Berita Acara RUPS Tahun 2003 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 1512004 ;f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BPRSwadharma Mranggen, yang dibuat di hadapan Notaris R. Ayu SriHarini Saraswati Mintorogo, SH tanggal 23 Januari 2004 di bawahNo: 21;g. Berita Acara RUPS Tahun 2004 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 20 Oktober 2004 ;h. Akta Pernyataan keputusan Rapat PT.

Bahwa Termohon Kasasi adalah salah seorangpendiri, pengurus, pemegang saham, dan anggota RUPS pada PerseroanHal 9 dari 17hal. Put. No.093 PK/PDT.SUS/2008Terbatas tersebut, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT.Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Mranggen yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal tertanggal 28111994 dibawah No. 31 pada pasal 29 angka III huruf d.

Hal tersebut diatur pada pasal 11 angka 3 AktaPerubahan yang dibuat di hadapan Notaris Yvonne BarnethaSinyal, SH tertanggal 18031998 di bawah No. 46 dimana diaturmengenai pengangkatan direksi adalah melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ;b.

Bahwa dari segi tugas dan wewenangnya, TermohonPeninjauan Kembali merupakan pengurus sekaligus pemilik.Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksiditetapkan dalam RUPS, dimana sebagai salah seorangpemegang saham (pemilik) Termohon Peninjauan Kembaliterlibat dalam memutuskan tugasS dan wewenang. Haltersebut Ssesuai pasal 12 angka 8 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;c.

Bahwa gaji dan atau tunjangan yang diterima direksi adalahhasil keputusan RUPS sehingga kapasitas pembayaran direksibukanlah pembayaran dalam kapasitas pekerja. Hal tersebutsesuail pasal 11 angka 4 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;e. Bahwa berdasarkan huruf a s/d huruf d tersebut di atas,Hal 10 dari 17hal. Put.

Akta Berita Acara RUPS No. 42 tanggal 23 Desember 1994 yang dibuatdihadapan HARYATI SURACHMAN, Notaris Pengganti di Jakarta,d. Akta Berita Acara RUPS No. 16 tanggal 16 Desember 1998 yang dibuatdihadapan ANGELIQUE TEDJAJUWANA, S.H., Notaris di Semarang,Dimana perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri KehakimanRI berdasarkan Surat Keputusan No.

IDOLA TUNGGAL tidak pernah mengetahui rencanapelaksanaan RUPS tertanggal 23 Mei 2006 dan tanggal 06 Juni 2006 yanghalaman 5 dari 133 lembar Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT.DKI.dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut karena tidak pernah menerima undangansecara sah dan patut untuk menghadiri RUPS;9.

yang dilakukan setelah RUPS tanggal 25Agustus 2006 antara lain :(i) RUPS tanggal 10 Juli 2008 berikut akta No. 25 tahun 2008 tanggal 10Juli 2008(il) RUPS tanggal 19 Agustus 2013 sebagaimana yang tertuang dalamAkta No 8 Tahun 2013(iii) RUPS tanggal 20 Desember 2013 sesuai Akta No 50 tahun 2013tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris IlmiawanDekrit Supatmo S.H.

Menyatakan Batal dan Tidak Sah RUPS tanggal 20 Desember 2013maupun RUPS lainnya yang diselenggarakan Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill dengan segala akibat hukumnya.13.

Menyatakan SAH dan MENGIKAT Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT IDOLA TUNGGAL tanggal 26 Maret 2012 berikut segalaKeputusan yang dihasilkan dengan segala akibat hukumnya.19.

Dan keputusan RUPS tersebut tidak termasuk dalammata acara lainlain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 75ayat 3 Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang menyebut RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhakmengambil keputusan, karena keputusan RUPS tersebut masihtermasuk dalam upaya pemegang saham dalam memenuhi setoranmodal inti sebagaimana telah diagendakan sebelumnya, sehinggadengan demikian keputusan RUPS tersebut adalah keputusan yangSAH menurut hukum.25.Bahwa tindakan

hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

Dalam RUPSLB keIItanggal 27 Desember 2010 tersebut Penggugat telah memberikan kuasakepada Tergugat II untuk hadir dalam RUPS agar supaya kuorum bisatercapai dan bisa mengambil keputusan yang sah dan mengikat.13.

Bahwa keputusan RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010 tersebuttelah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (4) UndangUndang No. 40tahun 2007 yang menyebutkan :RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Hal 39 dari 70 hal. Put.

RUPS tersebut telah dihadiri olehPenggugat. RUPS ini juga sah karena dengan itikad baik Tergugat II danTergugat Ill ikut menyetujui penjualan saham Penggugat tersebut. Dalamhal ini Tergugat Il dan Tergugat IIl sudah hadir juga sebagai pemegangsaham bersama Penggugat dengan tidak mempersulit Penggugat, danTergugat II dan Tergugat III juga bersedia menyetujui rencana penjualansaham Penggugat tersebut.

KAJUN KARKAM PERKASA untuk tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 yang sudah dilegalisir;14. 1 (satu) bendel foto RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;15. 1 (satu) lembar fotocopy DAFTAR HADIR RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;16. 1 (satu) Bendel asli salinan BERITA ACARA RAPAT tanggal.15 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;17. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat berkop PT.

KAJUN KARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18. 1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA, yang sudah dilegalisir;19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yang ditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDA TERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;20. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku Ketua rapat, yang sudah dilegalisir;21. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIA TITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASA selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23. 1 (satu) Bendel Asli Salinan AKTE PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18.1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;Hal 21 dari 54 Hal Putusan Nomor 94/P!D/2018/PT.DKI19.20.21.22.23.24.Cos26.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegaiisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY =SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUNKARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAMPERKASA, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

TERGUGAT VI mewakiliPerseroan telah menyelenggarakan RUPS pada tanggal 29 Juni 2009 (RUPSPertama), RUPS tanggal 17 Juli 2009 (RUPS Kedua); dan RUPS tanggal 7Agustus 2009 (RUPS ketiga), namun penyelenggaraan RUPSRUPS tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengancara sebagai berikut:a. TERGUGAT s.d.

Nanda Fauzi Iwan SH dan Antonius Wahono untukmenghalangi Diversified Energy and Resource Corporation (DEAR Corp)sebagai Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 10.38% sahammelaluiPT Kim Eng Securities untuk hadir dalam RUPS dengan alasan tidakboleh ada suara berbeda split voting)padahal menurut Penjelasan Pasal 85ayat 3 UUPT, split votingtidak berlaku untuk perusahaan terbuka (tbk)sehingga penyelenggaraan RUPS telah melanggar ketentuan Pasal 85 ayat(1) dan (3) UUPT;c. TERGUGAT s.d.

TERGUGAT VI yang mewakili Perseroan telahmelibatkan pihak luar yang tidak memiliki suara dalam RUPS denganketerlibatan Sdr. Bambang Sujagat yang bukan Pemegang saham atau kuasadan PARA TERGUGAT telah mendengarkan permintaan dari yangbersangkutan untuk membubarkan RUPS tanpa adanya persetujuan daripemegang saham yang sah sehingga bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1)UUPT, dimana hanya Pemegang Saham saja yang dapat memberikan haksuara dalam RUPS;12.

Bahwa oleh karena itu penyelenggaraan RUPS Perseroan danhasilnya adalah ilegal dan cacat hukum karena penyelenggaraannyabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya melanggar UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;melanggar UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan seluruh PeraturanBapepam;10Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST13. Bahwa oleh karena penyelenggaraan RUPS yang dibuat olehTERGUGAT s.d.

Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

YY tidak melakukan hal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni2008 Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.Ditetapbkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinyadengan memperhatikan

ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5tersebut diketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapbkan oleh RUPS.

Olehkarena itu dalam ketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, makaharus terlebih dahulu diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dandividen tersebut dibagikan kepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini PemohonBanding tidak melakukan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, olehkarenanya pengambilan tunai yang tidak didasarkan pada RUPS, bukan merupakanpengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit olehauditor independen KAP Drs. Harry & Rekan.

, apabilatidak melakukan RUPS maka pemegang saham bisa mengajukanpermohonan untuk melakukan RUPS;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, dipersidangan Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan buktibukti surat yaitu:1.

atau dimuatHalaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2017/PN Skhdalam AD/ART PT, apabila hal tersebut tidak ditunjuk dalam RUPS atautidak dimuat dalam AD ART PT maka Komisaris tidak berwenang mewakillPT, Bahwa yang paling tinggi kedudukannya dalam mengambil suatukeputusan dalam suatu Perseroan Terbatas adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa Seorang Pemegang Saham tidak bisa menjadi Direksi dalam satuPerseroan Terbatas; Bahwa apabila seorang Direksi dalam melakukan perbuatan

RUPS minimal 1 (Satu) kali dalam satutahun; Bahwa seorang Komisaris tidak bisa menggantikan tugas Direksi tanpaada hasil RUPS yang menyatakan Komisaris menggantikan tugas Direksi; Bahwa Komisaris tidak bisa menunjuk dirinya sendiri untuk mewakillDireksi dalam suatu Perseroan, Komisaris bisa menunjuk orang lainmewakli Direksi dalam RUPS; Bahwa Direksi mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untukmengelola PT tersebut keculai ada diatur dalam AD/ART;Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor

51/Pat.G/2017/PN Skh Bahwa yang dapat diangkat sebagai Direksi dalam suatu PT adalahorang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali,orang tersebut dinyatakan pailit, dinukum melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan Negara; Bahwa Anggota Direksi dipilin dan diangkat oleh RUPS;Bahwa dalam AD/ART mengatur tata cara pengangkatan danpemberhentian Anggota Direksi Seharusnya Pengangkatan danpemberhentian seorang Direksi termuat dalam Keputusan RUPS; Bahwa apabila seorang Direksi menerima

Bahwa kewenangan Dewan Komisarisdalam mewakili Direktur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini jugaditentukan dalam hal penyelenggaraan RUPS yang menyebutkan bahwa jikasemua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidakperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorangDewan Komisaris;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 angka 5 AnggaranDasar PT Semesta Nusantara Bhakti, oleh karena

yang sah setelah diangkat oleh RUPS padatanggal 26 September 2011 sebagaimana tertuang dalam AktaHal 21 dari 128 hal.

Direksi Komisaris dan disituRUPS memutuskan apapun selanjutnya kalau kita berbicara Pasal 94maupun Pasal 111 dimana kewenangan mengangkat Direksi atauKomisaris itu ada di RUPS jadi ini sepenuhnya menjadi kKewenanganRUPS untuk menentukan Direksi dan Komisaris bahkan RUPS bisamenentukan kapan berlakunya pengangkatan itu yang penting janganberlaku mundur atau ditanggal kemudian setelah RUPS atau ditutupRUPS itu adalah menjadi kewenangan RUPS namun demikian harusjuga diperhatikan ketentuan Pasal 94

, RUPS memiliki semuakewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;e Bahwa kalau terjadi perubahan susunan pengurus kecuali ditentukan laindalam RUPS tersebut maka berlaku terhitung sejak RUPS ditutupdemikian juga persetujuan mengenai jual beli saham jadi kalau jual belisaham hanya persetujuannya saja terjadinya setelah jual belinyadilakukan ;Bahwa ada akta jual beli atau perjanjian jual beli jadi bisa berbentukauthentik bisa juga berbentuk akta dibawah tangan ;Bahwa mengenai

pendaftaran dari Akta RUPS apabila sudah melewatijangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

tanggunjawab Direksi Perseroan, jadi kalauseandainya sampai tidak diberitahukan kepada Kemkumham salahDireksi yang bersangkutan yang diangkat yang baru ;Bahwa Pasal 94 Dalam hal RUPS tidak menetapkan pengangkatanpenggantian anggota Direksi pengangkatan anggota tersebut berlakusejak ditutup RUPS untuk hal tersebut disandingkan dengan kalimat 30hari bahwa itu hanya berlaku 30 hari untuk dimasukkan kedalampendaftaran untuk hal ini apabila 30 hari ini bentuknya sudah RUPS danHal 89 dari 128 hal.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Bahwa Jabatan Penggugat adalah Direksi dimana pengangkatandilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan jangkawaktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Pasal 94ayat 1 dan 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan sewaktu. waktu dapat diberhentikanberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai denganPasal 105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Sedangkan Pekerja/Buruh diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dantunduk

Selain itu juga karena memang Pemohon Kasasi/semulaPenggugat tidak pernah tahu sama sekali adanya RUPS yang membahaspengangkatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai direktur,dimana sebagai Department Head (Kepala Bagian) semestinya PemohonKasasi/semula Penggugat setidaknya diberitahu atau ada yang memberitahu akan adanya kegiatan RUPS perusahaan Termohon Kasasi/semulaTergugat karena RUPS adalah kegiatan yang sangat penting sebagaiorgan Perusahaan.

Yang ada adalah Direktur Utama membuat semacamrisalah rapat sendiri (biasanya seorang diri) pada secarik kertas yangkemudian dianggap seolaholah sebagai hasil RUPS dan selanjutnyaHal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Susdiserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh perusahaan TermohonKasasi/semula Tergugat melalui Kepala Bagian Legal untuk dibuatkansemacam akte risalah RUPS.

dan dengan penggajian yangkatanya oleh RUPS juga sebagaimana eksepsi Termohon Kasasi/semula Tergugat.

Semuanya hanyalah kebohongan belaka danpemutarbalikkan fakta, karena sebenarnya yang namanya RUPS baik ituRUPS tahunan maupun RUPSLB tidak pernah ada, karena semuanyadiputuskan dan dikendalikan dengan ketat oleh Bok.

Tonia Mitra Sejahtera saksi tidak mengetahul apakahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)karena saksi hanya diajukan berupa Notulen Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Tonia Mitra Sejahtera aktanyadibuat / dilaksanakan di Kantor Notaris Rayan Riyadi ;Bahwa benar saksi yang perintahkan kepada terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan terdakwa II MAHA SETIAWAN untukmencari Bapak MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID untukmenandatangani Notulen RUPS LB tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Notulen RUPS LBtersebut atas nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID ;Bahwa benar saksi yang meminta untuk dilakukan Perubahan aktaPendirian PT.

yang membuatNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)tanggal 16 januari 2017 tersebut berdasarkan pengalaman bekerjadikantor Notaris ;Hal 56 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.KdiBahwa namanama yang tercantum dalam Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017adalah berdasarkan catatan/nota dari AMRAN YUNUS, didalamnotulen tersebut saksi menulis ALI SAID selaku pemimpin Rapat, MUHLUTFI, terdakwa ARDIANSYAH dan ASMAWATI sebagai Direksi barusesuai

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan surat Jual Beli Saham adalahbenar saksi yang membuatnya atas permintaan AMRAN YUNUSmelalui terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan. terdakwa.

Notulen RUPS LB tersebut diserahkan lagi kepada KALBIMULIAWAN, dan KALBI MULIAWAN yang menemui ASMAWATI danmenyerahkan Notulen RUPS LB tersebut untuk ditanda tangani tanpamembacanya, karena saat itu KALBI MULIAWAN mengatakan KepadaASMAWATI tanda tangan saja, ini perusahaannya Pak AMRANYUNUS, sehingga saksi ASMAWATI langsung bertanda tangan diatasHal 94 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.Kdinamanya sebagai pembeli saham ALI SAID, padahal sebenarnyaASMAWATI tidak pernah membeli dan memiliki

Manipulasi RUPS PT Gusher Tarakan;Bahwa, telah menjadi ketentuan terhadap badan hukum untuk mengakukanPaili/PKPU atas inisiatif sendiri harus dibuktikan terlebin dahulu denganRUPS yang khusus untuk itu, dan setelah diteliti dalam Putusan Sementaramaka RUPS tersebut tidak pernah ada;Bahwa, pada penjelasan Pasal 224 UUK PKPU menyatakan yang berikut ini: Dalam hal Debitur adalah Termohon Pailit maka Debitur tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang; Dalam hal Debitur adalah Perseroan

Terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarasanya sendiri hanyadapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan samadengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit;Berdasarkan ketentuan undangundang tersebut, maka harus diakui olehMajelis Hakim telah mengesampingkannya karena dalam pertimbanganhukumnya tidak memeriksa hal tersebut dan telah menjadi fakta persidangantidak adanya RUPS sebagaimana

Menyatakan penyelenggaran RUPS luar biasa PT Gusher Tarakantanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karenanya itutidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberianpersetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atauseluruh aset perseroan kepada bank tidak sah dan batal demi hukum;5.

,dan sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim memastikanKreditur lainnya ada dan benar, dengan tidak melakukan haltersebut maka terpenuhi ketentuan untuk diajukan kasasi;b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Ketentuan RUPS pada permohonan PKPU oleh Pemohon adalahBadan Hukum oleh Majelis Hakim dengan memeriksa RUPS Nomor45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Rudy Limantara,S.H., seolaholah sebagai RUPS untuk permohonan sendiri (inisiatif)dalam permohonan 8/Pdt.Sus.PKPU/2017

,didaftarkan tanggal 22 Mei 2017 merupakan RUPS pemindahankedudukan PT Gusher Tarakan dari Kota Tarakan ke KotaBalikpapan, dan bukan RUPS untuk pengajuan permohonan PKPU;Ketentuan Pasal 98 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatasbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sangat jelas, denganHalaman 21 dari 24 hal. Put.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain danselebihnya;Dalam Rekonvensi:1.

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT Asmoro Jati Subur;3.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan penggugat II Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Il Konvensi/Para Pembanding/ParaHalaman 8 dari 17 hal. Put.

Bahwa berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf b Undang Undang Nomor 40 tahun2007 tentang perseroan. terbatas, dewan komisaris dapatmenyelenggarakan RUPS dengan memanggilnya sendiri pemegangsaham jika direksi tanpa alasan sah tidak menyelengarakan RUPS;2. Bahwa dalam perkara iniPemohon Kasasi sebagai direksi Termohon Kasasi tidakmenyelenggarakan RUPS sebagai mana di tentukan oleh Undangundangperseroan terbatas meskipun telah diminta oleh Para Termohon Kasasi;3.

Bahwa karena itu RUPS LByang telah dilaksanakan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 10Halaman 9 dari 17 hal. Put.

Tentang Hakim yang memeriksa dan ataumenyidangkan perkara.Bahwa untuk menyidangkan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 adalah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Batam, haltersebut dapat dilihat pada Pasal 80 ayat :2). Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS ....... dst ;3).

Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal ........ dst, danPasal 5, 6 dan 7, jelasjelas disebutkan yang memeriksa dan ataumenetapkan perkara RUPS adalah Ketua Pengadilan Negeri, tidak adapengecualian disebutkan secara tegas dalam ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas Tahun 2007 tersebut, oleh karena itu pemeriksaandan atau penetapan perkara Permohonan RUPS LB perkara No.716/Pdt.P/20/PN.BTM, tentunya telah melanggar ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, oleh karena UndangUndangPerseroan

Terbatas Tahun 2007 adalah ketentuan undangundang yangbersifat khusus tentunya ketentuan yang khusus mengesampingkanketentuan undangundang yang umum, maka oleh karena itu jugaberalasan hukum untuk membatalkan Penetapan Permohonan RUPS LByang diajukan oleh Ny.

