ABUBAKAR dengan maksud untuk Pembatalan Lelang dan menyanggupiakan membayar pada bulan AGUSTUS 2017. Justru mendapatinformasi dari H. ABU BAKAR bahwa pengajuan PENGGUGATditolak berdasarkan hasil rapat para PIMPINAN BRI. Akantetapi H.ABU BAKAR selaku Account Officer (A.O) pada kantor BANKRAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pandeglang,menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk membayar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sebagai uang pembatalan lelang lalukemudin H.

B.1142/KCXV/ADK/IV/2016 tanggal 29 April 2016);13.Bahwa Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk PelaksanaanLelangnya dinyatakan bahwa:71 Pembatalan lelang atas permintaan Penjual dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku bagiPenjual;2 Pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan, dan harussudah

Pengecualian terhadap ketentuan tersebut terdapatdalam Pasal 30 PMK 27/2016 yang menyatakan pembatalan lelang dapatdilakukan oleh Pejabat Lelang dalam halhal tertentu;Bahwa faktanya, terhadap pelelangan Objek Sengketa dalam perkara aquo, tidak diajukan pembatalan oleh Penjual (dhi.

Abu Bakar denganmaksud untuk pembatalan lelang dan menyanggupi akan membayarpada bulan Agustus 2017, justru mendapat informasi dari H. Abu Bakarbahwa pengajuan Penggugat ditolak berdasarkan hasil rapat parapimpinan BRI, akan tetapi H. Abu Bakar selaku Account Oficer (A.O)pada kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Cabang Pandeglang,menyampaikan kepada Penggugat untuk membayar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah) sebagai uang pembatalan lelang lalu Kemudian H.

Enung Wahyudin satukecamatan; Saksi tahu pelelangan belum jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus2016, tapi tanggal 2 Agustus 2016 sudah dilakukan pelelangan; Saksi tahu ada permohonan pembatalan lelang kepada H.

telah dibubarkan, sehingga tidak mempunyaikapasitas sebagai subyek hukum dalam gugatan Pembatalan Lelang HakTanggungan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang ;5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 2985 K/Pdt/2001 tanggal 29Januari 2004, dimana kaedah hukumnya menyatakan, "Gugatan dinyatakantidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subyek yang digugat sudahdibubarkan terlebih dahulu";6.

adalah SertipikatHak Milik No. 1276 / Kedungpani atas nama MUHALI bin KAYAT (suamiPenggugat) dengan Was tanah sekitar 120 M2 jBahwa MUHALI telah menandatangani persetujuan pinjaman Penggugat,dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik No. 1276 / Kedungpani atas namaMUHALI bin KAYAT (suami Penggugat) dengan Luas tanah sekitar 120 M2sebagai jaminan kredit;Bahwa dengan demikian suami Penggugat yang bemama MUHALI haruslahjuga turut bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo, dengan demikianmaka gugatan Pembatalan

Lelang Hak Tanggungan yang Penggugat ajukan,menjadi kurang pihak ;Kurang Pihak dengan tidak ditariknya FOREST KHRISNA TRI WA slakupribadi sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat ;Bahwa dalam posits angka 2, Penggugat mendalilkan Penggugat telahdipindahkan oleh Forest Khrisna Tri WA dari nasabah PT.

Bahwa dengan demikian gugatan Pembatalan Lelang Hak Tanggungan yangPenggugat ajukan, menjadi kurang pihak, karena tidak menarik Forest KhrisnaTri WA selaku Pribadi, sebgai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA TeBahwa apa yang termuat di dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap terbacalagi di dalam Pokok Perkara ;Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam PokokPerkara, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalildalil

Bahwa oleh karena gugatan Pembatalan Lelang Hak Tanggungan diajukan olehPenggugat selaku debitur / tereksekusi, maka pelaksanaan lelang akan tetapberjalan dan tidak dapat dihentikan / dibatalkan karena adanya gugatan diPengadilan. Mengenai Pembatalan Lelang Hak Tanggungan. Pelaksanaanlelang berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak akan dapat dilaksanakan apabilagugatan diajukan oleh pihak lain, selain debitur / tereksekusi, Suami / isteridebitur / tereksekusi yang terkait kepemilikan ;15.

Termasuk dalam pembatalan lelang atas permintaanPenjual, apabila Penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yangmenyebabkan lelang menjadi batal dilaksanakan. ;Bahwa Pembatalan lelang atas permintaan Penjual (baik pembatalansecara tertulis maupun Penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang)dikenakan Bea Lelang Batal sesuai dengan Peraturan Pemerintahtentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

;Bahwa pada dasarnya, dapat saja bank membatalkan lelang dengancara melakukan permohonan pembatalan lelang sebelumlelangdilaksanakan.Bahwa atas dasar tersebut Pihak Tergugat haruslah mengehentikansementara pelelangan sampai dengan terdapat kesepakatan yang salingmenguntungkan antara Penggugat dan Tergugat atas utang milikPenggugat selaku Debitur beritikat baik.

Pembatalan lelang dengan penetapan atauputusan dari lembaga peradilan disampaikansecara tertulis dan harus sudah diterima olehPejabat Lelang paling lambat sebelum lelangdimulai.2. Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Penjualdan/ atau Pejabat Lelang harus mengumumkankepada Peserta Lelang pada saat pelaksanaanlelang.Pasal 291.

Pembatalan lelang sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertulis denganHalaman 16 dari 44 Halaman Putusan 57/Pdt/2018/PT MDNdisertai alasan, dan harus sudah diterima olehPejabat Lelang paling lambat sebelum lelangdimulai.3. Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Penjual dan/atau PejabatLelang harus mengumumkan kepada PesertaLelang pada saat pelaksanaan lelang.4. Termasuk dalam pembatalan lelang ataspermintaan Penjual apabila:a.

Pembatalan lelang dengan penetapan atau putusandari lembaga peradilan disampaikan secara tertulisdan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang palinglambat sebelum lelang dimulai.2. Dalam hal terjadi pembatalan sebelumlelangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Penjual dan/atau Pejabat Lelang harus mengumumkan kepadaPeserta Lelang pada saat pelaksanaan lelang.Pasal 291.

Pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara tertulis dengan disertaialasan, dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelangpaling lambat sebelum lelang dimulai.3. Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Penjual dan/atau PejabatLelang harus mengumumkan kepada Peserta Lelangpada saat pelaksanaan lelang.4.

Termasuk dalam pembatalan lelang atas permintaanPenjual apabila:a.Penjual tidak melakukan pengumuman lelang; ataub.Penjual tidak hadir dalam pelaksanaanlelangdengan kehadiran Peserta Lelang.5.

Biaya pembatalan lelang BLS: Rp 345.804.622.25 (tiga ratus empatpuluh lima juta delapan ratus empat ribu enam ratus dua puluh duarupiah dua puluh lima sen).Bahwa pada surat nomor. 16/55563/FRD Il tertanggal 13 November 2014dicantumkan item biaya pembatalan lelang BLS yang menjadi kewajibantambahan yang harus~ dipenuhi oleh PENGGUGAT, padahalPENGGUGAT tidak merasa pernah mengajukan permohonan pembatalanlelang kepada TERGUGAT dengan konsekuensi bersedia menggantibiaya pembatalan lelang ;Bahwa pada

No.734/PDT/2016/PT.DKI22.23.24.25.Lelang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PERMEN KeuanganNo.106/PMK.06/2013 lelang dinyatakan batal;Pembatalan lelang pada 20 Agustus 2014 telah dinyatakan batal olehTURUT TERGUGAT sebagaimana surat TURUT TERGUGAT nomor S2117ANKN.07/KNLO1/2014 perihal Pemberitahuan Pembatalan, bukan olehTERGUGAT sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT ~ untukmemberitahukan pembatalan dimaksud;Bahwaterkait dalildalil PENGGUGAT yang mempertanyakan suratbernomor 16/55563/FRD

Sutan Parlinggoman Soranda (selanjutnya suratNo.16/55563/FRD tanggal 13 November 2014) yang dilayangkan olehTERGUGAT, dimana PENGGUGAT berasumsi PENGGUGAT harusmembayar biaya pembatalan lelang padahal PENGGUGAT tidak pernahmengajukan permohonan pembatalan lelang kepada TERGUGAT.

lelang dibebankan kepada nasabah,karena PENGGUGAT harus menanggung biayabiaya yang disebabkanoleh PENGGUGAT sendiri, karena PENGGUGAT tidak melakukanpembayaran tepat waktu, melakukan pembayaran namun jumlahnya tidaksesuai dan/atau tidak melakukan pembayaran kewajiban sama sekali,sedangkan TERGUGAT mempunyai kewenangan untuk melakukanpenilaian agunan setiap tahun serta melakukan likuidasi agunan dimanakewenangan tersebut telah diatur dalam Akad Pembiayaan Al MurabahahNo.41;Hal 21 Put.

Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 24 dan 25 Peraturan Menteri Keuangan No: 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan bahwa Lelang yangdilaksanakan hanya dapat dibatalkan atas permintaan Penjual atau penetapanprovisional atau putusan dari lembaga peradilan umum;Oleh karena tidak ada permintaan pembatalan dari Tergugat (Selaku Penjualdalam lIelang aquo) ataupun putusan pembatalan lelang dari lembagaperadilanumum, maka tindakan Turut Tergugat dalam melaksanakan Ielang aquo

pertimbangan hukumjudex factie Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkaraNomor 33 / Pdt.G / 2012 / PN.Bla. telah tidak tepat dan tidakberdasarkan hukum yang dalam pertimbangan hukumnya halaman29 berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacatformil yaitu gugatan prematur ; Bahwa pertimbangan tersebut dilatar belakangi saat gugatan inidimasukkan ke Pengadilan Negeri Blora yaitu tanggal 10 Desember2012, ternyata hari dan tanggal bersamaan pula yaitu tanggal 10Desember 2012 adanya Pengumunan Pembatalan

Lelang atasobyek sengketa ; nnn nnn nnn nn nnn enn nnn nnn nen nnnnnnBahwa atas pengumuman pembatalan lelang, Pembanding samasekali tidak ada pemberitahuan secara langsung, lisan atau tertulis;Bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum utang piutang denganTergugat , dimana Penggugat sebagai pihak yang menerimahutang (debitur) dan Tergugat sebagai pihak yang memberihutang (kreditur), Penggugat sama sekali tidak diberi dokumen/copy/arsip adanya perjanjian utang piutang tersebut, sehingga tidakmengetahui

Pembayaran pertama, Kamis tanggal O7 November 2019sejumlah Rp. 200.000.0000 (dua ratus juta rupiah) telah dibayarkan secara tunaioleh pihak pertama Kepada pihak kedua (Bank Syariah Mandiri), pembayarankedua sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) di bayarkan oleh pihakpertama kepada pihak kedua paling lambat tanggal 07 Desember 2019.Pasal 4Bahwa dengan telah dibayarnya % dari sisa hutang pokok oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagaimana tersebut di atas, maka pihak kedua,melakukan pembatalan

lelang kepada (KPKNL) Padang terhadap objek perkaraNo.967/Pdt.G/2019/PA.

PdgPasal 5Bahwa biaya pembatalan lelang sejumlah Rp.250.000.

BPR Citra Artha NusaCabang Weleri (Tergugat I) telah dibubarkan, sehingga tidak mempunyaikapasitas sebagai subyek hukum dalam gugatan Pembatalan Lelang HakTanggungan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang ;5.

Bahwa dengan demikian suami Penggugat yang bemama MUHALI haruslah jugaturut bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo, dengan demikian makagugatan Pembatalan Lelang Hak Tanggungan yang Penggugat ajukan, menjadikurang pihak ;5. Kurang Pihak dengan tidak ditariknya FOREST KHRISNA TRI WA slaku pribadisebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat ;6. Bahwa dalam posits angka 2, Penggugat mendalilkan Penggugat telahdipindahkan oleh Forest Khrisna Tri WA dari nasabah PT.

Bahwa dengan demikian gugatan Pembatalan Lelang Hak Tanggungan yangPenggugat ajukan, menjadi kurang pihak, karena tidak menarik Forest KhrisnaTri WA selaku Pribadi, sebgai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa apa yang termuat di dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap terbacalagi di dalam Pokok Perkara ;2. Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam PokokPerkara, kecuali yang telah diakui kKebenarannya ;3.

Mengenai Pembatalan Lelang Hak Tanggungan. Pelaksanaan lelangberdasarkan Pasal 6 UUHT tidak akan dapat dilaksanakan apabila gugatandiajukan oleh pihak lain, selain debitur / tereksekusi, Suami / isteri debitur /tereksekusi yang terkait kepemilikan ;9.

pembatalan lelang ke TergugatIl, P.19 (ditarik oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 05 Nopember 2018);20.Fotocopy surat pemberitahuan publikasi lelang ke dua dari Tergugat Il,tertanggal 7 September 2018 beserta lampirannya ; P 20 (Copy dari Copy);21.Fotocopy print out riwayat transaksi kredit dari Tergugat II, P 21 (Copy dariCopy);22.Fotocopy surat keterangan pemenang lelang dari Tergugat Ill, Tertanggal 25September 2018 ; P 22(Copy dari Copy)23.Fotocopy surat pemberitahuan pemenang lelang dari Tergugat

