dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill, namun Pemohon Kasasi Il berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupunbawahan, namun keberatan Pemohon Kasasi Il ditolak oleh KetuaMajelis Hakim dan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta;e saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sbagaistaf pengageng kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(semua keterangan

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034 menyebutkan: Sub Zona Tambakberada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelastergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten KulonProgo pada Lampiran Il PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasiperuntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:e Saksi Angger Fahrul selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

Nomor 3518 K/Pdt/2016Kasasi ll menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakan saksi Purwokobukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilaipertanahan

Penggugat kurang pihaksehingga tidak lengkap, karena masih ada pihak lain dalampermasalahan ini yang tidak digugat oleh penggugat sebagai pihak yangberkepentingan (p/urium litis consortium) yaitu KANTOR JASA PENILAIPUBLIK (KJPP) dengan demikian apabila persidangan ini tetapdilanjutkan dan diputus, maka tidak dapat menyelesaikan masalah yangsebenarnya dengan menyeluruh dan tuntas apabila pihak KJPP tidakikut dilibatkan, untuk itu. sudah seharusnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara

Tte4.74.8masyarakat yaitu sebesar Rp. 6.071.311.091 (enam milyar tujuhpuluh satu juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan puluh satu rupiah).Bahwa sebagian dari Penggugat yang dilintasi jalur SUTTtermasuk dalam daftar penerima konpensasi Sampai saat ini belummau menarima besarnya nilai Kompenasi yang telah ditetapkannilai/oesarannya sesuai keputusan KJPP, namun dengan itikadbaik maka tergugat tetap membayar konpensasi berdasarkanperhitungan KJPP dan menitipbkan biaya konpensasi ParaPenggugat di Pengadilan

Dalam hal ini Tergugat tidak mempunyaikapasitas untuk menentukan berapa besarnya nilai konpensasi danditentukan oleh Lembaga Penilai Profesional dan IndependenyaituKANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP). gugatan Penggugat kurang pihakkarena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugatoleh penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (plurium litisconsortium) yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)3 Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (ObscuurLibel).a.

Bahwa karena 8 (delapan) orang Tergugat dalam Rekonvensi / PenggugataT ao Se PPdalam Konvensi sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas yangbangunan/tanahnya dilintasi jalur SUTT termasuk dalam daftar penerimakonpensasi sampai saat ini belum mau menerima besarnya nilai Kompenasiyang telah ditetapbkan sesuai keputusan Lembaga KJPP maka dengan itikadbaik berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 Peraturan Mentri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, Tergugatdalam Konvensi

, pada sisi yang lain karena ketidakjelasan formulaperhitungan kompensasi olen KJPP tersebut, maka Para Penggugat/TergugatRekonvensi tidak mau menerima Biaya Kompensasi tersebut, untuk itu makadalil tersebut patut dikesampingkan;Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.

telahditetapbkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik dengan mendapat lisensi dariKementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional:Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri Airmadidi keliru dalam memutusbesaran nilai ganti rugi tanah obyek sengketa yang dijadikan Proyek Jalan TolManadoBitung, oleh karena tidak didasarkan atas hitungan Ahli di bidangpertanahan dan atau atas hasil dari penilai independent lain yang dijadikansebagai pembanding atas hasil penilaian yang telah dilaksanakan oleh PenilaiPublik/KJPP

tujuan untuk membahas mengenai penentuan harga melaluipenetapan tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa jika maudipercepat proses penilaian harga tanah oleh tim independen maka dapatdiatur dengan tim independen, dan untuk pengaturan tersebut diperlukandana;Bahwa proses penilaian harga tanah oleh tim independen dapatdipercepat namun untuk pengaturan percepatan tersebut diperlukan danasekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ataspenjelasan Terdakwa, dana tersebut akan dibagi lagi ke KJPP

Nomor 1046 K/Pid.Sus/2017proses penilaian harga tanah oleh tim independen maka dapat diatur dengantim independen, dan untuk pengaturan tersebut diperlukan dana;Bahwa penilaian harga tanah dilakukan oleh KJPP Sih Wiryadi dan Rekandengan nilai kontrak Rp244.233.000,00 yang bersumber dari APBDKabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;Bahwa proses penilaian harga tanah oleh tim independen dapat dipercepatnamun untuk pengaturan percepatan tersebut diperlukan dana sekitarRp150.000.000,00 (seratus

Nomor 1046 K/Pid.Sus/2017namun tidak memiliki jabatan terkait pengadaan KJPP PT. Duta Wiryasebagaimana keterangan saksi Akbar, saksi Ir. Surodal dan keteranganTerdakwa dengan hadiah atau Janji tersebut.

Olehkarena itu pada saat proses pembentukan KJPP pada tahun 2009 Terdakwabukanlah pihak yang memiliki jabatan yang mempunyai peran dalammenentukan KJPP, apalagi mempercepat proses pemenilaian harga tanahSdr. jarwo. Sehingga dengan demikian cukup jelas dan tegas, sesuai faktapersidangan tidak adanya bukti yang cukup tentang adanya peran Terdakwadalam mempercepat proses penilaian harga tanah dimkasud.

Nomor 1046 K/Pid.Sus/2017independen untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten,bahwa ketika itu penunjukan jasa penilai publik dimenangkan oleh KJPP SihWiryadi;7. Bahwa berhubung karena Saksi Jarwo dan Saksi Kasim Assegaf tidakmempunyai dana maka disepakati akan diberikan kepada Terdakwa setelahproses pembayaran ganti rugi lahan selesai dibayarkan kepada Saksi Jarwoselaku pemilik tanah;8.

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan rekan;Serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukungbahwa Termohon Kasasi sebagai pihak yang berhak menerima gantikerugian atas tambak di atas tanah hak milik Kadipaten Pakualaman(PAG) tersebut, bahkan dalam persidangan telah terungkap sesuaiketerangan saksi Ir.

Uswatun Khasanah, M.Si. selaku PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan rekan yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa benar Saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapbkan oleh

Nomor 3292 K/Pdt/2016penghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi khususselaku Penilai Pertanahan yang sah), sehingga saksi Dra.

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan terhadap Aset jaminan milik Para Penggugat yaitu tanahn danbangunan toko yang terletak di Jalan Usman sadar No. 167, KelurahanSukorame, Kecamatan Gresik, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikatnomor: 18, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik seluas 1.010 M2(seriobu sepuluh meter persegi) atas nama Penggugat dan Sertifikat nomor:1250, Kelurahan Sukorame, kecamatan Gresik, seluas 2.025 M2 (dua ribudua lima meter persegi) atas nama Penggugat

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan terhadap Aset jaminan milik Para Penggugat yaitu tanah danbangunan toko yang terletak di Jalan Usman sadar No. 167, KelurahanSukorame, Kecamatan Gresik, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikatnomor: 18, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik seluas 1.010 M2(seriobu sepuluh meter persegi) atas nama Penggugat dan Sertifikat nomor:1250, Kelurahan Sukorame, kecamatan Gresik, seluas 2.025 M2 (dua ribudua lima meter persegi) atas nama Penggugat

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan tertanggal 24 Maret 2018 yang telah ditetapkan penilaian dari assetjaminan tersebut sebesar Rp. 34.713.500.000, (tiga puluh empat milyartujuh ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau hasil dari nilai Lelangakan jatuh turun drastis dari penetapan nilai asset yang dilakukan olehTergugatdan Turut Tergugat ;Bahwa atas dasar tersebut Para Penggugat mohon kepada Majelis HakimPemeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan Tergugat dan

HERMAN RATMOKO, KJPP MBPRUDenpasar Bali. sedangkan Para Tergugat menunjuk appraisal NI MADETJANDRA KASIH, KJPP Kuta Bali.

HERMAN RATMOKO, KJPP MBPRU DenpasarBali. ) telah ternyata nilai harga jual Hotel Segara Bukit lebih kecil dari Rp.12.500.000.000, ( dua belas milyar lima ratus juta rupiah ) yaitu : Rp.8.907.000.000, ( delapan milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah ).

Penggugat:
1.Mohamad Omit
2.Rasudin
Tergugat:
1.Dinas Kementerian PUPR Serang
2.Badan Pertahanan Nasional BPN Serang,
3.PT.Sucofindo Appraisal Utama melalui KJPP Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johny,dan rekan

Termohon Keberatan II dalam hal ini tidakmempunyai kewenangan melakukan penilaian atas keberatan dari Pemohon,karena penilaian ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman Jalur Rel Kereta Apidi Pangkajene dan Kepulauan dilakukan oleh Tim Independen KJPP ADITYAISKANDAR DAN REKAN sesuai kontrak kerja antara Pihak Balai TeknikPerkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur selaku Pemberi Kerja denganKJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN Nomor PL.403/LTSR/IX/2018 Tanggal24 September 2018;4.

