Ditemukan 3405 data
134 — 41
mengambil kopi luwak dari CV.Kindo antarabulan Juni dan Juli dibayar lewat BG,kosong,.karena saya rugi.e Bahwa terdakwa ada usaha lain dengan PT PSP Nutrisari dan sabune Bahwa terdakwa sanggup untuk membayar hutang terdakwa denganCV.Kindo;e Bahwa kesanggupan terdakwa untuk membayar hutang pernah disampaikankepada CV.Kind,tetapi tidak ditanggapinya.Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :1 JEFCRSON KAMEO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa menurut ahli sangsi
yang dikeluarkan oleh Bank mengenaicek kosong berupa BG kaitanya dengan orang lain atau Korban,sangsikeperdataan untuk membayar sisa hutangnya.e Bahwa dengan kondisi BG saja tidak cukup,perbuatan itu menunjukanniat jahat.untuk meng harapkan keuntungan / kejahatan.e Bahwa BG kosong tidak mencukupi untuk pembayaran dari pihak bank akanmengeluarkan sangsi dengan mengeluarkan Daftar Hitam dengan jangkawaktu 70 hari. bisa dibatalkan atau diperpanjang.perbuatan mengeluarkan BGmempunyai niat baik tidak
71 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 894 PK/Pdt/2018Tanggal 8 Oktober 2010 kepada Pemohon PK dengan tujuan lainbahwa sangsi akan diberikan kepada an. Laili Anita, terbuktisebagaimana (Vide bukti T V16) mengenai Surat Berita Acaratentang Sdr.
43 — 19
Bahwa dengan perkawinannya yang kedua Terdakwa merasa tidakada tindakan atau sangsi hukum yang tegas sehingga denganmenceraikan isteri keduanya maka persoalannya dianggap selesai,Cara cara penyelesaian pelanggaran hukum dengan memutuskanperkawinannya dengan selembar kertas talak bermeterai adalahakal akalan para pelaku dengan maksud lepas dari jerat hukum atausewtidaknya dapat meringankan hukumannya kelak apabila diprosessecara hukum.3.
15 — 3
yang tidak dicatatkan) secara hukum harus dilindungi hakhaknya;Menimbang, bahwa anak yang lahir karena perzinaan atau nikah sirri (nikah sirridibaca sebagai perkawinan yang tidak legal sehingga secara hukum tidak memilikikekuatan), adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telahmenyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibatperbuatan orang tuanya tersebut, seperti beban sosial menanggung malu, minder,tersisihkan dari lingkungan serta berbagai sangsi
51 — 28
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru) oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek cegah terhadap prajuritlainnya.4. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuantmt. 3.
MISWARDI, SH
Terdakwa:
Muhammad Ricci Hartop Nasution
102 — 37
Saksibersama dengan Terdakwa dan Sertu Fandri diserahkanke Madenpom 1/4 Padang.Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenissabusabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi jugatidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabusabu.Bahwa pihak satuan yaitu Dandim 0319/Mentawai maupunPerwira Staf lainnya pada saat jam komandan maupunapel pagi dan siang serta mendatangkan pihak BNNKKepulauan Mentawai maupun Satnarkoba PolresKepulauan Mentawai untuk penyuluhan tentang bahayamenyalahgunakan Narkotika dan sangsi
Bahwa pihak satuan yaitu Dandim 0319/Mentawai maupunPerwira Staf lainnya pada saat jam komandan maupunapel pagi dan siang serta mendatangkan pihak BNNKKepulauan Mentawai maupun Satnarkoba PolresKepulauan Mentawai untuk penyuluhan tentang bahayamenyalahgunakan Narkotika dan sangsi yang harus ditanggung apabila menyalahgunakan Narkotika.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesualketentuan Undangundang, namun sampai persidangan
hidung dan mulut sertadilakukan secara bergantian.Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelahmengkonsumsi Narkotik jenis sabu tersebut adalahperasaan menjadi senang, bahagia, tenaga bertambahkuat, badan terasa fit dan semangat tingg.Bahwa pihak satuan yaitu Dandim 0319/Mentawai maupunPerwira Staf lainnya pada saat jam komandan maupunapel pagi dan siang serta mendatangkan pihak BNNKKepulauan Mentawai maupun Satnarkoba PolresKepulauan Mentawai untuk penyuluhan tentang bahayamenyalahgunakan Narkotika dan sangsi
Bahwa benar pihak satuan yaitu Dandim 0319/Mentawaimaupun Perwira Staf lainnya pada saat jam komandanmaupun apel pagi dan siang serta mendatangkan pihakBNNK Kepulauan Mentawai maupun Satnarkoba PolresKepulauan Mentawai untuk penyuluhan tentang bahayamenyalahgunakan Narkotika dan sangsi yang harus ditanggung apabila menyalahgunakan Narkotika.23.
