,M.H.Untuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPlhPaniteraPanitera Muda Tipikor,H SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 19651120 198903 1 004 Hal 11 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS

M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Tedakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 113/Pid.Sus-Tipikor

/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: Nama lengkap : SISWOYO Bin SUMIRAN;Tempat lahir : Blitar;Umur/Tgl.

Cipto Mangunkusumo RT.007 No.04 KelurahanSimpang Tiga Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 19 Desember 2011.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur tersebut;Il.Telah membaca:Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Agustus2012 Nomor: 15/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 15/Pid/Tipikor/ 2012/PT.KT.Smdadalam tingkat banding

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu,tanggal 31 Oktober 2012 oleh KITA JENDA GINTING, S.H., Hakim Tinggi sebagaiHakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurtanggal 28 Agustus 2012 Nomor: 15/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 06/TIPIKOR/2013/PT.Y tanggal 27Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bantul;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta tanggal 11 Maret 2013, Nomor 18/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan

Tpkor Yk jo No. 06/TIPIKOR/2013/PT.Yyang dibuat oleh Panitera Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiYogyakarta, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juni 2013, PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tersebut;Memerhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2013 dari Penuntut Umumtersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi

Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung RI Tahun 2012 huruf C butir 1.6 bilamana kerugian Keuangan NegaraHal. 37 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkanketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2002.Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Judex Facti telahsalah dalam menerapkan hukum, putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.06/TIPIKOR

oleh karena itu kepada Terdakwa tersebutharuslah dijatuhi hukuman;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataPemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1)a, b atau c UndangUndang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkanPasal 254 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta No. 06/TIPIKOR

48 Tahun 2009,UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bantul, tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 06/TIPIKOR

PUTUSANNOMOR 20/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:Nama lengkapTempat lahirUmur/Tgl.lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTerdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;ISKANDAR Bin SARTALIP; Lamongan;43

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 September2012 Nomor: 20/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 20/Pid/Tipikor/ 2012/PT.KT.Smdadalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu MajelisHakim;Il.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda tanggal 3 Juli 2012 Nomor: 40/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda., yang amarnyasebagai berikut:1.Menyatakan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkatperadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu,tanggal 31 Oktober 2012 oleh KITA JENDA GINTING, SH., Hakim Tinggi sebagaiHakim Ketua Majelis,s ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, SH,MH, Hakim Ad Hoc Tipikor

masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal13 September 2012 Nomor: 20/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.

., permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabutanggal 14 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriSOEMALANY nnn enna nnn nnn nnn ncn ener ne enc n ne nnn ne nnn nnn ne nnn manna nnn nncnceHal 54, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada hariSelasa

, Nomor 68/Pid.SusTPK/2016/PNSmg., Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum, Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yangsecara garis besar tidak ditemukan adanya faktafakta baru karena sudahdikemukakan dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa maupunHal 58, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum dan ternyata juga telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannyadengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tipikor

Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertamadalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikianpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat bandingsendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan kepada seseorangTerdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagaicontoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa denganTOld akW8 ; 220 nn nnn

Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar,yakni :1) Laporan Analisa dan Evaluasi Pekerjaan jasa konstruksipemerintah kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan PanataanRuang Tahun Anggaran 2018 oleh Persatuan Insinyur Indonesia(Pll);2) Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangannegara atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaandana pembangunan trotoar jalan persatuan raya kecamatan SinjaiUtaran kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, Nomor: 700/03115/Itda/2020 tanggal 09 Juli 2020.

pembuatan trotoar ruas jalan persatuan raya kecamatan SinjalUtara TA.2018, ialan adanya persesuaian antara keterangan saksi,keterangan Ahli, dan Surat yang telah disita oleh Termohon;(Saksi poin 1 sampai dengan poin 11 telah diambil keterangannya sebagaisaksi dan di dimasukkan didalam berkas perkara atas nama: AGUS ZAINALdan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 184 KUHAP) (dokumen terlampir)Selain itu perkara atas nama Tersangka AGUS ZAINAL selaku Pemohonmerupakan perkara splitzing atas perkara tipikor

Diklat Auditor Muda; Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa; Sertifikasi Audit Investigasi; Audit Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa;Halaman 30 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj= Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli Auditor di beberapa perkara, Ahlikasus korupsi Puskesmas Bolupodo 2014, kasus perkara Pak Tahirmantan Sekda terkait dengan Gaji PNS yang diberhentikan 20162017,Kasus PTUN tentang pengadaan jaringan internet dan kasus pengadaanjaringan internet di Pengadilan Negeri Tipikor

Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar,yakni :1. Laporan Analisa dan Evaluasi Pekerjaan jasa konstruksipemerintah kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan PanataanRuang Tahun Anggaran 2018 oleh Persatuan Insinyur Indonesia(PII);2.

dengan keterangan Ahli yang mengevaluasibukti surat T18 yaitu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara olehHalaman 53 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.SnjInspektorat tersebut menurut Hakim sudah masuk pada wilayah pokok perkara,bahkan pada keterangannya yang lain disampaikan bahwa sangatlah biasaterdapat pendapat yang berbeda (second opinion) yang sifatnyapembanding/bantahan atas laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektoratdalam persidangan perkara di Pengadilan TIPIKOR

membayar uang pengganti sejumlah Rp. 10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor

MENGADILI :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
• Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk tanggal 18 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARREL EVERALD FERNANDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan

Nama XXXX umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan LSM BI Tipikor,tempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahteman kerja Pemohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dantinggal bersama di XXXX Surabaya; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 oran anak; Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukundan harmonis

Bahwa judex facti menyatakan putusan pengadilan Negeri Banda Acehtelah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasilpembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebutdiambil alin dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehdalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan NegeriBanda Aceh harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalammemutuskan;2.

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 6 Agustus 2019 Nomor: 33/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Mowe S8eteocoeeHlm 2 dari 12 hlm. Put.No.33/Pid.SusAnak/2019/PT.Mkstanggal 26 Juni 2019 NO. Reg.

Olehkarennya patut untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi/ Tipikor Banda Aceh, karena Hakim yang mengadili perkara ini padaPengadilan Negeri Jantho (Judex Factie) telah tepat dan benar dalammenyimpulkan perkara ini dengan mencermati faktafakta, mempertimbangkanbuktibukti dan saksisaksi;.

yangmencerminkan keadilan, telah menelaah bukti Surat Pembanding dan Terbanding,serta telah menilai keterangan saksisaksi Pembanding dan Terbanding denganseksama;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah memberikan kesempatan yangberimbang kepada Pembanding dan Terbanding dalam mengajukan pembuktiandalam perkara a quo;Bahwa oleh karena judex factie dalam memutuskan perkara telah menerapkanhukum dan/atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka mohonkepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor

,tanggal tanggal 16 Oktober 2019, yang dimohonkan Banding tersebut;Berdasarkan alasanalasan yang telah Terbanding kemukakan di atas, makamohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memberikanputusan dengan amar sebagai berikut:PRIMAIR:1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Jth.tanggal 16 Oktober 2019;3.

,M.Hum masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4Desember 2019 Nomor 111/Pen.Pdt/2019/PT BNA dan putusan tersebut diucapkanHalaman 45 dari 46 Putusan Perdata Nomor 111/PDT/2019/PT BNABm na SBeUpada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggotadan dibantu

Tipikor/2014/PN.Smda, tanggal 2 September 2014.11. Bahwa Penggugat pada Putusan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perkaraNo.26/Pid. Tipikor/2014 /PN.Smda, tanggal 2 September 2014 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah Pembantuan dalamKorupsi melakukan Tindak Pidana Korupsi, dengan Amar Putusansebagai berikut :MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa RUSDIYANTO,SE,M.Si Als YANTOBin H.

Bahwa dari posita Angka romawi IV poin 8 sampai denganAngka point 14 Tergugat tidak perlu menanggapinya dikarenakanhanya membahas mengenai awal ditahan oleh Penuntut umum/Kejaksaan Negeri Sangatta terkait tindak pidana Tipikor sampaidengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inckrah).5. Bahwa dari posita Angka romawi IV poin 15 sampai denganAngka point 21 Tergugat tidak perlu menanggapinya dikarenakanhanya rangkaian hak dan kewajiban antar Tergugat denganPenggugat sebagai ASN.6.

