Penetapan Harga limittersebut berdasarkan laporan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Miduk Totok dan Rekan No. 0256SR/MTR.TWPN.PLM/09/17tanggal 19 September 2017.

Berdasarkan laporan KJPP tersebut, nilallikuidasi atas SHGB No. 8723 adalah sebesar Rp.1.622.950.000, (Satumilyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),sehingga dengan demikian penentuan harga limit lelang telah sesualdengan ketentuan yang berlaku yang mengatur bahwa yaitu Nilai Limitditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi (vide Pasal 45 huruf(b) jo. Pasal 49 PMK Lelang);b.

Penetapan Hargalimit tersebut berdasarkan laporan penilaian oleh KJPP Miduk Totok danRekan No. 0258SR/MTR.TWPN.PLM/09/17 tanggal 20 September 2017.Berdasarkan laporan KJPP tersebut, nilai likuidasi atas SHM No. 4000adalah sebesar Rp.7.007.400.000, (tujuh milyar tujuh juta empat ratus riburupiah), sehingga dengan demikian penentuan harga limit lelang telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengatur bahwa Nilai Limitditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi (vide Pasal 45 huruf(b

tanda bukti T III 14;Foto kopi AATA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No. 224/2013 tanggal 20Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T III 15;Foto kopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 7342/2012 tanggal 6 Agustus 2012,selanjutnya diberi tanda bukti T Ill 16;Foto kopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4590/2013 tanggal 28 April 2013,selanjutnya diberi tanda bukti T Ill 17;Hal 47 dari 53 hal Putusan No.713/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.18) Foto kopi Laporan Penilaian Agunan/Jaminan Kredit atas nama THE TIAU HOKdari KJPP

Miduk Totok & Rekan tanggal 20 September 2017, selanjutnya diberitanda bukti T Ill 18;19) Foto kopi Laporan Penilaian Agunan/Jaminan Kredit atas nama THE TIAU HOKdari KJPP Miduk Totok & Rekan tanggal 19 September 2017, selanjutnya diberitanda bukti T Ill 19;20) Foto kopi Surat dari PaninBank kepada The Tiau Hok tanggal 31 Agustus 2015No. 0018200026/JTD/EXT/15 Perihal : Kewajiban Kredit Saudara (SuratPeringatan 1), selanjunya diberi tanda bukti T III 20;21) Foto kopi Surat dari PaninBank kepada The

OOO.000. 000,00 (satu miliar rupiah);Bahwa yang melakukan penilaian terhadap objek lelang (in casu SHMNOMOR 565/MATANG SEULIMENG) adalah Kantor Jasa Penilai PublikSyarif, Endang & Rekan, dan berdasarkan laporan hasil penilaian dariKantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan No.206/KP/SFJK/KJPP/IV/2017, tanggal 4 April 2017 (selanjutnya disebut sebagaiLAPORAN PENILAIAN KJPP) disebutkan bahwa nilai dari SHMNOMOR 565/MATANG SEULIMENG adalah sebagai berikut: Nilai Pasar Indikasi Nilai LikuidasiRp2.050.000.000

Hal ini terbukti denganTERGUGAT menentukan Nilai Limit atas objek jaminan (in casu SHMNOMOR 565/MATANG SEULIMENG) dengan merujuk pada HasilLaporan dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & RekanNo.206/KP/SFJK/KJPP/IV/2017 perihal Laporan Penilaian RingkasProperti : Tanah dan Bangunan a/n: Teuku Syawaluddin sebagaimanayang tercantum dalam Pasal 45 PMK NOMOR 27/2016 yang berbunyisebagai berikut:Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasil penilaiandari Penilai dalam hal:a. ...

OOO.000. 000,00 (satu miliar rupiah);Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan dalam menilaiaset objek lelang (in casu SHM NOMOR 565/MATANG SEULIMENG)telah sesuai dengan nilai pasar pada saat itu (penilaian dilakukan padatanggal 20 Maret 2017) sebagaimana yang tercantum dalam LAPORANPENILAIAN KJPP pada bagian Penilaian halaman 5 yang berbunyisebagai berikut:berdasarkan analisa terhadap kondisi pasar pada saat ini dan penilaian dimasa mendatang, maka pengembangan property telah sesuai

Sesuai dengan ketentuan pasal 44 dan 45 PMK 27/2016, Penjualdalam hal ini Tergugat telah menetapkan harga limit berdasarkan penilaianoleh KJPP Syarif, Endang & lRekan dengan nilai pasar senilalRp.2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah).6. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat kepada TergugatIl telah sesual dengan peraturan perundangundangan dan berdasarkan Pasal7 Vendu Reglement Sto. 1908 Nomor 189 jo.

