Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Pencurian
Putus : 08-11-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 154/Pid B/2016/PN Slw
Tanggal 8 Nopember 2016 — 1. MUHAMAD NURSALIM Alias SALIM Bin MISRO 2. SLAMET RIYADI Bin IBRAHIM 3. RUSDI Alias CEKUNG Bin H. UCUP
34 — 6
  • Untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambildilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;Ad.1 Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa unsur pertama barang siapa, yang dimaksudbarangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yangdidakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiranorang tersebut ;Menimbang
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 14-09-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Sbr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
GINANJAR NUGRAHA SH
Terdakwa:
MOH FAUZI Bin NONO SUKARNO
33 — 7
  • Tentang Setiap Orang.Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN SbrMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 03-03-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Arm
Tanggal 21 Juni 2017 — - Pemohon : MARSHEYLA ESTHERLITA TUMUNDO, -Termohon : 1. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA, 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado-Bitung 1,
100 — 47
  • mengenai pencairan 14 hari setelah penetapan harga ganti rugidari Termohon dan Termohon Il;Bahwa pada bulan Oktober 2016 Pihak Pemohon dihubungi oleh Termohonll melalui Pejabat PPK atas nama Bapak Paulce Mawey dengan tujuanmembujuk Pemohon agar segera menandatangani persetujuan harga yangpernah tawarkanpada tanggal 19 Desember 2015 oleh Termohon danTermohon Il berdasarkan rumusan harga tanah, fisik bangunan, jumlahtanaman/pohon dan harga tanaman/pohon oleh Termohon dan Termohonll ;Bahwa akibat penekanan
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 28-04-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PA PONOROGO Nomor 734/Pdt.G/2014/PA.Po
Tanggal 19 Januari 2015 — PENGGUGAT X TERGUGAT
36 — 16
  • Bahwa: oleh karena surat kesepakatan tersebut disangkal olehTergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus membuktikan adanya kesepakatan tersebut;demikian pula oleh karena sanggahan Tergugat Rekonvensi/ PenggugatKonvensi yang menyatakan menanda tangani surat tersebut dalamkeadaan tertekan juga DISANGKAL oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ; maka Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensijuga harus membuktikan kebenaran adanya penekanan tersebut;5.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 30-08-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 333/Pid.B/2017/PN TBT
Tanggal 30 Agustus 2017 — 1.SAMOT Br SIRINGO RINGO,dkk
64 — 5
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalahadanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung padapembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 333/Pid.B/2017/PN TBTMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 8(delapan)
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 09-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 29-K/PM.III-14/AD/IX/2019
Tanggal 9 Oktober 2019 — Oditur:
Letkol Chk Dewa Putu Martin, S.H.
Terdakwa:
Marthen Jaga Limu
152 — 51
  • 2018 disubpanda Kupang NTT dan Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakanlulus.Bahwa Terdakwa tidak secara terus terang menyampaikan maksudTerdakwa meminta sejumlah uang Rp.73.000.000,00 (tujuh puluhtiga juta rupiah) yang diberikan oleh Sdri Margaretha Koni, namunTerdakwa justru menyerahkan sebagian uang tersebut kepadaSerda Victor Damian Kali dan Serma Kudrat Lamberth Amuweselysebagai upaya untuk memuluskan upaya agar Prada Stefanus BuniMesa lolos menjadi anggota TNI AD.Bahwa Terdakwa telah mengetahui penekanan
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020
Tanggal 12 Maret 2020 — Pidana Oditur Militer : Mayor Chk Sunandi, S.E.,S.H Terdakwa : Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya
175 — 53
  • Golongan Nomor urut 53Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, sedangkan Metamphetamine(MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan Nomor urut 61 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokteratau instansi manapun untuk menggunakan ataumengkonsumsi Narkotika jenis apapun.Hal 32 dari Hal 57 Putusan No:07K/PM.103/AL/I/2020Menimbang26.27.Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerimapengarahan dan penekanan
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum
Register : 24-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN UNAAHA Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh
Tanggal 31 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.GDE ANCANA, SH
2.FITRIANI HASAN, SH.
Terdakwa:
Ririn Arsandi Als Ririn Bin Akio
69 — 44
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamperkara ini adalah Terdakwa Ririn Arsandi als Ririn bin Akio yangidentitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan berdasarkan keteranganpara saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas terdakwamaka
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Pencurian
Register : 03-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Pbm
Tanggal 19 Januari 2016 — 1. IWAN SETIAWAN als JECKY bin SAIIN 2. PERI SAYLI bin ARSUM ILYAS
73 — 35
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapasaja, Orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampubertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentusebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barangsiapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia ParaTerdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung padapembuktian unsurunsur materiil dari Dakwaan;Halaman 28 dari Putusan No. 237/
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
IKA UNARI DEWI ALS KIKI
46 — 37
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang perempuan yang bernama IKA UNARIDEWI Alias KIKI sebagai Terdakwa
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Penghinaan
Upload : 22-04-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 46/PID/2014/PT-MDN
GUSNITA BAKTIAR
35 — 26
  • PIRNGADI Kota Medan/FKUSUdengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :Ringkasan Pemeriksaan Luar :24 Dijumpai lebam mayat pada daerah leher bagian belakang, punggung, pinggang, sertaanggota gerak atas dan bawah bagian belakang yang hilang pada penekanan.