Lelang NomorReg.Btl.108/35/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang diterbitkan olehTergugat II ("Surat Pernyataan Pembatalan Lelang), ternadap pelaksanaanlelang dimaksud di atas telah dibatalkan dengan pertimbangan bahwapelaksanaan lelang dimaksud tidak memenuhi legalitas formal subjek danobjek lelang.Bahwa dengan dibatalkannya pelaksanaan lelang dimaksud di atas, makaterhadap tuntutan Penggugat pada petitum butir 2 (dua) yang menuntutuntuk membatalkan pelaksanaan lelang terhadap ketiga agunan milikPenggugat

SAM.SA3/LR1.239/2018 tanggal 28 Juni 2018,T.ll13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor :Reg.Btl.108/35/2018 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon,T.ll14a berupa fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 534/2007 PropinsiJawa Barat Kabupaten Cirebon Peringkat Nama Pemegang Hak TanggunganPT Bank Mandiri (Persero) Tok yang berkedudukan di Jakarta, T.Il14b berupafotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 43/2007 tanggal15 Maret 2007 dibuat dihadapan PPAT Doktorandus

Kedawung Kabupaten Cirebon dan Sertifikat Hak Milik Nomor 320luas 1.489 m2 a.n Sugiono Suhendang terletak di Desa KedungdawaKecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dibatalkan karena (1) Penjual tidakhadir dalam Pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang dan (2) Tidakmemenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;Menimbang, bahwa dengan mengingat Penggugat mengajukanGugatan perihal pembatalan lelang ke Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal9 Agustus 2018 dengan mengajukan Gugatan, sementara

Tergugat II telahmembuat Surat Pernyataan Pembatalan Lelang NomorReg.Btl.108/35/2018 pada tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani Pejabat Lelang Kelas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Cirebon tentang pembatalan pelaksanaan lelang terhadap Sertifikat HakMilik Nomor 1489 luas 9.640 m2 Desa Kedungjaya Kecamatan KedawungKabupaten Cirebon, Sertifikat Hak Milik Nomor 1710 luas 317 m2Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan Sertifikat HakMilik Nomor 320 luas 1.489

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuanPasal 195 ayat (6) HIR upaya hukum yang dapat dilakukan sebelum eksekusidijalankan adalah mengajukan perlawanan/bantahan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatanoleh Penggugat mengenai pelaksaan lelang atas objek dengan mengingatmateri pokok dalam uraian posita dan petitumnya pada pokoknya memohonkepada Pengadilan tentang pembatalan lelang atas 3(tiga) Sertifikat

Bahwa dikarenakan Penggugat telah menemukan bukti baru (NOVUM), danmengajukan PK maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepadaBapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan untukmeletakan sita tahan (conservatoir beslaag) atas objek perkara.Berdasarkan uraianuraian di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon denganhormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar berkenan kiranyamempertimbangkan dalildalil terurai dalam Putusan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum dan Pembatalan Lelang dan selanjutnya

T.lll 3, Fotocopy Surat Pernyataan Pembatalan Lelang dari KantorKPKNL Tengerang II, tertanggal 15 Pebruari 2019 ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil jawabannya, TergugatIV telah mengajukan buktibukti surat ke persidangan berupa fotocopy yangtelah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah diberi meterai secukupnya,yaitu berupa:1. TV 1, Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 04091 Ds.

lelang sebelumpelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 27dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal : "SKT/SKPT untuk pelaksanakanlelang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada;Menimbang, bahwa setelah membaca dalildalil gugatan Penggugat danjuga dalil jawaban Tergugat III serta jawaban Tergugat IV yang pada pokoknyaTergugar IV sebagai instansi pemerintah yang tugas dan kewenangannyaadalah dalam halhal yang menyangkut administrasi pertanahan tunduk danpatuh pada putusan

lelang sebelumpelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 27dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal : "SKT/SKPT untuk pelaksanakanlelang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua meminta agarPengadilan memutuskan menghukum Tergugat II dan III untuk membatalkanlelang Nomor 1365/PDT.G/2013/PA.Tgrs dimana lelang tersebut akan dilakukanoleh Tergugat III pada hari Jumat, 15 Februari 2019, pukul 14.45 WIB di RuangLelang Kantor Pelayanan

lelang menurut Majelis Hakim terlalu prematurdikarenakan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang danterdaftar di Kepniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 04 Pebruari2019,Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PN TngMenimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu menghukum Tergugat IIdalam surat Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Pengadilan Agama TigaRaksa Nomor 1365/PDT.G/2013/PA Tgrs, menyatakan harga limit terhadapobjek sebesar Rp. 2.100.000.000, (dua milyar

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat III yang akanmelelang Eksekusi Hak Tanggungan Tanah dan Bangunan atas SHMNomor 4705, Lt : 72 M2, atas nama Penggugat, Alamat Desa PemecutanKlod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, makamohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untukmelakukan pembatalan lelang eksekusi yang akan dilakukan tanggal 13Maret 2019, sambil menunggu proses penjadwalan ulang kewajibanPenggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat III yang akanmelelang Eksekusi Hak Tanggungan Tanah dan Bangunan atas SHMNomor 2136, Lt : 110 M2, atas nama Penggugat, Alamat Desa TegalKertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, makamohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untukmelakukan pembatalan lelang eksekusi yang akan dilakukan tanggal 13Maret 2019, sambil menunggu proses penjadwalan ulang kewajibanPenggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara a quo; AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(Ex Aequo et Bono).Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat Il / Terbanding II telahmengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalam hal gugatan Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yangdiajukan Usmantoro, selaku Penggugat adalah kurang jelas, karena tidakHalaman 7 dari 12 halaman, Putusan Perdata Nomor 5/PDT/2020/PT DPSada dasar hukum

Gugatan Penggugat merupakan Perawanan Terhadap LelangBahwa Gugatan yang diajukan Penggugat nyatanyata telah tidak memperhatikan/ mengabaikan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Badan Peradilan Umumdi Indonesia, dimana tuntutan pembatalan lelang diajukan adalah merupakanHalaman 6 dari 28 Putusan Perdata Nomor 1 /Pat.G/2016/PN Mkdperlawanan terhadap lelang yang hanya dapat diajukan dengan syarat : a.

Pembatalan lelang sebagai upaya hukum luar biasa, yaitu perawanan pihakketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR, dengan menimbang pulaketentuan Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petuniuk Pelaksanaan Lelang, yangmenyatakan bahwa Perawanan HANYA DAPAT DIAJUKAN TERHADAPRENCANA LELANG EKSEKUSI / sebelum pelaksanaan lelang eksekusidijalankan dan HANYA DAPAT DIAJUKAN OLEH PHAK KETIGA

Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena pada hal / judulGugatannya Penggugat menyebutkan Gugatan Pembatalan Lelang namundalam posita butr 16 dan butir 16 serta petitum butir 3 menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan Perouatan Melawan Hukum.

Hal tersebut jelas dan nyata menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan antaragugatan pembatalan lelang dan perbuatan melawan hukum.Bahwa fakta yang terouki menunukkan permohonan lelang yang diajukanHalaman 9 dari 28 Putusan Perdata Nomor 1 /Pat.G/2016/PN Mkdoleh Tergugat adalah akibat adanya hubungan hukum dalam suatu perjaniianberupa pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana termyata dalam Perjanjian Kredit Nomor 10, yang dibuat dihadapan PURWANTO, SH.,

pembatalan lelang yangdilakukan oleh Tergugat padahal jelas dan nyata Gugatan yang diajukanPenggugat nyatanyata telah tidak memperhatkan / mengabaikan HukumAcara Perdata yang berlaku pada Badan Peradilan Umum di Indonesia, olehkarenanya Tergugat mohon agar eksepsi dalam angka 1 tersebut di atasdianggap termaktuo kembali dalam but ini.Bahwa dengan memperhatikan alasanalasan tersebut di atas jelas dan nyataGugatan yang diajukan oleh Penggugat telah tidak sejalan dan bertentangandengan landasan hukum

Lelang tersebut setalahmenerima Jawaban Somasi dari Tergugat, namun Penggugat merasa tidakpuas dengan jawaban Tergugat karena dengan digagalkan pelelangan tersebutsecara nyata telah merugikan Penggugat secara moril dan materil kaitannyatanggung jawab Penggugat dalam menghidupi para karyawan yang bernaungdi perusahaan Penggugat;Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat makaPenggugat telah menderita kerugian yaitu;a) Kerugian materil sebesar Rp. 59.295.000 ( Lima puluh Sembilan jutadua

Sementara hak Penggugat hanya pada nomor12) Sanggahan.Terhadap hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan Pembatalan lelang bukantidak ditayangkan, akan tetapi sistem pengadaan secara elektronikk yangHalaman 15, Putusan No. 26/Pdt.G/2015/PN Tmg.dikelola LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)yang tidak mengakomodir hal tersebut, termasuk klarifikasi, sanggahanataupun pertanyaan. Kalaupun ada sanggahan hal itu dilakukan setelah adapenetapan pemenang. Kelompok Kerja hanyalah agency.

Lelang tanggal 10 Agustus 2015,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP8;Fotokopi Surat No. 01/SoomSB/XIII/15, Perihal Somasi tanggal 10 Agustus2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP9;Fotokopi tentang Berita Acara Serah Terima Pertama ( PHO ) tanggal 10Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP10;Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 146 / Tmg / SKNPP.pt /SPSP / VII / 2014 antara PT.

lelang danbaru kali ini Saksi mengetahuinya kalau ada lelang yang dibatalkan;Bahwa dengan adanya pembatalan lelang tersebut, peserta lelang dirugikanitu pasti karena segala persiapan dalam hal mengikuti lelang itu sebelumnyasudah mengeluarkan biaya terlebih dahulu sebagai syarat yang harusdipenuhi dan ditanggung oleh peserta lelang;Bahwa biaya biaya sebelum mengikuti lelang ada beberapa macam sepertimembuat surat penawaran dan materai, mempersiapkan dokumen dokumen, dukungan alat, dukungan Bank,

lelang tetapi tidak ditayangkan dalam website LPSEKabupaten Temanggung, bahwa Penggugat beranggapan sebagai peserta yangpaling memenuhi persyaratan dan seharusnya menjadi pemenangnya sehinggadengan dibatalkannya lelang pada tahap pertama tersebut timbul kerugiankerugian sebagaimana yang tersebut dalam gugatan diatas;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan DokumenPenawaran yang diajukan oleh Penggugat tidak lJengkap dan tidak memenuhisyarat.

lelang Turut Tergugat.DALAM POKOK PERKARA :1 Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, melakukan perbuatan melawanhukum.2 Menghukum Tergugat II dan Tergugat II, membatalkan rencana lelangatas obyek lelang/ gugatan ini.3 Menghukum para tergugat secara tenggung renteng membayar biayaperkara.Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 16Juli 2014 Yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalildalil Penggugatdalam gugatannya, kecuali yang

lelang Turut Tergugat tersebut, sampai adanyapenyelesaian pembagian hak waris dianggap patut dan sah berkekuatan hukum yangtetap sesuai ketentuan yang berlaku:5 Bahwa, karena alasan gugatan didasarkan buktibukti yang cukup menuruthukum, maka mohon Pengadilan agar mengab.ulkan gugatan Para Penggugat.UNTUK TURUT TERGUGAT :Dalam Eksepsi :1 Bahwa, Para Penggugat tetap pada dalil dalam gugatannya, menoiak tegasjawaban pertama Turut Tergugat, kecuali yang diakui tegas kebenarannya olehPara Penggugat;2

lelang meatpakan tindakan hukumbenar dari Turut Tergugat dan akibat hukumnya telah terjadi dan benarmenurut fakta hukum obvek sengketa ini, yang juga obvek lIelang telahdibatalkan Ielang oleh Turut Tergugat pada hari Juroat, tanggal 28 Pebruari2014;Bahwa. maka menurut hukum agar Eksepsi Turut Tergugat tidak diterimasetidaknya ditolak;DALAM POKOK PERKARA :67Bahwa, Para Penggugat tetap pada daiil dalam gugatannya, menolak tegasjawaban pertama Turut Tergugat, kecuali yang diakui tegas kebenarannya

JL HR Muhammad;8 Bahwa, Para Penggugat bukan pemilik saham atau modal usaha dalam CV.Remal Multi Persada. tidak berkewajiban beban hutang atas jaminan obyek sengketa ini;9 Bahwa, karena alasan gugatan didasarkan buktibukti yang cukup menuruthukum, maka mohon Pengadilan agar mengabulkan gugatan Para Penggugat dan segeramemeriksa dan memutuskan sebagai berikut:DALAM PROVISI :Menguatkan pembatalan lelang Turat Tergugat atas obyek sengketa;DALAM EKSEPSI :Menyatakan menolak atau tidak diterima Eksepsi

lelang Turut Tergugat.DALAM POKOK PERKARA1 Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, melakukanperbuatan melawan hukum.1 Menghukum Tergugat II dan Terguagat III, membatalkan rencana lelang atasobyek lelang / gugatan ini.2 Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan Dupliknyatertanggal 09 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalildalil Penggugat dalamRepliknya,

oleh Ketua PengadilanNegeri, dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negeri, adalah dalamrangka ekskusi, dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang NegaraI,JHalaman 10 dari 15, Putusan No.39/PDT/2018/PT YYK11.Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang : Pasal 27 dinyatakan dengan tegas Lelang yang akan dilaksanakanhanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkanpenetapan putusan dari lembaga peradilan : Pasal 28 :(1) Pembatalan

lelang dengan penetapan atau putusan dari lelmbagaperadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima olehpejabat lelang paling lambat sebelum lelang dimulai;(2) Dalam hal Pasal 30 berbunyi : Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelangdiluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal :a.

Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang; Pasal 31 berbunyi Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanyadapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :a. Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub.

Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang; Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Sleman mengajukanpermohonan pembatalan lelang kepada Terlawan Il dengan surat NomorW.13.U2/1656/HK.02/IV/2017 tanggal 13 April 2017;Bahwa dengan adanya permohonan pembatalan eksekusi Lelang dariKetua Pengadilan Negeri Sleman dimaksud, maka pelelangan terhadapobjek sengketa pada tanggal 17 April 2017 tersebut telah dibatalkan/tidakdilaksanakan;Bahwa Terlawan

Ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri KeuanganNo.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnyadisebut PMK 27/2016), pada huruf c menyebutkan sebagai berikut :Pejabat lelang dapat melakukan pembatalan lelang dengan alasanterdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istridebitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan obyek lelangHalaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2019/PN Smn2.

Dalam posita gugatan Para Penggugat point (A), Para Penggugatmendalilkan tentang dasar hukum pembatalan lelang, akan tetapi dalamposita selanjutnya tidak disertai alasan perbuatan apa yang dianggapmelanggar proses lelang hak tanggungan tersebut.2.

Lelang;Menimbang, bahwa Tergugat IIl dalam jawabannya mengajukaneksepsi sebagai berikut :EKSEPSI OBSCUUR LIBELBahwa surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas sehingga dianggap tidakmemenuhi syarat formil, karena gugatan Para Penggugat tidak jelas titelnya,sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat apakah gugatanwaris, gugatan pembatalan jual beli, gugatan pembatalan perjanjian kredit ataugugatan pembatalan lelang .... ?

Bahwa bentuk tidak jelasnya gugatan Para Penggugat adalah sebagaiberikut :Dalam posita gugatan Para Penggugat point (A), Para Penggugat mendalilkantentang dasar hukum pembatalan lelang, akan tetapi dalam posita selanjutnyatidak disertai alasan perbuatan apa yang dianggap melanggar proses lelanghak tanggungan tersebut.

Menurut ParaPenggugat title gugatan Penggugat telah jelas, yakni gugatan PerbuatanMelawan Hukum dan Pembatalan Lelang, yang didalamnya menguraikandalam posita kronologis peristiwa dan kronologis hukum, legal standingPara Penggugat dan hubungan hukum Para Penggugat dengan ObyekGugatan, serta kontruksi hubungan hukum baik yang langsung ataupuntidak langsung antara Para Pihak dan hubungan dengan Turut Tergugatsebagai pelengkap gugatan agar gugatan tidak menjadi kurang pihak.3.

Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Pihak (PluriumLitisConsortium);Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi tersebut Hakim TingkatPertama telah memutusnya dengan menyatakan menerima eksepsi padahuruf A, dengan alasan, karena benar Penggugat dalam surat gugatannyatelah menggabungkan dua tuntutan dalam satu gugatan yakni pertamamasalah wanprestasi/ciderajanji Tergugat dalam perjanjian kreditnyadengan Penggugat, dan kedua adalah masalah pembatalan lelang yangdilaksanakan Tergugat Il, yang pengaturannya

berbeda dimana Gugatanwanprestasi atas dasar ketentuan pasal 1243 Kitab UndangUndang HukumPerdata diajukan kepengadilan berdasarkan prosedur pengajuan gugatanHalaman 5 dari 9 Putusan Nomor :203/PDT/2020/PT Pdgbiasa, sedangkan gugatan pembatalan lelang adalah gugatan yang diajukandengan maksud untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi lelang, baikdidasarkan atas suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapmaupun atas dasar kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat haktanggungan atau

Penjualan objek Hak Tanggunganwajib dilakukan melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh kantorlelang :Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggunganperama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan (incasu obyek jaminan) atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dan hasil penjualan tersebut.Bahwa permohonan pembatalan lelang Hak Tanggungan, dalam Pasal 13ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 93/PMK.06/2010disebutkan dalam hal terdapat

Bahwa terkait permohonan pembatalan lelang Hak Tanggungan, dalamPasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor93/PMK.06/2010 disebutkan dalam hal terdapat gugatan terhadap objeklelang Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitur/suami atau istridebitur/tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titeleksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiateksekusi.8.

Bahwa pelawan telah salah mendalilkan dalam Pasal 27 huruf c Peraturanmenteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang menyatakan Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluarketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan oleh PejabatLelang dalam hal: terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan LelangEksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selaindebitur/suami atau istri debitur/tereksekusi, karena dalam Pasal 27huruf c Peraturan menteri Keuangan Nomor

Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelangmenyatakan pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal terdapat gugatan atas rencana lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UU HakTanggungan dari pihak lain selain debitur / suami atau istri debitur / tereksekusi ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 huruf C Peraturan MenteriKeuangan R..

Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelangtelah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013, dimana dalam Pasal 27 huruf Cmengatur bahwa Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh PejabatLelang dalam hal terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan Pasal 6 UU HT dari pihak lain selain debitur / tereksekusi, Suamiatau istri debitur / tereksekusi

ABUBAKAR dengan maksud untuk Pembatalan Lelang dan menyanggupiakan membayar pada bulan AGUSTUS 2017. Justru mendapatinformasi dari H. ABU BAKAR bahwa pengajuan PENGGUGATditolak berdasarkan hasil rapat para PIMPINAN BRI. Akantetapi H.ABU BAKAR selaku Account Officer (A.O) pada kantor BANK RAKYAINDONSIA (Persero) Tok Cabang Pandeglang, menyampaikankepada PENGGUGAT untuk membayar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) sebagai uang pembatalan lelang lalu kemudin H.

B.1142/KCXV/ADK/IV/2016 tanggal 29 April 2016);13.Bahwa Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MeteriKeuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelanyadinyatakan bahwa:71 Pembatalan lelang atas permintaan Penjual dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku bagiPenjual;2 Pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan, dan harussudah

Pengecualian terhadap ketentuan tersebut terdapatdalam Pasal 30 PMK 27/2016 yang menyatakan pembatalan lelang dapatdilakukan oleh Pejabat Lelang dalam halhal tertentu;Bahwa faktanya, terhadap pelelangan Objek Sengketa dalam perkara aquo, tidak diajukan pembatalan oleh Penjual (dhi.

Asli dan fotokopi Permohonan Pembatalan Lelang yang ditujukan kepadaPimpinan Kantor Cabang Pandeglang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Ade Imanudin dariLBHKKPMP an.

ABUBAKAR dengan maksud untuk Pembatalan Lelang dan menyanggupi akanmembayar pada bulan AGUSTUS 2017. Justru mendapat informasi dari H.ABU BAKAR bahwa pengajuan Penggugat ditolak berdasarkan hasil rapat paraPIMPINAN BRI. Akantetapi H. ABU BAKAR selaku Account Officer (A.O) padakantor BANK RAKYA INDONSIA (Persero) Tok Cabang Pandeglang,menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk membayar Rp. 1.000.000, (satujJuta rupiah) sebagai uang pembatalan lelang.

Hal tersebut jelas dan nyata menunjukkan bahwa ParaPenggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan MelawanHukum dan Pembatalan Lelang serta Wanprestasi/ingkar janji;Bahwa jelas dan nyata permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat adalah akibat adanya hubungan hukum berupa pemberian fasilitas kreditoleh Tergugat kepada Penggugat II sebagaimana ternyata dalamPerjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat II, dimanaPenggugat selaku suami Penggugat Il telah menyetujui terjadinyahubungan

Bahwa asas hukum pacta sunt servanda sebagaimanaPasal 1338 KUH Perdata merupakan asas hukum yang sah dan diakui sertatidak bertentangan dengan hukum, sehingga Gugatan Para Penggugat jelasmengadaada;Bahwa antara Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Lelang sertaWanprestasi/ingkar janji memiliki dasar hukum yang berbeda dan masingmasing memiliki implikasi hukum yang berbeda pula, sehingga dalildalilGugatan Para Penggugat nyatanyata membingungkan dan menimbulkanketidakjelasan;Bahwa Para Penggugat mengajukan

Nomor 697K/SIP/1974 tanggal 31 Agustus 1977);Bahwa dengan memperhatikan alasanalasan tersebut diatas jelas dannyata tuntutan Pembatalan Lelang yang diajukan oleh Para Penggugattidak didasarkan pada dasar hukum yang benar;Bahwa Prof. Subekti, SH. dalam buku Hukum Perjanjian, PenerbitIntermasa, menyatakan:Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empatmacam:a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;b.

Sehingga ganti rugi yang diberikanadalah kerugian yang nyata atau reliance loss.Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:Tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dengan PerbuatanMelawan Hukum dalam gugatan;Berdasarkan halhal tersebut, Gugatan Para Penggugat nyatanyata telahmencampuradukkan 3 (tiga) dasar yang berbeda, yaitu Perbuatan MelawanHukum dan Pembatalan Lelang serta Wanprestasi/ingkar janji.

lelang,dengan menyatakan bank tidak mentaati kesepakatan/wanprestasi, sehinggagugatan tidak jelas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ZAMHARI, S.Ag, dan kawantersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak