Ditemukan 11261 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A PANIGORAN SIREGAR Diwakili Oleh : ANDI LESMANA, SH.,MH.
98 — 74
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.620/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengantanggal 20 Agustus 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haspan Yusuf Ritonga, S.H.,M.H,Andi Lesmana, S.H., M.H, Rahmad Hidayat, S.H., M.H, Isfanuddin, S.H danSeptian Maulana, S.H kesemuanya Advokat & Penasehat Hukum pada KantorHukum Ritonga & Parners yang beralamat di jalan Cut Nyak Dhien No.572Lamteumen Barat Kec.
75 — 48
Tenom.6) Tahun 2007 Terdakwa mengukuhkan Organisasi PETA yang adadi Calang, lalu mengkoordinir untuk mendirikan OrganisasiPENYABA (Penyelamat Anak bangsa.7) Tahun 2007 Terdakwa dapat menyerahkan satu pucuk Minimidan 120 butir munisi, satu buah Pistol Revolver dan 3 butirpelurunya, dan 2011 meyerahkan 620 butir munisi M16 ke Kodim0114/AJ.Menimbang4Berdasarkan halhal tersebut Terdakwa mohon hukuman seringanmungkin, dan mohon Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI AD,mengingat masih mempunyai tanggungan
100 — 41
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No.620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang dinyatakan bila yang digugat adalahbadan/pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, masalah yang diberiwewenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri dengan demikian, berpedoman25pada yuris prudensi MARI termaksud diatas, Pengadilan Negeri OLM(Hakim Perdata) tidak berwenang untuk mengadili
110 — 62
SelPutusan Nomor : 620 K / Pdt / 1999, Tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya : Bila yang digugat adalah badanatau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri.GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU)7.Bahwa, klaim PARA PENGGUGAT memiliki tanah obyeksengketa dari peninggalan saudaranya LOQ SAMSUDIN, yangdikuasai
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TARNI PURNOMO, SH
111 — 0
IWAN SULISTIONO;
2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. IWAN SULISTIONO;
Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
435 — 122
Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PTNai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV DutaPanca Laksana1 (Satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M) , APBDProvinsi Jambi dengan PT.
Rudy Agung Laksana.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal O06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD ProvinsiJambi dengan PT.
Sarolangun , APBD ProvinsiJambi dengan PT Nai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan PembanguHalaman 677 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmb148.149.150.152.152.153.154.155.156.nan Box Culvert di DS.
Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9M) , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 DPUPR5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI ( Kab.
Rudy AgungLaksana.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. JembatanDesa Jelatang ( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. GiantEka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km),APBD Provinsi Jambi dengan PT.
191 — 68
PELABUHAN INDONESIA Ill ( Persero )CABANG TANJUNG PERAK ; Tempat Kedudukan diJalan Tanjung Perak Timur No. 620, Surabaya ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah, tertanggal 23Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus NomorKP.0503/50.1/P.II2015, tanggal 20 Maret 2015,memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :1. AGUNG P. GURITNO ; Kepala Biro Hukum;2. HERIBERTUS H. PAEMBONAN ; Asisten Kepala BiroHukum ;Putusan Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 69 HalamaneM.
73 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 45 P/HUM/2011Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri;1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 Gubernur Jawa Baratmengeluarkan surat Nomor 620/183/Pem.Um yang ditujukankepada Walikotamadya KDH TK II Bandung perihal PenataanKawasan Jalan Kiaracondong Bandung (Vide Bukti P.18);Adapun yang menjadi inti dalam surat tersebut adalah sebagaiberikut:e Segera mengambil langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yangmenyangkut penataan kawasan dimaksud
Terbanding/Penggugat : PT SEMEN JAWA
Terbanding/Tergugat I : CV. Tangguh Jaga Pati Diwakili Oleh : Soni Widianarko, SH.
Terbanding/Tergugat II : Rizal Rizqiana Diwakili Oleh : Soni Widianarko, SH.
Terbanding/Tergugat III : Dusit
61 — 22
KG)15 615/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.00 017 April 2017 CEMENT 172 0 00P SCG (50 KG)15 616/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.01 017 April 2017 CEMENT 172 0 00P SCG (50 KG)15 617/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.02 017 April 2017 CEMENT Ive 0 00P SCG (50 KG)15 618/TJP/O5.05/PBR/2 Jumat, 05 + Be Rp52.50 Rp9.030.03 017 Mei 2017 CEMENT 172 0 00SCG (50 KG)15 619/TJP/O5.05/PBR/2 Jumat, 05 + Be Rp52.50 Rp9.030.04 017 Mei 2017 CEMENT 172 0 00SCG (50 KG)15 620
63 — 30
melalui kuasa hukumnya, kepada Terbanding Il / Turut Tergugat ,kepada iTerbanding iil / Turut Tergugat Il, kepada Terbanding W/ TurutTerbanding Ill, Kepada Terbanding V / Turut Tergugat IV masingmasing padatanggal 26 Maret 2018;Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Tergugat , Tergugat Il dan TurutTergugat V atas permohonan bandingnya telah mengajukan memori bandingtertanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 620
1.NAWIR TANJUNG
2.ZAINUL ABIDIN
Tergugat:
2.AMRIN
3.Hj. YUSNIDAR ZAINUDDIN
4.ARAS
5.Pemerintah RI cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
50 — 5
Hal ini sesuai denganYurisprudensi MA RI Nomor 620 K/PDT/1999 yang menyatakan Bilayang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri.B) Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Kedudukan untuk MengajukanGugatan (Legal Standing).1.Bahwa posita angka halaman kedua gugatannya, PARA PENGGUGATpada intinya menyatakan
267 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau direhabilitasi;Bahwa jelas gugatan a quo adalah gugatan yang didalamnya memintasuatu. kewenangan yang pada hakikatnya melekat terhadapkewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu secaraKompetensi Gugatan a quo seharusnya tidak diperiksa atau diputusoleh Pengadilan Negeri Depok Jawab Barat melainkan Pengadilan TataUsaha, hal ini senada dengan norma yang terkandung padaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PutusannyaNomor 620
63 — 18
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas namaDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata KotaPadangsidimpuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember2008.245.
RIDOAN AHMADLUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan
68 — 25
drtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid65853c4877e8 0c29909db2751a0 623628 7304591753 be 626f84lacaf10f10c7940d1d67 4d 23 58 4bf7e96a7017b453a5b4 9a20e2cd3c31e4f23 a8eb5f9db 5d009c252 6a40da3 5c50e 497 4aa7cal7 3d5c9c7083 54bef 9fEb98176595ec5 6428c 6b 66 64da 8b7 el db6e5d98 Ff 93 31b9fceadc 41f3e83 68605b159a2de 8bf37b71b 6ff7e2bc6d3d5 foc 24af5418045a6c0 6d3edb6dc7c8 75bf7de1342699f2f28de6772 fbcda0f68c7bd02 8ece4b913e767b159003 fc54a860e3 4dc3441d2c64a62fe09e1 413 403 3d8ba 976de164ca32d75366cd 620
68 — 28
yangditerbitkan oleh Tergugat XVIII tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan..... dstnya ... tidak memiliki pembuktian menurut hukumtitik, Fundamentum petendi yang demikian mengarah pada aspek tata usahanegara yang dipermasalahkan /dipersoalkan oleh Pengggat sehinggapengujian keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segikewenangan dan/atau prosedural adalah wewenang Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sesuai dengan penegasan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor :: 620
27 — 28
Putusan No. 708/Pat.G/2020/PA.Nphsah pada tanggal 28 April 2018 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 KitabUndangundang Hukum Perdata
Pembanding/Penggugat II : BERTHA WEHELMINA MARABIDJALA Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat III : OKTOLET ALETA LUSI KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : ADRIANA FOLLA LALUS
Terbanding/Tergugat II : Arni Folla
Terbanding/Tergugat III : Sepriany Folla
Terbanding/Tergugat IV : Aryanto Folla
Terbanding/Tergugat V : Noken Semy Folla
Terbanding/Tergugat VI : Jitro Folla
Terbanding/Tergugat VII : Marsel Semuel Folla
Terbanding/Tergugat VIII : Metty Folla
Terbanding/Tergugat IX : DAMIANUS JOHAN DARWIS
Terbanding/Tergugat X : Gereja GBI Getsemani
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Badan Pertanahan Nasional
107 — 39
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999yang menegaskanBila yang digugat adalah Badan atau pejabatTata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga denganHalaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT KPGdemikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.B.
65 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2880 K/Pdt/201511.dan para peserta lelang mengenai status dan kondisi objek lelang yangsebenarnya antara lain: Hak guna bangunan yang melekat pada tanahtanah seluas 73. 620 meterpersegi objek hukum yang tersebut dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 403/Desa Tonjong, Gambar situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor480/1996, telah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2011; Tanah seluas 73.620 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh meterpersegi) dengan SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi
159 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pengadilanyang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";Berdasarkan ketentuan kalimat Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1)tersebut di atas, maka merujuk ketentuan Pasal 50, ditetapkan:"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
94 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesemuanya ini sudah menyangkut atau menyentuhaspek wewenang, prosedur dan substansial sertifikat tanah sebagaikeputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada wewenang jurisdiksiPeradilan Tata Usaha Negara;Jadi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SHM Nomor13Tahun 1975 atas nama Tergugat I, serta tidak berwenang menilai danmemutus tentang perbuatan pembaliknamaan sertifikat atas tanah;Hal ini dibenarkan oleh jurisorudensi Mahkamah Agung dalam putusannyaNomor 620 K/Pdt/1999; tanggal 29