HIDAYATULLAH
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
151 — 87
merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertal tuntutan ganti rugi dan / ataudirehabilitasi ;Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau suratkeputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenaipemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat merupakanpenjatuhan sangsi
Putusan Perkara No.46/G/2019/PTUN.SMD.16.17.pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harusditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yangOl DClIKS 8) 2 nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nn nn neem nn nn nnn nn nen ene nnn enenennncesBahwa Keputusan Tergugat Nomor: 880/IV.I5718/TUUA/BKD,Tanggal 23 Desember 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang padapokoknya merupakan pemberian sangsi
Samarinda Nomor02/pid.tipikor/2013/p.smda tanggal 12 juni 2013 tidak mencapai 2(dua) Tahun sedangkan dalam pasal 250 huruf d PeraturanPemerintah Nomor : 11 tahun 2017 disebutkan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana denganpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana; Bahwa selain itu dalam menjatuhkan sangsi
Terbanding/Terdakwa : EMIL SYAH Alias EMIL
61 — 21
alasan Penuntut Umum mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor:37/Pid.Sus/2017/PN.Tim tanggal 13 Juni 2017, adalah sebagai berikut:Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusanPengadilan Negeri Kota Timika yang menjatuhkan' pidana penjaraselama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesarRp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayarkan, Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.Bahwa karena adanya perbedaan antara sangsi
27 — 12
Perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkarandiri terhadap jati' dirinya sebagai prajurit INI yang memilikiSapta Marga dan Sumpah Prajurit.3 Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga
22 — 13
pihak Pemohonmengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonansemula yakni ingin menceraikan Termohon ;Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak Termohonmengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabansemula ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidakmemperoleh izin atasan namun telah membuat pernyataan tertulis di atas kertasbermaterai tertanggal 21 Januari 2012 yang intinya tetap melanjutkanpermohonan talak dan apabila ada sangsi
32 — 1
.; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon akan sangsi sangsinya sesuai dengan pasal 33 PERKAPOLRI Nomor 9 tahun 2010, akan tetapi Pemohon8menyatakan siap dengan segala resiko/ konsekwensi hukumnya ; Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa semularumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai dan bahagia namun awalnyapada tanggal 12 Mei 2007,Pemohon sedang piket di POLSEK Kraksaan, setelah lepas piketpada tanggal 13 Mei 2007 Pemohon langsung pulang
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ternyata pula yayasan tidak mempunya peraturan Yayasan yangdisahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar hal ini bertentangandengan Pasal 108 ayat (1) Undangundang 13 tahun 2003 pengusahayang mempekerjakan 10 orang wajib membuat peraturan perusahaanyang secara hukum mulai berlaku setelah disyahkan oleh pejabat yangditunjuk, jika perusahaan tidak melakukan itu maka hal tersebutmerupakan pelanggaran tindak pidana berdasarkan pasal 188, Undangundang 13 Tahun 2003 dan dikenakan sangsi minimal
53 — 2
lebihPemohon belum mendapatkan jjin dari pejabat dimaksud;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohontentang resiko yang akan ditanggung Pemohon apabila tidak mendapat surat ijinuntuk bercerai, namun meskipun Pemohon belum mendapatkan ijin dari pejabatsebagaimana dimaksud Pemohon tetap meneruskan permohonannya yang akanmencerai Termohon dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 08Hal. 6 dari 14 hal. putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.PoMaret 2017 sanggup menanggung sangsi
12 — 2
untukpengobatan anak akan tetapi Tergugat memberi uang pengobatan anaktersebut, kemudian Tergugat mengusir Penggugat kejadiannya sudah lamasebelum Penggugat minta uang untuk mengobati anak, pada saat ituPenggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat mengusir Penggugatdisebabkan karena Penggugat waktu itu berselingkuh dengan lakilaki lainyang bemama FARJAN, Penggugat dan lakilaki tersebut mengakudidepan Tergugat dan didepan umum karena keduanya tertangkap basahpada tahun 2003, sehingga dikenai sangsi
13 — 7
diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.1; Fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 3 November 2016, yangditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2; Fotokopi kesepakatan bersama tentang tentang Termohon todak keberatancerai dari Pemoho, diberitanda bukti P.3; Surat permohonan izin perceraian Pemohon yang ditujukan kepadaKepolisian Resor Subang, diberi tanda bukti P.4; Fotokopi Surat Pernyataan menerima sangsi
8 — 3
Maka dari itu termohon juga memintakepada Pengadilan untuk membuat sehelai surat keterangan yang ditandatangani pemohon sebagai persetujuan yang sah tetapi apabila diamelanggar persetujuan itu dia aqkan diberi sangsi sebagaimana mestinya.Bahwa atas jawaban termohon, pemohon telah mengajukan replik secaralisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:Bahwa poin 1 dan IV adalah benar.Bahwa poin Il yaitu masalah SMS ibu termohon menyatakan melarangpemohon datang kerumah termohon dan orang
23 — 8
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwasebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran danapabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindak pidana dan haltersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mentaldisiplin yang jelek.2.
19 — 16
perangkat Desa Batu Dewa danjuga pihak Kelurahan Talang Ulu serta kepada pihak Badan MusyawarahAdat di kediaman masingmasing bahkan Pemohon dan Pemohon Ilsudah menyebarkan undangan pernikahan, namun setelah semuanyasudah di lakukan baru pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan CurupTimur menyampaikan bahwa anak Pemohon dan Pemohon II belum bisamenikah karena keduanya masih belum cukup umur, karena rencanapernikahan tersebut tidak bisa di batalan, sebab apabila dibatalkanPemohon dan Pemohon II akan terkena sangsi
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sahharus dijatuhnkan sangsi PHK;4. Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukumketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 danPasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang bertentangandengan peraturan perundangundang dapat digunakan menjadi dasarPHk;Bahwa sebelumya, ijinkanlah saya untuk mengutip ajaran hukum Prof.
Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi atas mogok kerjatersebut harus berdasarkan kepada ketentuan yang telahdiatur di dalam Pasal 142 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
11 — 5
upayamediator tersebut tidak berhasil. maka pemeriksaan terhadap perkara inidilanguikan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyataisinya tetap dipertahankan oeh Penggugat ,Menimbang, bahwa Penggugat yang Oerstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil tidak mendapat Surat izin untuk bercerai dad pejabat atasannyayang berwenang namun Penggugat tetap meianjutkan gugatannya untiJkbercerai dengan Tergugat dengan menyerahkan Surat Pernyataan tedanggal19 April 2016 yang pada intinya bersedia untuk menerima sangsi
telah membuat surat pernyatan rela menerima sangsi apapun daripejabat atasannya sebagai konsekwensi terjadinya perceraian denganTergugat tanpa izin dari atasan, maka Majelis Hakim beKkesimpulan denganadanya Sikap Penggugat tersebut menunjukkan rumah tangga keduanyasudah tidak ada harapan dapat terbina kembai;Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUfidang Nomcr 1 Tahun 1975 tentang pe:kawinanr menentukan bahwaperceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengaditan seteEahPengadilan