di depan sidang, seorang demi seorang,dengan mengangkat sumpah, dan telah memenuhi syarat materil saksi,yaitu: beralasan mengetahuinya, keterangannya relevan dengan pokokperkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengandemikian saksisaksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formildan materil saksi sehingga secara legal formal alat bukti saksi tersebutdapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknyamengajukan gugatan

kumulasi obyektif antara mencabut hak hadhanah(pengasuhan) atas anak yang bernama (Agus Hikmadi Bin Imam Santoso)umur 12 tahun dari Tergugat (Tergugat), dan menetapkan anak bernama(Agus Hikmadi Bin Imam Santoso) dibawah perwaliaan Penggugat(Penggugat), sehingga permasalahan yang harus dipertimbangkan dalamperkara ini adalah:1.

Bahwa penggabungan gugatan kumulasi subjektif dan objektiftersebut, tidak dibenarkan oleh Hukum Acara; Hal mana sesuaidengan putusan MARI Nomor : 1975 K/Pdt/1984, tanggal 29 April1986 dikatakan : "Dalam perkara ini, terjadi penggabungan gugatanyang campur aduk antara kumulasi subjektif dan objektif, karenadigabungkan peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainandan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan prosespenyelesaian yang tuntas;Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas :Hal.

Tentang kumulasi gugatan melanggar hukum acara perdata :Bahwa tentang adanya penggabungan gugatan (kumulasi) subyek hukum privat danpublik, yang tunduk pada ketentuan acara yang berbeda, dimana untuk Tergugat I, II dan IIIdiajukan kepada peradilan umum, sedangkan Tergugat IV, seharusnya kepada peradilan TataUsaha Negara ;.

Putusan No.XXXX/Pat.G/2021/PA.BtmHakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan cerai dan NafkahMadhiyah, Nafkah Iddah serta Muthah tersebut dapat diterima dan diperiksasecara bersamasama (kumulasi);Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatankumulatif yaitu Gugatan Cerai dan Nafkah Madhiyah (nafkah Lampau), NafkahIddah serta Muthah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuaiurutan tuntutan tersebut, sebagai berikut:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya

Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17Maret 2004:Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaananak (hadhanah) dan nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secarabersamasama (kumulasi), dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannyasatu persatu; Gugatan Perceraian :Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraianterhadap Tergugat dengan

Bin Rosman (alm) pada saatini masih hidup dan tinggal di Surakarta, Jawa Tengah yang telah menikahpada tahun 1965 di Jambi dan selama perkawinan berlangsung telahmempunyai harta kekayaan termasuk obyek sengketa hinggameninggalnya Anwar Bin Rosman (alm) tidak dikaruniai keturunan (hal iniakan dibuktikan dalam persidangan);TENTANG KUMULASI OBJEKTIF GUGATAN12.13.1)2)Bahwa dalam Perkara a quo, PENGGUGAT telah melanggar ketentuanhukum acara, yaitu telah menggabungkan beberapa gugatan dalam satusurat gugatan

(kumulasi objektif), hal ini jelas mengakibatkan gugatantersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa kumulasi objektif gugatan PENGGUGAT tersebut, terlihat jelasdidalam posita dan petitum gugatannya, yaitu :PENGGUGAT menyatakan adalah sebagai Istri sah Anwar Bin Rosman(alm) berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 470/2334/Pem tanggal 6Agustus 2018 dan No. 470/67/Pem tanggal 15 Agustus 2015 (Vide: PositaGugatan Penggugat angka 1);Penggugat menyatakan sebagai Istri sah Anwar Bin Rosman (alm) danmemiliki

;Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok penggugat disertaidengan kumulasi guagatan lainnya , dan karena gugatan pokoknya telahdikabulkan oleh majelis hakim maka gugatan kumulasi yang menyertaigugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa sebelum acara pembuktian lanjutanPenggugat RPILnpensi ,sebagian besar tuntutan kedua belah pihak telahdicapai kesepakatan damai dalam pembagian harta bersamasebagaimana yang digugat oleh Penggugat Konpensi dan PenggugatRPlLnpensi ,sedangkan

memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan ;Menimbang, bahwa karena tergugat konpensi dalam jawabannyatelah pula mengajukan gugatan RP ILnpensi berkaitan denganpemeliharaan dan hak pengasuhan semua anak ( 3 orang anak ) kepadaPenggugat atas nama :Anak , (1996, Perempuan), Anak I, (2000,Perempuan) dan Anak , II(2006, lakilaki) dan serta tuntutan pembagianharta bersama antara Penggugat dan tergugat sebagimana dalamgugatan rPlLnpensi penggugat rPlLnpensi sepanjang yang belumdisepakati , maka gugatan

