Ditemukan 290996 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-03-2010 — Putus : 06-04-2010 — Upload : 20-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 506/Pdt.G/2010/PA.TA
Tanggal 6 April 2010 — Penggugat Tergugat
70
  • putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya
    , danternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusHalaman 4 dari6 : Putusan nomor: 0506/Pdt.G/2010/PA.TAdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.
Putus : 28-06-2012 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 1248/PDt.P/2012/PN.KDL
Tanggal 28 Juni 2012 —
132
  • Akta Kelahiran tersebutguna kepentingan kelak dikemudian hari ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada faktafakta Hukum tersebutdiatas, memperhatikan alasan pemohon serta sepanjang pengamatan hakim daribuktibukti yang ada, serta untuk kepentingan masa depan tersebut, dan padadasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada Yuridiksi Voluntair , sepanjangyang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan undangundang sertaperaturan Hukum tidak tertulis yang hidup di tengahtengah masyarakat makasudah sepatutnya
    permohonan ini untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepadapemohon ;Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;MENETAPKAN:1.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.
Register : 19-01-2011 — Putus : 07-02-2011 — Upload : 08-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 16/Pdt.G/2011/PTA.Sby
Tanggal 7 Februari 2011 — Pembanding v Terbanding
3015
  • ANAKPEMBANDING DAN TERBANDING menurut Hakim banding minimal untuk susukaleng sebanyak 5 kaleng @ Rp.100.000, x 5 = Rp.500.000, setiap bulan dan untukkeperluan makan setiap bulan Rp. 350.000, sehingga dibutuhkan uang sebesarRp. 850.000, per bulan ;Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya biaya nafkah madhiyah, nafkahiddah dan nafkah hadhonah maupun mutah, majelis Hakim banding akanmempertimbangkan dengan memperhatikan baik kemampuan Pemohon/Terbandingmaupun kebutuhan Termohon/Pembanding selayaknya dan sepatutnya
    ;Menimbang, bahwa besarnya biaya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mutahsebagaimana yang tercantum pada amar putusan Pengadilan Agama Malang Nomor896/Pdt.G/2010/PA.Mlg tanggal 30 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal21 Syawall431 Hijriyah menurut majelis Hakim banding sudah mempertimbangkandengan memperhatikan baik kemampuan Pemohon maupun kebutuhan Termohon yangselayaknya dan sepatutnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan
Register : 19-07-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 414/Pdt.P/2018/PN Mks
Tanggal 27 Agustus 2018 — Pemohon:
TJHOEN GIOK,ANNI
292
  • dibenarkan olehPemohon, telah terbukti benar, maksud Pemohon mengajukan permohonanini adalah untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran yang sebelumnyatertulis bernama TJHOEN GIOK dari nama Tionghoa menjadi nama Indonesiayaitu ANNI;Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1), Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, mengatur tentang adanya kewenangan Pengadilan Negeriuntuk mengeluarkan Penetapan tentang perubahan nama;Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya
    permohonanPemohon dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pemohon dokabulkanmaka sudah sepatutnya Pemohon harus dibebani untuk membayar biayayang timbul dalam permohonan ini;Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006Hal 4 dari 5 halaman, Nomor414 /Pdt.P/2018/PN Mks.tentang Administrasi
Register : 12-11-2009 — Putus : 23-03-2010 — Upload : 23-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2270/Pdt.G/2009/PA.TA
Tanggal 23 Maret 2010 — Penggugat Tergugat
140
  • putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya
    , danHalaman 4 dari6 : Putusan nomor: 2270/Pdt.G/2009/PA.TAternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.
