Insentif : Rp. 1.575.000 Kontribusi Partai : Rp. 5.500.000 Arisan : Rp. 1.030.000 Yarnati : Rp. 1.000.000 Bank BPD Sulselbar : Rp. 16.607.155Jumlah Potongan : Rp. 28.271.851Sisa diterima : Rp. 1.801.145Ampra gaji tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Aquo.Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 mengenai biayakebutuhan anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak berdasaruntuk dikabulkan dalam perkara Aquo karena jaminan anak tetap dipenuhioleh Tergugat rekonvensi termasuk

Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwa Aktatersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, oleh karena ituPPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak ke dalam Akta yang dituangkan. Sejauh apayang disampaikan, dijelaskan dan diakui oleh para pihak itu tidakbertentangan dengan hukum maka PPAT boleh membuat aktanya.Kebenaran atas apa yang disampaikan oleh para pihak adalahtanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab PPAT.6.

., M.H. selaku Caleg DPRD KotaMakassar Dapil V dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang padaintinya melaporkan adanya tindakan manipulasi suara berupaperubahan atas perolehan suara yang diperoleh pelapor Drs. H.Abd. Rauf Rahman, S.H., M.H. kemudian berubah menjadiperolehan suara untuk Hasanuddin Leo, S.E., Msi.

ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang(pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2018/PN Smd. secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut oleh ataudihadapan pejabat, meliputi: suratSurat, registerregister, suratSurat urusan rumah tangga, lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum secara khusus ada Akta Bawah Tangan yang bersifat partai

Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila danUndangundang Dasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum;(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik

Menjadi anggota /atau Pengurus Partai Politik, atau ;d.

Waktu itu ada konflik masalah Partai Politik antara Prapto(PDI) mengibarkan bendera PDI sehingga dibakar oleh bapaknyaLurah Hardjosudjono (Golkar) sekitar tahun 1976/1977 dan Praptoemosi menebangi pohon cengkih yang tumbuh ditanah sengketamilik Pak Lurah tersebut dan diganti dengan tanaman cabe, karenaditebangi oleh Prapto maka saksi tanya pada Pak Ahmadarsamengapa cengkeh ditebangi, katanya tanah tersebut milik Prapto,tapi kebenarannya saksi tidak tahu, masalah hibah atau bukanhibah saksi juga tidak

Nomor 1327 K/Pdt.SusPHI/2017Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata. Oleh Karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugatkeliru;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas maka telah terbukti bahwaPenggugat telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalamgugatan pada perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima.2.

YKf.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasiterlarang ;i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah

Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan kesatu, 2009, halaman 363 sampai dengan halaman 364, menguraikan:Jika ketentuan pasal 206 ayat (6) RBg/paal 195 ayat (6) HIR, konteks di atasdiuraikan lebih detail, terdapat dimensidimensi sebagai berikut: Bahwa jenis perlawanan (verxzet) dapat berupa perlawanan dari para pihaksendiri yang lazim disebut sebagai partai verzet dan pula dapat dilakukan olehpihak ketiga yang lazim dalam terminologi disebut sebagai derden verzet; Bahwa secara teoritik dan normatif,

Nomor 37Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, pada BAB Ilsebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1) dan(2) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), bahwasanya akta otentik tersebut padaumumnya bersifat partai, inisiatif datang dari para pihak karena pejabat tersebutbersifat pasif;Menimbang, bahwa suatu akta otentik yang bersifat partai sebagaimanabukti surat tertanda Tl, TT. 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P 8tersebut di atas, untuk dapat dinyatakan sebagai

lawan dengan surat itu atau dengan suatu cara yang sah dipandang sebagaitelah diakui kebenarannya, menimbulkan pembuktian yang lengkap yang samadengan akta otentik bagi pihakpihak yang menandatanganinya serta ahli warismereka dan yang mendapat hak dari pada mereka sehingga berdasarkanPasal 1875 dan Pasal 288 RBg tersebut di atas menentukan bahwa, agar aktadibawah tangan melekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulusyarat formil dan meteriil yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai

Demokrat Tahun 2010, yang diserahkan Terdakwamelalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan.2 Wafid Muharam, sebesar Rp6.550.000.000,00 (enam milyar lima ratuslima puluh juta rupiah), yang diserahkan beberapa kali dan diterimamelalui Paul Nelwan dan Poniran.3 Mahyuddin,sebesar Rp500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah) yangdiserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokratdi Bandung.4 Adirusman Dault, tanggal 6 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta

Rosasebesar Rp. 21 Milyar tersebut dan dibilang Anas : ente minta balik lalu olehsaksi disampaikan ke Rosa minta balikuang itu kalau tidak nanti kau dipecat;Bahwa saksi telah mengenal AnasUrbaningrum sejak tahun 2004 samasamadi partai Demokrat dan bersamasamakomitmen mengusung Anas Urbaningrummenjadi presiden;141Bahwa sepengetahuan saksi aliran feeuntuk proyek Hambalang dari PT AdhiKarya ini diberikan melalui MachfudSuroso;Bahwa Machfud Suroso adalah direkturPT.

DGI dan Machfud Surosomembawa PT Adhi Karya;Bahwa saksi membenarkan adanyapembagian uang pada saat Kongrespemilihan ketua umum Partai Demokratdan salah satu tujuan dari pemberian uangfee proyek Hambalang adalah untukmensukseskan Anas Urbaningrum jadiKetua Umum partai Demokrat yangnantinya disiapkan jadi presiden;Bahwa pembagian uang dikongres PartaiDemokrat sebagian menggunakan uangdari fee proyek Hambalang, dan sebagian142lain menggunakan uang proyek diuniversitasuniversitas;Bahwa saksi membenarkan

ANAS URBANINGRUM.778 1 (satu) buah PIN berwarna biru berlogo Partai Demokrat yang bertuliskanANAS untuk Demokrat.779 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Toyota Jeep No. Pol B 55SFR warna Hitam.780 1 (Satu) lembar kertas warna kuning terdapat tulisan tangan bertuliskan:Hambalang 26/8 20101.GDM =Privilege Sub con2. porsi =15% x 1,2 M (Multi Years)3.

AgendaRSM15278 untuk diteliti dan selesaikan tanggal 15 Maret 2013. 10035.5 (lima) lembar foto copy Daftar Nama dan Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun 2010. 10036.2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Komisi X Tahun 2010. 10037.1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama/Telepon/Alamat Tenaga Ahli dan AsistenAnggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Komisi X Tahun 2010. 10038. 1 (satu) lembar foto copy Daftar

(Nyaleg/Kampanye) dari Partai PPP danuntuk kegiatan ke Balai Lelang dan hanya sekalisekali untuk antar Terdakwa sekolah, karena Terdakwa sering naik motor sendiri;Bahwa keterangan saksi Muhammad Chandra Syamsudin yang menyatakanmobil tersebut semua yang membayar Angsuran dan DP serta akad kreditadalah saksi Muhammad Chandra Syamsudin sendiri itu adalah tidak benardan bohong, karena sejak bulan Januari 2011 s/d bulan April Tahun 2013yang mengangsur adalah saksi H.

TUTI, S.Pd. dan dijual kepada saudara H.Hernawan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya jugaTerdakwa berikan kepada saksi untuk membayar angsuran mobil innova.Bahwa kesaksian saksi yang menyatakan bahwa mobil itu untuk kegiatanTerdakwa semua adalah tidak benar, dan yang benar adalah mobil KijangINNOVA tahun 2010 itu untuk kegiatan saksi saat pulang ke Pringsewu,Kampanye/Caleg dari Partai PPP untuk Dapil 1 Kab.

SOFIAN,M.Pd.) berkata Mohon maaf Pak XXXXXXXXX saya diancam olehSekretaris Partai GOLKAR Kabupaten Asahan dan meminta agar sayatidak mengeluarkan izin untuk bercerai kepada Bapak (XXXXXXXXX);16. Meski demikian, Pemohon tetap mengajukan permohonan inidikarenakan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapatdipertahankan lagi. Mempertahankan perkawinan Pemohon denganTermohon sama artinya dengan memeprtahankan mudharat yang lebihbesar lagi.

Namun kemudian, tanda tangan atasan dimaksuddicoret oleh atasan dihadapan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi dengan alasan adanya tekanan dari pengurus Partai GOLKARKabupaten Asahan yang menurut tutur masih merupakan besan dari Pemohondalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon = dalamkonvensi/Penggugat dalam rekonvensi;Memperhatikan, bahwa kemudian ternyata) Pemohon dalamkonvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah pula membuat surat pernyataanyang mana pernyataan Pemohon dalam

10 orangtenaga kerja, sedangkan bercara menjadi anggota organisasi maka itu39adalah hak asasi setiap orang yang dalam hal ini para Terlawan dahulupara Penggugat sebagaimana Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhakatas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Undangundang Dasar 1945, Jo Pasal 9, Serikat Pekerja / Serikat Buruh,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dibentuk ataskehendak bebas Pekerja / Buruh tanpa tekanan atau campur tanganpengusaha, Pemerintah, Partai

