Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN JEPARA
Putus : 26-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN JEPARA Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Jpa
Tanggal 26 September 2017 —
41 — 8
  • dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (lzin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi
    Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec. Donorojo Kab.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 08-05-2012 — Upload : 20-06-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012
Tanggal 8 Mei 2012 — B U D I Praka /31030232340181 Tabakpan Ru III Ton II Kipan A Yonif 641 / Bru
78 — 38
  • Raja Grafindo, Jakarta 2003) hal. 167 sangsi harus efisien danefektif memenuhi fungsinya, sebab sangsi yang tidak proporsional teramatberat ataupun ringan dan conflicated selain akan mendorong ketidakadilanjuga dapat mendorong orang mengambil resiko lebih banyak ketidakpatuhanterhadap hukum.Para Penegak Hukum dibenarkan untuk menerobos kekuatan azaslegalitas yang kurang memperhatikan nilainilai keadilan, begitu juga mantanKetua Mahkamah Agung Prof.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 21-03-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 27-07-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 1162/Pdt.G/2017/PA.Cbn
Tanggal 22 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 13
  • Semisal keputusan anak ikut penggugat dandidasarkan oleh perjanjian tertulis pun tergugat masih sangsi karenabagaimana tergugat dan keiuarga ingin bertamu untuk melihat anak jika sikappenggugat dan keluarganya bersikap anti pati.8.
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama
Register : 09-10-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 3395/Pdt.G/2018/PA.BL
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
  • Putusan Nomor 3395/Padt.G/2018/PA.BLMenimbang bahwa Pemohon sebagai pegawai perhutani telah membuatsurat pernyataan tertanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya akan sanggupmenerima sangsi apapun dari pihak berwenang atas akibat hukum perceraiandengan istrinya yang bernama Tri Eni.Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkandengan buktibukti tersebut dalam perkara ini dapatlah ditemukan faktafaktayang nyata menurut hukum sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
Pengadilan PA BUKITTINGGI Perdata Agama Waris Islam
Register : 02-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 24/Pdt.P/2015/PA.Bkt
Tanggal 12 Mei 2015 — Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III
69 — 11
  • laki dan anak perempuan mempunyaihak dari peninggalan orang tua maupun banyak atau sedikit;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beda agama adalah perbedaankepercayaan antara penerima waris dengan simayit, Sabda Rasullulah Saw :Artinya : Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orangkafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam; (Mutafaq alaihi)Dan yang dimaksud dengan saling membunuh yaitu pembunuhan yang dilakukantanpa halangan sah menurut hukum yaitu pembunuhan yang dibebani sangsi
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 96/PID/2021/PT PLG
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : HENDRA CATUR PUTRA ,S.H
Terbanding/Terdakwa : DENNY FEBRIANTO Bin WAHYONO
71 — 34
  • Perbuatan terdakwa tidak mendukung programpemerintah dalam memberantas peredaran gelap NarkotikaHalaman 8 dari 11 hal.Put.No. 96/Pid/2021/PT.Plg3 Bahwa dampak dari putusan yang telah di terapkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Lahat bukanlah merupakan untuk melakukanpencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika , sehinggadiperlukan penanganan dan/atau sangsi yang luar biasa juga terhadappelaku Tindak Pidana yang dapat menimbulkan efek jera bagi setiapPelaku Tindak PidanaMenimbang, bahwa
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Putus : 25-03-2008 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 7-K/PM.II-09/AD/I/2008
Tanggal 25 Maret 2008 — Prada JOKO DWI HANDOKO
34 — 17
  • Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelahmenjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Ma Pussenarhanud Kodiklat TNIAD dan ataumiliter umumnya.5.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 05-01-2015 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 27-03-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 18-K/PM.II-09/ AU/I/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — SERKA KHAIRUDIN
32 — 14
  • Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akanmemberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian olehkarena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militerMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangsetelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baikdilingkungan Ma Pusdiklat Paskhas dan atau militer umumnya.5.
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 13-02-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 22-05-2013
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0629/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr
Tanggal 8 Mei 2013 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
7 — 4
  • pulang tanpa izin dan diajak kembali tidak mau,akhirnya saya mengikutinya disana justru malah diusir;Disini pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tanggakami sehingga pemohon menjatuhkan talak bain karena sudah tidakkuat lagi seperti yang tertulis di kitab fathul muin yang sudah tidakhalal hubungan suami istri;Mengenai anak saya akan menafkahinya sebagaimana yang sudahdiwajibkan, dengan demikian saya sebagai pemohon apabila adakesalahan dalam rumah tangga tersebut saya siap diberikan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-07-2005 — Upload : 22-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1429K/PID/2003
Tanggal 19 Juli 2005 — ANA RETNO ISKANDI ASTUTININGSIH
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam perkara ini, Terdakwa telahmengembalikan seluruh uang yang digunakannya kepada merekayang berhak (para guru agama) sebelum proses pidana dimulai, danTerdakwa sudah dikenakan sangsi administrasi oleh Kantor Depag KotaMagelang ;11Magelang ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai keberatan ad. 1 :bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatantersebut mengenai
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama
Register : 18-05-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Bn
Tanggal 10 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 27
  • berhasil;Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Bn hal 8 dari 14Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas sebagai dosen di Universitas Bengkulu tidak mendapatkan izintertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang dipertegas dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi Penggugat membuat SuratPernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 yang isinya bersedia menanggungsegala resiko apabila atasannya memberikan sangsi
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Senjata Api
Putus : 04-09-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 173-K / PM II-08 / AL / VII / 2012
Tanggal 4 September 2012 — Wiyadi,KOPDA
103 — 31
  • Bahwa akibat dari perobuatan Terdakwa tidak mentaati perintahdinas, tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepadaorang lain dan apabila tidak diberikan sangsi yang setimpal akanberpengaruh terhadap disiplin Prajurit yang lain.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang104. Bahwa halhal yang mempengaruhi perbutan Terdakwa karenamerasa sudah berdinas selama 10 (sepuluh) tahun di KRI TelukGilimanuk dan jarang berkumpul dengan keluarga.1.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 26-08-2005 — Putus : 22-09-2005 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 195-K/PM.II-09/AU/IX/2005
Tanggal 22 September 2005 — Koptu SLAMET RIYADI
79 — 31
  • Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Tamtama padahakekatnya merupakan peng ingkaran diri terhadap jati dirinyasebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,oleh karena perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru. oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.2.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Putus : 13-10-2005 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 215-K/PM.II-09/AD/X/2005
Tanggal 13 Oktober 2005 — Koptu KOMARUDIN
27 — 24
  • Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelah8menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Ma Pusdikif Kodiklat TNI AD dan atau militerumumnya.5.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-03-2010 — Putus : 04-05-2010 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 25/G/2010/PTUN.SBY
Tanggal 4 Mei 2010 — ARIE WIBOWO melawan DIREKTUR UTAMA PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO)
43 — 27
  • Dok danPerkapalan Surabaya (PERSERO) seharusnya tergugatmelakukan ijin terlebih dahulu kepada lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial(PPHI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3,pasal 152, pasal 153 ayat satu (1) huruf (g), danpasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenaga kerjaan ; Bahwa obyek gugatan aquo dalam keputusanya jugabertentangan dengan azas Fair Play karena hanyaPenggugat saja yang diberikan sangsi PHK, sedangkanyang melakukan Mogok kerja adalah diikuti
    oleh16seluruh Karyawan, dan sampai saat ini karyawankaryawanlainya selain pengurus SEKAR, tidakdiberikan sangsi apapun oleh Tergugat ;Bahwa dengan Keputusan Tergugat dalam obyek gugatan aquosebagai bentuk intimidasi dan menghalangi kegiatanserikat pekerja (union busting) untuk menghentikanperjuangan Penggugat dalam menuntut Tergugat untukmemenuhi hak hak pekerja / pegawai dalam KesepakatanKerja Bersama (KKB) dan untuk melaksanakan kegiatanserikat pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 43Jo pasal
Pengadilan PA KARAWANG Perdata Agama Perceraian
Register : 25-01-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 11-01-2013
Putusan PA KARAWANG Nomor 144/Pdt.G/2012/PA.Krw
Tanggal 29 Agustus 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
15 — 1
  • dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagibermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itumempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam inibertentangan dengan esensi keadilan ;Menimbang, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh ijinuntuk melakukan perceraian, namun demikian Penggugat telah membuat suratpernyataan yang isinya siap untuk menerima resiko apapun apabila ada sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 29-10-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 239-K/PM.II-09/AD/X/2012
Tanggal 28 Januari 2013 — ROCKEFELLER, SERSAN SATU
35 — 17
  • Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jerakepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafan Pancasila.
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama
Register : 11-06-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Pare
Tanggal 9 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 8
  • Bahwa pada poin 7 Pemohon dan Pemohon II tidak memperolehBuku Nikah karena pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Iltidak melaporkan perkawinan karena status Pemohon masih dalamikatan dinas Kepolisian dan Pemohon telah mendapat sangsi denganpenundaan kenaikan pangkat;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti suratberupah :1.
Pengadilan PN KARAWANG Pidana Umum
Register : 20-02-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN KARAWANG Nomor 58/Pid.B/2019/PN Kwg
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Naomi Amanda Nawita Hadiyanto, SH
Terdakwa:
DUDI Bin MOMO
95 — 8
  • fakturnya danmelaporkan ke perusahaan alasan alasan barang dikembalikan / tidakterjual ;Bahwa barang barang yang terjual tersebut semuanya sudah dibayaroleh pembelinya;Bahwa benar tujuan Terdakwa tidak menjual barangbarang tersebut ketoko langganan sesuai faktur yaitu untuk mempermudah penjualanbarang karena apabila dijual ke Toko ALI cepat menjualnya danlangsung dibayar (tunai) dan untuk mencapai target penjualan dariperusahaan karena kalau barang tidak terjual dan kembali ke gudangTerdakwa akan kena sangsi
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 11-05-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 240/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 13 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ir. Soeharyono
Pembanding/Penggugat II : Siti marfifah
Terbanding/Tergugat V : PT. Balindo (PT. Balai Lelang Indonesia)
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Kementrian Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan negara Cq Kantor Wilayah X, Direktorat Jendral Kekayaan negara , Cq Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang Surabaya (KPKNL)
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Pemeintah KI Cq Menteri Keuangan Cq PT. Bank Danamon Pusat di Jakarta Cq PT Bank Danamon cabang Surabaya
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Presiden Republik Indonesia Cq menteri Keuangan Republik Indonesia
38 — 18
  • .7 Th.1992 adalah uang rakyat, rakyat bukan obyek bagi negaradan pejabat untuk memperkaya diri dan pejabat untuk menyerapuang rakyat dengan tidak berkeadilan sebagaimana melelang hartamilik Para Pelawan vide psl.423 KUHP ;baik pengurus Perseroan Terbatas maupun Badan Hukum yang lainpengurusnya harus bisa ditahan UU No.8 Th.1999 dan dijatuhisangsi dicabut ijin usahanya jika telah terbukti secara sah merugikanmasyarakat, sehingga baik Pemerintah Dinas terkait dan hakimharusnya antusias menjatuhkan sangsi
    Denganmenjatuhkan sangsi dan menghukumnya dengan hukuman yangHalaman 14 dari 30 Perkara Nomor 240/PDT/2020/PT SBYBahwa,Bahwa,Bahwa,Bahwa,setimpal dan segera dengan tegas mencabut ijin usahanya karenatelah terbuki jelas perbuatannya melanggar UU dan menimbulkankerugian bagi rakyat ;dari hal di atas jelas prosedur lelang tidak memenuhi unsur Ps. 200(1) HIR jo.Ps.125 RBG serta tidak memenuhi rasa keadilan karenadijual di bawah harga jual pasar pula (under limit).