Register : 03-04-2017 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Lpk
Tanggal 21 April 2017 — Pemohon I dan II
357
  • tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksananakandalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya dan telahdilaksanakan secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Pemohon Il, telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku, akan tetapi Pemohon dan Pemohon Il, tidak hadirdipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnyayang sah, maka berdasarkan pasal 148 Rog, yang menyatakan: Bilayangtelah dipanggil dengan sepatutnya
    Sah Nikah Regno.0021/Pdt.P/201 7PALpk,Halaman 4 dari 6halamanMenimbang bahwa Pemohon dan Pemohon Il, ketika mengajukanpermohonan Istoat Nikah telah mengajukan permohonan berperkara secaraCumaCuma, sesuai surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh CamatKecamatan Hamparan Perak, oleh karenanya Hakim berpendapat terharappermohonan para Pemohon aquo, sepatutnya dikabulkan dan membebaskanpara Pemohon untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan gugursebagaimana
Register : 09-04-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN BAJAWA Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Bjw
Tanggal 16 April 2018 — Pemohon:
KRISTA MEO
2616
  • Bjw.Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksisaksi dipersidangan yangsaling bersesuaian dan dikuatkan dengan buktibukti surat yang diajukan olehPemohon, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikandalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tersebut tidakbertentangan dengan Undangundang serta beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Pengadilanberpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa
    dengan dikabulkannya permohonan ini, maka segala biayayang timbul akibat adanya permohonanPemohon sudah sepatutnya dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undangundang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undangundang RepublikIndonesia Nomor 24Tahun 2013, tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, serta peraturan perundangan lainbersangkutan:MENETAPKAN1.
Register : 14-09-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 86/PID.B/2016/PN Gns
Tanggal 11 Mei 2016 — RAES WANTO Bin KASMAN
2511
  • sekira jam 21.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lainmasih dibulan Desember tahun 2015 bertempat di Kampung Surabaya lirKecamatan Bandar Surabaya Kabbupaten Lampung Tengah, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Gunung Sugih, degan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerimagadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya
    . 86/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3 dari 14 hal.ane Bahwa terdakwa RAES WANTO BIN KASMAN pada hari Sabtu tanggal26 Desember 2015 sekira jam 21.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lainmasih dibulan Desember tahun 2015 bertempat di Kampung Surabaya llirKecamatan Bandar Surabaya Kabbupaten Lampung Tengah, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Gunung Sugih, dengan sengaja barang siapa menarik keuntungan darihasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya
    Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsurunsur tersebutdiatas ;Ad.1 Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untukmenunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusiapelaku tindak pidana.
    Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahui atau sepatutnyadiduga diperoleh dari hasil kejahatan adalah suatu bentuk pemahaman secaralogis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawanhukum;Menimbang, faktafakta yang terungkap didepan persidangan, bahwaterdakwa, pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JupiterMX warna biru No.Pol: 3902 ST dengan harga Rp. 2.500.000, (dua juta
Register : 23-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 82/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 24 Februari 2020 — Penuntut Umum:
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
HERI IRAWAN Bin RAMLI
377
  • /2020/PN Smr tanggal 27 Januari2020 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelan mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.3.Menyatakan Terdakwa HERI IRAWAN Bin RAMLI terbukti bersalah melakukantindak pidana untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda, yang diketahuiatau sepatutnya
    November Tahun 2019 sekitar Pukul03.00 Wita dan/atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019,bertempat di Jalan Otista (Tengiri) Kota Samarinda tepatnya didepan Toko Kue RotiGembong atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Samarinda, membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakanmenukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya
    Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahulatau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;2. Telan melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukanperbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan;Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkanketerangan saksisaksi maupun keterangan Terdakwa bahwa awalnya Saksi Hermanmengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain jika berhasilmengambil sepeda
Register : 22-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 55/Pid.B/2019/PN Ktp
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SRI RAHAYU,SH
Terdakwa:
PUJI SAHRIAL bin RAHIDI
385
  • waktu laindalam bulan Desember 2018 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2018,bertempat di rumah terdakwa Dusun Parit Ampera Desa Rantau PanjangKecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara atau setidaktidaknyaditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKetapang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan , menukarkan,menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya
    Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selamadipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasanpembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, makaTerdakwa,dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dandinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHAP kepadanya haruslahdijatuhi pidana;Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwauntuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya
    perlumengamati dan menggali latar belakang saksisaksi maupun Terdakwa dalammemberikan keterangan, kesemuanya itu sematamata untuk membantuMajelis Hakim menilai sejaun manakah keterangan para saksi maupunTerdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membelaataupun merugikan saksisaksi ataupun Terdakwa, tetapi sematamata agarpenegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilanserta kebenaran ;Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukanpidana apakah yang sepatutnya
    terdakwa, agar setelah menjalani pidanaini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat danpatuh pada segala peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya pernah ditahandalam maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan danpenahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agarputusan ini dapat dilaksaanakan, maka sudah sepatutnya
Putus : 12-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pdt/2014
Tanggal 12 Nopember 2014 — RAHMAT SALEH NASUTION, ; Hj. TIANGGUR SIREGAR,
6629 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudah sepatutnya, sewajarnya dan seharusnya Majelis hakim TingkatPertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) danMajelis Hakim Tingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan)mengetahui bahwa bukti T2 dan T3 yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dalam persidangan adalah bukti yang dipalsukan;Hal demikian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat utarakanberdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai DesainHal
    Sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama(Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) dan Majelis hakimTingkat Banding (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan) mengetahuisetidaknya mengindikasikan bahwa bukti T1 yang diajukan olehTerbanding/Tergugat dalam persidangan adalah bukti yang dipalsukan;Hal demikian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat utarakanberdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Haji SahrulNasution yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat pada saatpersidangan
    Tianggur;Bahwa bukti T1 dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah olehsaksi Haji Sahrul Nasution yang menerangkan bahwa saksi Haji SahrulNasution menandatangani surat jual beli tersebut (bukti T1) sekitar 2atau 3 hari kemudian, oleh karena itu sudah sepatutnya, sewajarnya danseharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim PengadilanNegeri Padangsidimpuan) dalam pertimbangannya bahwa bukti surat T1yang diajukan oleh Tergugat pada saat persidangan adalah bukti yangdipalsukan, Jika dilihnat
    Nomor 39 K/Pdt/2014yang berbunyi Demikianlah surat jual ini diperbuat dengan sebenarnya,disertai dengan alat pikiran yang waras serta berbadan sehat di hadapanpara saksi yang turut membubuhkan tanda tangan pada surat ini, untukdapat dipergunakan seperlunya;Dari alasan Pembanding/Penggugat demikian, sudah sepatutnya dansewajarnya Majelis Hakim Tingkat Banding (Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan) menerima/mengabulkan petitum Pembanding/Penggugatyaitu petitum nomor 12 (dua belas), petitum nomor 5
Putus : 22-01-2015 — Upload : 06-03-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 177/PDT/2014/PT.DPS
Tanggal 22 Januari 2015 — I GUSTI BAGUS CAKRA ADI WICAKSANA sebagai PEMBANDING ;-- L a w a n RADEN NGANTEN SUMARSIH; I.G.B. SAKAYOGA KAMADAKA; I. G. B. JAYAWANGSA KHEPAKISAN; MEKELE TUNJUNG SARI,; I GA RATIH APRIANI,; I GA WIDIASTUTI, ; I GA PRATIWI, sebagai PARA TERBANDING;-- BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, sebagai TURUT TERBANDING I;--------------------- I GUSTI BAGUS SUASTIKA,sebagai TURUT TERBANDING II;--------- I GUSTI BAGUS CAKRA WIBAWA, sebagai TURUT TERBANDINGI III
5936
  • Hal ini jelasbahwa bukti T 4 yang diajukan oleh Para Tergugat/ParaTerbanding tidak sah dan sudah sepatutnya untuk ditolakdalam Peradilan Tingkat Banding ini;9.
    PT.DPSCakra Tanaya yaitu Penggugat masih dibawah umur danPenggugat Il maupun Penggugat Ill belum lahir, sehingga ParaPenggugat tidak mengetahui mengenai tanah sengketa;10.Bahwa mengenai buktibukti surat dan saksisaksi yang diajukandidepan persidangan pada Peradilan Tingkat Pertama oleh ParaTergugat/Para Terbanding tidak ada satupun yang membuktikanbahwa tanah sengketa milik Para Tergugat, dan dalam persidanganterungkap bahwa tanah sengketa adalah milik Gusti Bagus CakraTanya (almarhum) dan sudah sepatutnya
    Hal ini jelasbahwa bukti T 4 yang diajukan oleh Para Tergugat/ParaTerbanding tidak sah dan sudah sepatutnya untuk ditolakdalam Peradilan Tingkat Banding ini;Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 177/Pdt/2014/PT.DPS3.
    Bahwa oleh karena hal tersebutsudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Denpasar yang menyidangkan perkara pada Tingkat Bandinguntuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.177/Pdt.G/2013/PN.Sgr tanggal 19 Mei 2014 tersebut;Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat Ill.Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Ill sebagaimana yang diuraikandalam memori bandingnya sebagaimana tercantum pada poin
Register : 10-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 208/Pid.B/2019/PN Plw
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
KARUNIA SITUMORANG Als KARUNIA
6729
  • Pelalawanatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Pelalawan, membeli, menyewa, menukar, menerimagadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut; Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07
    Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan.Menimbang,, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Barang siapaMenimbang,, bahwa unsur Barang Siapa adalah orang atau manusiasebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakanpertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukanya. Devinisi yangdiajukan oleh Prof.
