Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 23-09-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 337/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 15 Nopember 2016 — HATMAN alias AMAN bin PATING;
584
  • Menyatakan TerdakwaHATMAN alias AMAN bin PATINGtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif PertamaPenuntut Umum;2.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1) UndangUndang No 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.
    Adanya Kehendak pada pelaku untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;2.
    Adanya Pengetahuan pada pelaku bahwa sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang ia produksi atau edarkan merupakan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan obat Carnophen yangTerdakwa jual baik kepada saksi RIDONI AKBAR atau kepada yang lainnyadidapatkannya dengan cara membeli Carnophen tersebut di daerah PasarCempaka Banjarmasin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)perboksnya dan tujuan Terdakwa memiliki obat
    selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwasediaan farmasi yang ia edarkan tersebut adalah sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar sehingga dengan demikian unsur mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar dilakukan Terdakwa dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi danterbukti dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas,dapat disimpulkan
    Menyatakan TerdakwaHATMAN alias AMAN bin PATINGtersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan alternatif PertamaPenuntut Umum;2.
Register : 19-02-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PT PADANG Nomor 45/PID.SUS/2020/PT PDG
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RUDI FERNANDES, S.H.
Terbanding/Terdakwa : FITRA DIANA Pgl. PIT Binti TASLIM
7929
  • Pasaman Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pasaman Barat,berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanopa memiliki keahlian dankewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang
    +3b0x Box4 Ginifar Ifars 1box+4box Box5 Fenamin Zenith 27strip Box6 Omegesic Mutifa 29 Strip Box7 Gasela Ranitidine Erela 21strip Box8 Microtina Pyridam 18strip Box9 Ranitidine Hexpharm Jasa 46strip Box10 Spasminal Hexpharm Jasa 4box Box11 Molacort 0,75 Molex Ayus 5box Box12 Molacort 0,5 Molex Ayus 3b0x Box13 Lokev Ifars 3b0x Box14 Grafamic Graha Farma 2b0x Box15 Selespurin Sejahtera Lestaritama 2box Box16 Alvita Zenith 18strip Box17 Ranitidine Dexa Medica 39strip BoxPromedrahardjo18 Cimetidine Farmasi
    Pharma 54 Strips3 Sultrimix Pt Bernofarm 10 Strips4 Etamoxul Pt Errita Pharma 22 Strips5 Floxigra 500 Graha Farma 18 Strips6 Taxime Pt Dankos Farma 4 Strips7 Cefadroxil Pt Pharma Laboratories 20 Strips8 Cefixime Pt Dexa Medica 7 Strips9 Farizol Pt Ifars 14 Strips10 Novaflox 500 Novapharin 65 Strips11 Sultrimix Ds Pt Bernofarm 10 Strips12 Novatrim Novapharin 28 Strips13 Novagyl Novapharin 5s Strips14 Ramavex Pt Rama Emerald 15 StripsKardus 11Jumla KemasaNo Nama Pabrik h n351 Sammoxin Sirup Samco Farmasi
    Menyatakan terdakwa FITRA DIANA Pg PIT Binti TASLIM, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dankewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
    Hal ini sangatlah berbahaya bagi kesehatan masyarakatPasaman Barat karena terdakwa dengan mudahnya memperjualkan obatkeras yang dalam penyalurannya haruslah diawasi oleh seseorang yangmemiliki kewenangan dalam pekerjaan farmasi.3. Bahwa terdakwa sendiri tidaklah memiliki Keahlian serta kKewenangan dalampendistribusian serta penyimpanan obatobat keras.