SerikatBuruh.Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / SerikatBuruh.Bahwa dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) Undang undang Dasar 1945Jo Pasal 9, Pasal 10, Pasal 28 Undang undang Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, menunjukan bahwa ParaTerlawan dahulu Para Penggugat mempunyai hak untuk menjadi anggotaFederasi Hukatan Kabupaten Sintang adalah bebas dan atas kehendakpara Terlawan dahulu Para Penggugat tanpa ada tekanan atau campurtangan pengusaha, Pemerintah, Partai

kekuatan sebagaimana akta dibawah tangan selama aktetersebut tidak ditandatangani oleh pihakpihak yang bersangkutan, yangdimaksud dengan pejabat yang berwenang disini adalah Notaris, Panitera,Jurusita, Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatat Nikah;Menimbnag, bahwa sebuah akte autentik haruslah memenuhi 5 unsur,unsur pertama dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi/berwenang, unsurkedua sengaja dibuat akte tersebut untuk surat bukti, unsur ketiga bersifatpartai, unsur keempat atas permintaan partai

berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai

61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.3 SDwarga negara Republik Indonesia;bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;sehat jasmani dan rohani;berijazah paling rendah strata 1 (satu);berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalampenegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalampemberantasan Narkotika;berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, danmemiliki reputasi yang baik;tidak pernah melakukan perbuatan tercela;tidak menjadi pengurus partai

Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H.Abdurahman Amur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi CiptaMahaputra, Rahmadi;. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, WakilKetua Fraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, BendaharaMistirna Singgah, Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H.Madiansyah, Lawin, Poetry Gita Oktanovianti;.

Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporanuntuk masingmasing partai politik dengan tembusan disampaikankepada Ketua DPRD setiap 3 bulan sekalih. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD. Bahwa Susunan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas, adalah;Ketua merangkap anggota H.

Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H. AbdurahmanAmur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi Cipta Mahaputra, Rahmadi;2. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, Wakil KetuaFraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, Bendahara Mistirna Singgah,Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H. Madiansyah, Lawin,Poetry Gita Oktanovianti;3.

Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui alatkelengkapan DPRD yang disampaikan oleh fraksiDalam pelaksanaan tugas fraksi diberikan fasilitas baik sarana kerja alattransportasi yang disediakan melalui APBD untuk kegiatan operasionalHalaman 115 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN Pikg.h.Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporan untukmasingmasing partai politik dengan tembusan disampaikan kepadaKetua DPRD setiap 3 bulan sekaliFraksi menyusun rancangan anggaran untuk

Simatupang saat itu ia mengakusebagai salah satu Direktur perusahaan yang bergerak di bidang jual belliCPO (Minyak Bersih), Kernel (cangkang biji kelapa sawit), dan MIKO(Minyak Kotor).Bahwa benar setelah saksi berkenalan dengan Terdakwa Indra P.Simatupang untuk hubungan selanjutnya kami sering berinteraksi karenabanyak kegiatan di partai PDIP karena juga menjelang pemilu tahun 2014.Bahwa benar yang mengenalkan Louis Gunawan Khoe dan Yacub Tanoyodengan Terdakwa Indra P.

Simatupang adalah saksi, awalnya ketika saksisedang aktif di partai saat itu. Terdakwa Indra P. SimatupangHalaman 60 dari 154 Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN Jkt.

SelBenar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar saksi belum pernah dihukum.Benar saat ini saksi adalah Anggota DPR RI aktif, menjadi AnggotaDPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019berdasarkan Keppres No.92/P Tahun 2014.Benar saksi menjadi Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan BogorKabupaten,.Benar menjadi Anggota DPR RI melalui jalur Partai PDI Perjuangan

,jadi awalnya bukan orang partai namun selanjutnya mengikuti seleksidan mengajukan menjadi Calon Legislatif dari PDI Perjuangan danterpilin ketika baru 1 kali mencalonkan dan saat ini baru menjadiKader dari PDI Perjuangan.Benar awalnya saksi ditugaskan di Komisi VI, hal itu sejak tahun 2014sampai dengan pertengahan tahun 2016, di Komisi VI saksi sebagaiAnggota, Komisi VI membidangi perdangan, perindustrian dan BUMN,namun sejak pertengahan tahun 2016 sampai saat ini saksi dipindahtugaskan ke Komisi