Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan DepartemenKesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/V/405/AK.2.2008 tentang IzinPenyalur Alat Kesehatan ;25. 1 (satu) surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Nomor : YF.02.10/V/064/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihalPerluasan Keagenan Izin Penyalur Alat Kesehatan (Addendum ) ;26. 1 (satu) surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan

Nomor : YF.02.10/V/004/2010 tanggal 4 Januari 2010Addendum Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/V/405AK.2.2008 tanggal 22 Desember 2008 ;27. 1 (satu) Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501906864 tanggal 29Desember 2009;28. 1 (satu) surat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Surat Izin Pemanfaatan TenagaNuklir Nomor : 012440.3.269.03000.030510 tanggal 3 Mei 2010 ;29. 1 (satu) ljazah an.

Fondaco Tritama Mandiri ;20. 1 (satu) Nomor pendaftaran Alat Kesehatan dari Dirjen Bina Kefarmasian dan alatkesehatan ;21. 1 (satu) Berita Acara Uji Fungsi/Training.a2oop 1. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran harga dan lampiran penawaran pengadaan alatalat kedokteran dari RSUD Kabupaten Sumedang TA 2010 dari PT. GUNARAMINDOPRATAMA.2. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran harga dan lampiran penawaran pengadaan alatalatkedokteran dari RSUD Kabupaten Sumedang TA 2010 dari PT.

kalau tidak sesuai maka terjadi perubahansaat aanwijzing dan alat ini tidak mengalami perubahan akan tetapi masihdiluluskan oleh karena panitia menggunakan penilaian sistem Merit Point ;Bahwa yang saksi lakukan pada saat melakukan klarifikasi penawaran kepadaPT.Dinar Raya Megah adalah dengan cara mengecek levering barang ;Bahwa saksi pernah diperiksa pada waktu penyidikan, dan pada saatpemeriksaan dalam penyidikan, yang memeriksa saksi adalah Pak Rangga danBu Heni;Bahwa saksi ahli dalam bidang kefarmasian

Daftar riwayat hidup tenaga ahi.252Memberikan Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan berdasarkan Keputusan DirekturJendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI No.YF05.03.V.Z.A.SK.767.e Bahwa saksi mengeluarkan dukungan untuk 9(sembilan) Perusahan seperti yangsudah disebutkan tadi, dan saksi mengetahui bahwa pemenangnya adalahPT.DINAR RAYA MEGAH melalui Surat Pesanan dari PT. Dinar Raya Megahyang berisi tentang daftar barang yang dipesan;e Bahwa Surat Jalan pengiriman barang dari PT.B.

sebagai melawan hukum;Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN KknMenimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada saatpenangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti tersebut,Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukanseorang pasien yang berhak atas kepemilikan/ditemukannya obat farmasi yangmengandung kandungan Narkotika Golongan , selain itu Terdakwa bekerjasebagai swasta yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatanmaupun kefarmasian

tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Sekolah SMKPELITA GAMMA periode 2015 2019 adalah bertentangan denganAnggaran Dasar Yayasan atau dengan kata lain bahwa surat tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Sekolah Menengah Kejuruan (SMk)PELITA GAMMA memperoleh izin untuk membuka jurusan baru dari KepalaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser UtaraNomor : 4251.1/803/Disdikpora/VIII/20015 tentang Penetapan PembukaanJurusan Baru untuk Jurusan Kefarmasian

dandipertimbangkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan, pemanfaatannarkotika adalah terbatas secara limitatif terhadap lembaga atau kepentingansebagaimana diuraikan dalam ketentuan perundanagundangan tersebut;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidanganternyata narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kardus besar yang diterimaterdakwa tersebut, tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dantekhnologi maupun untuk kesehatan dan terdakwa bukan sebagai pengusahadibidang kefarmasian

Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalambidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilanmelalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentumemerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.Selanjutnya, ditegaskan kualifikasi dan pengelompokan Tenaga Kesehatan:Pasal 11 UndangUndang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:tenaga medis;tenaga psikologi klinis;a.bc. tenaga kePerawatan;d tenaga kebidanan;e tenaga kefarmasian

dari NEUSOFT.356. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran sebagaiDistributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No. 2104/STPLN/PDN.2/7/2010 tanggal 6 Juli 2010.357. 1 (satu) Lembar Fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatanuntuk produk NEUSOFT DIGITAL XRAY R/F SYSTEM tanggal 1 April2009.358. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatanuntuk produk NEUSOFT NEUVIZ DUAL DualSlice CT ScannerSystem and Accessories tanggal 24 Desember 2008.359. 5 (lima) Lembar Fotokopi SK Dirjen Bina Kefarmasian

dari NEUSOFT.359. 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran sebagaiDistributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No. 2104/STPLN/PDN.2/7/2010 tanggal 6 Juli 2010.360. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan untukproduk NEUSOFT DIGITAL XRAY R/F SYSTEM tanggal 1 April 2009.361. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan untukproduk NEUSOFT NEUVIZ DUAL DualSlice CT Scanner System andAccessories tanggal 24 Desember 2008.362. 5 (lima) Lembar Fotokopi SK Dirjen Bina Kefarmasian

Order : 10JKT0022071 10/11/2010 Faktur : 01189 ;Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan DepartemenKesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/V/405/AK.2.2008 tentang IzinPenyalur Alat Kesehatan ;1 (satu) surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Nomor : YF.02.10/V/064/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihalPerluasan Keagenan Izin Penyalur Alat Kesehatan (Addendum J) ;1 (satu) surat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal

Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Nomor : YF.02.10/V/004/2010 tanggal 4 Januari 2010Addendum Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.Alkes/V/405AK.2.2008 tanggal 22 Desember 2008 ;1 (satu) Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21501906864 tanggal 29Desember 2009;1 (satu) surat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Surat Izin Pemanfaatan TenagaNuklir Nomor : 012440.3.269.03000.030510 tanggal 3 Mei 2010 ;1 (satu

Fondaco Tritama Mandiri ;20. 1 (satu) Nomor pendaftaran Alat Kesehatan dari Dirjen Bina Kefarmasian dan alatkesehatan ;21. 1 (satu) Berita Acara Uji Fungsi/Training.aon 1. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran harga dan lampiran penawaran pengadaan alatalat kedokteran dari RSUD Kabupaten Sumedang TA 2010 dari PT. GUNARAMINDOPRATAMA.2. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran harga dan lampiran penawaran pengadaan alatalatkedokteran dari RSUD Kabupaten Sumedang TA 2010 dari PT.

Daftar riwayat hidup tenaga ahi.Memberikan Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan berdasarkan Keputusan DirekturJendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI No.YF05.03.V.Z.A.SK.767.e Bahwa saksi mengeluarkan dukungan untuk 9(sembilan) Perusahan seperti yangsudah disebutkan tadi, dan saksi mengetahui bahwa pemenangnya adalahPT.DINAR RAYA MEGAH melalui Surat Pesanan dari PT. Dinar Raya Megahyang berisi tentang daftar barang yang dipesan;e Bahwa Surat Jalan pengiriman barang dari PT.B.

Fondaco Tritama Mandiri ;37. 1 (satu) Nomor pendaftaran Alat Kesehatan dari Dirjen Bina Kefarmasian danalat kesehatan ;38. 1 (satu) Berita Acara Uji Fungsi/Training. 1.pengadaan alatalat kedokteran dari RSUD Kabupaten Sumedang TA 2010 dari PT.GUNARAMINDO PRATAMA.2.1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran harga dan lampiran penawaran1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran harga dan lampiran penawaran pengadaanalatalat kedokteran dari RSUD Kabupaten Sumedang TA 2010 dari PT.CENTRAL BANDUNG RAYA.1 (satu) Bundel

sesuai dengan yang saksi minta tolong ke bagian farmasibahwa yang diundang untuk distributor alat kesehatan habis pakai ;Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa selaku anggota panitia untukmengundang para rekanan alat kesehatan habis pakai; Bahwa saksi tidak bisa membedakan tentang yang diundang tersebutadalah distributor alat kesehatan atau obat karena ada PBF yang menjualjuga tentang alat kesehatan; Bahwa saksi tidak pernah memerintah Terdakwa selaku kepala farmasiuntuk pengadaan langsung terkait kefarmasian

, waktu itu Terdakwasudah tahu sendiri bahwa ada undangundang terkait kefarmasian bahwayang berwenang adalah apoteker.Sedangkan kewenangan saksi bukankewenangan untuk memerintah Kepala Istalasi.Setahu saksi KepalaHalaman 66 dari 195 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk.25.instalasi bertanggung jawab kepada Direktur melalui KepalaBidang.Kepala bidang baru diserahkan ke saksi selaku kepala subdit ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : Terdakwa tidak

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Instalasi Farmasi Tahun2009 sedangkan tahun yang lain saksi lupa, karena Kapala InstalasiFarmasi bukan jabatan struktural namun jabatan fungsional; Bahwa Tugas Instalasi Farmasi secara garis besarnya yaitu mengelolayang ada kaitannya dengan kefarmasian mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pendistribusian ; Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa terima uang sebesarRp.300.000,00 (tiga ratus ribu) perbulan ; Bahwa saksi menunjuk Terdakwa untuk menjadi panitia

NO : C651.HT.03.02TH. 2000 Tanggal 26 Oktober 2000 PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor : 8IX20011 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisirKeputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan Departemen Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : HK.05.DJU.V.AK Tentang = IzinPenyalur Alat Kesehatan Tanggal 14 Mei 2007.1 (satu) eksemplar photocopy yang telah dilegalisirSurat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2012 Nomor3476/02404.4.01/24/2012 tanggal 23 Oktober 2012.1

MensaBina Sukses> Surat Keputusan Dirjen Kefarmasian dan Alat KesehatanKemenkes RI No : FK.01.01/VI/389/2017 14 Juli 2017 tetangPerpanjangan Izin Penyalur Alat Kesehatan> Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) Besar PT. Mensa BinaSukses No. 26/24.1 PB.1/31.75/1.824/e/2016 tanggal 31 Maret2016> Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 64/27.1BU.1/31.75.06.1001/562/e/2017 an. PT. Mensa Bina Sukses> NPWP.01.315.708.6.007.000 PT. Mensa Bina Sukses> Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.

Luwu Utara yaitu :e Menangani masalah kefarmasian dilingkup Dinas Kesehatan Kab. LuwuUtara;e Mengadakan pengawasan terhadap peredaran obat dan produk panganyang beredar dimasyarakat.e Bahwa Adapun riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli selaku PNS padaDinas Kesehatan Kab.

MensaBina Sukses> Surat Keputusan Dirjen Kefarmasian dan Alat KesehatanKemenkes RI No : FK.01.01/VI/389/2017 14 Juli 2017 tetangPerpanjangan Izin Penyalur Alat Kesehatan> Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) Besar PT. Mensa BinaSukses No. 26/24.1 PB.1/31.75/1.824/e/2016 tanggal 31 Maret2016> Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 64/27.1BU.1/31.75.06.1001/562/e/2017 an. PT. Mensa Bina Sukses> NPWP.01.315.708.6.007.000 PT. Mensa Bina Sukses> Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.

dalam plastik klip besarbersama dengan 1 (satu) bungkus plastik klip kemudian Terdakwa masukkanke dalam plastik warna hitam kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam jok sepedamotor Honda Beat warna hitam No.Pol DA 6018 EMsedangkan 1 (satu) buah HP Merk NOKIA warna merah langsung di sita dariTerdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PolresBanjarbaru untuk proses lebih lanjut;> Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidakpernah bekerja dibidang kefarmasian

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jerianto Kanoneng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jerianto Kanoneng oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan

bertentangan dengan UndangUndang atauPeraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum,Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada saatpenangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti tersebut,Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukanseorang pasien yang berhak atas kepemilikan/ditemukannya obat farmasi yangmengandung kandungan Narkotika Golongan I, selain itu Terdakwa bekerjasebagai swasta yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatanmaupun kefarmasian

., Kepala Bagian Hukormas SetditjenBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI;3. Purwanta, S.H., M.H., Ka. Subbag Pertimbangan Hukum pada BiroHukum dan Organisasi Setjen Kemenkes RI;4. Rahmat, S.H., Ka. Subbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum danOrganisasi Setien Kemenkes RI;5. Novica Mutiara, S.H., Kepala Subbag Penyusunan Perjanjian padaBiro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes RI;6. Amien Gemayel, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi SetjenKemenkes RI;7.

Atra Widiya Agung dari Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No : 567/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 19 Maret 2018;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Zaki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Zaki oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

Atra Widiya Agung dari Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No : 567/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 19 Maret 2018;