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 12-04-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN LARANTUKA Nomor 25/Pid.B/2016/PN lrt
Tanggal 23 Mei 2016 — - PIDANA MULYADI (TERDAKWA)
86 — 53
  • Tanda kematian :Lebam mayat pada tubuh bagian dada depan, warna merah keunguan,yang hilang pada penekanan;Kuku mayat pada rahang, leher anggota gerak atas dan bawah yangrelatif mudah dilawan disertai jarijari tangan yang basah dan berkerutdengan kuku pucat kebiruan.Tanda pembusukan belum terbentuk.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE VS RAHMAD POHAN
100 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemberi Kuasa dengan tegas disini menyatakan, sekarang maupundikemudian hari, mengesahkan setiap dan semua tindakan PenerimaKuasa dalam melaksanakan kuasakuasa dimaksud dalam Surat Kuasaini; Bahwa oleh karenanya penarikan unit kendaraan yang telah dilakukanoleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dari tangan TermohonKeberatan/Konsumen telah sesuai dengan aturan hukum dankesepakatan kedua belah pihak dan ditanda tangani dalam keadaansehat jasmani maupun rohani dalam keadaan sadar, bebas dari segalabentuk penekanan
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 23-08-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 175/Pid.B/2011/PN.Kgn
Tanggal 2 Nopember 2011 — -AKHMAD WAHYUDI Als YUDI Bin SIPERAN (Alm)
219 — 117
  • laindengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengansengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkandari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karenasetiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai denganniat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaanatau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikapbatin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorangmerupakan refleksi dari niatnya;Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dengansengaja ini Majelis Hakim memberi penekanan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smr
Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
TRIADI SULISTIO Anak Dari THIO SUY TJONG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN R.I DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
169 — 27
  • 9.570.000.000 kepada Pemohon sebagaipenggugat dalam perkara tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasanhukum apabila laporan Widodo Agus Hartono dijadikan dasar untukmemproses perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung padapenetapan tersangka terhadap Pemohon, padahal 7 (tujuh) bulansebelumnya telah terdapat putusan perkara perdata Nomor:70/PDT.G/2015/PN.Smr, 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde), tentunya hal ini adalah akalakalan Termohon untuk melakukan penekanan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-02-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Maret 2012 — PT. PUKUAFU INDAH (PT. PI), M E L A W A N 1. NEWMONT INDONESIA LIMITED (NIL) (DENVER), 2. NUSA TENGGARA MINING CORPORATION (NTMC) (Tokyo),
174 — 130
  • Dalam hal Pemerintah menolak penawaran sesuaiPasal ini, Pemerintah dapat mengawasi penawaran itu kepadaWarga Negara Indonesia atau kepada Perusahaan Indonesia yangdikendalikan oleh Warga Negara Indonesia dan penaksiran sahamitu sesuai Pasal 24 ayat 6.Cetak tebal untuk penekanan 13 Jumlah saham yang wajib didivestasikan oleh Para Tergugat diatur dalam ketentuanPasal 24 ayat (3) KK dimana Para Tergugat wajib untuk mendivestasikan 31% sahamsahamnya dalam PTNNT kepada Peserta Nasional sesuai dengan mekanisme
    Suatu penawaran kepada Pemerintah atau warga negara Indonesia atauperusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesiaakan disebut sebagai penawaran kepada Peserta Indonesia........Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan 44 Sehubungan dengan dalih Penggugat tersebut, dari bunyi Pasal 24 ayat (3) KKtersebut secara sederhana dapat dilihat bahwa:Tata cara pelaksanaan penawaran divestasi saham Para Tergugat dilakukandengan cara pertamatama ditawarkan kepada Pemerintah, dan jika Pemerintahmenolak
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 17-09-2012 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor Reg/109-K/PM III-18/AD/IX/2012
Tanggal 7 Maret 2013 — Oditur Vs Pratu I Nyoman Suardana
54 — 45
  • kiri atau kanan selain itubisa juga di depan atas kiri atau kanan, namun mengapa dalam VERyang ditandatangani tidak dapat menentukan sebab kematian, hal inimenyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang tidak bisadipertanggungjawabkan secara medis apalagi secara hukum.Oditur Militer juga dalam menguraikan merampas nyawa orang laintidak tuntas dalam artian bahwa tidak diuraikan dengan carabagaimana merampas nyawa orang lain sehingga menimbulkan akibatyang dilarang, yang menarik di sini adalah adanya penekanan
    kiri atau kanan selain itu bisa juga di depan atas kiri atau kanan,namun mengapa dalam VER yang ditandatangani tidak dapatmenentukan sebab kematian, hal ini menyimpulkan bahwa terdapatkeraguan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medisapalagi secara hukum.Oditur Militer juga dalam menguraikan merampas nyawa orang laintidak tuntas dalam artian bahwa tidak diuraikan dengan carabagaimana merampas nyawa orang lain sehingga menimbulkan akibatyang dilarang, yang menarik di sini adalan adanya penekanan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 43/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
ADE ERIS MUSLIM
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
298 — 1703
  • BjmBahwa saksi mengetahui hal itu waktu itu saksi di Staf OP ;Bahwa saksi mengetahui Bukti P 14 tapi tidak melihat langsung ;Bahwa saksi mengetahui hal itu waktu saksi di propam ;Bahwa saksi hadir pada sidang KKEP dan Pendamping Penggugatadalah pak Riswan ;Bahwa saksi mengetahui bukti P 26 ;Bahwa yang mendampingi Penggugat di persidangan 2 Orang, PakRiswan dan yang satunya lupa namanya ;Bahwa pada Saat persidangan tetap ada penekanan untuk efek jera ;Bahwa penekanan oleh Komisi ;Bahwa Penggugat dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan NegaraHalaman 140 dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function