Tipikor/2014PN. Smda, tanggal 2 September 2014,atas nama Terdakwa RUSDIYANTO, S.E, M.Si Als YANTO BinH. ASNUDDIN;3. Bukti T.3 : Foto Copy sesuai denganAsli Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : F.IV.2630/V.1487/55 tertanggal 27 November 2017, PerihalRekomendasi Pemberhentian sebagai PNS, yangditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan danPengendalian Direktur Arsip sebagai Plt DirekturPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang KodeEtik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS;4.

,M.H.) masingmasingmempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion), yaitu terdapatkekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris (butusan kasasi MahkamahAgung), dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:=" Pendapat Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca (Dr. Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H.) :1.

Pasal 263 ayat (2) c KUHAP;Bahwa oleh karena itu Hakim Ad.Hoc Tipikor/Anggota berpendapatpermohonan peninjauan kembali daripara Pemohon Pemohon PeninjauanKembali/para Terpidana dikabulkan dan mengadili kembali menyatakan bataldemi hukum putusan Mahkamah Agung No.1465 K/Pid.Sus/2010 danmemerintahkan para Terpidana dikeluarkan dari tahanan; Pendapat Hakim Agung/Pembaca Il (Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.) :1.

HakimAd.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H. HakimHakim Agung dan M.S. Lumme, S.H. HakimAd.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, masingmasing sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan., SH., MH.

PUTUSANNOMOR : 34/ TIPIKOR / 2012 / PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI JAWA BARAT DIBANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ENANG JUANA BIN EJE ; Tempat Lahir : Cicalengka ;Tanggal Lahir / Umur: 09 Januari 1954 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BRI

Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ; Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16April 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 17 April2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampaidengan tanggal 05 Juni 2012; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 06 Juni2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor

TingkatBanding, sejak tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03September 2012; Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor TingkatBanding, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13September 2011 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor TingkatBanding, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12Nopember 2012 ; Terdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh PenasehatHukum bernama : ERLAN JAYA PUTRA, SH.MH. dan ADE ROKILAH

Bdg dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dandiambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung sebagaipertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun Majelis hakim Pengadilan100Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung berpendapat perlu

FONTIAN MUNZIL, SH, MH, ME, CFP.Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal11 SEPTEMBER 2011 Nomor: 34 / TIPIKOR / 2012 / PT.Bdg. putusan manadiucapkan pada hari SENIN tanggal 22 OKTOBER 2012 dalam sidang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotadan DEDE SOBARI, SH,

Nganjuk yaitu penyalahgunaan wewenang dan/ataupenerimaan suap/hadiah/sesuatu oleh Bupati Nganjuk terkaitpelaksanaan proyekproyek di lingkungan Pemerintah KabupatenNganjuk pada tahun 2008 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 huruf i atau Pasal 12 huruf B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR

Penyidik selayaknya memulai penyidikan setelah mendapatkan dua alatbukti yang sah yang berkaitan dengan perbuatan untuk sangkaan atasPasal 12 B UU TIPIKOR yaitu adanya bukti berupa barang atau uangyang haknya didapat dari hadiah, dan adanya pemberi hadiah sebagaialat bukti dari Termohon untuk menetapkan Surat Perintah Penyidikansecara umum sebelum Pemohon diambil keterangan sebagai saksi padatingkat Penyidikan umum tersebut.2.

Pemohon mensommer kepada Termohon agar menunjukkan rekeningPemohon yang mana di dapat dari hadiah atau gratifikasi, serta siapapemberi hadiah atau gratifikasi tersebut dalam persidangan ini.Termohon berpendapat bahwa terhadap dalildalil Pemohon tersebut adalahtidak tepat dan harus ditolak, karena:1) Bahwa Pemohon tidak memahami konteks hukum acara pidana ketikamenyatakan bahwa salah satu alat bukti yang sah yang berkaitandengan perbuatan untuk sangkaan atas Pasal 12 B UU TIPIKOR adalahadanya bukti