Fotokopi Laporan KJPP Syarif, Endang & Rekan No. 206/KP/SFJK/KJPP/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal laporan penilaian ringkasproperty tanah dan bangunan a/n Teungku Syawaluddin, selanjutnya diberitanda TI12;18.

Penggugat:
SASTRO ONGKOWIJONO
Tergugat:
1.KJPP TEGUH HERMAWAN YUSUF & REKAN
2.KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
Turut Tergugat:
1.BANK CENTRAL ASIA, Tbk. Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, KANTOR WILAYAH III SURABAYA
2.SAMUDRO ONGKOWIJONO (Dalam Pailit)
3.TIM KURATOR PT. SIDOMORO MAKMUR SENTOSA (Dalam Pailit) cq Kurator PT.

7.KJPP HARI UTOMO & REKAN

Bengkalis, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa keberatan dari Para Pemohon Keberatan yang padapokoknya adalah mengenai penetapan besarnya nilai ganti kerugian tanah,telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang UndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum yaitu berdasarkan hasil penetapan lembaga yangbersifat independen dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

BANK MANDIRI, Tbk, REGIONAL RETAIL COLLETION AND RECOVERY JAKARTA 2
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) BILLY ANTHONY LIE & REKAN
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR

., dari Kantor Pakualaman,= Saksi Susilo, MSi. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;= saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantooleh Majelis Hakim tidak dilakukan penyumpahan denganpertimbangan memiliki hubungan kerja dengan pihak PT.

Kulon Progo;e saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi AnggerFahrul Febrianto) serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat(bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian atas tambakdi atas tanah

Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034 menyebutkan: Sub Zona Tambakberada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelastergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten KulonProgo pada Lampiran II PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasiperuntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tenderresmi) dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3671 K/Pdt/2016dikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan

., dari Kantor Pakualaman,= saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan := alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak atas Pengelolaan Tambak yangdimohonkannya;sementara Majelis Hakim hanya mengacu

Kabupaten Kulon Progo dane Saksi HANDOKO selaku warga Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:e Saksi SUDARNA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogoe Saksi AGUNG KURNIAWAN selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi AGUS PROKLAMATOR, SE., dari Kantor Pakualaman,e Saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3279 K/Pdt/2016= saksi RAHMAN HAKIM selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan

digarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang denganjumlah besaran Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah)sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilaibesaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksiHANDOKO bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidak mempunyailatar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

,MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinan padaBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten KulonProgo dan Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah) dan Saksi Eko Prasetyo Nugroho,S.Hut dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon KeberatanI);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (

,MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinan padaBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten KulonProgo dan Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawahsumpah);Halaman 16 dari 46 hal.Put.

Nomor 3521 K/Pdt/2016Jangkaran termasuk sub Zona Tambak karena dalam lampiran IIPERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tercantumbahwa khusus Desa Jangkaran zonasi peruntukan tambak hanyaberada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Kadilangu sedangkan untukDesa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan

Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk olehpihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi D.

Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp96.320.000,00 (sembilanpuluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga PemohonKasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugiandibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handoko bukanlah ahlidibidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagaiPenilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

., selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinan padaBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progodan,saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawahsumpah) dan,saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut. dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon Keberatan );Serta telah pula diperlinatkan:Halaman 12 dari 42

KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi li terdiri dari:e Saksi Koentjoro Adi Triatmono dari Kantor Pakualaman (StafKGPAA Pakualaman X Yogyakarta),e Saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo,e Saksi Susilo, SIP., MSi, selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Kulon Progo dan,e Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Ilnya, yangpada intinya menyebutkan bahwa Tidak semua lokasi di DesaJangkaran termasuk sub zona tambak karena dalam Lampiran IlPerda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tercantumbahwa khusus Desa Jangkaran zonasi peruntukan tambak hanyaberada di Dusun Pasir Mendit dan Dusun Kadilangu sedangkanuntuk Desa Banaran hanya berada di Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:= Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)Halaman 22 dari 42 hal.

Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp117.040.000,00 (seratus tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah)sehingga Pemohon Kasasi I menganggap bahwa penghitungan nilai besaranganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handokobukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakangsebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Penggugat:
Ekwanto Sutomo
Tergugat:
1.PT TOP FINANCE
2.AHAMAD LAMADIA, S.SOS
3.KJPP GUNTUR GUNTUR EKI ANDRI DAN REKAN
4.KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR

Uswatun Khasanah, MSi. selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);serta telah pula diperlihatkan: Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak yang berhak atas Pengelolaan Tambak yangdimohonkannya;Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan

Uswatun Khasanah, MSi. selaku Penilai Pertanahandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta (semuaketerangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yangdiakui sah di persidangan ternyata bahwa tidak cukup bukti yangmendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai Pihak yang berhakmenerima ganti kerugian atas tambak di atas tanah Hak MilikKadipaten Pakualaman (PAG) tersebut;Bahkan dalam

Uswatun Khasanah, MSi. selaku PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, yangmenerangkan pada intinya sebagai berikut:Halaman 20 dari 44 hal.Put.

Nomor 3667 K/Pdt/2016Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjukoleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi D.

Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp123.340.000,00 (seratusdua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga PemohonKasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugiandibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahlidi bidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagaiPenilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan= saksi Muhammad Saefullah selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);serta telah pula diperlihatkan:= alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;

Kulon Progo,Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo danSaksi Muhammad Saefullah selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah);serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yangdiakui sah di persidangan ternyata bahwa tidak cukup bukti yangmendukung bahwa Termohon Kasasi sebagai Pihak

Nomor 3400 K/Padt/2016Kulon Progo pada Lampiran Il Perda Kabupaten Kulon ProgoNomor 10 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luarzonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:e Saksi Muhammad Saefullah selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan, yang menerangkan pada intinya sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (

KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi D.

dalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp203.391.000,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakansaksi Handoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/ penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

selaku Kasi Pembangunan pada Kantor Desa Sindutan,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Saksi Yuswandi selaku Pembimbing warga, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II yaitu: Saksi Sudarna, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:e Saksi Agus Proklamanto dari Kantor Pakualaman, Abdidalem Pakualaman, sebagai staf pengageng kawedananKaprajan yang =mengurusi masalah Pertanahan(Panitikismo);e Saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dane Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3276 K/Pdt/2016berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebihjelas tergambar dalam Peta Rencana Pola RuangKabupaten Kulon Progo pada Lampiran Il PERDAKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karenatelah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkansebagai

berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk olehpihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi D.l.

yangdigarap/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) sehinggaPemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Yuswandibukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyailatarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

PPUNomor: 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (Kantor jasapenilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPUTA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKANyang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M,Si.

MAPPI (Cert), selakupimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada BupatiKab.

dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR,S.Sos BINH.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian PemerintahanSekretariat Kab.

PPU Nomor: 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (Kantor jasa penilaipublic atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab. PPU TA.2010,menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yangdipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M,Si.

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Nomor: 122/SK64.04/VIII/2020 tanggal 04Agustus 2020 Tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahandalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk PembangunanPelabuhan Pesawan di Kabupaten Bulungan, Provinsi KalimantanUtara, Penilai yang digunakan adalah Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Sih Wiryadi & Rekan sebagai Penilai Pertanahan untukmenilai/menaksir besarnya ganti kerugian atas objek pengadaantanahn dalam rangka pengadaan tanah untuk PembangunanPelabuhan

Bahwa besarnya ganti rugi berdasarkan hasil penilaian olehPenilai KJPP Sih Wiryadi & Rekan yang tertuang dalam LaporanPenilaian Properti Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum BagiPembangunan Appraisal Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawanyang Terletak di Kelurahan Tanjung Selor Timur dan DesaTengkapak, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ProvinsiKalimantan Utara;d.

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012, Penilai KJPP Sih Wiryadi & Rekan telahmelaporkan dan menyampaikan hasil penilaian kepada KetuaPelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum Belanja Jasa Appraisal Pengadaan TanahUntuk Pelabuhan Pesawan Nomor: 063/SK/SIH/IX/2020 tanggal 16September 2020;Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata

Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 34 Undangundang Nomor12 Tahun 2012, Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh KJPP Sih Wiryadi &Rekan menjadi dasar Bahwa terhadap dalildalil mengenai keberatan HasilInventarisasi dan ldentifikasi yaitu Peta Bidang Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 163/2020 Tanggal05 Mei 2020 dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Nomor: 17/64.04AT.01.02/V/2020 Tanggal 6 Mei 2020, berdasarkan Pasal 29 ayat (4)Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 dan Pasal

Bahwa besarnya ganti rugi berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai KIPPSih Wiryadi & Rekan yang tertuang dalam Laporan Penilaian PropertiPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan AppraisalPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan yang Terletak di Kelurahan TanjungSelor Timur dan Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor KabupatenBulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam hal ini Penilai KJPP SihWiryadi & Rekan telah melaporkan dan menyampaikan hasil penilaiankepada Ketua Pelaksana Pengadaan

Bahwa, Laporan Hasil Penilaian Penggantian Wajar dari KJPP MBPRU &Rekan (vide alenia ke5 poin 5 halaman 4 Penetapan No. 04/Pdt.P/CONS/Halaman 11 dari 59 halaman, Nomor 1098/Padt.G/2019/PN.Jkt.Sel.2019/PN.Jkt.Sel) adalah data yang tidak Valid, yang dapat dibuktikandengan Fakta yang ada di lapangan sebagai berikut:a. Termohon Konsinyasi (Pemohon Keberatan 1) dengan TermohonKonsinyasi Ill (Pemohon Keberatan 3) adalah suami istri yang Sah dantinggal di satu rumah bersama yang beralamat di JI. DR.

KAI, Perhubungan, Tim 9,Kelurahan, Kecamatan dan warga Rt.01 Rw.12 membicarakan ganti rugidengan nili hitungan dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik);Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar perhitunganKJPP untuk menentukan ganti rugi yang diberikan kepada warga, namundari ganti rugi yang diperhitungkan tersebut tidak meliputi tanahnyakarena tanah warga tersebut masuk dalam area Sertifikat Hak PakiNo.47 milik PT. KAI;Bahwa warga menolak pengakuan PT.

Perumahan Rakyat danKawasan Pemukiman Kota Admiistrasi Jakarta Selatan, tanggal 28 Juni2019 (bukti T4);Foto copy Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) untuk KegiatanPengembangan Double Track (Paket A) Area Kelurahan Manggarai,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dari Konsultan JasaPenilaian Publik (KSPP) MBPRU & Rekan, tanggal 22 Agustus 2019(bukti T5);Halaman 46 dari 59 halaman, Nomor 1098/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.14.15.16.Foto copy penyampaian hasil penilaian KJPP

No.709/P3/B TPWJB/IX/2019,tanggal 11 September 2019 (bukti T6);Foto copy Undangan penyampaian hasil penilaian KJPP No.221/076,tanggal 12 September 2019 (bukti T7);Foto copy Undangan penyampaian hasil penilaian KJPP No.221/076ditujukan kepada SMp.

Olsek MetroTebet, Dan Ramil 03 Tebet dan KJPP MBPRU, tanggal 12 September 2019(bukti T8);Foto copy Notulen Rapat Kordinasi membaha hasil penilaian KJPPBangunan di Tr.01 dan Rt.02 Rw.12 Kelurahan Manggarai, tanggal 18September 2019 (bukti T9);Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.04/Pdt.P/Cons/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2019 (bukti T10);Foto copy Rapat Kordinasi Penertiban Lahan di Emplasemen ManggaraiNo.1/KA.104/II/LD/2017 dari EVP DAOP 1 Jakarta PT.

TII9;10 Foto copy Surat Pemberitahuan lelang Eksekusi IV No.12246/KKKS/2014tanggal 06 Desember 2013 selanjutnya diberi tanda TIII10;11 Foto copy Surat Pemberitahuan lelang Eksekusi IV No.04059/KKKS/2014tanggal 07 April 2014 selanjutnya diberi tanda TIH11;12 Foto copy Risalah lelang 0326/2014, tanggal 06 Mei 2014, selanjutnya diberitanda TII12;13 Foto copy Surat pemberitahuan penyelesaian pinjaman KPR No.10171 /KKKS /2014 tanggal 07 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda TIT13;14 Foto copy Apprasial KJPP