Putus : 24-10-2011 — Upload : 07-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 281/Pid.B/2011/PN.Kdr
Tanggal 24 Oktober 2011 — - DIDIK PRASETYO Bin MISMAN
- DIDIK YULIANTO Bin SUHARTONO
2810
  • DIDIK YULIANTO BinSUHARTONO pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 jam 11.30 Wib atau sekitarwaktu itu setidaktidaknya disuatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat rumahterdakwa Dusun Lebaktumpang Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediriatau setidaktidaknya disalah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKota Kediri baik bertindak sendirisendiri atau bertindak secara bersamasama danberserikat atau selaku Pelaku atau Pelaku Peserta dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan Farmasi
    MojorotoKecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan perantara terdakwa DIDIK PRASETYOsebanyak 3.364 butir dengan harga Rp. 1.500.000, selanjutnya 3.364 butir pil LLoleh saksi BUDI SANTOSO pada hari Sabtu tanaggal 30 Juli 2011 dijual kepadaSUNARTO sebanyak 84 butir dengan harga Rp. 50.000,dan saat terdakwa DIDIKPRASETYO dan terdakawa DIDIK YULIANTO tertangkap tangan oleh anggota SatReskoba Pokes Kediri Kota dihadapan Penyidik terdakwa menyatakan dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    DIDIKYULIANTO tidak ditemukan pil double L, dan pada saat ditanya DIDIKYULIANTO mendapatkan pil double L tersebut dari WAKHID dan begitu WAKHIDdicari dirumahnya WAKHID tidak ada di rumah;e Bahwa menurat keterangan DIDIK YULIANTO, transaksi pil double L, tidakdilakukan di rumahnya tetapi dilain tempat;.e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalammenyimpan, memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut danterdakwa bukan sebagai dokter, petugas Puskesmas atau pegawai farmasi
    "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat" ;(3) " Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hams memenuhi standart mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;25Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi
    DIDIKYULIANTO Bin SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Secara bersamasama tanpa keahlian dan kewenangandengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratankeamanan ;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DIDIK PRASETYO Bin MISMAN dan Terdakwa II.DIDIK YULIANTO Bin SUHARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 7.
Register : 27-04-2016 — Putus : 13-07-2016 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN Wsb
Tanggal 13 Juli 2016 — Penuntut Umum : DIDIK SETYAWAN,SH.Mum., Terdakwa : DENI FERRYANTO AL. FUK LUNG Bin ANDYANTO PERMANA P
9512
  • Bahwa benar, terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, tidakmemiliki apotek dan terdakwa juga tidak memiliki keahliankhusus/riwayat pendidikan di bidang farmasi.
    Keterangan ahli dibacakan sesuai dengan BAPyang dibuat penyidik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa benar,ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan KabupatenWonosobo sebagai Staf bagian Farmasi dan perbekalan kesehatan.Bahwa benar, tuga spoko ahli adalah sebagai pengelola kebutuhanfarmasi untuk puskesmas dan rumah sakit negeri Kab.
    Bahwa benar, orang yang tidak mempunyai keahlian riwayat pendidikandibidang farmasi memperjualbelikan riklona tidak boleh dan orang yangtidak sakit juga tidak boleh mengkonsumsi riklona karena melanggaraturan. Bahwa benar, riklona memenuhi standar atau persyaratan formakopeIndonesia dan terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan.
    Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembagapenelitian an/atau lembaga pendidikan.2. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit,dan lembaga penelitian an/atau lembaga pendidikanHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor57/Pid.Sus/2016/PN Wsb3.
    Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;Menimbang, bahwa Penyerahan Psikotropika dalam rangkaperedaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukanoleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal14 UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah ternyata bahwa terdakwa DENI FERRYANTO Al.
Register : 23-06-2014 — Putus : 19-09-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 319/Pid.Sus/2014/PN.Bls
Tanggal 19 September 2014 — RUZI PRANATA Bin MUKHTAR
5423
  • Menyatakan terdakwa RUZI PRANATA Bin MUKHTAR telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangKesehatan, dalam Dakwaan Pertama Subsidair dan Kedua PenuntutUmum;.
    DarmawanSelatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1)Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : e Bermula dari penangkapan Saksi Tjijie
    DarmawanSelatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan (3) Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan
    yang disimpan didalamkamar, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan didalamkamar kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotikayang diduga Pil ekstasi yang diletakkan di atas pintu kamar, sedangkan1 (satu) paket Narkotika Golongan jenis shabushabu, Timbangan merkCHQ yang ditemukan diatas lantai, 1 (satu) buah botol berupa bong dan3 (tiga) buah mancis;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untukmenggunakan Narkotika Golongan dan mengedarkan sediaan farmasi
    Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti C Positif Metilon (3,4metilen dioksi Metkatinon).e Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untukmenggunakan Narkotika Golongan dan mengedarkan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa
Register : 02-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 999/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Ngurah Sastradi, SH
Terdakwa:
Pujiyanto
23485
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan bahwa terdakwa : PUJIYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak idana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan
    diancam pidana dalam Pasal197 jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan.KEDUA:ATAUBahwa terdakwa PUJIYANTO dari tahun 2016 s/d hari Selasa tanggal26 Pebruari 2019 sekitar jam 13,450 Wita, atau setidaktidaknya dalamtahun 2016 samapai dengan tahun 2019, bertempat di Warung JamuOkky, jalan Pidada IX No. 2 Kecamatan Denpasar Barat, KotaDenpasar, atau setidaktidaknya termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    lainsesuai dengan pelatihanpelatihnan yang saya ikuti seperti PelatihanRegional Bidang Obat Tradisional, Pelatihan Regional BidangKosmetik, Pelatihnan Monitoring Efek Samping Kosmetik danBimbingan Teknis Inspektur Kosmetik Junior dan Senior.Bahwa benar Sesuai UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.Bahwa benar Sediaan farmasi dapat diedarkan apabila telahmemperoleh izin edar Badan POM RI, kecuali
    dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat ( 1 ) danmengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidaksediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatansebagaimana dimaksud dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang KesehatanMenimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang telah tercantum
    Unsur Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tindak pidana tersebut akandipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :Ad. 1.
    Menyatakan bahwa terdakwa : PUJIYANTO tersebut diatas, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak idana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu denganpidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar,diganti dengan pidana kurungan selama : 2 ( dua ) Bulan;3.
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Byw
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
2.SUPRIYADI AHMAD, SH.
Terdakwa:
1.SAHRIL BUDI UTOMO BIN BAMBANG HARIYANTO
2.PINDY NUR SIGIT BIN JAINI
234
  • Pindy Nur Sigit Bin Jaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

    2.

    Banyuwangi sebanyak 2 (dua) klip isi20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).Bahwa atas penjualan sediaan farmasi berupa obat Treheksipinidhilterdakwa 1.
    PINDY NUR SIGIT bin JAINI , ketika ditangkap terdakwa 2. mengakuiterus terang perbuatannya yang menjual sediaan farmasi kepadaterdakwa 1. SAHRIL BUDI UTOMO bin BAMBANG HARIYANTOsebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya para terdakwa beserta barangbuktinya dibawa ke Polres Banyuwangi untuk di proses lebih lanjut.
    Banyuwangi sebanyak2 (dua) klip isi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 60.000(enam puluhribu rupiah).Bahwa atas penjualan sediaan farmasi berupa obat Treheksipinidhilterdakwa 1.
    PINDY NUR SIGIT bin JAINI , ketika ditangkap terdakwa 2. mengakuiterus terang perbuatannya yang menjual sediaan farmasi kepadaterdakwa 1. SAHRIL BUDI UTOMO bin BAMBANG HARIYANTOsebanyak 3 (tiga) kali.
    Junaidi, sedangkan sediaan farmasi berupa obattrinexyphenidil (trek) yang tidak memiliki izin edar didapatkan oleh Terdakwa I.Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN BywSahril Budi Utomo bin Bambang Hariyanto dengan cara membeli dari TerdakwaIl.
Register : 20-06-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN Tml
Tanggal 6 September 2016 — BASUKI RAHMAT alias BASUKI bin HERMAN
5931
  • BASUKI Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.
    DusunTengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TamiangLayang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi darimasyarakat bahwa di tempat tersebut di atas, sering terjadi transaksi jual beli obatDextrometorfan
    yangtidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izinedarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : HK.04.1.35.07.13.3885 tanggal 24Juli 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang MengandungDextromethorpan Sediaan Tunggal ;Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yangtidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izinedarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi danatau Alat Kesehatan ;3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.
    Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undangundang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatanyang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhipersyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;Menimbang, bahwa dari fakta
    BASUKI Bin HERMAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKIIZIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu denganpidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jikapidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;3.
Register : 25-06-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Kpn
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DIAN PUSPITA, SH
Terdakwa:
FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO
6537
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO dengan pidana penjara selama
    Menyatakan Terdakwa FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatansebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;2.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    farmasi; Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis Double L (LL) Terdakwatidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang; Bahwa terhadap barang bukti berupa pil berlogo EE sebanyak 200 (duaratus) butir yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus plastic klip transparan,disisinkan sebanyak 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratoriskriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisHalaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN KpnKriminalistik No.
    dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, mengedarkan/menjualobat keras tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan Terdakwa telah mengerti bahwa untuk mengedarkan sediaanfarmasi in casu haruslah menggunakan izin edar, namun Terdakwamenyimpangi ketentuan tersebut dengan tetap menjual atau mengedarkansediaan farmasi tersebut tanpa izin edar, hal inilah
    Menyatakan Terdakwa FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.
Register : 12-07-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINDA, SH, MH
Terdakwa:
ASRANI Bin YUSRI
312
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa ASRANI Bin YUSRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena
  • 633 (enam ratus tiga puluh tiga) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro.
  • 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  • 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

  • Uang tunai sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

  1. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);
Menyatakan terdakwa ASRANI Bin YUSRI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalamDakwaan Alternatif Kedua Primair;2.
Menyatakan barang bukti berupa : 139 (Seratus tiga puluh sembilan) butir obat yang di duga mengandungcarisoprodol (Narkotika). 633 (enam ratus tiga puluh tiga) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro. 1 (satu) buah dompet warna hitam. 1 (satu) buah dompet warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp. 1.035.000, (Satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.4.
Perbuatantersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika saksi FAHRUL RAJI, saksi RIZKY MAULANARAMADHAN dan saksi EDWIN CAHYA SAPUTRA mendapatkan informasidari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah mengedarkan obatsediaan farmasi jenis carnophen dan dextro di Desa Samuda KecamatanDaha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah mendapatkaninformasi tersebut lalu para saksi serta rekan yang lainnya langsungmendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat
Menyatakan terdakwa ASRANI Bin YUSRI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kgnyang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;.
Menetapkan barang bukti berupa : 139 (Seratus tiga puluh sembilan) butir obat yang di duga mengandungcarisoprodol (Narkotika). 633 (enam ratus tiga puluh tiga) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro. 1 (Satu) buah dompet warna hitam. 1 (satu) buah dompet warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp. 1.035.000, (Satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara..
Register : 01-08-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mlg
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DESI SARI DEWI,S.H.
Terdakwa:
DWI JUNIAWAN WINARKO bin AHMAD SUNOKO
666
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa DWI JUNIAWAN WINARKO BIN AHMAD SUNOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI JUNIAWAN WINARKO BIN
    Blimbing Kota Malang atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaaan farmasi dan/atau alatkesehatan dengan cara menjual tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil dimanatermasuk dalam Daftar Obat Keras (berdasarkan hasil pemerikaan darilaboratorium forensik POLRI Cabang Surabaya) kepada orang lain yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 yang dilakukandengan cara sebagai berikut
    Blimbing KotaMalang karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan narkotika Gol. jenisganja;Selanjutnya ditemukan juga sediaan farmasi berupa tablet warna putihberlogo LL (pil koplo) sebanyak 1 (Satu) bekas bungkus rokok ares yang berisi 1(satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) tik/oungkus kertas rokok berisi @8 (delapan)butir pil warna putin berlogo LL dan 1 (satu) plastik klip berisi 8(delapan)tik/oungkus kertas rokok berisi @ 8 (delapan) butir pil warna putihberlogo LL di atas kaleng tempat bubuk
    kopi yang ada di dalam pos satpam;Bahwa sediaan farmasi tsb adalah milik saksi RIFTIAN APRILIYANPRADANA yang saksi beli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pos satpam Perum Grand PesonaJalan LA.
Putus : 18-04-2013 — Upload : 29-04-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 79/Pid.Sus/2013/PN.Kdr
Tanggal 18 April 2013 — BAGUS SUGIARTO Bin KAMIRAN
173
  • Menyatakan Terdakwa BAGUS SUGIARTO Bin KAMIRAN bersalah melakukan tindakpidana pengedaran sediaan farmasi atau alat kesehatan yaitu pil jenis double L yang tidalmemenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan ;2.
    Pebruari2013 No.Reg Perk PDM12/KDR/02/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:Pertama :"Bahwa ia terdakwa BAGUS SUGIARTO BIN KAMIRAN pada hari Jumat tanggal 22Februari 2013 sekira jam 00.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013bertempat di belakang ruko/ pertokoan Mitos di Kelurahan Lirbayo Kecamatan Mojoroto KotaKediri atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kediri, dengan sengaia memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Setiap orang;2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan khasiatatau kemanfaatan dan mutu;3.
    dengan unsur setiap orang adalah sama denganunsur barang siapa yang maksudnya adalah penuntut umum telah menghadapkan paraTerdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksisaksi serta keteranganTerdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ini benarTerdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut umum, sesuai dengan identitas yangtercantum dalam surat dakwaan, sehingga unsur ini telah terpenuhi.Unsur Dengan sengaia memoroduksi atau meugedarkau sediaan farmasi
    (empat puluh lima ribu rupiah)dari DIAN (DPO),dan pil dobel L tersebut disamping untuk terdakwa konsumsi sendiri,terdakwa jual pil dobel L tersebut kepada temantemanya dan terdakwa minum pil doble Lsetiap hari 2 butir.Hal ini menunjukkan kalau terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun jin mengedarkansediaan farmasi dan sehingga unsur ini telah terpenuhi pula.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas ternyataperbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal
Register : 21-03-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Mlg
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LILIS SURYAWATI,S.H.
Terdakwa:
ARIS SWANDANA ALS BULENG BIN HASAN RIZAL
324
  • 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya bahwa bukti Nomor : 12476/2018/NNF berupa satu kantong plastikberisikan kristal warna putin dengan berat netto 0,019 gram milik ARISSWANDANA ALS BULENG BIN HASAN RIZAL, setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristalMetamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa Narkotika golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi
    tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukumkarena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.3.
    tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukumkarena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa
    tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karenatidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji
    tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atauHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN MIgmenyerahkan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukumkarena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.Menimbang,
Putus : 17-07-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Bjn
Tanggal 17 Juli 2017 — MUHAMAD YASIN Bin AHMAD SUPRI
1438
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YASIN Bin AHMAD SUPRI terbuktittsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu melanggar Pasal 197 joPasal 106 ayat (1) undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;2.
    kepadamasyarakat disekitar rumah terdakwa;Bahwa bahanbahan yang terdakwa pergunakan untuk meracik jamuracikan tersebut adalah dengan menggunakan Gula halus putih, susu bubukcrimer, coklat bubuk, jahe halus/obubuk, kunyit asam halus, dandexsamethasone 05, dan terdakwa memberi merk untuk jamu racikantersebut dengan merk Racikan ramuan madura cap kuda ;Bahwa terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untukmemproduksi serta mengedarkan jamu racikan dan obat yang tidakmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi
    dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anggotaResort Bojonegoro diantaranya saksi SUMADI dan saksi ERIKSETYAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkanjika terdakwa MUHAMAD YASIN Bin AHMAD SUPRI telahmemproduksi dan menjual / mengedarkan obatobatan sediaan farmasitanpa izin edar; Bahwa informasi tersebut kemudian dfrjndaklanjuti dengan mendatangiTerdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi SUMADI dansaksi ERIK SETYAWAN langsung melakukan penggeledahan danditemukan sediaan farmasi
    Ita Dianita Wulandari, S.Fam.Apt dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli pernah dimintai keterangan dikepolisian sehubungan denganterdakwa telah mengedarkan obat obat Daftar G tanpa ada ijin daripejabat yang berwenang ;Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagaistaf bidang pelayanan Kesahatan ;Bahwa untuk melakukan pengangkutan dan penjualan obatobatharuslah melalui pabrikan, distributor utama / PBF, Apotik, Rumah Sakit,gudang Farmasi Pemerintah,
    berupa obat yangtermasuk dalam kategori obat keras (obat daftar G) secara tidak sterilatau tidak higenis apalagi sebagaimana keterangan Terdakwa setelahjamu tersebut diracik kemudian dikemas dalam bungkus denganmenggunakan merk Racikan Ramuan Madura Cap Kuda yang tidakmemiliki ijin edar ;Bahwa setiap sediaan farmasi haruslah memiliki ijin edar kalaupun tidakmemerlukan ijin hanyalah jamu gendong yang dibuat secara diseduh dantidak tahan lama, selebihnya baik obat maupun jamu tradisional yangtelah
Register : 02-07-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN KANDANGAN Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Kgn
Tanggal 13 Agustus 2014 — SAMLAN Als. ALAN Bin SU’AIB (Alm)
413
  • Sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumpada pokoknya sebagai berikut : 1Menyatakan terdakwa SAMLAN als ALAN Bin (alm) SUAIB terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpakewenangan dan keahlian mengedarkan, menyimpan sediaan farmasi
    terdakwa SAMLAN als ALAN Bin (alm) SU AJB pada hari Minggu tanggal27 April 2014, sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masihtermasuk dalam bulan April 2014, bertempat di Jl.Negara Kandangan Rt.001/001 Desabanjarbaru, Kec.Daha Selatan, Kab.Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /ataupersyaratan keamanan,khasiatataukemanfaatan, dan mutu dengan tidak ada memiliki kehalian ataupunkewenangan.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan;Halaman 21 dari 22 Putusan No. 117/Pid.B/2014/PN.KgnMenimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang membeli obatkemudian mengedarkannya adalah refleksi dari kesengajaan terdakwa yang diwujudkandengan keinginan terdakwa untuk mengedarkan obatobatan atau sediaan farmasi tersebutkepada
    ALAN Bin SUAIB (Alm), terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Keahlian danKewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMLAN Als.
Register : 19-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
1.ADI PADMA AMIJAYA
2.JOHAN CANDRA SETYAWAN,SH
Terdakwa:
ILIANSYAH Alias ILI Bin DAMSI
659
  • No. 7 Tahun 2018 tanggal 6 Maret 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika kandungan berupa Karisoprodoltersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan bukan tanaman.Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Amt Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman berupa obat Zenit Carnophendimaksud, kapasitas terdakwa bukan sebagai Industri Farmasi,Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, danLembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu
    Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman berupa obat Zenith Carnophendimaksud, kapasitas terdakwa bukan sebagai Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan LembagaIImu = Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
    Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman berupa obat Zenith Carnophendimaksud, kapasitas terdakwa bukan sebagai Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga IIlmuPengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentingan pengembangan IImuPengetahuan dan Teknologi.
    Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edardari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat danMakanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industrifarmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah, dan wajib memiliki izin knhusus penyaluran narkotika dari Menteri(Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009).
    Tetapi untuk NarkotikaGolongan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentukepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan,penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusatkesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009).
Register : 30-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Smn
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
RETNO SETYOWATI SH MH
Terdakwa:
OKTA DANANG PRAKOSO Bin SARKOWI
804
  • ,pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah,rumah sakit;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkandan tidak keberatan;2.
    sediaan farmasi Pemerintah,rumah sakit;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkandan tidak keberatan;3.
    /Pid.Sus/2018/PN Smnpabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah,rumah sakit;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkandan tidak keberatan;4.
    sediaan farmasi Pemerintah,rumah sakit:Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkandan tidak keberatan;5.Saksi Kardiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan jalannya penangkapan danpenggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa;Bahwa mulanya petugas kepolisian menangkap sdr.
    Paulus adalah untuk menarik keuntungan.Bahwa terdakwa bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit; Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 2 (dua) butir pil alprazolam dan tas pinggang warnahitam berisi 8 (delapan) butir pil calmlet;2.
