BUT NATUNA 1 BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1617/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT NATUNA 1 BV, beralamat di Talavera Suite Lt. 3,Talavera Office Park, Jalan Letjend TB.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87542/PP/M.VIIIA/13/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP476/WPJ.07/2014 tanggal10 Maret 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Final Masa PajakJanuariDesember 2006 Nomor 00006/245/06/081/12 tanggal 14 Desember2012 atas nama BUT Natuna

bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut).Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract (PSC) tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portiebagian Pemerintah (85%) dan PE/BUT Premier Oil Natuna

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT NATUNA 1 BV;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87542/PP/M.VIIIA/13/2017, tanggal 16 Oktober 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding BUTNATUNA 1 BV;2.

NATUNA 2 BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3080/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT NATUNA 2 B.V., beralamat di Gedung The EnergyLantai 1112, Jalan Jenderal Sudirman Lot 11A SCBD,Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,diwakili oleh Titi Thongjen, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Radityo KenziWistho, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor L035

Desember 2010 Nomor00007/204/10/081/14 tanggal 22 Juli 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama BUT Natuna 2 B.V.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: BUT NATUNA 2 B.V.;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113806.99/2010//PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 5 Februari 2018:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat: BUT NATUNA 2 B.V.:Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3080/B/PK/Pjk/20182.

BUT NATUNA 1 B.V. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3260/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT NATUNA 1 B.V., beralamat di Talavera Suite Lantai 3,Talavera Office Park, Jalan Letjen. TB.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1854/WPJ.07/2014, tanggal 18 Juli 2014 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2011 Nomor 00002/206/11/081/13, tanggal 24 April 2013, atasnama: BUT Natuna 1 B.V., NPWP 02.058.639.2081.000, beralamatdi Talavera Suite Lantai 3, Talavera Office Park, Jalan Letjen TBSimatupang Kavling 2226, Cilandak, Jakarta Selatan, adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganperpajakan yang berlaku

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT NATUNA 1 B.V.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3260/B/PK/Pjk/2018pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

BUT NATUNA 1 B.V. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) B.V;;

BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4453/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED, beralamat diGedung Wisma Barito Pacific Star Energy Tower A Lantai911, Jalan Letjen S.

Desember 2013 Nomor 00013/246/13/081/15 tanggal 6 Agustus 2015,atas nama BUI Natuna UK (KAKAP 2) Limited, NPWP01.757.914.5081.000, beralamat di Gedung Wisma Barito Pacific StarEnergy Tower A Lantai 911, Jalan Letjen. S.

Ketiga, karena adadua lex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A dan(b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited ketimbangP3B, maka Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20%UU PPh.

Keempat, bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis HakimAgung dalam mengedepankan prinsip judicial activism diketahui bahwadalam Plan of Development (POD) dan dokumen korespondensi MenteriKeuangan Nomor S443a/MK012/1982, tanggal 6 Mei 1982, danMenteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88 yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjian antaraBUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited dengan Pemerintah RepublikIndonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil neto antara para pihakadalah

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

BUT NATUNA 1 BV. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3983/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT NATUNA 1 BV, beralamat di Talavera Suite Lantai 3,Talavera Office Park, Jalan Letjen TB Simatupang Nomor2226, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, yang diwakili olehMohd Nazlee Bin Rasol, jabatan Managing Director;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat dan mempertahankan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP08685/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 6Desember 2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak DanGas Bumi Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2012 Nomor00003/146/12/081/15, tanggal 24 Agustus 2015 atas nama BUT Natuna

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3Batas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehinggaberdasar prinsip ex consumen derogat legi consumte karena ketentuanPSC lebih mendominasi pemajakan BUT Natuna 1 B.V ketimbang P3B,maka Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatmemperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaanmigas berdasar kontrak PSC sesuai prinsip bagi hasil

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT NATUNA 1 BV;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.