kumulasi penggugat dalam konpensi akandipertimbangakan secara bersama sama dalam gugatan penggugat dalamrPlLnpensi ;Dalam RPiLnpensiMenimbang, bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat RP ILnpensitelah mengajukan gugat balik sebagaimana dalam duduk perkaranyatersebut diatas ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikandalam pokok perkara materi gugat balik Penggugat RPILnpensi ,yaknimajelis hakim mengetuk hati baik secara langsung kepada para orangtua yang akan bercerai agar dalam menentukan

tahun1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danPerubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirim salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yangdimaksud oleh pasal tersebut.Hak Hadanah dan Nafkah AnakMenimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugatanperceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan

kumulasi dengan gugatanpemeliharaan anak dan nafkah anakanak Penggugat dengan Tergugat yangbernama ANAK (pr) umur 13 tahun, ANAK II (pr) umur 6 tahun, dan AynaANAK III (pr) umur 2 tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhandan pendidikan Penggugat, kecuali anak yang bernama ANAK (pr) umur 13tahun berada dalam asuhan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.MORTBsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Rv, yang mana dalamperkara a quo, perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat sebelumjawaban diberikan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatan a quo berupa tuntutannafkah anak sebesar Rp50.000,00 per hari yakni menambah petitum nafkahanak, Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat diperkenankan menurut hukumdengan mempertimbangkan ketentuan perubahan gugatan Pasal 127 Rv danmelihat cakupan gugatan

kumulasi dalam perkara perkara a quo sebagaimanadimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 telah diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yangmenyatakan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri danharta bersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengan gugatanperceraian, ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,dengan demikian, terhadap tambahan tuntutan nafkah

. / 10 Rabiul Akhir 1438 H.Perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkanPanitera Mahkamah Syariyah Kualasimpang untuk mengirim salinan putusanyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahsebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut.Hak Hadanah dan Nafkah AnakMenimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatanperceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan kumulasi dengan gugatanpemeliharaan

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengangap gugatan a quosebagai gugatan kumulasi objektif tidak tepat karena Judex Facti tidakmelinat unsurunsur perbuatan melawan hukum dan wanprestasidalam perkara ini secara keseluruhan.

Kalaupun quad non gugatan a quo adalah gugatan kumulasi objektif,Termohon Kasasi seharusnya menguraikan apa menjadi unsurkerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, dan apaunsur kerugian dalam wanprestasi.

mengirimkan salinanputusan perkara yang telah mempunyai kekutan hukum tetap kepada Pegawalpencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa penambahan amar putusan ini bukanlah melebihi dariyang diminta (ultra petitum partium), akan tetapi sebagai bentuk implementasiPasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa akibat dikabulkan petitum angka 1 dan angka 2gugatan Penggugat, maka gugatan

kumulasi Penggugat dalam petitum angka 3gugatannya agar menetapkan Hak Asuh Anak, Najwa Alya Annisa, umur 2,5tahun dan Nasyiwa Izzatunnisa, umur 4 bulan berada dalam asuhan Penggugatdan nafkahnya ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) perbulannya samapi kedua anak tersebut mumayyiz atau dewasa yangdiberikan melalui Penggugat, telah dapat diperiksa dan diputus dengan dalipokok perkara sesuai pasal Pasal 86 angka (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989;Menimbang, bahwa oleh karena

Majelis Hakim memeriksa, danmengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima, (niet onvanklijk verklaard)Eksepsi Tentang Gugatan Kumulasi TerlarangPutusan Nomor 92/201216171819Bahwa untuk menilai gugatan Penggugat apakah dapat memenuhikwalifakasi gugatan waris ATAU apakah gugatan Penggugatdibenarkan atau tidak menurut Hukum Acara, Peradilan Agama,maka, menurut hemat Penggugat penting terlebih dahulu melihatjangkauan kewenangan mengadili Pengadilan Agama dalammengadili

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaHalaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Srhdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dengan gugatan hak hakistri pasca perceraian, hadhanah dan nafkah anak adalah berhubungan sangaterat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

kumulasi tersebut dapatditerima dan diperiksa secara bersamasama (kumulasi);Tentang Gugatatan PerceraianMenimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untukmelakukan perceraian adalah sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tanggamulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat denganTergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering kali melakukankekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menonjok dan menendang,Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada

Nomor : 253 K/AG/2002tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karenagugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah berhubungan sangat eratdan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian denganhak asuh anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama dalam perkara ini;Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Majelis Hakimterlebin dahulu) = mempertimbangkan gugatan

Bahwa Gugatan Penggugat yang menggugat beberapa Tergugatyaitu dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8, adalah merupakanbentuk GUGATAN KUMULASI SUBJEKTIF82Bahwa bentuk Gugatan Kumulasi Subjektif, tidak diatur dalam HIRdan RBG, tetapi dikenal dalam Teori dan Praktek PeradilanPerdata.Bahwa syarat suatu Gugatan Kumulasi Subjektif dalam PraktekPeradilan Perdata ditegaskan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung R.I. yaitu antara lain dalam ; Putusan MA.RI.

No. 1742 K/PDT/1983 tanggal 25101984menyatakan dengan tegas diantara orang tersebut harus adahubungan hukum .Dan Gugatan Kumulasi Subjektif yang dilarang oleh Hukum, padapokoknya adalah ; Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapaobjek dan masingmasing objek gugatan dimiliki oleh pemilikyang berbeda atau berlainan. (Putusan MA.RI.

No. 201 K/Sip/1974. tanggal 2881974) Gugatan tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda.Bahwa ternyata dalam Gugatan Kumulasi Subjektif yang diajukanPenggugat diketahui ;a. Bahwa antara Tergugat 8 dengan Tergugat 4, 5, 6, 7, TIDAKMEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM, demikian juga antaraTergugat 4, 5, 6, 7 masingmasing tidak mempunyai hubunganhukum.b.

Bahwa Kuasa Pertambangan yang dimiliki masingmasingTergugat, BERBEDA, baik mengenai luas maupun mengenaibatasbatas Kuasa Pertambangan yang dimiliki masingmasingTergugat tersebut, dan masingmasing Tergugat tidak ada salingketerkaitan.Bahwa oleh karenanya Gugatan Kumulasi Subjektif yang diajukanPenggugat tersebut, TIDAK DIBENARKAN secara Hukum danharus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;sebagaimana ;5.1.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yangtimbul akibat perkara ini.Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menanggapigugatan Tergugat Rekonvensi tersebut menyatakan bahwa TergugatRekonvensi tidak benar dan tidak diperbolehkan mengajukan rekonvensi,karena dalam aturan hukum acara perdata akan menjadi rancu, jikamengajukan gugatan maka diajukan bersamasama dengan gugatan pokokperkara sebagai gugatan kumulasi objektif.Menimbang, bahwa bantahan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkanoleh

Kumulasi subyektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atauTergugat dalam satu gugatan.

Kumulasi obyektif adalah penggabunganPutusan Nomor 1183/Pdt.G/2021/PA GMHalaman 10beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jikapenggabungan itu menguntungkan proses, yaitu jika antara tuntutan yangdigabungkan itu. ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkanpemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusanputusan yang saling berbeda/bertentangan.

Pemilik Objek Gugatan Berbeda;Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapaobjek, dan masingmasing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yangberbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian secarasubjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan;b. Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yangBerbeda;Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yangdigabungkan tunduk pada hukum acara yang sama.

No.95/PDT/2015/PTMDN.banding karena jabatannya (ex officio) mempertimbangkan formulasi gugatan a quoseperti dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama formulasigugatan, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa gugatan a quomengandung kumulasi gugatan / kumulasi objek gugatan yakni pada satu sisi adalahdalil gugatan tanah objek sengketa yang merupakan harta warisan / harta peninggalandari Horas Panjaitan (alm) dan Esman br Marpaung (almh) yang belum dibagi

Turut Terbanding II mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak MilikNomor : 289 tanggal 30 Desember 2008 atas nama : Marudut Panjaitan dan SertifikatHak Milik Nomor : 173 tanggal 3 Nopember 2008 atas nama : Marudut Panjaitan.Bahwa menurut pendapat Pengadilan tingkat banding, peristiwa hukum dan keadaanhukum dengan petitum gugatan seperti diatas menjadi objek gugatan tersendiri pulayang untuk proses pemeriksaannya tunduk pada hukum acara yang berlaku padaPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan

kumulasi yang mengandung 2 (dua) objekgugatan yang masingmasing objek gugatan tersebut tunduk pada hukum acara yangberbeda / jurisdiksi absolute yang berbeda sebagaimana dipertimbangkan diatas,mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dan materil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar dan alasanalasan pertimbanganhukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berkesimpulan danberpendapat bahwa selain karena eksepsi Pembanding semula Tergugat IV tentangsugatan kurang pihak karena