Hakim Pengadilan Negeri Batam kurangpertimbangan hukum.Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 Pasal 80 ayat (4) dengan jelas disebutkan Ketua PengadilanNegeri menolak permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikansecara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

LB, makaTermohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (4) UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, seharusnya Hakim PengadilanNegeri Batam beralasan hukum untuk menolak permohonan RUPS LBTermohon Kasas'!

suatusaham pindah tangan karena warisan atau dari sebabsebab lain menjadikepunyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersamasama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagaikuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hakpemegang saham dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waristersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakilisebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS

Schulzdan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPSdimaksud ; sehingga demi hukum suara saham sah tersisa hanya 13,58%di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demihukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hariini ada RUPS

atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yangsah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ;sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB TERGUGAT Ill yangdiselenggarakan oleh yang mengaku Pengurus PT Sac Nusantara sejaktanggal 19 mei 19997 pewaris alm RUDY MAX GUSTAV SCHULZmeninggal dunia di Lampung adalah tidak sah dan batal demi hukum sertatidak memiliki kKekuatan hukum mengikat baik kepada perseroan maupunperseroan terhadap pihak luar.; karena suara saham yang sah tersisa13,58%

Begitu juga dalam kasus Penyelenggaran RUPS PT SACNUSANTARA/TERGUGAT Ill tahun 1999 berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.85/PDT.P/1999/PN.JAKSEL telahdibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasidengan Putusannya No.847K/Pdt/2007 tertanggal 22 Januari 2008::Bahwa dari uraian tersebut diatas pada angka (8)+ (9)+(10) telahmembuktikan tidak sahnya seluruh kegiatan atau perbuatan TERGUGAT:I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdalam jabatannya

Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III termasuk namuntidak terbatas tentang pemberian suratsurat kuasa diatas serta akibathukum akibat penanda tanganan atau penggunaan suratsurat kuasamasingmasing tersebut pada angka (5) diatas yang dibuat TERGUGAT I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdengan mengaku Direktur Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III,yang pada kenyataannya merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Para Penggugat;Adapun untuk jelasnya dapat disampaikan Matrik Urutan RUPS

Hal ini berarti tidak memenuhi kuorumterselenggaranya sebuah RUPS sebagaimana dianut di dalam Pasal 86ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : RUPSdapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualiUndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.

atau diwakili dalam RUPSdan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3% (tiga perempat)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

No. 40 Tahun 2007, karena RUPS tidak akanmungkin diselenggarakan dan memenuhi kuorum yang ditentukanmengingat sulitnya mengumpulkan seluruh Ahli Waris dari Ibu Lily HusniHalaman 7 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btmyang merupakan pemegang saham 50% (lima puluh persen) dari seluruhbagian saham di PT.

Dengan kata lain, yangakan bisa hadir dalam setiap RUPS adalah 50% dari seluruh bagian sahamperseroan saja, dan berdasarkan ketentuan kuorum kehadiran danpembuatan keputusan yang sah dalam RUPS yang diatur di dalam UndangUndang maka tidak dimungkinkan terjadi sebuah RUPS;Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007;18.

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;C. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yangsah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki

sama dengankeputusan RUPS..

sebagai pengganti pengambilankeputusan di luar RUPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 UUNomor 40 tahun 2007 tentang PT menyatakan :Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yangmengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham denganhak suara menyetujul secara tertulis dengan menandatangani usulyang bersangkutan.Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 91 dijelaskan sebagai berikut :Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di luar RUPS dalampraktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan

Dengan demikian keputusan PemberhentianPenggugat sudah dilakukan dengan tepat dan benar menurut aturanyang berlaku yakni :e Pasal 105 ayat (1) menyatakan :Angggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS, dengan menyebutkan alasan.e Pasal 105 ayat (1) dipertegas dalam Penjelasannya menyatakan :"Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam undangundang

Bahwa dalam gugatan Penggugat Kurang Pihak karena semestinyaPenggugat dalam gugatannya menarik / mengikut sertakan NotarisLusia Hutabarat, SH., selaku Pembuat akta No.19 tanggal 9 Juni 2015tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham(sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa).

dan keputusan tersebutdisetujui dengan suara bulat.Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan:Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegangsaham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusandisetujui degan suara bulat, sedangkan RUPS dapatdiselenggarakan dimanapun di seluruh wilayah Republik IndonseiaDengan demikian menurut hukum RUPSLB yang diselenggarakanoleh Tergugat Ill adalah sah karena diselenggarakan dengandihadiri oleh Para Pemegang Saham dan disetujui dengan suarabulat

Sandipala Arthaputra ;2.4 Bahwa tanggal 28 Januari 2013 diselenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Sandipala Arthaputra tanggal 28 Januari 2013, padaacara dimaksud Penggugat hadir tapi tidak memberikan tanda tanganpada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Penggugatmenganggap penyelenggaraan RUPS tersebut tidak sah, karena Sdr.Paulus Tannos sudah tidak berada di Wilayah Negara Republik Indonesiaatau dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (vide bukti) dan memberikan kuasa kepada pihak lainHalaman 9 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUNJKTPAGE yang

menurut Penggugat Cacat Formil, dan pada akhirnya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dimaksud dibubarkan karena kehadiran pihakKepolisian Daerah Metro Jaya yang mencari Paulus Tannos, namun padafaktanya tidak demikian adanya, karena sebelum diselenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), peserta RUPS lainnya telahmempersiapkan alternatifalternatif notulen RUPS yang tidak beritikadtidak baik terhadap Penggugat ; 2.5 Bahwa Penggugat telah kehilangan hak penting akibat hasil RUPS aguo, yakni Hak Suara

ataunotulen RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;5S.

Nasib dan keadaan Penggugat serta hakkeperdataan lainnya di kemudian hari menjadi tidak jelas.Terlebih lagi, dengan segala kemungkinan terburuk yangakan terjadi di masa mendatang, konkritnya hilangnya hakpenting Penggugat akibat hasil RUPS a quo (yang dibuatdengan cara melawan hukum), yakni Hak Suara untukmenolak atau mengangkat pengurus PT.

(Rapat Umum Pemegang Saham) sebelumdilaksanakannya RUPS yang pertama kali untuk Pengesahan Susunan Direksidan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah tidakdidasarkan pada Peraturan dan PerundangUndangan yang berlaku, sertasalah/keliru dalam penerapan hukumnya.1.

ditiadakan dengan adanya syarat khusus (Lex specialis derogat lexgeneralis ) yang telah disepakati oleh para pihak ( Direksi, Dewan Komisarisdan Para Pendiri) yaitu :Bahwa RUPS yang pertama kali harus mengesahkan Susunan Direksi danDewan Komisaris Setelah Akta Pendirian PT Bank Pembangunan DaerahBali mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia, oleh karena itu RUPS yang telah dilaksanakan adalahbertentangan dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dalam AktaPendirian PT Bank

Dalam wakiu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahpemberhentian sementara harus diadakan RUPS.(5.) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) AnggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.(6.) RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementaratersebut atau memberhentikan Anggota Direksi yangbersangkutan.(7.) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) tidak diadakanRUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberhentiansementara tersebut batal.b.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudahpembebasan tugas sementara itu, Komisaris diwajibkanuntuk menyelenggarakan RUPS, rapat mana yang akanmemutus apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akandiberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukansemula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberikesempatan untuk membela diri.Angka9.

Bahwa dari uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas, Termohon Kasasi, Termohon Kasasi Il dan Termohon Kasasi Ill dengan segalatindakan dan perbuatannya yang terkait dengan Perpanjangan MasaJabatan Direksi, Pencabutan dan selanjutnya Pemberhentian PemohonKasasi sebagai Direkstur PT Bank Pembangunan Daerah Bali, sertamenyelenggarakan RUPS~ sebelum dilakukan RUPS tentangPengesahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertamakali adalah tidak sah dan batal demi hukum.Menimbang, bahwa terhadap