BUT NATUNA I BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1106/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT NATUNA BV, beralamat di Talavera Suite Lt. 3,Talavera Office Park, Jalan Letjend TB.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87544/PP/M.VIIIA/13/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP431/WPJ.07/2014 tanggal 6Maret 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2008 Nomor 00001/245/08/081/12 tanggal 14 Desember 2012atas nama BUT Natuna

namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di negara lainnya tersebut).Kelima, secara substansi Majelis Hakim Agung mengkompilasi datayang dapat dilansir dari Laporan Audited atau Financial Quarterly Report(FQR) bahwa Production Sharing Contract (PSC) realisasinyasebetulnya telah melampaui apa yang diharapkan oleh Negara daribagian Pemerintah (85%) dan PE/BUT Natuna

BV sebesar (15%),bahkan berlaku sebaliknya Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak pernah mencapai net split denganperbandingan sebesar 85% (untuk Pemerintah) : 15% untuk PE/BUTNatuna BV, namun dengan adanya DMO, Pemerintah mendapatkannet split lebin besar dari 85% dan PE/BUT Natuna BV sebagaiPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalimendapatkan net split lebih kecil dari 15%.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT NATUNA BV;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87544//PP/M.VIIA/13/2017, tanggal 16 Oktober 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding BUTNATUNA I BV;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT NATUNA 2 B.V

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV, BUT

BUT NATUNA 1 BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1542/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT NATUNA 1 BV, tempat kedudukan di Talavera SuiteLantai 3, Talavera Office Park, Jalan Letjend TB.Simatupang Kav. 2226, Cilandak, Jakarta Selatan 12430(alamat sebelumnya: Plaza Bapindo Mandiri Tower Lantai18, JI.

Putusan Nomor 1542/B/PK/Pjk/20182005 Nomor 00004/245/05/081/12 tanggal 14 Desember 2012 atas namaBUT Natuna 1 B.V., NPWP 02.058.639.2081.000, beralamat di TalaveraSuite Lantai 3, Talavera Office Park, Jalan Letjend TB.

usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajaktambahan di Negara lainnya itu sesual denganperundangundangannya, namun pajak tambahan tersebut tidak akanmelebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba setelah dikurangidengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnya yang dikenakan ataspenghasilan di Negara lainnya tersebut).Kelima, secara substansi yang dapat dilansir dari Production SharingContract (PSC) tidak mengatur secara tegas terdapat /egitime portiebagian Pemerintah (85%) dan PE/BUT Premier Oil Natuna

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT NATUNA BV;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 87541/PP/M.VIIIA/13/2017, tanggal 16 Oktober 2017:MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan banding dari Pemohon Banding ;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 8 dari 10 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA 2 B.V

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT NATUNA 2 B.V

4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1821/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada PradhikaYudhna Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 2 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT NATUNA

2 B.V., beralamat di Gedung The EnergyLt.1112, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav.5253, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh GrinchaiHattagam, jabatan Direktur BUT Natuna 2 B.V.

31 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.096968.15/2011/PP/M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2239/WPJ.07/2015 tanggal 9Juli 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00001/216/11/081/14tanggal24 April 2014, atas nama BUT Natuna

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2239/WPJ.07/2015 tanggal 9 Juli 2015, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00001/216/11/081/14tanggal 24 April 2014, atas nama BUT Natuna 2 B.V., NPWP02.058.638.4081.000, alamat Gedung The Energy Lt. 1112,SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, JakartaSelatan 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAKBUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BUT NATUNA 1. B.V;

BUT NATUNA 1 B.V vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2034/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT NATUNA 1 B.V, beralamat di Talavera Suite Lantai 3 Talavera Office Park, Jalan Letjen TB. Simatupang Kav.2226, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 ( d/h Plaza BapindoMandiri Twr Lt. 18 Jalan Jend.

NomorPUT084103.36/2011/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 31 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP1853/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2011 Nomor: 00001/245/11/081/13 tanggal24 April 2013 dan menambah pajak yangharus dibayar, atas nama BUT Natuna

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1853/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak2011 Nomor 00001/245/11/081/13 tanggal 24 April 2013, atas nama:BUT Natuna 1 B.V., NPWP 02.058.639.2081.000, beralamat diTalavera Suite Lantai 3 Talavera Office Park, Jalan Letjen TBSimatupang Kav. 2226, Cilandak, Jakarta Selatan, adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakanyang berlaku oleh

BV sebesar (15%),bahkan berlaku sebaliknya Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak pernah mencapai net split denganperbandingan sebesar 85% (untuk Pemerintah) : 15% untuk PE/BUTNatuna BV, namun dengan adanya DMO, Pemerintah mendapatkannet split lebin besar dari 85% dan PE/BUT Natuna BV sebagaiPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalimendapatkan net split lebin kecil dari 15%.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT NATUNA 1. B.V;Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2034/B/PK/Pjk/20192. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084103.36/2011/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 31 Juli 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding BUTNATUNA 1. B.V:2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA 2 B.V.;;

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;

BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2879/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV, beralamat diGedung Bursa Efek Indonesia, Tower Lantai 10, JalanJenderal Sudirman Kav. 5253, Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12190, yang diwakili oleh Gary Selbie, jabatanDirektur BUT Premier Oil Natuna Sea BV;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada M.

Putusan Nomor 2879/B/PK/Pjk/2020nama BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5081.000,beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower Lantai 10, Jalan JenderalSudirman Kav. 5253, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 10

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2269/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00001/216/12/081/14tanggal 22 April 2014, atas nama BUT Premier Oil Natuna Sea BV,NPWP 01.068.713.5081.000 yang semula berlamat di GedungBursa Efek Indonesia Tower Lantai 10, Jalan Jenderal SudirmanKavling 5253, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190,dan pada saat ini berpindah

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.096870.15/2012/PP/M.IVATahun 2019, tanggal 22 Oktober 2019:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding BUTPREMIER OIL NATUNA SEA BV;2.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE. LTD.,tersebut;

BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte. Ltd vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1009/B/PK/Pjk/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte.

dipungut/dibayarsendiri 2.765.731 2.765.731PPN yang kurangdibayar 2.765.731 2.765.731SanksiadministrasiBungaPasal 13 (2) KUPJumlahsanksiadministrasi 1.327.551 1.327.551Jumlah PPN yang masihharusdibayar 4.093.282 4.093.282 Alasan Pemohon BandingBahwa AWE (NWN) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan olehPemeriksa Pajak (perlu dicatat bahwa DJP tidak mempertimbangkan materisengketa tersebut dibawah ini dan menolak Surat Permohonan Keberatanmelalui S3053);Latar Belakang Sengketa Materi1.AWE (Northwest Natuna

) Pte Ltd (sebelumnya Genting Oil Natuna Pte Ltd)adalah entitas Singapura yang telah mendaftarkan cabangnya di KPPMigas;AWE (NWN) memegang 100% Participating Interest atas lKontrakKerjasama Northwest Natuna (NWN KKS).

Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE.

membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT AWE (NORTHWEST NATUNA

AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE.LTD,

BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3237/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV, beralamat diGedung Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1502, Jalan JenderalSudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yangdiwakili oleh Arend Johannes Franciscus Maria vanNieuwland, dan Mohammad Abdulrazzak Abdullah Ali,jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John LeonardiLauwrenz

Putusan Nomor 3237/B/PK/Pjk/20192014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Masa Pajak Januari s.d.Desember 2009 Nomor 00001/245/09/081/13 tanggal 4 Februari 2013, atasnama BUT KUFPEC Indonesia (Natuna) BV, NPWP 02.410.225.3081.000,alamat Gedung Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1502, Jalan Jenderal SudirmanNomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali

Desember 2009 Nomor 00001/245/09/081/13 tanggal 4Februari 2013, atas nama BUT KUFPEC Indonesia (Natuna) BV, NPWP02.410.225.3081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiUSD 9,877,097.09, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip lex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT KUFPEC Indonesia(Natuna) BV ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan H.