Bahwa Termohon Keberatan II dalam Musyawarah Bentuk Ganti Kerugiandalam Pengadaan Tanah Rel Kereta Api bertugas sebagai Fasilitatormenyampaikan kepada Instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini BalaiTeknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan Masyarakat yang hadirtentang Besarnya Ganti Kerugian yang dibuat oleh KJPP ADITYA ISKANDARDAN REKAN dan menyampaikan untuk bentuk ganti kerugian yang diinginkanoleh Pemohon;5.

Kontrak Perjanjian dengan pihak Appraisal KJPP Aditya Iskandar danRekan Nomor : PL.403/L/TSR/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yangselanjutnya diberi tanda T.210;11. Surat Penyampaian DPPT Nomor : UM.002/63/KBPTJT/III/2017 tanggal21 Maret 2017 yang selanjutnya diberi tanda T.211;12.

Maros), yang mana di dalamnya diketahui bahwa pemenangseleksi penilai adalah KJPP Aditya Iskandar dan Rekan; Bahwa pada tanggal 24 September 2018, dibuatlah Surat Perjanjian UntukMelaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi: Penilaian (Appraisal) UntukJalur KA di Kab.

Bahwa penilai (appraisal) dalam hal ini KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)Aditya Iskandar dan Partner menandatangani Surat Perjanjian UntukMelaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi: Penilaian (Appraisal) UntukJalur KA di Kab.

Penggugat:
1.IRNAWATI
2.DEDEK SUMBONO
3.TUTIK SUTIYEM
Tergugat:
1.Pimpinan Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP Toto Suharto dan Rekan
2.Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Musi Rawas
3.Direksi PT Pertamina EP Asset II

Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk
3.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Uswatun & Rekan
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

melakukanPMH adalah hal yang tidak jelas (Obscuur Libel) ;Maka gugatan yang tidak berdasar tersebut (obscuur libel) sudah sepatutnyauntuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.EKSEPSIIIGUGATAN KEKURANGAN PARA PIHAK 1.Bahwa, dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan PerjanjianKredit Notaris No. 64 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat olehNotaris / Pejabat Publik Suhairiadi, S.H.Bahwa, kemudian dalam hal penilaian agunan atas kredit tsb dilakukanoleh lembaga apraisal independen yaitu KJPP

Mengenai agunan kredit yang dijaminkan untukmenjamin kredit yang diberikan kepada Penggugat/Pembanding, KJPPMBPRU lah yang paham dan telah memiliki penilaian rinci terkaitagunan tsb ;Bahwa, dengan demikian, seharusnya Penggugat/Pembanding jugamengikutsertakan Notaris Suhairiadi, S.H. dan KJPP MBPRU sebagaipihak Tergugat dalam gugatannya yang mengerti dan paham terkaitPerjanjian Kredit No. 64 tgl 19 Desember 2012;.

Penggugat:
1.NGADI
2.Prayetno
Tergugat:
1.PT.PLN PERSERO UIP SBS UPP SUMBAGSEL UPP SUMBAGSEL 2
2.KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan
Turut Tergugat:
1.Camat Pondok Kelapa
2.Kepala Desa Abu Sakim

urut 7, PetaBidang Nomor 47/PBT/PaPT/X1/2016 Asmirah, Daftar Nominatif nomor urut 10, Peta Bidang Nomor50/PBT/PAPT/XI/2016Bahwa Lembaga Penilai Harga terhadap tanah Para Penggugat adalahKantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro dan Rekan CabangPekanbaru yang merupakan Tim Penilai yang Independen dan profesionaluntuk penilaian ganti kerugian tanah yang telah memiliki izin dari MenteriAgraria dan Tata Ruang / BPN dan Menteri Keuangan ;Bahwa hasil penilaian harga yang telah ditetapbkan oleh KJPP

dan Rekan Cabang Pekanbaru telah diserahkan pada acaraMusyawarah Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Nilai Uang GantiKerugian dengan masyarakat pada tanggal 6 Desember 2016 di AulaHalaman 12 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN DumKantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai (Berita Acara Kesepakatan Nomor112/BA/PAPT/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016).Bahwa Tergugat dalam acara Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian danPenyampaian Nilai Uang Ganti Kerugian selalu mengikutsertakan Personildari Appraisal KJPP

Abdullah Fitriantoro dan Rekan Cabang Pekanbaruapabila ada masyarakat yang ingin bertanya langsung tentang bagaimanatim appraisal menilai tanahnya;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 nilai uang gantikerugian yang di tetapkan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro danRekan KantorCabang Pekanbaru adalah harga wajar bukan harga pasar.

Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 nilai uang gantikerugian yang ditetapbkan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan RekanKantor Cabang Pekanbaru adalah harga wajar bukan harga pasar.Nilaiyang diberikan appraisal bukanlah yang tertera dalam dalil para Penggugattetapi sebagai berikut: Panomin, 12.614 m2 x Rp.7.850, =Rp.99.019.900 (belum termasuknilai non fisik dan tanaman).

Rp 7000 (tujuhrubu rupiah) per meter bujur sangkar, terhadap besar ganti kerugianHalaman 26 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Dumini semula Para Penggugat tidak menyetujuinya karena ganti rugiyang ditawarkan kepada Para Penggugat dinilai tidak layak dantidak menurut caracara yang diatur dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Angka 6: Bahwa Tergugat dalam acara Musyawarah Bentuk Ganti Kerugiandan Penyampaian Nilai Uang Ganti Kerugian selalu mengikutsertakan Personil dari Appraisal KJPP

Lampirandari undangan tersebut kami sertakan sebagai Lampiran 5.10.Dalam rapat tersebut Dinas Tata Air Prov DKI Jakarta melalui KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik ) Ristia Kurnia telah menilai tanah kamitersebut tanpa ada rincian berapa besarnya kerugian materiel dan berapabesarnya kerugian immateriel (yaitu jumlah penilaian rician antara tanah danbangunan termasuk atas lamanya menunggu selama 31 tahun).Copy suratpenilaian dari KJPP Ristia Kurnia tersebut terlampir pada.....lampiran 5.11.Penilaian

dari KJPP Ristia Kurnia tersebut menjadikan kami memohonkeadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.BESARNYATUNTUTAN GANTIRUGI DAN KETERLAMBATANPEMBAYARANNYA.Tuntutan Ganti Rugi dan keterlambatanya, kami perhitungkan denganbungaberbunga untuk jangka waktu 31 tahun.Bahwa besarnya kerugian yang diperhitungkan ini terdiri dari dua macamyaitu. kerugian materiel dan kerugian immateriel ( Lihat kesepakatanHalaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pat.

maka guna memenuhibatas waktu untuk mengajukan keberatan adalah 14 (EmpatBelas) hari kerja sejak dilakukan musyawarah dan hal tidaktercapainya kesepakatan, pemilik tanah harus mengajukankeberatan / gugatan kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan paling lama tanggal 27 November 2017.ILGUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK / KURANG LENGKAP(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)Gugatan Penggugattidak lengkap karena tidak mengikut sertakanpihak lain yang terkait dalam perkara Aquo sebagai Tergugat yaituAppraisal dari KJPP

Ristia Kurnia yang mengeluarkan besarnyanilaiangka ganti kerugian tanah aquo, sehingga mengakibatkan gugatan kurangpihak;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat keterlibatan KJPP Ristia Kurniaadalah untuk membantu kepentingan Tergugat!

dan Tergugat Il untuk menaksirbesaran ganti kerugian pengadaan tanah dalam pelaksanaan PembangunanWaduk Mangga Bolong Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa,Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga tidak ditariknya KJPP Ristia Kurniadalam perkara aquo tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak, maka dengandemikian eksepsi ini tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;3) Gugatan Penggugatkabur atau tidak jelas (obscuurlibels):Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pat.

Berdasarkan kunjungan penggugat pada lebih dari 10 KJPP (KantorJasa Penilai Publik) di wilayah Surabaya dan Sidoarjo telahmendapatkan informasi, bahwa pasar untuk wilayah Karangpilang 0jalan / depan jalan pada akhirakhir bulan tahun 2015 yaituRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan setelah melihat posisi objekgugatan aquo memberi kisaran ania Rp. 5.500.000 (lima juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.800.000, (lima juta delapanratus ribu rupiah).

Urusanurusan pindah rumah, dll Bahwa berdasarkan informasi dari KJPP, nilai ekonomis plus / nonphisik kisaran 15% 20% dari harga pasar.

Bahwa penggugat meminta agar bersedia menjadi saksi ahli dalampersidangan dengan membayar biaya administrasi danlainlainsesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor tersebut kepadapihak KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang dikunjungi, ada 3 KJPPyang terus terang menyampaikan bahwa akan bermasalah denganpihak MAPPI (Masyarakat Penilai Publik Indonesia) di Jakarta, olehHal 7 dari 40 Putusan Perk No. 661/Pdt.G/2016/PN.Sby5.7.4Dedkarena itu mereka menolak / tidak bersedia memenuhi permintaanpenggugat

P2/KJPP ADHISBY/IX/2015 tanggal14 September 2015 222 eon one nnn nnn nnn ene nn ee5. Dalam Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum ini kami memakai Dasar Nilai Penggantian Wajar sesuaiStandar Penilaian Indonesia (SPI) 306.

Hasildaripada penunjukkan KJPP tersebut disampaikan kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah untuk ditetapkan sebagai penilai sesuai ketentuanPasal 31 UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 63 PepresNo 71 Tahun 2012jo.

Areyanti, MAPPI (Cert), KJPP Areyanti, Junita,Penilai Publik P1.09.00124STTD.PP88/PM.2/2018, PimpinanRekan Mappi 93 s 00374 BPN 224 / KEP 600.30.1/VI/2018,sebagai Penilai Publik yang bertugas untuk melakukan Penilaianterhadap Obyek Tanah & Bangunan Rumah Tinggal milikPenggugat, dan atas penilian Tergugat Empat / Ir.

Areyanti, MAPPI (Cert), KJPP Areyanti, Junita, PenilaiPublik P1.09.00124STTD.PP88/PM.2/2018, Pimpinan Rekan Mappi 93 s00374 BPN 224 / KEP 600.30.1/VI/2018, sebagai Penilai Publikyang bertugas untuk melakukan Penilaian terhadapObyek Tanah &Bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat, dan atas penilaianTergugat Empat / Ir.

Areyanti, MAPPI (Cert), KJPP Areyanti, Junita,Penilai Publik tersebut, telah terbit Nilai Penggantian Wajar BidangPer Bidang Tanah Dan Tegakan yang menurut penilaian Penggugatbahwa hasil Penilaian Tergugat Empat Sangat Tidak Wajar, TidakBenar Dan Diskriminatif, serat tidak sesuai Fakta Hukum;5.

Fotokopi Dokumentasi penyiraman Tim Survey KJPP berupa PenolakanTim Survey KJPP Melakukan Inspeksi, yang mana telah diberi materaidan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnyadiberitanda bukti T.IV2;Halaman 77 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkr3. Fotokopi Panduan biaya dan teknis bangunan ( BIB) MAPPI., yangmana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynyadipersidangan, selanjutnya diberitanda bukti T.IV3;4.

KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) NANANG RAHAYU &REKAN, beralamat Jalan Hankam No. 5 RT. 008 RW. 001Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAFDINAL ARDHI, yangberalamat di Jalan SMB II Jl.

Aritonang
7.Rahim
8.Susiana
9.Sunardiana
Tergugat:
9.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
10.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
11.Kementrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
Turut Tergugat:
11.Gubernur Sumatera Utara
12.Bupati Batu Bara
13.PT. Waskita Karya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANDI ISWITARDIYANTO & REKAN, JalanKalimalang Komplek Pusbinal PU No. C1, Pondok Bambu,Duren Sawit, Jakarta Timur DKI Jakarta dalam hal inididampingi oleh Kuasa Hukumnya Faisal Wan, SH.,Dafidson Rajagukguk, SH., MH., dan Hutur Irvan V.Pandiangan, SH.

Hal inisudah sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara Selaku Ketua Panitia Pengadaan TanahNomor : 148/KEP12/V/2019 memutuskan Penetapan Jasa Penilai atauPenilai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto dan Rekan, beralamat di JalanKalimalang Komplek Pusbinal PU No. C1 Kel. Pondok Bambu, Kec.

Fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 278/SK600.PT.01.01/VIII/2020 tanggal 24Agustus 2020 tentang Pemberian Lisensi Penilai Pertanahan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan. Selanjutnya diberi tanda TII8;9.

Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : HK.02.03/015415CB/V1/25/2019 tanggal 25 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat KomitmenPTJT Tebing Tinggi Kuala Tanjung Rantau Prapat dengan KJPP AndiIswitardiyanto & Rekan. Selanjutnya diberi tanda TII14;15. Fotokopi Surat Nomor : 590/3551/1.1.2/2019 tanggal 10 April 2019Perihal Data Harga Tanaman di Kabupaten Simalungun dari SekretarisDaerah Kabupaten Simalungun yang ditujukan kepada KJPP PungSZulkarnain & Rekan. Selanjutnya diberi tanda TII15;16.

Fotokopi Surat Nomor : 520/2193/20.5/2019 tanggal 8 April 2019Perihal : Penyampaian Daftar Harga Tanaman dari Kepala BidangPerkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun yang ditujukan kepadaKepala Kantor KJPP PungS Zulkarnain dan Rekan. Selanjutnya diberitanda TII16;17.