    DanielHutapea serta Terdakwa mempunyai tujuan agar pertemanan Terdakwa dengan Sdr.Daniel selalu berjalan baik ;Menimbang, bahwa sepeda motor Kawasaki KLX tersebut terjual dengan hargaRp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secarasah dan meyakinkan.Ad.3 Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan.Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN PlwMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi
    No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November1972 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuklebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntutdan menghukum orang yang menadah dan Pemeriksaan tindak pidanapenadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidanayang menghasilkan barangbarang tadahan yang bersangkutan.Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN PlwMenimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur Yang diketahuinyaatau sepatutnya
Register : 30-12-2021 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 698/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Frankie Chirtian Arianto Diwakili Oleh : Frankie Chirtian Arianto
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK CIMB NIAGA Tbk Pusat
Terbanding/Tergugat II : KEPALA REMEDIAL SMALL MICRO MEDIUM ENTERPRISE LOAN WORKOUT GROUP (SMME LWOG) Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Kota Cirebon
10570
  • Maka dalil gugatan Penggugat yang tidakbenar dan tidak jelas (Obscuur libel) tersebut, sudah sepatutnya ditolak;Bahwa sebelum menanggapi secara terperinci gugatan Penggugat,perkenankan Tergugat dan Tergugat II terlebin dahulu menyampaikan danmenjelaskan kronologis faktafakta hukum yang terjadi, sebagai berikut:a.
    Maka dalildalil gugatan Penggugat yang tidak benar, tidak jelas (obscuur libel) danmelanggar hukum tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak/ dikesampingkan;Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat Nomor: 9 yang berasumsipelimpahan permasalahan tunggakan kredit Penggugat kepada KepalaRemedial Small Micro Medium Enterprise Loan Workout Group Jawa Barat(Tergugat II) notabene merupakan suatu Divisi didalam struktur organisasiPT.Bank CIMB Niaga, Tbk (Tergugat I!)
    Sehingga dalildalil gugatan dan petitum gugatanPenggugat yang melanggar hukum tersebut, sudah sepatutnya ditolak;.
    Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan formal gugatan, maka TurutTergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriCirebon yang memeriksa dan mengadili perkara a guo agar menyatakangugatan Penggugat terlalu dini (Prematur), dan sudah sepatutnya dinyatakantidak dapat diterima;4. Eksespsi Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)a.
    Maka dalil Pembanding yang tidak benardan tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya ditolak.Bahwa tidak benar dalil Pembanding nomor: 5 yang menyatakan seolaholahJudex Factie keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 bahwaPembanding telah diberikan fasilitas kredit tiga kali dan seolaholah pinjamanpinjaman tersebut dianggap sebagai restrukturisasi.
Register : 30-12-2021 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 698/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Frankie Chirtian Arianto Diwakili Oleh : Frankie Chirtian Arianto
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK CIMB NIAGA Tbk Pusat
Terbanding/Tergugat II : KEPALA REMEDIAL SMALL MICRO MEDIUM ENTERPRISE LOAN WORKOUT GROUP (SMME LWOG) Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Kota Cirebon
8861
  • Maka dalil gugatan Penggugat yang tidakbenar dan tidak jelas (Obscuur libel) tersebut, sudah sepatutnya ditolak;Bahwa sebelum menanggapi secara terperinci gugatan Penggugat,perkenankan Tergugat dan Tergugat II terlebin dahulu menyampaikan danmenjelaskan kronologis faktafakta hukum yang terjadi, sebagai berikut:a.
    Maka dalildalil gugatan Penggugat yang tidak benar, tidak jelas (obscuur libel) danmelanggar hukum tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak/ dikesampingkan;Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat Nomor: 9 yang berasumsipelimpahan permasalahan tunggakan kredit Penggugat kepada KepalaRemedial Small Micro Medium Enterprise Loan Workout Group Jawa Barat(Tergugat II) notabene merupakan suatu Divisi didalam struktur organisasiPT.Bank CIMB Niaga, Tbk (Tergugat I!)
    Sehingga dalildalil gugatan dan petitum gugatanPenggugat yang melanggar hukum tersebut, sudah sepatutnya ditolak;.
    Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan formal gugatan, maka TurutTergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriCirebon yang memeriksa dan mengadili perkara a guo agar menyatakangugatan Penggugat terlalu dini (Prematur), dan sudah sepatutnya dinyatakantidak dapat diterima;4. Eksespsi Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)a.
    Maka dalil Pembanding yang tidak benardan tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya ditolak.Bahwa tidak benar dalil Pembanding nomor: 5 yang menyatakan seolaholahJudex Factie keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 bahwaPembanding telah diberikan fasilitas kredit tiga kali dan seolaholah pinjamanpinjaman tersebut dianggap sebagai restrukturisasi.
Register : 02-04-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 32/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 14 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : KIPLI Diwakili Oleh : BARITA ULI SIREGAR
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Way kanan
8649
  • Perkebunan Nusantara VII, maka Penggugat tidaklagi memiliki hubungan hukum keperdataan dengan tanah objek gugatan,sehingga karenanya tidak ada lagi kepentingan Penggugat terhadap tanahobjek gugatan;Berdasarkan uraian diatas maka cukup alasan jika dinyatakan Penggugat Tidakmempunyai Kapasitas (Legal Standing) mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo, dan karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkaraa quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.2.
    Bumi MaduMandiri adalah hak miliknya Masyarakat Adat Marga Buay PemukaBangsa Raja dan Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran llir,sedangkan tanah objek gugatan dalam perkara a quo seluas320,25 Ha (versi Penggugat) termasuk didalam areal bidang tanah4.650 Ha tersebut;Berdasarkan uraian diatas maka apa yang didalilkan Penggugat dimanaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum jelas sangat kelirudan tidak berdasar, dan karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa Perkara a quo Menolak
    Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 17Desember 2015 Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu (yang telah berkekuatan hukumtetap) pada halaman 118 sampai dengan halaman 120, Majelis Hakim telahmempertimbangkankesaksian Penggugat yang berkaitan dengan pengakuanPenggugat atas kepemilikan tanah objek sengketa perkara a quo, dankarenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quoMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;5.
    Bahwa berdasarkan uraian diatas maka cukup alasan jika dinyatakanGugatan Penggugat dalam Perkara a quo Tidak Jelas/Kabur, dan karenanyasudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quomenyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakanGugatan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa Eksepsi Turut Tergugat adalah merupakan satu bagian yang tidakterpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara;2.
    Bumi Madu Mandiri adalah hak miliknya Masyarakat Adat Marga BuayPemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeranllir, sedangkan tanah objek gugatan dalam perkara a quo seluas 320,25Ha (versi Penggugat) termasuk didalam areal bidang tanah 4.650 Hatersebut;Bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang didalikan Penggugatdimana Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum jelassangat keliru dan tidak berdasar, dan karenanya sudah sepatutnya MajelisHakim yang memeriksa Perkara
Register : 07-10-2015 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 236/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 26 Mei 2016 — ERNA TRININGSIH, dkk / 4 Orang vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, dan 1. RADEN RORO POPPY INDAH INGWARNI, 2. H. LASIMIN
10157
  • gugatan Error In Objekto; Bahwa terkait erat dengan uaraian diatas yang diketahui bahwa terdapatperbedaan persil yang dalam hal ini persil berperan sebagai petunjuk dimanalokasi tanah berdasarkan data yuridis berupa Petok D dan terdapatperbedaan luasan bidang tanah, sementara di lain sisi saat ini pihak ParaPenggugat dalam posita dan Petitumnya meminta Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya berkenan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat HakMilik No. 4696, 4697/Kelurahan Babatan, secara yuridis sepatutnya