Jimmy Prasetyo & Rekan No.085 /KJPP,JTP /BCAUBKK/IV/2010 tanggal 03 Mei 2010; selanjutnya diberi tanda THI14;15 Foto copy Surat Gugatan No 77/Pdt.G/2015/PN.Sda dan surat Gugatan No.79/Pdt.G/2015/Pn.Sda,selanjutnya diberi tanda TIT15;Suratsurat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dandisesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga dapatdiepertimbangkan sebagai alat bukti.TERGUGAT IV.1 Foto copy Buku tanah Hak Milik Nomor:922/desa Siwalanpanji atas namaYanuar

berdasarkanicompetensi yang dimilikinya.2 sec ove aes wae wee aes sen won SLBahwa sangat jelas bahwa dalam menentukan harga limit ditentukanberdasarkan pada hasil penilaian yang diberikan oleh Penilai yang merupakanpihak independen.5 Bahwa dengan demikian tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 4gugatan karena terbukti bahwa jaminan obyek lelang dilelang denganharga limit lelang yang ditetapkan oleh Penilai independen sebagaimanayang diamanatkan oleh peraturan lelang, yaitu melalui Apraisal/BadanPenilai/KJPP

debitor wanprestasi, berupa peringatanperingatan maupun pernyataan dari pihak kreditor.e Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan.e Salinan/fotocopy surat pembenitahuan rencana lelang kepada debitor.Menimbang, bahwa oleh karena penjualan lelang atas jaminan ini sifatnyaparate eksekusi, maka Tergugat I melakukan pengumuman lelang berdasarkan limitharga yang diminta oleh Tergugat II disesuaikan dengan appraisal dari kantorApprasial KJPP

Jimmy Prasetyo & Rekan nomor 085/KJPP,JTP/BCAUBKK/TV/2010tanggal 03 Mei 2010 sebagaimana pada bukti T 314, penentuan limit harga lelang initelah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 35 ayat 2 disebutkan : "Penetapan Nilai Limitmenjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang".

68 ayat (4) Perpres 71/2012:Dalam musyavwarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PelaksanaPengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaianGanti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun 2012,penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan,sehingga yang bertanggungjawab terhadap penilaian Uang Ganti Rugi(UGR) adalah KJPP

Pasal 24 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang berbunyi :Hasil penilaian darn appraisal dijadikan dasar musyavwarah untukmenetapkan bentuk ganti kerugian.Bahwa penilaian ganti kerugian pada pembangunan jalan tol Pandaan Malang dilakukan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ABDULLAHFITRANTO & REKAN sebagai Penilai Harga Ganti Kerugian Objek PengadaanTanah Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang diKota Malang sesuai Surat

Keputusan Pelaksana Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang Nomor :04/KEP35.73/P2T/X/2015 tertanggal 19 Oktober 2015.Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor : 92/Pdt.G./2016/PN.Mlg17.Bahwa dengan demikian yang bertanggung jawab terhadap penilaian gantikerugian adalah Penilai in casu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)ABDULLAH FITRANTO & REKAN, bukan Termohon Keberatan Il (Tergugat Il)dan hasil penilaian ganti kerugian tersebut telah mempertimbangkan segalaaspek yang

Madyopuro, telahdisesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnyadiberi tanda TIll21;22.Fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasakonsultasi penilaian harga ganti kerugian obyek pengadaan tanah jl.Tol Pandaan Malang, dari Dirjen Bina Marga kepada KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhimaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda TIll22;23.Fotocopy Surat dari Dirjen Bina Marga kepada Ketua Pelaksana (P2T)Kota Malang

Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Tanah Sisam Undangan@ Daftar Hadir telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materaisecukupnya, selanjutnya diberi tanda TIl36;37.Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Perubahan Hasil Penilaian dariPenilai ke Pelaksana Pengadaan dari KJPP Abdullah F.

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan: alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan Tambak yangdimohonkannya;sementara Majelis Hakim hanya mengacu kepada pencantuman namaTermohon

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah);serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian atastambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) tersebut;bahkan dalam persidangan

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh

bentuk uang dengan jumlah besaranRp278.530.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluhribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Handoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

., M.Ec, Dev. selaku penilai pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan:= Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tambak yangdimohonkannya;Sementara Majelis Hakim hanya mengacu kepada pencantuman namaTermohon

Desa Jangkaran, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:e Saksi Ir Bayudono, MSc., dari Kantor Pakualaman;e Saksi Ir Leo Handaka selaku Kepala Bidang Perikanan Budidayapada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten KulonProgo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;e Saksi Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec, Dev., selaku penilai pertanahandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3281 K/Pdt/201610 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasiperuntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:= Saksi Rifki Khoirudin, S.E., M.Ec, Dev. selaku penilai pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun

dalam bentukuang dengan jumlah besaran Rp161.420.000,00 (seratus enam puluhsatu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga Pemohon Kasasi IImenganggap bahwa penghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuattanpa dasar yang jelas dikarenakan Saksi Handoko bukanlah ahiidibidang tambak udang dan tidak mempunyai latar belakang sebagaipenilai pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari penilai pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP