Ditemukan 11432 data
Muhammad Yusran
Tergugat:
Bupati Tabalong
122 — 86
bertentangandengan UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNegara RI Tahun 1945;b) Di hukum penjara atau kurungan berdasarkan PUTUSANPENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUMTETAP, bahwa melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan / ataupidana umum;c) Menjadi anggota dan / atau pengurus partai
65 — 9
Oleh karena itu mohon agar Hak Asuh kedua orang anaktersebut diberikan kepada Tergugat;Bahwa sebaliknya Penggugatselaku seorang ayah saat ini tidak mampumemberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani kedua anakTergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggota DPRAdari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerah pemilihan AcehUtara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkan sulit membagi waktuuntuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagi kondisi kesehatanPenggugat (terkena stroke) tentunya
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
HENDRIYANI als HENY H. DOELBARI Binti H. DOELBARI
74 — 48
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa selain orderan catering dari BMKG dan REI, ada orderancatering dari partai politik juga, ada orderan catering di tempat lain, tetapiSaksi lupa namanya; Bahwa untuk seluruh kegiatan catering, Saksi yang memodali, dimana untuk tahun 2017 ada 2 kali kKegiatan catering (di BMKG dan REI),tetapi untuk kegiatan yang kecilkecil yang hanya butuh modal sekitarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), Saksi
81 — 35
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah adalah ditujukan kepada setiap orang, tanpamemandang apakah dia warga negara biasa, anggota partai politik,anggota tim kampanye apapun sebutan atau istilahnya baik yangmemiliki kepentingan secara langsung terhadap' pelaksanaanpemilukada atau tidak, demikian pula apakah dia memiliki kKepentinganterhadap calon kepala daerah yang ikut dalam pemilukada ataupun tidak ;Menimbang, bahwa
136 — 50
dan menurut pasal di atas, ABT :e Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ;e =Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum),tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ;e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapanpejabat, meliputi :e Suratsurat ;e Registerregister ;e Suratsurat urusan rumah tangga ;e Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ;e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
69 — 34
atau kuasanya sehubungan dengan permohonan,memeriksa bukti Surat atau saksi yang diajukan pemohon, tidak adatahapan replik duplik dan kesimpulan )landasan hukum yurisdiksiPermohonan atau gugatan voluntair adalan berdasarkan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970yang diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 yangdiubah kembali dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009.Sedangkan Gugatan atau Gugatan Contentlosa permasalahanperdata yang didalam perkaranya bersifat partai
STEVI UMBOH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KALAIT SATU, KECAMATAN TOULUAAN SELATAN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
207 — 73
Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.
NY. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
Tergugat:
1.RADEN MAS ENDYTIOKUSUMO
2.BERNANDO ANDLIANO
120 — 89
Alwi Shihab (Partai PKB),yang merumuskan sebagai berikut: Ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, suatu gugatan perdatayang dalildalil gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugatdidalam persidangan, maka Penggugat menurut Pasal 163 HIRdibebani kewajiban oleh Hakim untuk membuktikan positagugatan yang disangkal oleh Tergugat tersebut. Didalam kasusini, pihak Penggugat tidak mengajukan buktibuktinya sehinggaHakim dalam putusannya : Menolak gugatan Penggugat,; b.
DINDIN FIRMANSYAH, SE
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
164 — 89
pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompokHalaman 12 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG13.masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;7. menjadi pengurus partai
PT. BANK MEGA TBK
Tergugat:
1.SYAHRIZAL INNAYATKHAN
2.JIYANTO
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
187 — 149
Hal ini didasarkankepada prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340Halaman 55 dari 60, Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2017/PN BjbKUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya berlaku juga dalam proses penyelesaian perkarayaitu hanya boleh mengikat kepada pihak Penggugat dan Tergugat sehinggatidak boleh merugikan pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalamperkara bersangkutan dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaanpihak
Terbanding/Tergugat I : Gunator
Terbanding/Tergugat II : Dewi Halim
Terbanding/Tergugat III : Perseroan Terbatas Bank Mestika Dharma Cabang Pematangsiantar disingkat PT Bank Mestika Dharma KC Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKNL Cabang Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat VI : Andri
44 — 30
Pembantah didalam dalil bantahannya menyebutkan bahwa telahmelakukan perikatan jual belli dibawah tangan tanggal 17 Januari 2020 denganTerbantah 1,ll Tanggapan;Bahwa Terbantah VI tidak pernah mengikatkan diri dalam bentuk hubunganapapun dengan Pembantah, sehingga Pembantah tidak ada hubungan hukumdengan Terbantah VI dan tidak ada Peristiwa Hukum antara Pembantah danTerbantah VI;Bahwa dengan mengikut sertakan Terbantah VI sebagai pihak dalam perkaraini,tindakan Pembantah telah bertentangan dengan Partai
80 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
SELALU BENAR38.Bahwa contoh undangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif tidakselalu benar adalah dalam perkara yang menimpa Bank NegaraIndonesia (BNI) khususnya terkait Perbankan Syariah dalam pengenaanpajak ganda (doubletax) pada transaksi murabahah yaitu bahwa dalamoperasional perbankan syariah memang tidak menerapkan pajak padatransaksi murabahah tetapi murabahah tersebut sebagai produkkeuangan perbankan dimasukkan sebagai objek dari PPn.Hal tersebut diakui oleh anggota komisi XI dari fraksi partai
229 — 664 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukti P 12);Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, TERGUGAT mengirimkan SuratNomor: AN 097/Eks/V1/2007, perihal : Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt22007, yang pada pokoknya berisi pilihan rencana pengiriman pupuk TSP dariChina ke Indonesia, atas pillhan yang ditawarkan tersebut PENGGUGATmemilih opsi ke 2 (pupuk partai 3.000 ton tiba di kebun pada bulan Oktober2007) sebagaimana ternyata dari Surat No.0209/SRTDep1/06/07, tanggal 22Juni 2007.
226 — 126
Dalam kasus tersebut,tindakan manarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.51.
TALISOKHI LAIA
Tergugat:
Kepala Desa Orahili Eho, Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara
113 — 77
a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalan gunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai
YUHANI, Amd.Kep.
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
152 — 82
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
170 — 107
Ali Badrundari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan, Fraksi Partai Demokrat,Komisi Ill; (Copy dari Web.Site);UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, Bagian Keenam Larangandan Pemberhentian Anggota DPRD Pasal 54;(Copy dari Copy);Notulen hasil rapat klarifikasi pelaksanaanterakhir Pekerjaan Paket 2 Penanganan ROBAlur Kali Siwatu, Kecamatan Tegal Barat, KotaTegal Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013yang dihadiri oleh Inspektorat Kota Tegal,Konsultan Pengawas dan
ISUNO BUULOLO
Tergugat:
1.KEPALA DESA HILIWOSI
2.BUALASOKHI NDRURU, SE
115 — 78
a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakatDesa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai
39 — 17
aroma yang sudah dikemas plastik, dan harga Rp.3.000, per batang sabunsusu yang sudah dikemas dan di pack dengan merk PUSPITA.Bahwa hasil produksi dipasarkan awalnya pada Tahun 2009 di wilayah Getasan sertakepada keluarga dan tetangga kemudian pada Tahun 2010 area pemasaran dikembangkanke daerah kota Salatiga dan Kota Semarang, pada tahun 2011 dikembangkan lagi di areaSurakarta, Magelang dan Jakarta sekitarnya, pada tahun 2012 pemasaran ke luar jawa yaituKalimantan dan Sumbawa tapi masih dalam partai
ERMA NURJANAH, SH
Terdakwa:
SESILIA EVO DWI KRISTIANA
100 — 23
terdakwa;Bahwa selama menjaga toko jelita, sepengetahuan terdakwa Balai Pom tidak pernah datangke toko;Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual kosmetik yang disita tersebut adalah illegal;Bahwa terdakwa mengetahui kalau kosmetik yang tidak terdaftar di POM memberikandampak tidak baik bagi kesehatan;Bahwa karena konsumen banyak yang membeli kosmetik tersebut sehingga terdakwamenjual kosmetik tersebut;Bahwa cara terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara mengecer sehingga terdakwatidak menjual dalam partai