Ditemukan 17963 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-08-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PA SEMARANG Nomor 127/Pdt.P/2014/PA.Smg. Tanggal 6 Nopember 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
38 — 12
38 — 12
Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan,Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikandi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infak; h. shadaqah; dan i. ekonomisyariah.
Register : 04-05-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PTA SEMARANG Nomor 165/Pdt.G/2018/PTA.Smg Tanggal 30 Juli 2018 — Ir. Supriyadi, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dedegan RT. 002 âÃÂàRW.001, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
2. Ny. Sumarni, A.Md., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dedegan RT. 002 âÃÂàRW.001, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : KRIS HARTANTO, S.H., S.E., M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Raya Sukowati KM Barat II Nomor 30 Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2017, semula sebagai Para Pelawan sekarang sebagai Pembanding;
MELAWAN
1. PT. BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT JAKARTA CQ PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SOLO CQ PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SRAGEN. Alamat Jl. Raya Sukowati No. 140 Sragen, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :
1. Irfan Lesmana, selaku Grup Head pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri;
2. Bambang Sulistiono, selaku Departemen Head pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri;
3. Cecep Jatmika, selaku officer pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri ;
4. Abdi Rahman Nasution, selaku officer pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri;
5. Slamet Raharjo, selaku officer Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri
6. Mario Satria Wijaya, selaku Staff pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri;
7. Asbi Rahman Farid, selaku Branch Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Sragen;
8. Eko Suharyono, selaku Area Collectian & Recovery Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Solo;
9. Deddy Rahmat Santoso, selaku Wholesale Colection Officer PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Solo;
10. FX. Yuan Setiana, selaku Account Maintenance Staff pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Solo.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2016, semula sebagai Terlawan I sekarang sebagai Terbanding I;
2. MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH IX DJKN CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, alamat Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :
1. Moh. Arif Rohman Kepada KPKNL Surakarta;
2. Hendro Kartono, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta;
3. Muhammad Irfan Fathoni K. Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
4. Santoso Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
5. Cicilia Ekowati Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
6. Feri Fadeli Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
7. Okky Kurniawan Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
8. Risdian Fajarohman Pelaksana pada KPKNL Surakarta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2017, semula
sebagai Terlawan II sekarang sebagai Terbanding II;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN, dahulu beralamat di Jl. Veteran No. 10 Sragen. Sekarang beralamat di Jl. Pungkruk âÃÂàGemolong Dukuh Sukomarto, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada::
1. Agoes Prijanto, S.H., M.H. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
2. Sularso, A.Ptnh., M.M. Kepala Sub Seksi perkara;
3. Mulyono, A.Ptnh. Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik;
4. Suparno, S.H. Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
5. Dwi Sulistyani, S.H. Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2016, semula sebagai Terlawan III sekarang sebagai Terbanding III;
156 — 79
156 — 79
Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h.Shadagah; dan i. Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan antaralain bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan ataukegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lainmeliputi: a. Bank Syariah; b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah; c. AsuransiSyariah; d. Reasuransi Syariah; e. Reksadana Syariah; f. Obligasi Syariahdan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah; g.
Register : 20-01-2012 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 15/Pdt.P/2012/PA-LBS Tanggal 22 Februari 2012 —
18 — 2
18 — 2
Mudo) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang berbunyi :sVaJlq gisllyaslgig cISillyArtinya : Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst..
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
82 — 29
82 — 29
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 27-08-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 303/Pdt.G/2013/PA.Ktbm Tanggal 23 September 2013 — Pemohon dan Termohon
17 — 2
17 — 2
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 16-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 502/Pdt.P/2018/PA.Ktl Tanggal 6 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figqih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadnhnah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 05-01-2015 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.Ktbm Tanggal 3 Februari 2015 — Penggugat dan Tergugat
12 — 2
12 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Register : 03-04-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg Tanggal 28 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 13
14 — 13
, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 03-01-2022 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tgrs Tanggal 18 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
15 — 16
15 — 16
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danHal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PA.Tgrsditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 01-02-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA METRO Nomor 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt Tanggal 12 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
352 — 125
352 — 125
Fotokopi Kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 390.000.000, (tiga ratussembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah wakaf kepada Mahad AlyMuhamadiyah Metro tanggal 16 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh HakimKetua diberi tanda T.2;Hal. 26 dari 53 halaman Putusan No. 0206/Pdt.G/2017/PA.Mt3.
Furgqoni ke rumah Penggugat, yang hadir 6 orang, yakniPenggugat, Tergugat , Tergugat II, Tergugat III, Refiyanti dan saksi sendiri;Bahwa ketika itu Surat wasiat dibacakan, dalam wasiat disebutkan seluruh uangtabungan dan deposito milik almarhum Yusfid diberikan kepada Penggugat, 17orang keponakan dan wakaf keagamaan, masingmasing mendapat 1/3 bagian,malam itu juga diserahkan 1/3 bagian untuk Penggugat namun Penggugat tidakmau tanda tangan dan tidak mau menerima, uang tersebut dibiarkan saja di atasmeja
Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat dan Tergugat II sebagai ahli warisyang merupakan keponakan dari almarhum Yusfid bin Taher, padahal faktanyakeponakan almarhum Yusfid bin Taher seluruhnya ada 17 belas yang merupakananakanak dari 4 (empat) saudara kandung almarhum Yusfid bin Taher yangsemuanya telah menerima pembagian uang dari pelaksanaan wasiat, juga organisasiMuhammadiyah yang telah menerima penyaluran wakaf dari 1/3 tabungan dandeposito sebagaimana tercantum dalam akta wasiat No. 32 untuk
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai wasiat yang telah dibuat oleh almarhum Yusfid di depan Notaris YeremiaEdwin Laksmana, SH., M.Kn., bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanyang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kwitansi) yang merupakan akta dibawahtangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai tanda terima uang untuk wakaf
;Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat dan Tergugat II mengenaipenyerahan uang untuk wakaf pembangunan agama Islam kepada Mahad AlliMuhamadiyah, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengandalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan Tergugat II, oleh karena itu keterangansaksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dandapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 251/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
14 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) dbally cts) ple Aol slg) S525 ag ldly Gag ALLind) aidAY ally Ysll Gaal g Cogally 4d pcan y Cid gl gArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 356/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0356/Pdt.P/2017/PA WngGlad) dbally cts) ple Aol daly) 5555 ag lills Gag AbLisd) aidALY sll y Visll Find y Spall g Ad pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Register : 04-02-2016 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 17 Februari 2016 — Pemohon melawan Termohon
13 — 7
13 — 7
permohonanny9a; 2222 none nn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
Register : 08-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 502/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 30 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 2
13 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Sibel) thal y CUS (ple Auoliiuls Balgdill j pat ag idl y cpay ALL) sidAN slg Yl) Giall y Cr gall g Ad pune y Lad gllArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlah dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 533/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal) dlls clea ple Analy Salgl S585 agGily yay ALUN) sindALY ally Ysll Giallg Cogally 4b pany ib glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,Halaman 7 dari 11 halamanSalinan Penetapan Nomor 0533/Pdt.P/2017/PA Wngkepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
Register : 20-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Ktl Tanggal 9 April 2018 — Pemohon:
1.Idris Bin Sari
2.Masrumi Binti Juni
15 — 1
1.Idris Bin Sari
2.Masrumi Binti Juni
15 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadnah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 545/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
14 — 1
Hanabilah,Imam Abu Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafii dapat diterima dalammasalah pernikahan dan kematian yang oleh majelis Hakim diambil alihsebagai pendapatnya sendiri sebagaimana berikut ;Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) dla g clea ple Aol Sale S525 ag ldls Gag ALLind) sindALY ally Ysll Gially Cogally 4b pany ib glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf
Register : 26-01-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 49/Pdt.G/2015/PA.Ktbm Tanggal 26 Februari 2015 — Pemohon dan Termohon
19 — 2
19 — 2
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 07-04-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 148/Pdt.G/2014/PA.Ktbm Tanggal 5 Juni 2014 — Penggugat dan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 03-01-2014 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Ktbm Tanggal 27 Januari 2014 — Penggugat dan Tergugat
16 — 2
16 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf