada Steph dan Pak Andrew;Bahwa isi RUPS pada saat itu salah satu yakni 30 (tiga puluh) hari untukTerdakwa menyiapkan laporan keuangan, menjelaskan keterlambatanpengurusan BPOM, dan ada beberapa lagi sifatnya laporan keuangan;Bahwa saksi tahu persis adanya RUPS, karena diajak terdakwamembantu menerjemahkan;Bahwa beberapa hari setelah RUPS I, Terdakwa diberhentikan;Bahwa saksi tidak pernah hadir di RUPS II;Bahwa saksi membenarkan RUPS dan isinya;Bahwa saksi pernah dimintai tolong

Memberikan jangka waktu selama 30 hari kepada Direktur untukmenggunakan hak jawab dan direktur menyerahkan datadataaudit untuk diaudit oleh perusahaan;Bahwa Terdakwa selakudirektur PT BIS tidak melaksanakan hasil keputusan RUPS tanggal24 September 2018 sehingga Komisaris dan pemegang sahamkembali melaksanakan RUPS pada tanggal 14 Oktober 2018;Bahwa pada RUPS tanggal14 Oktober 2018 Terdakwa tidak hadir dan dalam rapat tanggal 14Oktober 2018, diputuskan untuk dilakukan Perubahan SusunanDireksi dan