Register : 22-05-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 14-08-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 175/Pid.Sus/2013/PN.Ktb
Tanggal 24 Juli 2013 — JAMALUDIN Als JAMAL Bin (Alm) JUMLI
3610
  • Kotabaru atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKotabaru, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut:e Bermula ketika saksi GATOT dan saksi M.
    Kotabaru atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKotabaru, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bermula ketika saksi GATOT dan saksi M.
    Ahli SURYA WAHYUDL S.Si Apt Bin AMRAH MUSLIMIN.e Bahwa pada saat ini, ahli bekerja dan bertugas selaku Kepala Seksi AlatKesehatan dan Litbang pada bidang Farmasi dan Alkes di Dinas KesehatanKabupaten Kotabarue Bahwa saksi memperoleh keahlian pada bidang kefarmasian dan peraturannyayang berlaku di Indonesia dari bangku Kuliah ketika mengambil gelar SarjanaSaint Apoteker dan selama ahli bertugas di Dinas Kesehatan KabupatenKotabarue Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;16Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut dipertimbangkan sebagaisebagai berikut :Ad.1.
    Menyatakan terdakwa JAMALUDIN Als JAMAL Bin (Alm) JUMLI tersebut,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IZIN EDAR dan MELAKUKAN PRAKTIKKEFARMASIAN TANPA MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN;2.
Register : 11-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN PWK
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
DWIYANA INDRA K, SH
Terdakwa:
TAUFIK MUTAQIN Bin TOTO SUPARTO
3212
  • Menyatakan TerdakwaTAUFIK MUTAQINBin TOTO SUPARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (3)Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

    2.

    Menyatakan Terdakwa TAUFIK MUTAQIN BIN TOTO SUPARTO bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK MUTAQIN BIN TOTOSUPARTO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sebesarRp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan;3.
    dengan Dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN:PERTAMA;Bahwa Terdakwa TAUFIK MUTAQIN Bin TOTO SUPARTO pada hari Rabu tanggal28 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu laindalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Kampung Cipaisan RT. 010, RW. 003Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanNegeri Pruwakata, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    ,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.Ad.1.Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjukkepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafoaar Feit) dalam hal inimanusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban danbukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang di dakwa melakukansuatu perbuatan pidana sebagaimana yang di maksud
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutuHalaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Pwkpelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Sengaja yaitusuatu perbuatan yang harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harusdiketahui juga atas apa yang diperbuatnya.
    Menyatakan Terdakwa TAUFIK MUTAQIN Bin TOTO SUPARTO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danPasal 98 ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;2.
Register : 26-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
PUJI ASTUTI, S.H.
Terdakwa:
BUDI PRAYITNO Alias GUNDUL Bin Alm. PARJI
284
  • Parji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
    Parji telahterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua;2.
    Parji padahari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 05.00 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Desa Sumberinginkulon, Kec.Ngunut, Kab.Tulungagung atau setidaktidaknya disuatu tempat lainHalaman 2 dari 24 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Tlgyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat
    dengan menerapkan cara produksi obat yang baik; Bahwa pil dobel L merupakan obat keras yang penjualannya harusmenggunakan resep dokter serta memiliki keahlian dalam bidangkefarmasian; Bahwa pil dobel L sudah berhenti diproduksi oleh pabrikan resminyayakni perusahaan farmasi Lether Lech dan sudah tidak lagidiperpanjang ijin edarnya di Indonesia sejak tahun 1995 sehingga sejaksaat itu Semua sediaan dobel L yang beredar sekarang di pasaranmerupakan produk yang tidak memiliki ijin edar;7 Bahwa tidak
    ,~Bahwa tidak ada suatu orang atau pun badan hukum yang memilikikewenangan untuk mengadarkan pil dobel di Indonesia karena dobel Lsendiri sudah berstatus tlegal di Indonesia;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telahdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan SengajaMemproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat KesehatanYang Tidak Memiliki Ijin Edar telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
    Parji telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar;2.