Oleh karena itu, Pemohonkeliru dengan menyimpulkan bahwa sangkaan terhadap Pemohondengan Pasal 12 B UU TIPIKOR ditentukan oleh adanya bukti berupabarang atau uang karena terhadap sangkaan Pasal 12 B UU TIPIKORtidak ditentukan oleh adanya bukti berupa barang atau uang.Sebagaimana Termohon sampaikan bahwa esensi Pasal 44 ayat (1) danayat (2) UU KPK, tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwapidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untukmenemukan bukti permulaan yang sekurangkurangnya

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana(KUHAP) tidak secara spesifik mengatur mengenai pemblokiran rekeningbank, namun bukan berarti tidak ada pengaturan terkait dengan halHal 47 dari 84 Hal Putusan No. 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.tersebut di peraturan perundangundangan yang bersifat khusus (lexspecialis) seperti UU TIPIKOR dan UU KPK dalam kontekspemberantasan korupsi.Pasal 29 ayat (4) UU TIPIKOR disebutkan bahwa:Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bankuntuk

Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidakdapat diterima;e Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak menguraikan bertindak atasnama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) Ardhi Baradaya Manunggal dan hanyadisebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelas apakahbertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? Dan karena itugugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.

Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidakdapat diterima;e Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak menguraikan bertindak atasnama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) Ardhi Baradaya Manunggal dan hanyadisebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelas apakahbertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? Dan karena itugugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya; Dan karena ituharus dinyatakan tidak dapat diterima;3.

Menetapkan agar Penuntut Umum mengumumkan putusan ini pada papanpengumuman Pengadilan dan Kantor Pemerintah Daerah;Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/PK/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg juncto Nomor 94/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smgyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang,yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Terpidana memohon agarputusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali, sebagaimanadalam memori peninjauan kembali tanggal 22 Juli

No. 193 PK/PID.SUS/2015 2014 10Putusan Pengadilan Tipikor atas nama ZunusRosyadi (Koordinator ULP) Nomor 93/Pid.Sus/2013/PN.

(PPK) nomor 64/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgtanggal 16 Agustus 2013AN PK 14 15Putusan Pengadilan Kasasi atas nama Agus Sutikno(PPK) Nomor 2130 K/Pid.Sus/2013 tanggal 27Januari 2014AN PK 15Berkekuatanhukumtetap 16Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Hari Sudiarto(Direktur utama CV.

Tipikor.Smg tanggal 04 Juli 2013AN PK 16 17Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor atas nama HariSudiarto (Direktur utama CV. Wahana MuliaBersama) Nomor 65/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgtanggal 24 September 2013AN PK 17 18Putusan Pengadilan Kasasi atas nama Hari Sudiarto(Direktur utama CV. Wahana Mulia Bersama) Nomor227 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2014AN PK 18Berkekuatanhukum tetap 19Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Arif NurulHuda ST (Ketua Pokja ULP) Nomor119/Pid.Sus/2013/PN.

Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Arif Putusan yang dimintakan upayaNurdin Nomor hukum luar biasa peninjauankembaili 2 Berita Acara Eksekusi putusan pengadilan Tanggal 26 Maret 2014 Dengan adanya keadaan baru atau novum baru tersebut maka seharusnyaputusan pidana akan menjadi lebih ringan dengan pertimbangan bahwa :Hal. 41 dari 97 hal. Put.

Elnusa di Bank Mega Cabang Jababeka Bekasiperiode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Januari2011.tetap terlampir dalam berkas perkara.80 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Geminiwarna hitam dengan simcard nomor087880486353.dikembalikan kepada Terdakwa.1 Menghukum Terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor :20/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 9 Mei 2012yang amar lengkapnya

Apabila dihubungkandengan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat)terhadap Terdakwa, maka putusan tersebut masih jauh dari keadilanmasyarakat karena jauh dari ancaman maksimal.Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat) yang telahmenghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima)tahun jelasjelas telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,dengan demikian kasasi yang kami ajukan memiliki dasar hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHAP.Menimbang

Elnusa termasuk BUMNyang sangat vital yang dapat meningkatkan keuangan negara utamanya dari sektorpajak ;Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/ TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 9 Mei 2012yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg., tanggal 14 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi,oleh karena

2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/TIPIKOR

,HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung, H. Suhadi, SH.MH., danProf. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. ttd./ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.