sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak adahubungan pekerjaan dengan terdakwa ;e Bahwa saksi bekerja sebagai pengusaha dibidang farmasi, tempat usaha saksi diJalan Merdeka Barat No. 649 dengan nama perusahaan Apotik Mandiri danApotik Mandiri sudah lama berdiri ;e Bahwa Apotik Mandiri bergerak dibidang penjualan obatobatan ;e Bahwa yang boleh membeli obatobatan di Apotik Mandiri tersebut adalahmasyarakat umum dan juga menerima resep dokter ;e Bahwa saksi tidak pernah menjual obatobatan dalam partai

Ptsn Pkr No. 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.Ptk.Bahwa di apotik saksi tidak pernah menjual obat cacing merk Embacitrinetersebut ;Bahwa perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah tidak pernah memintadaftar harga produk obat secara resmi ke apotik saksi ;Bahwa di apotik saksi masih menjual produk vitamin Vicalcin sirup ;Bahwa di apotik saksi produk vitamin Vicalcin sirup dijual dalam partai kecil ;Bahwa apotik Mandiri tersebut berdiri kurang lebih 12 (dua belas ) tahun ;Bahwa di apotik saksi tidak

pernah ada yang membeli produk vitaminVicalcinsirup dalam partai besar ;Bahwa saksi membeli produk vitaminVicalcin sirup dari PT.

Omega Mulia Sukses maupun Apotik Amelia membeli obat vitaminmerek Vicalsyn syrup dalam jumlah partai besar, karena vitamin tersebut dapatdiperdagangkan secara bebas di pasaran ;Bahwa kandungan / komposisi yang terkandung dalam Vitamin merek VicalsynSyrup tersebut yaitu : Kalsium Hidrogen Fostat dan Calsium (Ca) Pantotenat ;Bahwa harga vitamin merek Vicalsyn syrup yang saksi jual kepada PT.

Pemohon berkiprah di KalimantanTengah pernah sebagai ketua PPM, pernah sebagai anggotaDPRD Kota Palangka Raya, Ketua PERBAKIN Kalimantan Tengah,Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah,sekarang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,Ketua Harian KONI Kalimantan Tengah, dan anggota Partai politikGERINDRA;Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat denganmasalah hukum, tidak pernah bermasalah dengan tetangga, temansekerja atau teman sejawat;Bahwa Pemohon ditahan sejak tanggal

Kalteng, aktif diorganisasi Dewan Adat Dayak sebagai Sekretaris Umum DAD, Ketua UmumGerdayak, Ketua Perbakin Kalteng, Anggota Partai Politik Gerindra, KetuaHalaman 68 dari 81 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2017/PN PikHarian KONI dan Calon Bupati Gunung Mas.

Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan nagari.o Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkunganhidup.d Pasal 14 ayat (2), Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WaliNagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada bamus nagari serta menginformasikan laporanpenyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat.e Pasal 15, Wali Nagari Dilarang.a Menjadi pengurus partai

Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan nagari.o Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkunganhidup.Pasal 14 ayat (2), Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WaliNagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada bamus nagari serta menginformasikan laporanpenyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat.Pasal 15, Wali Nagari Dilarang.a Menjadi pengurus partai

., Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (edisikedua, Sinar Grafika, tahun 2008, hal. 80), yang dicontohkan oleh Andi Hamzahsebagai orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatanumum secara terus menerus atau sementara waktu adalah guru besar yang telahpensiun tetapi menjabat Pembantu Rektor Universitas, atau anggota partai yangbukan pegawai negeri tetapi diangkat menjadi anggota Panitia Pemilihan diTempat Pemungutan Suara;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan

terus menerus atau sementara waktu, karenayang dikerjakan oleh Terdakwa bukan menjalankan jabatan melainkanmengerjakan proyek pembangunan rumah pintar melalui rehabilitasi bangunanyang telah ada (SDN 19 Tanjung Pandan) dibangun menjadi bangunan rumahpintar;Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa sebagai pengusaha yangmenjalankan pekerjaannya membangun rumah pintar melalui rehab tersebut tidakdapat disamakan dengan guru besar yang telah pensiun dan diangkatmenjadiPembantu Rektor atau pengurus partai