    Undang Undangno. 51 Tahun 2009 Jis SEMA RI No. 2 Tahun 1991, dengan mencermatitahun penerbitan sertipikat yang saat ini menjadi obyek perkara dalamperkara ini yang diterbitkan pada Tahun 2001 dihubungkan denganterdaftarnya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada bulan Oktober Tahun 2015 maka sudah sepatutnya gugatanPara Penggugat dinyatakan Kedaluwarsa/lewat waktu; Bahwa karena dengan tidak terdapat unsure kerugian atas terbitnyaKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
    UU RI No.51 Tahun 2009, sudah sepatutnya dalildalil surat gugatan Para Penggugattidak dipertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya; Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas tergugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan21sela sebelum memeriksa pokok perkara dan selanjutnya berkenanmemberikan putusan sela dengan menyatakan : Bahwa gugatan Para Penggugat Error In Objekto; Bahwa gugatan Para Penggugat jelasjelas Kabur/Abscuur Libel; Bahwa pokok permasalahan
    Hal ini berdasarkan landasanYurisprudensiMARI tanggal 10 Pebruari 1960 No. 34.K/SIP/1960 Juncto YurisprudensiMARI No. 3176.K/SIP/1990 Juncto UndangUndang No. 12 Tahun 1985,yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi/surat petuk pajak bumibukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harusmembayar pajak atas tanah dimaksud, maka sudah sepatutnya gugatan ParaPenggugat ditolak seluruhnya karena tidak disertai bukti yuridis yang kuatGain: BENS a eeeesseereereeeeeseer ne eenemasr
    UU RI No.51 Tahun 2009, sudah sepatutnya dalildalil surat gugatan Para Penggugattidak dipertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya; Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sudah terbantah berdasarkan dalileksepsi dan Pokok Perkara diatas, Tergugat tidak perlu melakukan bantahansatu persatu namun pada inti sarinya Tergugat menolak tegas seluruh dalilgugatan Para Penggugat tanoa pengecualian; 2814.
Register : 19-11-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 909/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Maret 2019 — FERRY LEDI TJANDRA lawan 1.ROGER TJARADISURYA 2.PT RADJA BANGUNAN 3.PT MULTI MAYAKA
3361500
  • (sumber: Perbuatan Melawan Hukum Program PascasarjanaFakultas Hukum Universitas Indonesia 2003, halaman 50)Berkaitan dengan tindakan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Direkturdari TERGUGAT Il yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 30Oktober 2013 tanpa melalui RUPS, maka sudah sepatutnya perbuatantersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.Hal ini dikarenakan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Direksi diTERGUGAT Il tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian Direksisebagaimana
    Apabila TERGUGAT maupun TERGUGAT II berdalih bahwa PENGGUGAT diberhentikanmelalui RUPS, maka sudah sepatutnya dan selayaknyaPENGGUGAT dipanggil dalam RUPS tersebut untuk melakukanpembelaan diri.b. PEMBERHENTIAN PENGGUGAT SEBAGAI DIREKTUR TERGUGAT IITIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKUPemberhentian kedudukan PENGGUGAT sebagai Direktur dariTERGUGAT Il bertentangan dengan Pasal 94 UU No. 40/2007 tentangprosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
    Terlebih lagi padakenyataannya PARA TERGUGAT juga tidak memberikan hakhak yangsepantasnya dan sepatutnya diperoleh PENGGUGAT sebagai akibat daripemberhentian PENGGUGAT sebagai Direktur dari TERGUGAT II.ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKUMenurut Prof. Dr. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan MelawanHukum mengartikan kesalahan sebagai berikut:Istilah kesalahan (schuld) digunakan dalam arti kealpaan(onachtzaamheid) sebagai lawan dari kesengajaan.
    KERUGIAN MATERIILSebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan dan uraikan sebelumnyabahwa PENGGUGAT diberhentikan dari posisinya sebagai Direktur dariTERGUGAT Il secara sepihak dan menyalahi prosedur yang telahditentukan dalam Anggaran Dasar TERGUGAT II maupun UU No. 40/2007.Oleh karena itu, sudah sepatutnya PENGGUGAT menuntut ganti rugiberupa remunerasi/pendapatan yang sepatutnya PENGGUGAT terimaapabila PENGGUGAT masih bekerja sebagai Direktur TERGUGAT Ilterhitung sejak tanggal pemberhentiannya yaitu 30
    Berkaitan dengan ketentuan Pasal 94 UU No. 40/2007 tersebut dialas, sudah sepatutnya pada saat pelaksanaan RUPS terkaitpemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Direksi dari TERGUGAT Il,PENGGUGAT diundang untuk hadir dalam RUPS tersebut dan diberikankesempatan untuk memberikan pembelaan di hadapan RUPS.
Putus : 26-04-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2913 K/PDT/2010
Tanggal 26 April 2011 — VINDY FRANSISKA ISWARA DKK VS Ny. OEIJ SEN HOA
3031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2913 K/Padt/2010Bahwa terbukti, para Pembantah adalah bukan Pembantah yang baik,oleh karenanya bantahan yang diajukan oleh para Pembantah dalam perkaraini sudah sepatutnya ditolak;ll. EKSEPSI TENTANG BANTAHAN PARA PEMBANTAH ADALAHDALUWARSA:Bahwa terhadap barangbarang yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perincian sebagai berikut: Tanah dan bangunan yang terletak di JI.
    yang mengatur:(1) dalam waktu delapan hari setelah diberitahukan, maka orang yangmengalami tindakan pelaksanaan dapat mengajukan, jika ia beranggapanmempunyai cukup alasan untuk itu;(2) terhadap perlawanan ini berlaku peraturanperaturan tersebut dalam Pasal225 dan berikutnya;Bahwa terbukti, bantahan yang diajukan oleh para Pembantah dalamperkara ini adalah sudah lewat waktu yang ditentukan undangundang(daluwarsa), oleh karenanya bantahan yang diajukan oleh para Pembantahdalam perkara ini sudah sepatutnya
    debitur terhadap pelaksanaan sita yang tidakada hubungannya dengan kepentingan para Pembantah;Bahwa terbukti, dasar hukum bantahan para Pembantah dalam perkaraini adalah tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan hak dan kepentinganpara Pembantah berkenaan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara No. 18/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. yang dijadikanobjek perlawanan/bantahan dalam perkara ini, oleh karenanya bantahan yangdiajukan oleh para Pembantah dalam perkara ini sudah sepatutnya
    PN.Jkt.Pst. tidak mau tunduk dantidak mau melaksanakan putusan perkara tersebut yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dengan sukarela;Bahwa para Pembantah tidak menggunakan tenggang waktu yangditentukan undangundang untuk mengajukan bantahannya terhadappenetapanpenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas;Bahwa terbukti, adanya objek Bantahan yang diajukan oleh paraPembantah dalam perkara ini adalah salah, oleh karenanya bantahan yangdiajukan oleh para Pembantah dalam perkara ini supaya sepatutnya
Register : 14-07-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 457/PDT.G/2014/PN.DPS
Tanggal 9 Februari 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
10970
  • Demikian pula dalam perkara aquo mengingat baik anakpertama yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATmaupun anak kedua ( masih bayi ) dan belum kami ( Penggugat danTergugat ) beri nama, adalah anakanak lakilaki yang bertindaksebagai Penerus Waris Kepurusa maka sudah sepatutnya sejak kecildan menjelang memasuki jenjang pendidikan formal disekolah maupunpendidikan informal dimasyarakat seperti pendidikan etika, adatistiadat dan pendidikan agama dan agar anakanak tersebut sudahterbiasa pergaulannya
    mempunyai kekuatan hukum tetap, yang pada intinyamenyebutkan : ...... dikarenakan berdasarkan Hukum Adat Warisyang berlaku di daerah Bali menganut sistem kepurusa atau sistempatrilineal dimana anakanak yang lahir dari perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat mempunyai hak mewaris kepada ayahkandungnya in casu Tergugat . menimbang bahwa mengingatpula anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat denganTergugat adalah anakanak lakilaki yang bertindak sebagai PenerusWaris Kepurusa maka sudah sepatutnya
    sejak kecil dan menjelangmemasuki jenjang pendidikan formal disekolah maupun pendidikaninformal dimasyarakat seperti pendidikan etika, adat istiadat danpendidikan agama dan agar anakanak tersebut sudah terbiasapergaulannya diantara para waris kepurusa, sudah sepatutnya anaktersebut mendapat bimbingan dari ayah kandungnya sendiri /Tergugat S psssssssses:sseenessseesetenenessems nt enesmsee enema nereteene.
    ) dan belum kami ( Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi ) beri nama, adalah anakanak lakilakiyang bertindak sebagai Penerus Waris Kepurusa maka sudahsepatutnya sejak kecil dan menjelang memasuki jenjang pendidikanformal disekolah maupun pendidikan informal dimasyarakat sepertipendidikan etika, adat istiadat dan pendidikan agama dan agar anakanak tersebut sudah terbiasa pergaulannya diantara para wariskepurusa, serta untuk kepentingan yang terbaik bagi kedua anakanaktersebut diatas sudah sepatutnya