dua terdakwa menjelaskanbahwa kristal bening tersebut adalah shabu yang akan dijual oleh terdakwaRAHMAN dan disimpan di dalam kamar kos dan terdakwa SEMIATI yangmengambil kemudian membuang shabu untuk menghilangkan barang bukti,kedua terdakwa sengaja menyimpan shabu didalam kamar kos untuk dijual,yang mana shabu tersebut diakui didapat dari NI LUH RATNA DEW istri dariHal 24 dari hal 66 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Dps.JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH yang sebagai anggota DPRD PropinsiBali dari partai

diakui milikterdakwa RAHMAN, setelah di Introgasi Kembali ke dua terdakwa menjelaskanbahwa kristal bening tersebut adalah shabu yang akan dijual oleh terdakwaRAHMAN dan disimpan di dalam kamar kos dan terdakwa SEMIATI yangmengambil kemudian membuang shabu untuk menghilangkan barang bukti,kedua terdakwa sengaja menyimpan shabu didalam kamar kos untuk dijual,yang mana shabu tersebut diakui didapat dari NI LUH RATNA DEW istri dariJRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH yang sebagai anggota DPRD PropinsiBali dari partai

Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tandagambar ormas Iain atau partai politik;2. Kata Perkumpulan, Asosiasi, Ikatan, Himpunan, Paguyuban,Persyarikatan dan sejenisnya merupakan kata yang memiliki maknayang sama;3.

lambang, benderanegara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama,lambang, atau bendera Ormas;c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasiyang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbolorganisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; ataud. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tandagambar ormas lain atau partai

Sehingga alasanalasan hukum yang didalilkanoleh Pelawan yang menyebutkan tidak mengetahui permasalahanadanya gugatan dari ahli waris Emad bin Uci dkk adalah kebohongandari Pelawan.Bahwa Tidak Benar Pelawan Tidak Dijadikan Partai Dalam PerkaraNo. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk.Alasan Hukum.Bahwa yang digugat oleh para Terlawan dalam perkara No. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk adalah:1.

Pemerintah R.I. cq Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat cqKantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.Maka dengan demikian alasan Pelawan tidak dijadikan partai dalamperkra tersebut merupakan alasan yang tidak benar, tidak jujur karenakedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Turut Terlawan dan TurutTerlawan tidak pernah mengajukan keberatan untuk mewakiliPelawan dan juga Pelawan tidak pernah mengajukan intervensi dalamperkara tersebut di atas.Maka

Nomor 673 PK/Pdt/2016(4)(9)dihitung bunga menurun bunga kredit tersebut sebesar 5 6%(lima sampai dengan enam persen) perbulan (vide bukti P34);Bahwa sesuai hukum pasar dengan perhitungan dari toko penjualbahan bangunan seperti besi, semen, dan lainlain denganpenjualan secara grosir atau partai besar, jika seorang Pelangganmisalkan membeli material bahan bangunan sejumlahRp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai price listjika membayar tunai maka akan mendapat cash discountsebesar 5%

tandatangani benar benar berisiketerangan sayg dengan demikian daya kekuatan pembuktian ABT tersebut,meliputi(1) kebenaran identitas penandatangan;2) menyangkut kebenaran identitas orang yang memberiketerangan,b) Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lainDaya Pembuktian Materiila) lIsi keterangan yang tercantum harus dianggap benarb) Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yangmendapat hak daripadanyaSyarat ABT:1)2)Syarat Formil ABT, terdiri dari:a) berbentuk tertulis atau tulisanb) dibuat secara partai

Kerinci periode 2004 2009yang berasal dari Partai Golkar;Saksi tergabung dalam Panitia Anggaran (Panggar) yang bertugasmembahas APBD Kab. Kerinci;Pada pembahasan APBDP 2008 saksi tidak selalu ikut dalam rapatrapat;Tidak ada anggota Panmus dan Panleg yang diperbantukan di Panggar,Karena untuk menjadi anggota Panggar harus di SKkan oleh Ketua DPRDKab.

Kerinci periode 2004 2009, yang dilantikmelalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) pada akhir tahun 2008;Saksi berasal dari Partai Bulan Bintang;Saksi tidak ikut membahas APBDP 2008 karena saksi bukan anggotaPanggar;Saksi tidak pernah menerima uang fee proyek baik dari ADI MUKHLISmaupun dari pihak manapun terkait pembahasan dan pengesahan APBD2008;Saksi tidak ada menandatangani surat tanda terima uang dari ADIMUKHLIS;Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menerima uang fee proyek ataupenghasilan

Disini Terdakwa hanya diminta untuk memenuhikorum saja.Bahwa setoran kepada partai sebesar 1 juta dari gaji Dewan.Bahwa tanggal 22 Desember 2008 saat itu Terdakwa sedang mengikuti sidangParipurna pembahasan PPHS di Gedung 4 jenis.Bahwa tujuan demo besaran itu tidak ditujukan kepada Terdakwa, itu terkaitdimana masa meminta pilkada ulang.Bahwa Terdakwa meninggalkan Kerinci pergi ke Jambi tanggal 23 Desember2008 pagi.Bahwa wakiu Adi Muklis pergi Ke Kantor Dewan, saat itu Adi Muklis posisinyasebagai

ADI WIRYATAMA (Sekretaris Partai PDI Perjuangan Provinsi Bali );. Pengurus Partai PDI Perjuangan Provinsi Bali;. Tim Advokasi Partai PDI Perjuangan Provinsi Bali; MADE GIANYAR,SH.,M.Hum (Bupati Bangli yang baru); 0 Qa 9Hal. 97 dari 118 hal. Put. No. 90 PK/Pid.Sus/2014g. SANG NYOMAN SEDANA ARTHA ( Wakil Bupati Bangli Yang baru);h. Drh. WAYAN SUTAPA, M.si ( Sekda Kabupaten Bangli);i. INYOMAN PUJA (Kabag Kesra Lama);j.

PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atauHalaman 32dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjJabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.

diberhentikan tidak denganhormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangHalaman 33dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.5.2.5.3.5.4.ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

.; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2 Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3 Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp.843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

.843.000.000.Bahwa dan tersebut masuk dalam mata anggaran bantuan social ;Bahwa Saldo kas keuangan senilai Rp. 4.619.562.484, namun uang secara fisiksudah tidak ada lagi ;Bahwa setelah uang dicairkan uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak yangseharusnya menerima ;Bahwa Sejak saksi menjabat sebagai bendahara pengenluaran terdakwa sudahtidak pernah datang lagi kekantor DPPKAD ;Bahwa ketika saksi menjabat sebagai bendahara dana bansos belum direalisasikan100% karena masih ada sisa pada item dana untuk partai

(dua puluh milyar) sebelum perubahan anggaran ;Bahwa Dana bansos terdiri atas bantuan untuk anggota masyrakat, bantuan untukkelompok masyarakat, bantuan untuk partai politik dan rumah ibadah ;Bahwa Mekanisme penciran dana bansos ada 2 sistem yang pertama adanyapersetujuan proposal yang kemudian diminta oleh bendahara dan yang kedua danayang diminta oleh bendahara dalam rangka mengantisipasi adanya bantuanlangsung oleh bupati ketika melakukan kunjungan ;Bahwa Saksi lebih banyak menandatangani SPM

No. 605/ Pdt/2019/PT:DKI Nama Partai Politik yangdidirikan oleh TURUT 13.14.membangun Bangsa Indonesia yang sejahtera dan berkualitas, serta melaluipartai politik yang didirikannya sering mempertontonkan kepedulianterhadap masyarakat kecil, dengan memberikan sumbangan ambulan danbantuan kioskios kepada pedagangpedagang kecil.

Apalagi kalau disimakLirik dari Lagu Mars Partai Politik yang didirikan oleh TURUT TERGUGAT sungguh sangat menyentuh hati dan membakar semangat kebangsaan,yang selengkapnya bunyinya sebagai berikut :Lirik Lagu:Marilah Seluruh rakyat IndonesiaArahkan pandanganmu ke depanRaihlah mimpimu bagi nusa bangsaSatukan tekadmu untuk masa depanPantang menyerah itulah pedomanmuEntaskan kemiskinan citacitamuRintangan tak menggentarkan dirimuIndonesia maju sejahtera tujuanmuNyalakan api semangat perjuanganDengungkan

gema nyatakan persatuan Nama Partai Politik yangdidirikan oleh TURUTTEN MIITTIMmarT Dan TURUT TERGUGAT pun pernah mengunjungi dan memberikandukungan terhadap kegiatan olahraga dirgantara PERKUMPULANSOLOWINGS FLIGHT CLUB FEDERASI AERO SPORT INDONESIA ditanah/lahan yang berlokasi di Blok Airstrip, Kelurahan Wates Jaya,Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor tersebut; Pada saat kunjunganTURUT TERGUGAT dan beberapa orang Pengurus dan AnggotaPERKUMPULAN SOLOWINGS FLIGHT CLUB FEDERASI AERO SPORTINDONESIA

Huruf c. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauSESUATU TINDAK PIDANA YANG AKAN DIUKUR (perbuatan)!Huruf d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana.SARANA ATAU ALAT PENGUKUR TINDAK PIDANA ( perlakuan)!

sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikandengan hormat.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Aparatur Sipil Negara (UUASN) menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukumpenjaraataukurungan berdasarkan putusanpengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakHal. 103 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTKpidanakejahatan jabatanatautindakpidanakejahatanyanqg adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

ADI RIYADI tanggal 14 Februari 2007 ; 1 (satu) lembar kwitansi No. 28//II/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan Uc PAC Partai Demokrat, muat : 1 x(tanggal 28 Feb 2007) ukuran : 7 x 405 mmk/BW, sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) ; 1 (Satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE. di Bojonegoro, disposisiBupati Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.

ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;e 1 (satu) lembar kwitansi No.28//II/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal28 Peb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisiBupati Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.

(vide Pasal 87 ayat (2);PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 30 dari 105 halaman Putusan Nomor

Pasal 250 PP No.11/2017 Tentang Manajemen PNS.5.1.Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak denganhormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai

sebagai harta bersamaantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namunTergugat Rekonvensi membantah dan menyatakan bahwa harta poin 3.1dan 3.2 merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang dibeli olehnyadari hasil menjual harta pusak/warisan dari orang tuanya;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telahmengajukan alat bukti berupa PR.3 s/d PR.4 yaitu akta jual beli yang dibuatdihadapan pejabat yang berwenang yaitu NOTARIS, terhadap isinya tidakdibantah, dan dibuat secara partai

Surat keterangan jual beli tersebut dibuatbersifat partai, tidak dihadapan pejabat yang berwenang, ditanda tanganioleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai, maka alat bukti tersebutsecara formal termasuk dalam akta bawah tangan (ABT). Alat bukti aquosejajar dengan alat bukti otentik karena tidak dibantah tanda tangan olehlawan.

umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai

SusTPK/2017/PN.Pligd. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa

lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci

81.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

SH,MHhal 110 dari 135 hal Put.No.26/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg81.82.83.84.Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

(1) Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagaipihak dan mempunyai /egal/ standing untuk mengajukan permohonan cerai talakterhadap Termohon;Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4 (Fotokopi Surat perjanjianhidup bersama) tersebut merupakan akta dibawah tangan karena dibuat tanpabantuan pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286R.Bg, dan alat bukti akta dibawah tangan itu telah memenuhi syarat formil yaituakta tersebut dibuat secara partai

bukti surat bertanda P.4 maka terbuktibahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 September 2016 telahpernah membuat perjanjian bersama yang isinya sebagaimana dalamperjanjian tersebut;Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5 (Fotokopi Surat PernyataanPemohon) tersebut merupakan akta dibawah tangan karena dibuat tanpabantuan pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286R.Bg, dan alat bukti akta dibawah tangan itu telah memenuhi syarat formil yaituakta tersebut dibuat secara partai